Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Hybrid di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU Provinsi dan Kabupaten/KIP Aceh Tahun 2025.
Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Hybrid di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025. KPU Provinsi Papua Pegunungan 03 Juni 2025. Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KIP Aceh secara serentak mendapat pembekalan dari KPU RI dan KPU Provinsi mengenai tugas pokok kerja dan orientasi pengenalan lingkungan satker KPU masing-masing. Dalam materi penjelasan oleh Kabag Biro SDM bahwa hari ini merupakan hari ke dua melanjutkan orientasi tugas dan fungsi kerja. Artinya proses ini sebagai tugas orientasi pendidikan maka perlu diadakan ketua kelompok agar dapat mempertanggungjawabkan laporan dalam diskusi bersama. Kehadiran para CPNS bergabung di KPU tentu mempunyai motivasi yang kuat sehingga tidak ada keraguan untuk mundur atau pindah tetapi kehadiran kita memperkuat tenaga dalam kesekretariatan. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Agus Filma menyampaikan bahwa "dari kemarin kami telah menerima sekitar 54 CPNS untuk ditempatkan sembilan Satker yaitu KPU Provinsi dan delapan KPU Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan". Hari kedua ini melakukan pembekalan kepada CPNS karena berasal dari berbagai daerah yakni dari Papua dan di luar Papua sehingga membekali mengenai tugas pokok dan fungsi kerja KPU serta pengenalan wilayah Papua pegunungan atau etnografi Papua. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap "dengan adanya pembekalan dan orientasi tugas ini bisa mendapatkan gambaran mengenai tugas dan fungsi kerja di Provinsi Papua Pegunungan dengan delapan Kabupaten. Dengan pembekalan ini sebagai bentuk kesiapan melaksanakan tahapan Pemilu Provinsi Papua Pegunungan kedepan. Karo SDM KPU RI menekankan mengenai tugas pokok dan aturan atau juknis kepemiluan yang berlaku di KPU dan aturan ketentuan ASN, seperti larangan dan kewajiban sebagai ASN perlu biasakan diri membaca agar kita tahu. Pembekalan materi ini untuk 54 CPNS sehingga diharapkan setelah mereka bertugas dan bisa memahami tugas pokok serta fungsi dan juga memahami kondisi daerah. Perlu adanya pemahaman terkait dengan kondisi wilayah Provinsi Papua Pegunungan sehingga mereka dapat mengartikan pemahaman dan ikut memajukan Provinsi Papua Pegunungan kedepannya. Kepala bagian Teknis dan Hukum KPU Provinsi Yulianti Monim menyampaikan bahwa Provinsi Papua Pegunungan dianggap sebagai “Provinsi rawan sehingga kita perlu kerja sama dan membangun koordinasi dalam menjalankan aktivitas. Terbukti bahwa dengan mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengendalikan, Memantau, Supervisi, dan Evaluasi dalam setiap permasalahan hukum sehingga Pemilihan Gubernur dan Bupati se Provinsi Papua Pegunungan tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta tidak ada konflik yang terjadi”. Kepala bagian KPU Provinsi Papua Pegunungan Linda Mathelda Rumbiak juga mengharapkan bahwa "kita bangun kerja sama menjadi satu keluarga KPU Se-Papua Pegunungan. Dalam waktu dekat juga ada penerimaan PPPK maka tidak ada perbedaan antara PNS dan PPPK. Mohon bersinergi bersama". Dalam pemaparan materi KARO SDM KPU RI Yuli Hertaty menyampaikan bahwa " bagi CPNS Jangan malas membaca peraturan PKPU, tetapi wajib membaca agar kita tahu. Minimal kita mengerti Tupoksi kerja kita masing-masing. Kemudian ASN tidak boleh terlibat dalam politik. Ketika terlibat dalam politik tentu akan kedap air karena kita satu kesatuan manajemen kepegawaian. KPU Bersifat hirarki dan kita satu kesatuan kepegawaian. Harus tahu mengenai masing-masing Biro, minimal satu satker agar kerja samanya terjalin dengan baik".
