Artikel

Wamena — Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara manusia, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun pandangan hidup. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, toleransi menjadi kunci penting untuk menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Melalui sikap toleran, setiap individu belajar untuk menerima keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai pemisah, sehingga tercipta kehidupan sosial yang damai, adil, dan saling menghormati. Toleransi dalam pemilu merupakan fondasi penting bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Dalam setiap proses pemilihan umum, perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar, namun yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat mampu menghormati setiap perbedaan itu tanpa menimbulkan konflik atau permusuhan. Sikap toleran mendorong terciptanya suasana damai, adil, dan jujur selama penyelenggaraan pemilu, serta menjadi cerminan kedewasaan politik bangsa dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan dan kepentingan. Pengertian Toleransi Menurut Beberapa Para Ahli Secara umum, toleransi adalah sikap menghargai perbedaan serta memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat, berkeyakinan, dan bertindak sesuai dengan haknya, selama tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku. Dalam konteks kehidupan berbangsa, toleransi berarti kesediaan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, politik, maupun pandangan hidup. Menurut beberapa para ahli, Toleransi didefinisikan sebagai berikut;             1. W.J.S Poerwadarminto      Menurut W.J.S Poerwadarminto, Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai atau memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, maupun lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.   2. Diane Tilman      Menurut Diane Tilman, Toleransi adalah sikap saling menghargai dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Selain kedamaian, toleransi sebagai sikap saling menghargai dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Selain kedamaian, toleransi juga disebut sebagai faktor esensial demi mewujudkan kesetaraan.   3. Michael Walzer Menurut Michael Walzer, toleransi adalah suatu keadaan yang harus ada dalam diri seseorang atau masyarakat agar bisa memenuhi tujuan yang ada di dalamnya. Dasar Toleransi di Indonesia Toleransi di Indonesia memiliki dasar yang kuat, antara lain: Pancasila, khususnya sila ke-3 “Persatuan Indonesia” dan sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. UUD 1945, Pasal 28E dan 29, yang menjamin kebebasan beragama dan berpendapat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” Contoh Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari Toleransi tidak hanya berbicara pada tataran ide, tetapi juga dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti: Menghormati teman yang berbeda agama ketika mereka beribadah. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Gotong royong dalam masyarakat tanpa memandang latar belakang. Menghindari ujaran kebencian di media sosial. Saling membantu ketika ada musibah, tanpa melihat perbedaan suku atau agama. Pentingnya Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat Toleransi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Beberapa manfaat dari sikap toleransi antara lain: Menciptakan kedamaian dan kerukunan antar warga. Meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas sosial. Mengurangi konflik dan perpecahan di masyarakat. Menumbuhkan empati dan saling pengertian antar individu. Memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman Tantangan Toleransi di Era Modern Di era digital, tantangan terhadap nilai toleransi semakin kompleks. Penyebaran informasi yang cepat dapat memicu kesalahpahaman, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Karena itu, masyarakat perlu bijak dalam bermedia sosial, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan mengedepankan dialog dalam perbedaan pendapat. Baca juga: Toleransi dan Kerja Sama: Bentuk Implementasi Nilai-Nilai BerAKHLAK di KPU Papua Pegunungan Cara Menumbuhkan Sikap Toleransi Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat toleransi, antara lain: Pendidikan karakter sejak dini di sekolah dan keluarga. Dialog lintas agama dan budaya secara rutin. Kegiatan sosial bersama, seperti gotong royong dan bakti sosial. Peran aktif tokoh masyarakat dan media dalam menyebarkan pesan perdamaian. Toleransi bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata setiap hari. Dengan memelihara semangat saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita dapat menjaga Indonesia sebagai bangsa yang damai, kuat, dan bersatu dalam keberagaman.

Wamena — Suara merdeka yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 belum berarti Indonesia sepenuhnya bebas. Di berbagai daerah, pasukan Sekutu dan Belanda mulai datang kembali dengan dalih melucuti senjata Jepang. Semangat pertempuran berkobar di Surabaya, Medan, Ambarawa dan Bandung. Namun di sisi lain, sebagian pemimpin republik memilih jalan yang lebih tenang: diplomasi. Bagi mereka, mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan pikiran dan perundingan. Dalam situasi yang serba tidak pasti, Perdana Menteri Sutan Sjahrir memutuskan membuka jalur diplomasi dengan Belanda. Langkah itu bukan tanda kelemahan, tetapi upaya menyelamatkan republik muda dari perang berkepanjangan. Sjahrir memahami, bangsa yang baru lahir ini belum cukup kuat secara militer dan ekonomi untuk menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih mapan. Maka ia memilih perundingan sebagai cara memperjuangkan kedaulatan lewat diplomasi. Baca juga: Kasman Singodimejo: Jembatan Persatuan dari Sumpah Pemuda hingga Dasar Negara Latar dan Semangat Perundingan Pertemuan pertama antara Indonesia dan Belanda berlangsung pada Oktober 1946 di Linggarjati, sebuah daerah sejuk di lereng Ciremai, Jawa Barat. Di tempat itulah sejarah mencatat salah satu momen penting diplomasi Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Sjahrir, sementara pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Inggris yang saat itu menjadi pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn. Situasi di lapangan sangat tegang. Pasukan Belanda sudah mulai menguasai beberapa wilayah. Di sisi lain, rakyat yang baru saja menikmati kemerdekaan menolak keras segala bentuk kompromi. Tapi bagi Sjahrir dan rekan-rekannya, diplomasi bukan penyerahan diri. Mereka percaya, pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi politik bangsa di mata dunia. Baca juga: KH. Wahid Hasyim : Ulama, Negarawan, dan Pelopor Semangat Demokrasi Indonesia Isi Kesepakatan Linggarjati Hasil perundingan yang ditandatangani pada 15 November 1946 memuat empat poin utama. Pertama, Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, akan dibentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara bagian lain yang akan dibentuk. Ketiga, Indonesia Serikat akan menjadi bagian dari Uni Indonesia–Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda sebagai simbol persahabatan. Keempat, kedua pihak sepakat untuk bekerja sama di bidang ekonomi dan sosial. Kesepakatan ini memberi napas politik bagi Indonesia. Dunia mulai memperhatikan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara yang sah. Namun di dalam negeri, perjanjian ini menimbulkan perdebatan. Banyak kalangan menganggap hasilnya terlalu lunak karena dianggap membuka jalan bagi kembalinya pengaruh Belanda. Meski begitu, bagi Sjahrir dan Soekarno, Linggarjati adalah batu pijakan diplomasi Indonesia yang pertama. Baca juga: WR. Supratman dan Warisan Sumpah Pemuda bagi Demokrasi Indonesia Dinamika dan Reaksi Bangsa Setelah penandatanganan, suasana politik memanas. Kelompok pejuang di lapangan merasa perjuangan mereka diabaikan. Mereka menilai Belanda tidak tulus dan hanya menggunakan perundingan sebagai taktik menunda konfrontasi militer. Kekhawatiran itu terbukti setahun kemudian ketika Belanda melanggar perjanjian dan melancarkan agresi militer pada Juli 1947. Namun sejarah menunjukkan, perjanjian Linggarjati tetap memiliki nilai strategis. Ia membuka jalan bagi perundingan-perundingan berikutnya seperti Renville dan Konferensi Meja Bundar. Dari Linggarjati, Indonesia belajar bahwa perjuangan diplomasi memerlukan keteguhan dan kesabaran. Tidak kalah penting dari medan perang, meja perundingan juga menjadi tempat di mana masa depan bangsa dipertaruhkan. Baca juga: Misteri Kangguru Wondiwoi, Harta Langka dari Hutan Papua Nilai Demokrasi dan Pelajaran Bangsa Perjanjian Linggarjati mengajarkan bahwa perbedaan cara berjuang bukan alasan untuk saling meniadakan. Sebagian berjuang dengan senjata, sebagian lain dengan pena dan kata. Semua memiliki tujuan yang sama: mempertahankan kemerdekaan. Dari peristiwa ini, kita belajar tentang arti demokrasi dalam konteks perjuangan bangsa. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan atau lembaga negara, tetapi juga tentang kemampuan untuk mendengar, berdebat, dan mencari titik temu. Sjahrir dan rekan-rekannya menunjukkan keberanian moral untuk duduk satu meja dengan pihak yang dulu menindas bangsanya. Itu bentuk kedewasaan politik yang lahir dari rasa tanggung jawab terhadap masa depan rakyat. Nilai-nilai seperti musyawarah, kompromi, dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi dasar sistem politik Indonesia. Semangat itu tetap relevan hari ini, ketika bangsa kembali diuji oleh perbedaan sikap dan kepentingan. Linggarjati menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu diukur dari kemenangan di medan perang, tetapi dari kemampuan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Jejak yang Tetap Hidup Kini, nama Linggarjati tidak hanya dikenang sebagai tempat perundingan, tetapi juga simbol kedewasaan bangsa dalam memilih jalan damai. Di gedung bersejarah itu, kita melihat wajah para pahlawan diplomasi yang berani mengambil keputusan sulit demi masa depan negara. Pada  Hari Pahlawan, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu menumpahkan darah. Kadang, keberanian justru terletak pada kesediaan untuk berdialog, mendengar, dan mencari solusi bersama. Pahlawan sejati bukan hanya mereka yang gugur di medan laga, tetapi juga mereka yang berani menegakkan kedaulatan lewat akal dan kata. Warisan Linggarjati adalah pelajaran abadi bagi bangsa ini: bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil pertempuran, tetapi juga buah dari kebijaksanaan dan kesabaran. Dari meja perundingan itulah, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak dengan kehormatan dan martabatnya sendiri.  _Pram_ Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 2024. “Pameran BINAR Bulan Maret Angkat Tema Penandatanganan Perjanjian Linggarjati.”  Gramedia. 2024. “Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, Tujuan, Tokoh, …”  Liputan6. 2025. “Tujuan Perjanjian Linggarjati, Jadi Upaya Diplomasi Menuju Kemerdekaan Indonesia.”  Republika. 2021. “Perjanjian Linggarjati Menyetarakan Bahasa Indonesia-Belanda.” Ruangguru Blog. 2024. “Perjanjian Linggajati: Latar Belakang, Tokoh, dan Hasilnya.” Wikipedia Bahasa Indonesia. “Perundingan Linggarjati.”    ResearchGate. 2025. “Perjanjian Linggarjati (Diplomasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia Tahun 1946-1947).”  Priangan.com. 2025. “Perjanjian Linggarjati 1946, Awal Sulit Menuju Pengakuan Republik.”

Wamena - Pernahkah Anda membayangkan ikut serta dalam menentukan kebijakan ekonomi negara? Dalam sistem Demokrasi Ekonomi, hak untuk berpartisipasi itu bukanlah sebuah khayalan, melainkan prinsip dasar. Sistem ini hadir sebagai jawaban atas ketimpangan, dengan visi memindahkan kekuasaan ekonomi dari pemegang saham korporasi kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas: pekerja, konsumen, dan seluruh masyarakat. Pengertian Demokrasi Ekonomi Demokrasi ekonomi merupakan sistem sosial-ekonomi yang menempatkan kekuasaan ekonomi di tangan rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat berhak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Berbeda dengan sistem kapitalis yang terpusat pada segelintir pemilik modal, demokrasi ekonomi menekankan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan partisipasi kolektif seluruh warga negara. Secara global, konsep ini dikenal dengan istilah economic democracy atau stakeholder democracy. Menurut Pat Devine (2002), demokrasi ekonomi mendorong pengalihan kekuasaan ekonomi dari segelintir pemegang saham dan manajer korporasi kepada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti pekerja, konsumen, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi tetapi juga kepentingan publik (Schweickart, 2011). Dalam konteks Indonesia, demokrasi ekonomi berakar kuat pada Pancasila, terutama sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Baca juga: Demokrasi Sosial: Pengertian, Sejarah, dan Penerapannya di Dunia Modern Landasan dan Prinsip Demokrasi Ekonomi di Indonesia Landasan hukum demokrasi ekonomi di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, berbagai ketetapan MPR seperti TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966 dan TAP MPR No. II/MPR/1993 mempertegas bahwa demokrasi ekonomi Indonesia harus dijalankan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan, serta menghindari praktik eksploitasi ekonomi. Prinsip utama demokrasi ekonomi adalah kerja sama dan keseimbangan antara tiga unsur utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pembimbing, sektor swasta sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat kegiatan ekonomi. Ciri-Ciri Demokrasi Ekonomi Ciri-ciri demokrasi ekonomi di Indonesia menggambarkan nilai-nilai kolektivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Berdasarkan berbagai sumber, di antaranya buku Sistem Ekonomi Indonesia (Damanik dkk., 2021) dan Ekonomi Dunia Keseharian Kita (Kardiman dkk., 2006), berikut adalah karakteristik utama sistem ini: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi penting dikuasai negara demi kepentingan rakyat banyak. Kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keadilan sosial dan pemerataan ekonomi menjadi tujuan utama. Partisipasi masyarakat tinggi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sebagai wadah usaha bersama yang demokratis. Hak milik perorangan diakui, namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kemandirian ekonomi nasional, dengan mengutamakan sumber daya dan kemampuan dalam negeri. Keseimbangan antara pasar dan peran negara, agar mekanisme ekonomi tidak merugikan rakyat kecil. Perlindungan terhadap kelompok lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, menjadi tanggung jawab negara. Namun demikian, demokrasi ekonomi Indonesia juga harus menghindari tiga ciri negatif sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. II/MPR/1993, yaitu: Free Fight Liberalism, yang memicu eksploitasi oleh pihak kuat terhadap yang lemah. Etatisme, di mana pemerintah terlalu dominan hingga mematikan kreativitas rakyat. Monopoli ekonomi, yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Baca juga: Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung: Pengertian, Perbedaan, dan Contohnya Implementasi Demokrasi Ekonomi di Indonesia Penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan nasional. Beberapa bentuk implementasinya antara lain: 1. Koperasi dan UMKM Pemerintah mendorong tumbuhnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk nyata ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).. 2. Peran BUMN (Badan Usaha Milik Negara) BUMN berperan penting dalam sektor strategis seperti energi, transportasi, dan komunikasi, guna memastikan kesejahteraan publik di atas kepentingan komersial (KemenBUMN, 2024). 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui program seperti Dana Desa,Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan UMKM, dan pelatihan kewirausahaan, pemerintah berupaya memperluas partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi produktif. 4. Desentralisasi Ekonomi Daerah Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi lokal, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh wilayah. Tantangan Demokrasi Ekonomi Meskipun demokrasi ekonomi menawarkan model ideal bagi masyarakat yang adil dan makmur, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain: Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi antara kelompok kaya dan miskin. Dominasi modal asing di beberapa sektor strategis yang dapat menggerus kedaulatan ekonomi. Praktik korupsi dan birokrasi yang lemah, yang menghambat pemerataan kesejahteraan. Kurangnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya ekonomi berbasis kebersamaan dan keadilan. Demokrasi ekonomi bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan wujud nyata dari semangat keadilan sosial dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pusat kegiatan ekonomi — bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang berdaulat. Melalui penerapan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan pemerataan, demokrasi ekonomi diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, mandiri, dan sejahtera. (GSP) Baca juga: Oligarki: Arti, Sejarah, dan Dampaknya terhadap Demokrasi Daftar Referensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33. TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Damanik, S., dkk. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kencana. Kardiman, Drs., dkk. (2006). Ekonomi Dunia Keseharian Kita. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Devine, P. (2002). Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society. Polity Press. Schweickart, D. (2011). After Capitalism. Rowman & Littlefield Publishers. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Kinerja Koperasi dan UMKM. Kementerian BUMN Republik Indonesia. (2024). Rencana Strategis BUMN 2025–2029.

Wamena - Menjelang tahun politik seperti Pemilu, masyarakat Indonesia kerap disuguhi beragam istilah politik yang berseliweran di media massa maupun media sosial. Mulai dari kata-kata seperti koalisi, oposisi, hingga elektabilitas sering muncul dalam percakapan publik. Namun, tidak semua masyarakat memahami arti sebenarnya dari istilah-istilah tersebut. Padahal, memahami istilah politik penting agar kita tidak mudah terpengaruh oleh opini, berita palsu, atau propaganda yang sering muncul menjelang pemilihan umum. Artikel ini merangkum berbagai istilah politik populer di Indonesia, baik yang sering digunakan di dunia nyata maupun di ranah digital. Baca juga: Konsep Demokrasi: Pengertian, Ciri, Jenis, dan Unsur Pendukungnya untuk Masyarakat Umum 1. Istilah Politik dalam Sistem Pemerintahan dan Pemilu 1. Pemilu Serentak Pemilu Serentak adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih beberapa lembaga perwakilan dan pemerintahan dalam satu waktu yang berdekatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Indonesia melaksanakan Pemilu secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.Contohnya, Pemilu 2024 dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024. Melalui Pemilu Serentak, KPU tidak hanya melaksanakan amanat konstitusi, tetapi juga menjaga semangat kebangsaan — memastikan bahwa di seluruh pelosok negeri, rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan arah masa depan bangsa. Dengan kerja kolektif antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat, Pemilu Serentak menjadi simbol nyata bahwa demokrasi Indonesia adalah hasil kerja bersama yang sehat, transparan, dan bermartabat. 2. KPU (Komisi Pemilihan Umum) KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Kemandirian KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa KPU bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik pemerintah maupun partai politik. Sebagai penyelenggara utama Pemilu, peran KPU tidak hanya sebatas melaksanakan dan menetapkan hasil pemilu, tetapi juga mencakup seluruh proses demokrasi dari hulu ke hilir — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pascapemilu. 3. Verifikasi Faktual Tahapan di mana KPU memeriksa langsung keabsahan data partai politik, termasuk kepengurusan dan keanggotaan, sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu. 4. DCT (Daftar Calon Tetap) Daftar calon anggota legislatif yang sudah final dan berhak mengikuti pemilihan. 5. Dapil (Daerah Pemilihan) Wilayah yang menjadi dasar penghitungan suara untuk menentukan jumlah kursi legislatif yang diperebutkan. 6. Capres dan Cawapres Singkatan dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan bersaing dalam pemilihan nasional. 7. Logistik Pemilu Segala perlengkapan teknis, termasuk surat suara, bilik, tinta, dan kotak suara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. 8. Rekapitulasi Suara Proses penghitungan total suara dari seluruh TPS sebelum ditetapkan secara resmi oleh KPU. 9. Quick Count dan Real Count Quick count adalah hitung cepat oleh lembaga survei, sedangkan real count adalah penghitungan resmi KPU. Hasil resmi KPU biasanya diumumkan setelah seluruh data diverifikasi. 10. Golput (Golongan Putih) Istilah bagi warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Baca juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Pentingnya dalam Sistem Pemerintahan Modern 2. Istilah Politik Terkait Dinamika Partai dan Kekuasaan 1. Koalisi Kerja sama antara beberapa partai politik untuk memperoleh dukungan mayoritas dalam parlemen. 2. Oposisi Partai atau kelompok yang tidak bergabung dengan pemerintahan dan berfungsi sebagai pengawas serta pengkritik kebijakan pemerintah. 3. Fraksi Kelompok anggota legislatif dari partai tertentu di DPR atau DPRD yang memiliki kesamaan pandangan politik. 4. Petahana (Incumbent) Pejabat yang sedang menjabat dan kembali mencalonkan diri dalam pemilu. 5. Rekonsiliasi Proses penyatuan kembali pihak-pihak yang berkonflik, baik di internal partai maupun antarpartai. 6. Kongres atau Muktamar Partai Politik Forum tertinggi untuk menentukan arah kebijakan partai, memilih ketua, dan menyusun strategi politik. 7. Loyalis Pengikut setia atau pendukung tokoh dan partai politik tertentu. 8. Kutu Loncat Julukan bagi politisi yang sering berpindah partai karena perbedaan kepentingan politik. 3. Istilah Politik dalam Kampanye dan Komunikasi Publik 1. Kampanye Kegiatan calon atau partai politik untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat demi memperoleh dukungan suara. 2. Black Campaign Kampanye hitam berisi fitnah atau hoaks yang bertujuan menjatuhkan lawan politik. Berbeda dengan negative campaign, yang menyampaikan kritik berbasis fakta. 3. Buzzer Politik Individu atau kelompok yang aktif di media sosial menyebarkan pesan politik untuk membentuk opini publik. 4. Elektabilitas Tingkat keterpilihan seorang kandidat di mata publik. Semakin tinggi elektabilitas, semakin besar peluang kandidat tersebut untuk menang. 5. Politik Identitas Strategi politik yang menggunakan kesamaan identitas (agama, suku, ras) sebagai alat untuk meraih dukungan. 6. Money Politics (Politik Uang) Praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum. 7. Debat Publik Forum resmi di mana kandidat menyampaikan gagasan dan menjawab pertanyaan publik. Baca juga: Demokrasi Parlementer: Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya di Era Modern 4. Istilah Politik yang Populer di Media Sosial 1. Hoaks dan Misinformasi Informasi palsu yang sengaja atau tidak sengaja disebarkan untuk memengaruhi opini publik. 2. Buzzer dan Bot Buzzer adalah pengguna aktif media sosial yang menyebarkan pesan politik, sedangkan bot adalah akun otomatis yang membantu memperluas jangkauan pesan tersebut. 3. Polarisasi Kondisi masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu ekstrem karena perbedaan pandangan politik. 4. Cancel Culture Aksi boikot publik terhadap tokoh atau partai politik yang dianggap melakukan kesalahan. 5. Viral dan Clickbait Viral menggambarkan penyebaran cepat suatu konten, sedangkan clickbait adalah judul sensasional untuk menarik klik. 6. Rezim Pemerintah atau kekuasaan yang sedang berkuasa di suatu negara. 7. Oligarki Struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang berpengaruh. 8. Astroturfing Upaya menciptakan kesan dukungan publik yang besar terhadap suatu kebijakan atau kandidat, padahal dukungan itu dibuat secara artifisial. 9. Gatekeeper Individu atau lembaga yang menentukan informasi mana yang layak disebarkan ke publik. 10. Slacktivism Aktivisme semu di media sosial, seperti hanya menyukai atau membagikan konten tanpa tindakan nyata. 5. Istilah Politik dalam Pendidikan Demokrasi dan Partisipasi Publik 1. Demokrasi Sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan tertinggi pada rakyat. Ada dua bentuk utama: demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di Indonesia, prinsip demokrasi ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi menjadi dasar dari seluruh proses politik — mulai dari pemilihan umum, pembentukan pemerintahan, hingga pengawasan terhadap kekuasaan. 2. Akar Rumput (Grassroots) Basis dukungan politik dari kalangan masyarakat bawah. 3. Kader dan Simpatisan Kader adalah anggota resmi partai, sedangkan simpatisan hanya mendukung tanpa keanggotaan formal. 4. Kampanye Pendidikan Pemilih Upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses, hak, dan tanggung jawab dalam pemilu. 5. Legitimasi Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kewenangan dan keputusan pemerintah. Baca juga: Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia Mengapa Penting Memahami Istilah Politik? Sebagai warga negara, khususnya generasi muda, memahami istilah politik membantu kita menjadi pemilih yang rasional dan kritis. Dengan mengetahui arti dari istilah-istilah tersebut, kita bisa: Membedakan antara fakta dan propaganda, Menangkal hoaks politik, Menilai kebijakan dan kinerja pemerintah secara objektif, Dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang sehat. Seperti disampaikan oleh akademisi Muhammad Junaedi, pemahaman politik yang baik harus diimbangi dengan pengamalan nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila, karena pada akhirnya moral dan integritas pribadi adalah fondasi utama demokrasi yang bersih. Beragam istilah politik seperti koalisi, oposisi, elektabilitas, quick count, hingga politik identitas bukan sekadar jargon, melainkan cermin dari dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia. Dengan memahami makna di balik istilah-istilah tersebut, kita tidak hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi, tetapi juga bagian aktif dari warga negara yang berdaulat dan berdaya. (GSP)

Pembentukan KPU Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu peristiwa penting dalam babak baru tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Tanah Papua. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan disahkan, kebutuhan untuk membentuk lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi menjadi sangat mendesak. Pada tahun 2023, KPU RI secara resmi menetapkan dan melantik lima komisioner pertama KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kehadiran mereka bukan sekadar mengisi struktur kelembagaan, tetapi menjadi penanda dimulainya babak baru demokrasi di provinsi yang mencakup delapan kabupaten dengan karakteristik sosial-budaya yang unik serta tantangan geografis yang luar biasa. Komisioner pertama yang dilantik terdiri dari: Dieniel Jingga – Ketua Theodorus Kosay – Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) Melkianus Kambu – Divisi Teknis Penyelenggaraan Ansar S. – Divisi Hukum dan Pengawasan Emanuel Naftali Paweka – Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Kelima tokoh ini memasuki tugas pada masa yang krusial: persiapan Pemilu 2024. Mereka dituntut untuk segera membangun sistem kelembagaan yang stabil, menyiapkan sekretariat, menyusun regulasi internal, dan menjalin koordinasi dengan KPU kabupaten serta berbagai pemangku kepentingan lokal. Momentum Awal yang Menjadi Catatan Sejarah Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi tulang punggung operasional lembaga. Penataan kantor sementara di Wamena sebagai pusat administratif sebelum pembangunan fasilitas permanen. Sinkronisasi data dan dokumen kepemiluan, termasuk pemutakhiran data pemilih yang harus dilakukan secara cepat dan akurat. Koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga tokoh adat serta tokoh agama sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat. Pendekatan budaya untuk mendorong partisipasi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terbiasa dengan aktivitas kepemiluan yang intensif. Tantangan di Tengah Transformasi Papua Pegunungan adalah wilayah dengan karakter khas: hamparan pegunungan, lembah subur, serta komunitas adat yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Kondisi ini membuat penyelenggaraan pemilu memerlukan strategi yang lebih adaptif. Tantangan yang dihadapi oleh komisioner pertama antara lain: Medan geografis yang sulit dan terpencil Akses komunikasi yang terbatas Tingkat literasi politik yang beragam Situasi keamanan yang tidak kondusif di beberapa area Keragaman bahasa dan budaya yang menuntut pendekatan inklusif Namun, di balik tantangan itu, terdapat semangat besar untuk memastikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan memiliki hak yang sama dalam menentukan arah masa depan daerah melalui proses demokrasi. Jejak Sejarah yang Ditorehkan Kehadiran komisioner pertama ini menjadi fondasi kuat bagi perjalanan KPU Provinsi Papua Pegunungan ke depan. Di bawah kepemimpinan mereka: Struktur organisasi terbentuk Mekanisme kerja mulai berjalan Koordinasi kelembagaan ditata Sistem demokrasi lokal diperkuat Kepercayaan publik mulai dibangun Langkah-langkah mereka menjadi jejak sejarah yang kelak dikenang sebagai tonggak berdirinya lembaga demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan ini. Penutup KPU Provinsi Papua Pegunungan bukan hanya institusi formal, tetapi juga simbol harapan akan demokrasi yang lebih inklusif, lebih dekat dengan masyarakat pegunungan, dan lebih relevan dengan nilai lokal. Para komisioner pertama—Dieniel Jingga, Theodorus Kosay, Melkianus Kambu, Ansar S., dan Emanuel Naftali Paweka—akan selalu tercatat sebagai pionir yang mengawal tahap awal demokrasi di provinsi baru ini. di tulis Oleh Papson  

Wamena — Keluhan masyarakat yang namanya belum muncul di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online meski sudah memiliki e-KTP kerap kali menimbulkan kebingungan. Kebingungan di tengah masyarakat terjadi terutama menjelang pelaksanaan pemilu. KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pesta demokrasi menjelaskan kendala ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang bersifat teknis maupun administratif. Salah satu faktor penyebab paling umum mengapa nama masyarakat tidak muncul di DPT Online adalah karena data kependudukan dari database dukcapil yang belum sepenuhnya sinkron dengan sistem KPU. Selain itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda atau tidak valid juga dapat membuat data pemilih tidak terbaca di sistem KPU. Faktor lainnya yang seringkali menjadi sebab nama tidak muncul di DPT Online adalah karena masalah perpindahan domisili tanpa pembaruan data pemilih. Bisa juga terjadi karena ada data warga yang belum terdaftar saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas Pantarlih. Faktor kesalahan input data saat tahap pemutakhiran data pemilih juga bisa menjadi penyebab kendala di atas. KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang data pemilih pada cekdptonline.kpu.go.id. Jika menemukan kendala atau masalah mengenai belum tercantumnya nama, maka segera melapor ke kantor KPU atau PPS (Panitia Pemungutan Suara). Cara Mengecek DPT Online Lewat Website dan Aplikasi KPU KPU memiliki layanan untuk pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memastikan hak pilihnya telah terdaftar untuk pemilu mendatang. Layanan ini bisa diakses melalui laman resmi cekdptonline.kpu.go.id maupun aplikasi Mobile KPU RI. Jika pengecekan dilakukan melalui laman web, caranya cukup mudah, berikut langkah-langkahnya; Membuka laman https://cekdptonline.kpu.go.id. Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP. Klik tombol “Pencarian”. Dalam hitungan detik, data pemilih akan muncul lengkap dengan informasi nama, TPS, dan lokasi tempat memilih. Jika pengecekan dilakukan melalui aplikasi Mobile KPU RI yang bisa di download di Play Store atau App Store, berikut langkah-langkah untuk melakukan pengecekan; Unduh aplikasi Mobile KPU RI Pilih menu “Cek DPT” Input NIK sesuai e-KTP seperti pada pengecekan pada laman web. Baca juga: Cara Cek DPT Online Lewat HP Terbaru, Mudah dan Cepat Tanpa Datang ke Kantor KPU Langkah yang Harus Dilakukan Jika Nama Tidak Terdaftar di DPT Jika sudah melakukan pengecekan namun nama belum muncul dalam daftar, masyarakat tidak perlu panik. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan jika nama kamu belum terdaftar di DPT Online; Datangi PPS di kelurahan atau kampung tempat domisili sesuai KTP dengan membawa e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan verifikasi data. PPS akan memeriksa apakah nama tersebut memang belum terdaftar di dalam DPT atau terjadi kesalahan input. Jika diperlukan, PPS akan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU kabupaten/kota untuk memastikan data pemilih diperbarui. Dalam kondisi tertentu, nama yang belum tercatat tetap bisa didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih khusus (DPK) sesuai ketentuan peraturan KPU. KPU selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menunda proses pengecekan nama di DPT Online. Dengan melapor lebih awal, potensi kendala administratif dapat diselesaikan lebih awal sebelum hari pemungutan suara. Cara Melapor ke PPS, PPK, atau KPU dan Dokumen yang Dibutuhkan Saat melaporkan kendala yang dihadapi, masyarakat cukup membawa; Dokumen pendukung berupa KTP elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jika domisili saat ini berbeda dengan alamat di KTP, pelapor perlu melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan atau kepala kampung. Perlu untuk diperhatikan bahwa pelayanan mengenai setiap laporan pemilih bersifat gratis dan terbuka untuk semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau lokasi domisili. Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang guna menjamin setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Langkah proaktif masyarakat dalam melapor dan melengkapi dokumen menjadi bagian penting dari upaya bersama mewujudkan pemilu yang inklusif, akurat, dan transparan. Solusi Alternatif: Gunakan Form A5, DPTb, atau DPK KPU menginformasikan bahwa masyarakat yang namanya belum tercantum dalam DPT tetap memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan melalui beberapa mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Misalnya penggunaan Form A5, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sehingga pemilih tetap bisa ikut mencoblos sesuai aturan yang sah. Formulir A5 diberikan untuk pemilih yang pindah memilih dari daerah asal karena tugas, kuliah, atau alasan tertentu. Pemilih cukup mengurus Form A5 di KPU, PPK, atau PPS asal untuk mendapatkan surat pindah memilih ke daerah tujuan. DPTb digunakan bagi pemilih yang sudah terdaftar di DPT, tetapi harus mencoblos di luar domisilinya. Data DPTb dicatat oleh petugas agar pemilih tersebut tetap terlayani tanpa kehilangan hak suara. Bagi masyarakat yang belum terdaftar di DPT maupun DPTb, masih tersedia opsi DPK. Pemilih kategori ini dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik (e-KTP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat yang tertera di KTP, dan akan dilayani setelah seluruh pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS tersebut sudah selesai menggunakan hak suaranya. Baca juga: Perbedaan DPT, DPTb, dan DPK: Panduan Lengkap untuk Sobat Pemilih Tips Agar Data Pemilih Tidak Hilang di Pemilu Berikutnya KPU menekankan pentingnya langkah preventif agar data pemilih tidak hilang dan tetap terjaga untuk digunakan di pemilu selanjutnya, berikut tips dari KPU; Pertama, masyarakat diimbau rutin mengecek status data pemilih. Kedua, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif saat petugas coklit datang ke rumah untuk memastikan seluruh anggota keluarga yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu telah tercatat oleh petugas. Masyarakat juga perlu menjaga keabsahan dokumen kependudukan, seperti e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Perubahan alamat, status perkawinan, atau domisili baru sebaiknya segera dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) agar data otomatis tersinkron dengan sistem database KPU. Langkah-langkah masyarakat yang sederhana yang konsisten seperti diatas, dapat membantu KPU dan jajaran penyelenggara pemilu lainnya untuk memastikan setiap suara masyarakat dapat digunakan dan terhitung.