Artikel

Wamena, Papua Pegunungan - Pada 20 Oktober 1999, bangsa Indonesia menorehkan babak baru dalam sejarah demokrasi. Di hari itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur resmi dilantik sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia. Pelantikan ini bukan hanya seremonial politik, melainkan simbol transisi damai menuju pemerintahan demokratis pasca-reformasi. Sejak saat itu, setiap 20 Oktober menjadi tanggal penting yang menandai tradisi pelantikan presiden dan wakil presiden secara konstitusional.

Awal Tradisi Pelantikan 20 Oktober

Apa yang terjadi dan kapan?
Pelantikan Gus Dur pada 20 Oktober 1999 menjadi peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.
Siapa dan di mana?
Ia dilantik di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, setelah melalui proses pemilihan demokratis di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mengapa penting?
Karena untuk pertama kalinya setelah berakhirnya era Orde Baru, kekuasaan berpindah dengan damai melalui hasil Pemilu 1999—pemilu pertama yang dinilai jujur, adil, dan bebas.

Bagaimana dampaknya?
Dari momen inilah, tanggal 20 Oktober ditetapkan sebagai tradisi pelantikan presiden, menjadi simbol pergantian kekuasaan yang damai dan demokratis di Indonesia.

Baca juga: George Washington: Presiden Pertama di Dunia yang Dipilih Melalui Pemilu Konstitusional

Makna Demokrasi dari Pelantikan Gus Dur

Pelantikan Gus Dur mencerminkan kedewasaan politik bangsa di tengah keberagaman. Dikenal sebagai tokoh pluralis dan humanis, Gus Dur menegaskan bahwa kekuasaan sejati berasal dari rakyat dan untuk rakyat.
Peristiwa ini menjadi pelajaran moral bagi bangsa — bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menjalankan amanah dengan adil, berkeadaban, dan berperikemanusiaan.

Peran KPU dalam Menjaga Konsistensi Demokrasi

Sejak reformasi 1998, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi penjaga utama integritas pemilu. Pemilu 1999 yang menghasilkan Gus Dur sebagai presiden menjadi tonggak lahirnya KPU modern dan independen.
Kini, KPU terus menjalankan peran strategisnya — mulai dari perencanaan, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil — dengan berpegang teguh pada asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
Bahkan di wilayah baru seperti Papua Pegunungan, KPU memastikan setiap suara rakyat memiliki bobot yang sama di mata konstitusi.

Baca juga: Proporsional Terbuka vs Tertutup: Mencari Format Ideal untuk Pemilu 2029

Demokrasi yang Terus Bertumbuh

Kini, 20 Oktober tidak lagi sekadar tanggal pelantikan, melainkan refleksi perjalanan demokrasi Indonesia. Dari Gus Dur hingga presiden-presiden berikutnya, bangsa ini membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan dapat berlangsung damai dan bermartabat.

Melalui KPU, rakyat Indonesia terus belajar bahwa demokrasi adalah proses yang hidup — sebuah komitmen bersama untuk menjaga keadilan, partisipasi, dan kedaulatan rakyat.
Tradisi 20 Oktober menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah untuk membawa bangsa menuju masa depan yang lebih beradab dan demokratis.