Artikel

Jayawijaya - Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam praktiknya, mekanisme demokrasi tidak selalu dijalankan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui sistem perwakilan dan pelengkapnya seperti referendum.

Kombinasi antara demokrasi perwakilan dan sistem referendum menjadi cara untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan partisipasi langsung rakyat.

Baca juga: 8 Jenis Demokrasi dan Penjelasannya yang Perlu Diketahui Masyarakat

Apa Itu Demokrasi Perwakilan?

Demokrasi perwakilan adalah sistem politik di mana warga negara memilih wakil melalui pemilihan umum untuk membuat kebijakan, undang-undang, dan keputusan politik atas nama mereka.

Sistem ini banyak diterapkan di berbagai negara modern karena dianggap lebih praktis dibandingkan dengan demokrasi langsung, terutama pada negara dengan jumlah penduduk yang besar.

Akar demokrasi perwakilan dapat ditelusuri sejak Athena kuno, namun berkembang lebih kuat di Eropa abad pertengahan dan masa pencerahan.

Filsuf John Locke menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus berasal dari kehendak rakyat, sementara Edmund Burke menegaskan pentingnya perwakilan menggunakan penilaian moral dalam mengambil keputusan. Ciri-ciri demokrasi perwakilan antara lain:

• Pemilihan umum secara rutin berbasis prinsip satu orang satu suara.
• Kebijakan dan undang-undang disusun oleh pejabat terpilih.
• Keberadaan partai politik sebagai wadah aspirasi.
• Perwakilan ada di berbagai tingkatan: pusat, daerah, hingga lokal.

Contoh negara yang menerapkan demokrasi perwakilan adalah Inggris Raya dan Brasil. Inggris menggunakan sistem first past the post, sementara Brasil memakai sistem perwakilan proporsional, sehingga lebih banyak partai yang duduk di parlemen.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Perwakilan

Kelebihan:

• Lebih praktis dan efisien karena keputusan politik tidak harus melibatkan seluruh warga negara.
• Wakil rakyat memiliki waktu dan sumber daya untuk memahami persoalan kebijakan secara mendalam.
• Pemilu menjadi alat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja perwakilan.

Kekurangan:

• Rakyat tidak terlibat langsung pada kebijakan setelah pemilu selesai.
• Potensi munculnya apatisme politik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
• Risiko penyimpangan kekuasaan atau keputusan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Karena keterbatasan tersebut, dibutuhkan mekanisme tambahan agar suara rakyat tetap didengar di luar pemilu. Di sinilah referendum memiliki peran penting.

Baca juga: Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung: Pengertian, Perbedaan, dan Contohnya

Apa Itu Referendum?

Referendum adalah proses pemungutan suara langsung oleh rakyat untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan, undang-undang, atau perubahan konstitusi.

Berbeda dengan pemilu yang memilih wakil, referendum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan “ya” atau “tidak” terhadap suatu isu secara spesifik.

Tujuan referendum meliputi:

• Menyetuju atau menolak rancangan undang-undang atau amandemen konstitusi.
• Mengajak rakyat memberikan pertimbangan sebelum keputusan penting diambil.
• Memberikan ruang kepada warga untuk mengusulkan kebijakan tertentu.

Ada dua jenis referendum:

• Referendum populer, yang diusulkan oleh rakyat melalui tanda tangan atau petisi.
• Referendum legislatif, yang diajukan oleh pemerintah atau parlemen.

Hubungan Demokrasi Perwakilan dan Referendum

Referendum tidak menggantikan demokrasi perwakilan, melainkan melengkapinya. Dalam sistem ini, wakil rakyat tetap menjalankan fungsi legislasi dan pemerintahan, tetapi rakyat tetap memiliki jalur langsung untuk menyuarakan pendapat terhadap kebijakan penting. Dengan demikian, demokrasi menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Contoh Negara yang Menerapkan Sistem Referendum

Beberapa negara yang menerapkan referendum sebagai bagian dari sistem demokrasi antara lain:

Studi Kasus dan Tantangan dalam Memadukan Demokrasi Perwakilan dan Referendum

Penerapan demokrasi tidak hanya berhenti pada pemilihan wakil rakyat, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat secara langsung melalui mekanisme seperti musyawarah, konsultasi publik, atau referendum.

Namun dalam praktiknya, menggabungkan demokrasi perwakilan dengan partisipasi langsung masyarakat menghadirkan dinamika yang tidak selalu sederhana.

Referendum Brexit: Ketegangan antara Suara Rakyat dan Lembaga Perwakilan

Salah satu contoh paling jelas adalah referendum Brexit di Inggris tahun 2016. Dalam referendum tersebut, 51,9% pemilih memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Hasil ini menimbulkan sejumlah tantangan besar:

• Ketegangan antara rakyat dan parlemen – Banyak anggota parlemen Inggris sebenarnya mendukung tetap bergabung dalam Uni Eropa. Namun, mereka tetap harus menghormati suara rakyat sebagai bentuk legitimasi demokrasi.
• Proses kebijakan menjadi kompleks – Hasil referendum tidak bisa langsung diterapkan. Pemerintah dan parlemen harus merancang ulang kebijakan perdagangan, perbatasan, hingga hukum internasional. Proses ini menimbulkan perdebatan panjang bahkan pergantian perdana menteri.
• Pelajaran demokrasi – Brexit menunjukkan bahwa suara rakyat memang penting, tetapi tanpa desain kebijakan dan mekanisme implementasi yang matang, hasil referendum justru bisa menimbulkan instabilitas politik dan sosial.

Adaptasi Sistem Perwakilan terhadap Hasil Referendum

Kasus Brexit memperlihatkan bahwa parlemen atau lembaga perwakilan seringkali perlu menafsirkan kembali hasil referendum agar sesuai dengan hukum dan kondisi negara. Tantangan yang muncul antara lain:

• Apakah hasil referendum harus langsung dilaksanakan tanpa penyesuaian?
• Sampai batas mana parlemen boleh menafsirkan atau menunda implementasi keputusan rakyat?
• Bagaimana menjaga kepercayaan publik jika wakil rakyat dianggap tidak menjalankan aspirasi rakyat secara langsung?

Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) dan peran lembaga perwakilan dalam memastikan kebijakan tetap konstitusional, realistis, dan bisa diterapkan.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin di Indonesia: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Sejarahnya

Relevansi untuk Indonesia dan Papua Pegunungan

Walaupun Indonesia tidak memiliki mekanisme referendum nasional dalam sistem politik saat ini, bentuk partisipasi langsung masyarakat sebenarnya telah lama hidup, terutama di wilayah adat seperti Papua.

Di Papua Pegunungan, keputusan penting sering diambil melalui musyawarah adat, yang melibatkan tokoh adat, gereja, perempuan, dan kaum muda.

Namun ketika keputusan adat harus diterjemahkan ke dalam kebijakan formal pemerintah, muncul tantangan yang mirip dengan kombinasi demokrasi perwakilan dan referendum:

• Keputusan masyarakat adat vs proses politik formal
  Aspirasi murni masyarakat adat kadang tidak langsung bisa diadopsi oleh pemerintah karena harus disesuaikan dengan hukum nasional dan mekanisme anggaran.
• Pentingnya komunikasi dan penerjemahan aspirasi
  Pemerintah dan KPU di daerah perlu menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan regulasi negara agar suara masyarakat tetap dihormati tanpa mengabaikan prosedur hukum.
• Pelajaran utama
  Demokrasi bukan hanya soal voting atau hasil akhir, tetapi bagaimana keputusan rakyat—baik melalui pemilu, musyawarah adat, maupun referendum—diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, realistis, dan dapat dilaksanakan.

Demokrasi perwakilan dan sistem referendum adalah dua wajah dari kedaulatan rakyat.

Demokrasi perwakilan memungkinkan pemerintahan berjalan efektif, sementara referendum memberi kesempatan kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam keputusan yang menyangkut masa depan bangsa.

Kombinasi keduanya menjadikan demokrasi lebih hidup, partisipatif, dan mencerminkan kehendak rakyat. (GSP)