Artikel

Wamena — Dalam amanat konstitusi yaitu UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 7 menetapkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun per periode. Dapat dipilih kembali dalam satu periode berikutnya. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden maksimal dapat menjabat selama dua periode. Pembatasan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, bukan sekadar aturan administratif. Aturan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat eksekutif. Batas dua periode menjadi mekanisme konstitusional agar tidak terjadi akumulasi kekuasaan pada satu individu, sekaligus memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang sehat, teratur, dan demokratis.

Aturan ini juga memberi ruang bagi munculnya gagasan, pemimpin, serta dinamika politik baru yang dapat memperkuat kehidupan bernegara. Aturan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen tegas pada prinsip demokrasi modern, di mana kekuasaan dibatasi, diawasi, dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Sistem Pemerintahan Presidensial: Pengertian, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia

Sejarah Masa Jabatan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sebelum amandemen UUD 1945, tidak ada aturan jelas mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Presiden dapat dipilih kembali berkali-kali sepanjang mendapat dukungan dari MPR. Kondisi ini membuat masa jabatan presiden sangat bergantung pada dinamika politik di MPR. Perubahan kemudian terjadi setelah empat kali amandemen UUD 1945 sejak amandemen tahun 1999 hingga tahun 2002. Salah satu hasil penting dari amandemen UUD 1945 adalah penegasan mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode. Aturan baru ini mengatur bahwa setiap periode berlangsung lima tahun dan seorang presiden hanya dapat dipilih kembali satu kali untuk masa jabatan berikutnya.

Amandemen UUD 1945 ini menjadi tonggak reformasi mengenai pembatasan kekuasaan eksekutif. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipandang menjadi cara untuk mencegah konsentrasi kekuasaan berpusat di eksekutif. Pembatasan ini juga membuka ruang regenerasi kepemimpinan, serta memperkuat prinsip dan akuntabilitas demokrasi.

Baca juga: Jejak Panjang Penyelenggara Pemilu Indonesia dari Panitia Pemilihan hingga KPU

Mengapa Masa Jabatan Presiden Dibatasi Dua Periode?

Pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode bukan sekadar aturan konstitusi, tetapi mekanisme penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Pembatasan dua periode bertujuan untuk:

• Menghindari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada satu orang. Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif berada langsung di tangan presiden. Sehingga pembatasan dua periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu figur.
• Mendorong regenerasi kepemimpinan, sehingga ada kesempatan bagi pemimpin baru dengan gagasan baru. Batasan ini juga memberi ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Setiap periode pemilu membuka kesempatan bagi munculnya calon pemimpin baru dengan gagasan yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini diharapkan menciptakan dinamika politik nasional yang tetap bergerak dan tidak terfokus pada satu tokoh saja.
• Menjaga demokrasi tetap dinamis, tidak stagnan pada satu figur. Negara tidak terjebak pada ketergantungan berlebihan terhadap satu pemimpin, sehingga siklus politik tetap berjalan normal.
• Mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam institusi negara yang sensitif. Aturan ini juga menjadi benteng untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam lembaga-lembaga strategis yang dapat terjadi bila seorang presiden berkuasa terlalu lama.

Melalui pembatasan ini, Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan bersifat sementara, bergilir, dan harus selalu kembali pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, batas dua periode dianggap mekanisme penting untuk melindungi demokrasi.

Baca juga: Krisis Moneter 1998: Penyebab, Dampak, dan Keterkaitannya dengan Lengsernya Presiden Soeharto

Perdebatan Seputar Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Beberapa kali muncul wacana perpanjangan masa jabatan, baik menjadi tiga periode maupun perpanjangan tanpa melalui pemilu (masa jabatan diperpanjang dalam kondisi tertentu). Wacana ini memunculkan pro dan kontra.

• Pihak yang pro memiliki pandangan bahwa stabilitas politik dan keberlanjutan program pembangunan membutuhkan waktu lebih panjang, sehingga pergantian kepemimpinan dianggap bisa menghambat konsistensi kebijakan. Pihak yang pro memandang bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dianggap dapat menjaga stabilitas politik dan memastikan keberlanjutan pembangunan.
• Pihak yang kontra menilai perpanjangan masa jabatan berpotensi melemahkan demokrasi, mengurangi akuntabilitas, dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Aturan yang ada mengenai pembatasan dua periode dalam UUD 1945 dipandang sebagai pagar konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu. Jika masa jabatan diperpanjang, akuntabilitas presiden kepada rakyat dikhawatirkan melemah dan membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.

Perdebatan ini menjadi pengingat bahwa mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala merupakan fondasi penting berjalannya demokrasi di Indonesia. Sehingga setiap muncul kembali wacana perubahan masa jabatan presiden, akan selalu mendapat sorotan ketat dari publik, akademisi, hingga lembaga negara yang berwenang menjaga konstitusi.

Baca juga: Urutan Presiden Indonesia dari Masa ke Masa: Sejarah Kepemimpinan Bangsa

Perbandingan Masa Jabatan Presiden di Berbagai Negara

Setiap negara memiliki mekanisme berbeda dalam membatasi kekuasaan eksekutif, tergantung pada sistem politik, sejarah, hingga budaya ketatanegaraan masing-masing, di antaranya:

• Amerika Serikat adalah negara yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode, masing-masing empat tahun, tanpa peluang untuk mencalonkan diri kembali setelah melewati batas tersebut. Model ini menjadi rujukan banyak negara demokrasi modern karena dianggap mampu menjaga sirkulasi kepemimpinan tetap sehat.
• Korea Selatan menerapkan aturan periode presiden selama 5 tahun dan hanya bisa menjabat 1 periode.
• Filipina menerapkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu 6 tahun dan hanya bisa menjabat 1 periode.
• Rusia, masa jabatan presiden dan wakil presiden ditetapkan yaitu 6 tahun, maksimal dua periode berturut-turut. Setelah jeda satu periode, bisa mencalon lagi.
• Perancis dan negara-negara lain di Eropa menerapkan masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode, selaras dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang tegas.

Khusus di kawasan Asia dan Afrika memiliki aturan yang lebih beragam. Ada yang membatasi dua periode, ada pula yang pernah menghapus pembatasan sehingga memungkinkan presiden menjabat lebih lama dari standar umum. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan elemen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Meski mekanismenya berbeda-beda, negara-negara yang menempatkan demokrasi sebagai fondasi pemerintahan umumnya tetap mempertahankan batas masa jabatan sebagai upaya mencegah dominasi kekuasaan serta menjamin regenerasi kepemimpinan.

Baca juga: Mengenal Tugas dan Wewenang Presiden Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Bagaimana dengan Masa Jabatan Wakil Presiden yang Menjadi Presiden Menurut UUD 1945?

Ketentuan mengenai masa jabatan Wakil Presiden yang naik menjadi Presiden diatur jelas dalam UUD 1945 Pasal 8 hasil amandemen. Ditegaskan bahwa Wakil Presiden otomatis naik menjadi Presiden menggantikan Presiden sebelumnya apabila yang bersangkutan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Namun, penggantian Presiden oleh Wakil Presiden tetap memiliki batasan agar tidak melampaui ketentuan dua periode masa jabatan presiden.

• Jika Wakil Presiden menggantikan Presiden dan menjalani sisa masa jabatan kurang dari 2,5 tahun, maka ia masih berhak mencalonkan diri sebagai Presiden untuk dua periode penuh.
• Jika sisa masa jabatan yang dijalani lebih dari 2,5 tahun, maka ia hanya dapat maju untuk satu periode.

Aturan ini ada untuk menjaga konsistensi pembatasan kekuasaan sekaligus memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai prinsip demokrasi. Mekanisme ini memastikan negara tetap stabil, sementara batasan periodisasi tetap terjaga agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di tangan satu figur.

Dampak Pembatasan Masa Jabatan terhadap Demokrasi

Pembatasan masa jabatan presiden menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi modern. Pembatasan masa jabatan membawa sejumlah dampak positif bagi demokrasi, seperti:

• Mencegah otoritarianisme dan konsentrasi kekuasaan jangka panjang. Kekuasaan yang terlalu panjang sering kali rawan disalahgunakan, terutama ketika kontrol publik melemah. Dengan adanya batasan tegas, potensi konsentrasi kekuasaan jangka panjang dapat ditekan sehingga institusi negara tetap bekerja dalam koridor yang seimbang.
• Mendorong kompetisi politik yang sehat, karena membuka peluang bagi pemimpin baru. Partai politik dan tokoh-tokoh baru memiliki peluang lebih terbuka untuk berkompetisi tanpa terhalang dominasi petahana yang berkepanjangan. Situasi tersebut menumbuhkan iklim politik yang dinamis dan inovatif, karena gagasan dan kepemimpinan terus diperbarui dari waktu ke waktu.
• Menguatkan kepercayaan publik bahwa kekuasaan tidak dikuasai oleh satu kelompok atau figur. Masyarakat merasa memiliki kontrol terhadap arah pemerintahan, dan ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas demokrasi.

Pada akhirnya, pembatasan masa jabatan tidak hanya menata ritme kepemimpinan, tetapi juga menjaga roh demokrasi tetap hidup dan inklusif.