Artikel

Papua Pegunungan - Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila, sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia.

Konsep ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik, namun pelaksanaannya dibingkai oleh lima sila Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat di Indonesia yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, dengan mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, serta menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia, sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

Berbeda dengan model demokrasi liberal yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas, Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Setiap keputusan politik, kebijakan publik, maupun aktivitas pemerintahan harus berpijak pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Dengan demikian, Demokrasi Pancasila bukan hanya soal sistem politik atau mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menyangkut etika berbangsa dan bernegara yang mencerminkan kepribadian Indonesia.

Baca juga: Sejarah dan Tugas KPU: Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Menjaga Demokrasi Indonesia

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

1. Berlandaskan Nilai Pancasila

Segala bentuk kebijakan dan sistem pemerintahan bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Lima sila menjadi panduan moral dan hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

2. Kedaulatan di Tangan Rakyat

Demokrasi Pancasila menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan langsung, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik.

3. Menjunjung Keberagaman dan Toleransi

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, demokrasi tidak hanya berarti kebebasan memilih, tetapi juga menghargai perbedaan.

Demokrasi Pancasila menumbuhkan semangat toleransi antaragama, antarsuku, dan antarbudaya.

4. Gotong Royong sebagai Budaya Politik

Gotong royong menjadi semangat utama dalam Demokrasi Pancasila. Ia menandai kerja sama sosial dan solidaritas antarwarga dalam mewujudkan keadilan dan kemajuan bersama.

5. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)

Demokrasi Pancasila menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak untuk hidup layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ini.

6. Partisipasi Publik yang Aktif

Demokrasi Pancasila mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam musyawarah, forum publik, dan konsultasi kebijakan.

Partisipasi ini menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat agar kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

7. Sistem Ketatanegaraan yang Seimbang

Dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila menegakkan sistem pemisahan kekuasaan (trias politica) antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tujuannya adalah memastikan adanya kontrol dan keseimbangan agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila

1. Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Utama

Prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi menjadi inti dari Demokrasi Pancasila.

Pemerintah berkewajiban menjalankan amanat rakyat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Keseimbangan Kekuasaan (Checks and Balances)

Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga negara bertujuan untuk mencegah dominasi satu pihak. Mekanisme kontrol antar lembaga menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3. Perlindungan Hak dan Martabat Manusia

Demokrasi Pancasila mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

Pemerintah bertugas memastikan perlindungan hak-hak ini secara menyeluruh tanpa diskriminasi.

4. Menghargai Keberagaman Sosial dan Budaya

Indonesia dikenal sebagai negara dengan ribuan suku dan bahasa daerah.

Demokrasi Pancasila menempatkan perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa, bukan pemecah belah.

5. Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan

Aspek ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan nasional. Demokrasi Pancasila mendorong dialog, musyawarah, dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan.

6. Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Sosial

Demokrasi Pancasila juga menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi

Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi secara universal, tetapi juga menegaskan identitas bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila. Berikut penjabaran lengkapnya:

1. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan pada segelintir elit atau kelompok tertentu.

Rakyat berhak menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.

Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam berbagai proses politik seperti pemilu, musyawarah desa, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

Prinsip ini memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap warga negara.

Demokrasi Pancasila mengajarkan bahwa kebebasan individu harus dijalankan dengan tanggung jawab moral serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Nilai keadilan dan keberadaban menjadi dasar dalam mengambil keputusan, baik dalam kebijakan publik maupun interaksi sosial.

Misalnya, kebijakan pemerintah harus memperhatikan keadilan sosial dan tidak mendiskriminasi kelompok mana pun, termasuk minoritas dan kelompok rentan.

3. Persatuan Indonesia

Prinsip ini mengandung makna bahwa demokrasi di Indonesia harus selalu diarahkan untuk memperkuat persatuan bangsa.

Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga.

Demokrasi Pancasila menolak praktik politik yang memecah belah atau menimbulkan perpecahan sosial.

Setiap keputusan politik dan kebijakan negara harus memperkuat semangat kebangsaan serta menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini menjadi ciri khas dari Demokrasi Pancasila, karena menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.

Dalam budaya politik Indonesia, keputusan yang baik bukan hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga hasil dari pertimbangan bijaksana dan kesepakatan bersama.

Mekanisme permusyawaratan dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR dan DPRD, yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

Prinsip ini juga mendorong terciptanya proses politik yang rasional, etis, dan berkeadilan, dengan mengedepankan dialog dan kebersamaan daripada konflik dan pertentangan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari seluruh prinsip Demokrasi Pancasila. Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas rakyat memilih pemimpinnya, tetapi juga seberapa adil hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip ini menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi, kesempatan yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Negara wajib menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan memastikan kesejahteraan menjadi milik bersama, bukan hanya segelintir orang.

6. Gotong Royong sebagai Wujud Demokrasi Partisipatif

Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam lima sila Pancasila, semangat gotong royong merupakan nilai intrinsik dalam Demokrasi Pancasila.

Gotong royong mencerminkan kerja sama dan solidaritas sosial dalam mewujudkan keputusan bersama dan pembangunan nasional.

Prinsip ini menjadi dasar dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti musyawarah desa, kerja bakti, hingga kolaborasi antarwarga dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Dengan gotong royong, demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi hidup dalam tindakan nyata di tengah masyarakat.

Baca juga: Sura dan Sulu: Mengingat Kembali Maskot Resmi Pemilu 2024, Simbol Semangat Demokrasi Indonesia

Penerapan Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Penerapan sistem ini tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia. Pemilihan umum menjadi instrumen utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politik mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selain itu, partai politik berperan sebagai sarana pendidikan politik dan perantara antara pemerintah dengan rakyat. Dalam praktiknya, setiap kebijakan publik juga harus melalui proses konsultasi dan musyawarah, agar sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga menegakkan prinsip perlindungan HAM, membentuk lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman, serta menetapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran terhadap hak warga negara.

Secara keseluruhan, Demokrasi Pancasila menjadi bentuk khas dari sistem politik Indonesia—menggabungkan nilai universal demokrasi dengan kearifan lokal bangsa. Ia tidak hanya mencerminkan cara memilih pemimpin, tetapi juga menggambarkan cara hidup berdemokrasi yang beradab, religius, dan berkeadilan sosial. (GSP)