Berita Terkini

Wamena, 3 Oktober 2025 – Setiap tanggal 3 Oktober, bangsa Indonesia mengenang hari lahir Sutomo atau Bung Tomo, pahlawan nasional yang lahir di Surabaya pada 1920. Bung Tomo dikenal luas melalui pidatonya yang membakar semangat rakyat dalam Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Suaranya yang lantang menggerakkan arek-arek Surabaya melawan penjajah, menjadikan Bung Tomo sebagai simbol keberanian dan persatuan bangsa. Keberanian Bung Tomo di masa revolusi fisik menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kekuatan suara yang mampu menggugah semangat rakyat. Selain perjuangan di medan perang, Bung Tomo juga memiliki peran penting di dunia politik Indonesia pasca-kemerdekaan. Ia pernah menjadi anggota DPR serta mendirikan Partai Rakyat Indonesia (PRI). Dalam kiprah politiknya, Bung Tomo dikenal sebagai tokoh idealis yang berani menyuarakan pendapat meski sering berseberangan dengan arus utama politik pada masanya. Hal ini menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan nilai keadilan dan kebenaran, bukan hanya di medan perang tetapi juga di panggung politik nasional. Semangat Perjuangan Bung Tomo Sejalan dengan Prinsip Demokrasi Modern Semangat perjuangan Bung Tomo tetap relevan hingga hari ini. Nilai keberanian, kejujuran, dan cinta tanah air yang beliau tunjukkan sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Dalam konteks saat ini, perjuangan menjaga bangsa dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan menegaskan bahwa semangat Bung Tomo menjadi inspirasi dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, sebagai bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan rakyat. Momentum 3 Oktober 2025 tidak hanya menjadi pengingat akan lahirnya Bung Tomo, tetapi juga menjadi refleksi bahwa perjuangan membangun bangsa tidak pernah berhenti. Dari pertempuran Surabaya hingga panggung politik nasional, Bung Tomo meninggalkan teladan penting bagi generasi masa kini. Bagi masyarakat Papua Pegunungan, meneladani Bung Tomo berarti berani menggunakan suara, menjaga persatuan, dan berpartisipasi aktif dalam pemilu sebagai wujud perjuangan demokrasi di era modern. (Pramudya)

Papua Pegunungan - Pilkada serentak tahun 2024 telah digelar pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Meski sudah selesai, pembahasan mengenai istilah-istilah dalam Pilkada masih relevan di tahun 2025, baik untuk keperluan evaluasi penyelenggaraan maupun persiapan menuju pemilu dan pilkada berikutnya. Banyak istilah khas kepemiluan yang digunakan oleh penyelenggara, pengawas, hingga pemilih. Istilah-istilah ini merujuk pada lembaga, mekanisme, petugas, maupun lokasi yang penting diketahui masyarakat agar lebih melek politik dan paham proses demokrasi. Baca juga: Rakor Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Jelang Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Istilah-istilah dalam Pilkada  Berikut 15 istilah Pilkada yang tetap penting dipahami di 2025: 1. Pilgub Singkatan dari Pemilihan Gubernur, yakni pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi bersama wakilnya. 2. Pilbup Kependekan dari Pemilihan Bupati, yaitu pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten. 3. Pilwako Merujuk pada Pemilihan Wali Kota yang dilaksanakan di wilayah kota. 4. TPS Tempat Pemungutan Suara, lokasi resmi bagi warga untuk memberikan suara. Syarat TPS antara lain mudah dijangkau masyarakat, ramah bagi disabilitas, dan setiap TPS maksimal menampung 600 pemilih. 5. PPK Panitia Pemilihan Kecamatan, badan adhoc yang mengawal jalannya Pilkada di tingkat kecamatan. 6. PPS Panitia Pemungutan Suara, penyelenggara Pilkada di tingkat desa/kelurahan, biasanya berjumlah tiga orang. Baca juga: Data Pemilih Papua Pegunungan Nihil Ganda, Ini Rahasianya! 7. KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, petugas inti di TPS yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. 8. PTPS Pengawas Tempat Pemungutan Suara, petugas pengawas dari Bawaslu yang mengawasi TPS di hari pencoblosan. 9. Pantarlih Singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang bertugas melakukan pendataan dan verifikasi daftar pemilih sebelum hari pemungutan suara. 10. SIAKBA Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, aplikasi resmi KPU untuk memfasilitasi seleksi anggota KPU serta perekrutan badan adhoc. 11. DPT Daftar Pemilih Tetap, daftar resmi pemilih yang sudah ditetapkan KPU setelah proses verifikasi. 12. Saksi Perwakilan pasangan calon atau partai politik yang hadir di TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara. 13. Pemilih Warga negara Indonesia yang berhak memilih, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dan terdaftar dalam DPT. Baca juga: Toleransi dan Kerja Sama: Bentuk Implementasi Nilai-Nilai BerAKHLAK di KPU Papua Pegunungan 14. KPU Komisi Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. 15. Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, lembaga yang mengawasi seluruh proses Pilkada agar sesuai aturan dan berjalan demokratis. Meskipun Pilkada serentak 2024 sudah usai, istilah-istilah di atas tetap relevan di tahun 2025. Pengetahuan ini bermanfaat bagi pemilih, penyelenggara, maupun masyarakat umum sebagai bekal untuk memahami dinamika demokrasi serta persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada di masa mendatang. (GSP)

Wamena, 2 Oktober 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, seluruh jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan mengenakan pakaian batik saat melaksanakan aktivitas perkantoran. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kesadaran berbangsa dan kecintaan terhadap budaya Indonesia, khususnya batik sebagai warisan budaya dunia. Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momen penting untuk menegaskan kembali komitmen KPU dalam melestarikan budaya bangsa, di tengah kesibukan menjalankan tugas-tugas kelembagaan, termasuk tahapan penyelenggaraan Pemilu. Batik, Simbol Kebhinekaan dan Persatuan Sebagai salah satu instansi pemerintah, KPU Provinsi Papua Pegunungan secara konsisten menghimbau pegawainya untuk mengenakan batik, terutama pada hari-hari besar nasional. Penggunaan batik juga menjadi simbol kebersamaan, solidaritas, dan semangat kebhinekaan di lingkungan kerja. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga negara. Dengan mengenakan batik, KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap dapat terus menumbuhkan semangat kebudayaan di lingkungan kerja serta memberikan contoh positif kepada masyarakat dalam menjaga dan menghormati warisan leluhur.

Jayapura – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yahukimo secara resmi menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2025 dengan total 326.977 pemilih. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar pada Kamis, 02 Oktober 2025 bertempat di Jayapura. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Yahukimo Nomor: 81/PP.07-BA/9503/2025. Rincian Hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih: 326.977 orang Sebaran Wilayah: 52 distrik dan 511 kampung di Kabupaten Yahukimo Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkala Proses pembaruan data ini merupakan bagian dari tugas rutin KPU dalam menjaga akurasi daftar pemilih. Kegiatan dilakukan setiap tiga bulan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari persiapan menyambut tahapan pemilu berikutnya.  

Wamena - Menjelang akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan mencatat capaian signifikan dalam realisasi anggaran. Berdasarkan dokumen internal “Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2025”, realisasi belanja telah mencapai 78,35% per akhir September 2025. Kinerja Belanja Positif Jelang Akhir Tahun Sejumlah pos anggaran utama menunjukkan progres penyerapan yang solid, khususnya pada: Belanja pegawai Pengadaan sarana & prasarana Operasional perkantoran Pendataan Pemilih Berkelanjutan Percepatan ini menjadi sinyal positif bahwa KPU Papua Pegunungan berada di jalur yang tepat dalam pelaksanaan anggaran jelang Triwulan IV. Fokus pada Program Strategis Belanja pada program-program yang mendukung operasional dan manajemen menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas kelembagaan dan mendukung kesiapan pemilu mendatang. Dengan pencapaian ini, KPU Papua Pegunungan menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran. Realisasi yang tinggi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) di penghujung tahun.

Jayawijaya - Nilai-nilai demokrasi tidak hanya bisa dipelajari dari ruang debat politik atau berita, melainkan juga melalui film bertema pemilu.  Sajian film bertema pemilu bisa sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Dengan visual yang kuat dan alur cerita yang menyentuh, film bertema pemilu dapat menghadirkan perspektif berbeda mengenai perjuangan demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat. Berikut lima film pemilu pilihan yang bisa menjadi referensi Anda untuk memahami lebih dalam tentang pemilu, politik, dan nilai demokrasi: 1. Tepatilah Janji (2024) Film pertama yang layak ditonton adalah "Tepatilah Janji", garapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyambut Pilkada 2024. Disutradarai oleh Garin Nugroho, film ini mengangkat kisah kehidupan masyarakat desa dengan balutan drama keluarga, cinta, hingga sentuhan komedi. Melalui pendekatan ringan, KPU berupaya mendekatkan dunia politik dengan keseharian masyarakat. Menurut Ketua KPU Mochammad Afifuddin (dikutip dari kemenparekraf.go.id), film ini dibuat agar generasi muda lebih tertarik dan termotivasi untuk ikut serta dalam pemilu. Dengan menampilkan cerita yang humanis, film ini menjadi jembatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak suara. Baca juga: Sistem Noken Representasi Hak Kesulungan Orang Asli Papua Pegunungan 2. Kejarlah Janji (2023) Film kedua adalah “Kejarlah Janji” yang tayang pada 2023. Film ini menjadi salah satu langkah kreatif KPU dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam Pemilu. Mengusung genre drama keluarga dengan bumbu komedi, “Kejarlah Janji” mengisahkan kehidupan masyarakat desa yang penuh dinamika menjelang pesta demokrasi. Lewat pendekatan ringan dan menghibur, film ini bertujuan agar pesan mengenai pentingnya pemilu bisa lebih mudah diterima masyarakat luas, terutama generasi muda. Film ini juga menyoroti bagaimana politik sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nilai moral, kebersamaan, hingga kekuatan suara rakyat digambarkan dalam cerita yang menyentuh sekaligus menghibur. Dengan begitu, “Kejarlah Janji” tidak hanya menghadirkan tontonan, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik yang relevan bagi masyarakat. 3. A Taxi Driver (2017) Beralih ke karya internasional, film Korea Selatan berjudul "A Taxi Driver" (2017) garapan sutradara Jang Hoon memberikan perspektif mendalam tentang perjuangan demokrasi di Asia. Film ini mengisahkan Kim Man Seob, seorang sopir taksi yang tanpa sengaja terlibat dalam pemberontakan Gwangju. Awalnya, ia hanya bermotivasi finansial. Namun setelah menyaksikan secara langsung kekejaman militer terhadap rakyat, hatinya tergerak untuk membantu para demonstran. Film ini, sebagaimana dijelaskan oleh radenfatah.ac.id, menjadi representasi peran rakyat biasa dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi. Baca juga: Bayang-Bayang G30S/PKI: Dua Saudara dalam Satu Rahim, Berbeda Jalan Politik 4. Demokrasi Akar Rumput (2019) Film bertema pemilu selanjutnya adalah dokumenter pendek berjudul "Demokrasi Akar Rumput" karya Nanda Bella Dayaningtyas (2019). Film berdurasi 10 menit ini merekam suara para pedagang kecil di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, yang menaruh harapan besar pada demokrasi dan jalannya pemilu. Dengan wawancara yang jujur dan sederhana, film ini menegaskan betapa pentingnya suara masyarakat kecil dalam membentuk arah kehidupan yang lebih baik. Meski singkat, dokumenter ini menyajikan refleksi kuat tentang demokrasi yang tumbuh dari masyarakat bawah. 5. The Square (2013) Film terakhir adalah dokumenter internasional berjudul "The Square" karya sutradara Jahane Noujaim. Dirilis pada 2013, film ini merekam revolusi rakyat Mesir di Tahrir Square pada 2011. Perjuangan rakyat menggulingkan rezim Hosni Mubarak ditampilkan secara dramatis, termasuk tantangan yang mereka hadapi pasca-revolusi. Dengan narasi yang kuat, "The Square" menggambarkan betapa kompleksnya proses demokrasi, serta pengorbanan besar yang dilakukan oleh masyarakat demi terciptanya perubahan. Film ini relevan untuk dipahami, tidak hanya bagi bangsa Mesir, tetapi juga bagi masyarakat dunia yang tengah memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Lima film bertema pemilu ini membuktikan bahwa sinema bukan hanya media hiburan, tetapi juga sarana edukasi.  Dari kisah fiksi hingga dokumenter, film-film ini menyajikan pelajaran penting tentang arti demokrasi, kejujuran dalam pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat. Bagi generasi muda khususnya, film-film ini bisa menjadi pintu masuk untuk lebih peduli pada proses politik di tanah air maupun dunia. Dengan begitu, pemilu tidak hanya dipandang sebagai rutinitas lima tahunan, tetapi juga bagian dari perjuangan panjang menjaga demokrasi. (GSP)