Berita Terkini

Wamena - Tanggal 9 April 2026 menandai usia ke 18 bagi Badan Pengawas Pemilu. Usia ini menjadi momentum penting untuk melihat kembali perjalanan lembaga pengawasan pemilu di Indonesia. Demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang rutin. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar proses politik berjalan jujur, adil, dan akuntabel. Dalam sistem tersebut, Bawaslu memiliki peran strategis. Lembaga ini tidak hanya mengawasi jalannya pemilu, tetapi juga memastikan setiap tahapan berjalan sesuai hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sejak berdiri sebagai lembaga permanen pada 2008, Bawaslu berkembang menjadi institusi pengawasan yang semakin kuat secara kewenangan maupun kelembagaan. Perjalanannya tidak lahir secara tiba tiba. Ia merupakan hasil evolusi panjang sistem pengawasan pemilu di Indonesia yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika demokrasi. Baca juga: KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Sinergi untuk Pemilu Bermartabat Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia Pengawasan pemilu di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa awal penyelenggaraan pemilu di era Orde Baru, mekanisme pengawasan belum berjalan secara independen. Pemerintah saat itu lebih menitikberatkan pada stabilitas politik dibanding pengawasan partisipatif. Kesadaran tentang pentingnya pengawasan pemilu mulai muncul pada Pemilu 1982. Pada masa itu dibentuk lembaga bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai aturan. Namun kedudukannya masih terbatas dan belum sepenuhnya independen. Perubahan besar terjadi setelah reformasi 1998. Demokrasi Indonesia memasuki babak baru yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Pada Pemilu 1999 dibentuk Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu yang memiliki peran lebih jelas dalam mengawasi proses pemilu. Meskipun demikian, kelembagaan pengawasan saat itu masih bersifat ad hoc. Artinya lembaga pengawas hanya dibentuk menjelang pemilu dan dibubarkan setelah tahapan selesai. Model ini menimbulkan sejumlah kelemahan. Konsistensi pengawasan sulit dijaga. Pengalaman kelembagaan juga sering terputus karena struktur organisasi tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan lembaga pengawasan pemilu yang permanen. Lembaga yang tidak hanya bekerja saat pemilu berlangsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan. Baca juga: Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Kolaborasi untuk Pemilu Bermartabat Lahirnya Bawaslu sebagai Lembaga Permanen Langkah penting dalam reformasi sistem pengawasan pemilu terjadi pada 2007 ketika pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Regulasi ini mengubah struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Melalui undang undang tersebut lahir lembaga baru bernama Badan Pengawas Pemilu sebagai institusi pengawas pemilu yang bersifat nasional dan permanen. Tanggal 9 April 2008 kemudian diperingati sebagai hari lahir Bawaslu. Pembentukan Bawaslu membawa perubahan penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Pengawasan pemilu tidak lagi bersifat sementara. Negara memiliki institusi yang secara khusus bertugas menjaga integritas setiap tahapan pemilu. Seiring waktu, kewenangan Bawaslu terus diperkuat melalui berbagai regulasi. Penguatan tersebut mencapai titik penting ketika disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang undang ini memberikan kewenangan lebih luas kepada Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Selain itu, struktur kelembagaan Bawaslu juga diperluas hingga tingkat provinsi dan kabupaten kota secara permanen. Langkah ini membuat pengawasan pemilu menjadi lebih efektif karena hadir langsung di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, Bawaslu tidak hanya bekerja sebagai pengawas administratif. Lembaga ini juga aktif melakukan pencegahan pelanggaran, pendidikan pengawasan partisipatif, serta penegakan hukum pemilu. Pendekatan tersebut membuat pengawasan pemilu tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Baca juga: Pilkada 2024: Papua Pegunungan Ukir Sejarah Tanpa Pemungutan Suara Ulang Sinergi Bawaslu dan KPU dalam Menjaga Demokrasi Dalam sistem pemilu Indonesia, pengawasan tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus berjalan seiring dengan penyelenggaraan pemilu yang profesional. Karena itu hubungan antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. KPU memiliki tanggung jawab utama sebagai penyelenggara pemilu. Lembaga ini mengatur seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran peserta, penetapan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan hasil. Sementara itu Bawaslu memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai peraturan perundang undangan. Hubungan antara kedua lembaga ini sering dipahami secara keliru sebagai hubungan yang saling berlawanan. Padahal dalam praktik demokrasi modern, pengawasan justru merupakan bagian penting dari sistem checks and balances. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap proses berjalan transparan dan akuntabel. Sinergi antara Bawaslu dan KPU terlihat dalam berbagai aspek. Pada tahap perencanaan pemilu misalnya, kedua lembaga sering melakukan koordinasi untuk memastikan regulasi teknis dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Koordinasi ini penting agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Pada tahap pelaksanaan pemilu, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan KPU. Jika ditemukan pelanggaran administratif atau sengketa proses, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau keputusan sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, KPU juga merespons berbagai rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Hubungan kerja ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penyelenggaraan pemilu tidak berjalan secara terpisah. Keduanya merupakan bagian dari satu sistem demokrasi yang saling melengkapi. Sinergi tersebut juga penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya pada hasil pemilu jika melihat bahwa prosesnya diawasi secara ketat dan dilaksanakan secara profesional. Menjaga Masa Depan Demokrasi Delapan belas tahun perjalanan Bawaslu menunjukkan bahwa pengawasan pemilu merupakan pilar penting dalam demokrasi Indonesia. Tanpa pengawasan yang kuat, proses pemilu rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Ke depan, tantangan pengawasan pemilu akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan media sosial dalam kampanye, serta dinamika politik lokal menuntut sistem pengawasan yang semakin adaptif. Dalam konteks tersebut, peran Bawaslu menjadi semakin penting. Lembaga ini tidak hanya dituntut tegas dalam penegakan hukum pemilu, tetapi juga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Pada usia ke 18 tahun, Badan Pengawas Pemilu telah menunjukkan peran strategis dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Bersama Komisi Pemilihan Umum dan seluruh elemen masyarakat, Bawaslu menjadi bagian penting dari upaya memperkuat demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Perjalanan ini masih panjang, namun fondasi pengawasan yang telah dibangun menjadi modal penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. _Pram_

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan secara serentak melaksanakan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 pada 1 April 2026. Hasilnya menunjukkan dinamika jumlah pemilih di delapan kabupaten, dengan Kabupaten Yahukimo mencatat jumlah pemilih tertinggi dan Kabupaten Mamberamo Tengah terendah. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan bagian dari upaya KPU dalam menjaga kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Proses ini dilakukan secara berkala sebagai persiapan menuju agenda politik mendatang. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, KPU Kabupaten melakukan pemutakhiran data berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI. Data tersebut meliputi pemilih pindah masuk, pindah keluar, meninggal dunia, serta pemilih pemula. Sebaran Pemilih di Delapan Kabupaten Berdasarkan hasil pleno, berikut sebaran jumlah pemilih di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan: Kabupaten Yahukimo: 511 desa, 327.141 pemilih Kabupaten Tolikara: 545 desa, 235.115 pemilih Kabupaten Jayawijaya: 332 desa/kelurahan, 234.239 pemilih Kabupaten Lanny Jaya: 355 desa/kampung, 187.957 pemilih Kabupaten Pegunungan Bintang: 277 desa/kelurahan, 98.333 pemilih Kabupaten Nduga: 248 desa/kelurahan, 98.245 pemilih Kabupaten Yalimo: 298 desa/kelurahan, 91.220 pemilih Kabupaten Mamberamo Tengah: 59 desa/kelurahan, 39.936 pemilih Kabupaten Yahukimo menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak, sementara Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki jumlah pemilih paling sedikit, sejalan dengan kondisi wilayah administrasinya. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Monitoring PDPB Triwulan I 2026 di Wamena, Fokus Tingkatkan Akurasi Data Pemilih Dominasi Pemilih Laki-Laki Secara keseluruhan, jumlah pemilih laki-laki mendominasi di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, dengan persentase rata-rata mencapai lebih dari 52 persen dibandingkan pemilih perempuan. Komitmen KPU dalam Menjaga Akurasi Data Pemilih Pemutakhiran data ini merupakan wujud komitmen KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam memastikan setiap warga negara memiliki hak pilih yang terlindungi. Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Pegunungan, Naftalai Paweka, menyampaikan: "Data ini merupakan hasil sinergi berkelanjutan untuk memastikan hak pilih seluruh warga di Papua Pegunungan terlindungi dengan baik." Ia juga menambahkan bahwa publikasi data dalam bentuk infografis bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membaca dan memahami informasi, sekaligus mendorong transparansi kinerja KPU kepada publik. Imbauan kepada Masyarakat KPU Provinsi Papua Pegunungan mengimbau masyarakat untuk aktif memantau data pemilih melalui kanal resmi KPU. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan akurasi data, khususnya apabila terdapat perubahan atau kebutuhan perbaikan data pemilih. Baca juga: Mengenal PDPB: KPU Jayawijaya Gelar Pleno Triwulan I 2026, Ini Manfaatnya bagi Hak Pilih Masyarakat Papua Pegunungan

Wamena - KPU Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Monitoring Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Nora House. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memastikan kualitas dan akurasi data pemilih di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Mamberamo Tengah. Baca juga: Hasil Pleno PDPB Triwulan I 2026 KPU Nduga: 98.245 Pemilih Tercatat, Bawaslu Dorong Peran Aktif Stakeholder Pentingnya Pembaharuan Data Pemilih Secara Berkala Kegiatan monitoring tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Alam Barzah Muhammad Nur. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pembaruan data pemilih secara berkala guna menjaga integritas proses demokrasi serta memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Meningkatkan Akurasi Data Pemilih Tujuan utama dari kegiatan Monitoring PDPB ini adalah untuk meningkatkan akurasi data pemilih serta mengidentifikasi berbagai perubahan data yang terjadi, terutama di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah. Perubahan tersebut meliputi data pemilih pemula, pemilih yang pindah domisili, hingga pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Dibutuhkan Kolaborasi Antar Lembaga Dalam sesi pembahasan, Bawaslu selaku tamu undangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Dalam penyampaiannya, Bawaslu menegaskan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), khususnya dalam memastikan data pemilih pemula yang setiap tahunnya terus bertambah. Sinergi antar lembaga ini dinilai krusial agar hak pilih warga, terutama generasi muda, dapat terakomodasi secara optimal. Selain itu, Bawaslu juga menyoroti persoalan ketidaktransparanan data pemilih di sejumlah distrik. Menurut mereka, hal ini perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan keterbukaan data pemilih dianggap sangat penting untuk meminimalisir potensi konflik di setiap kampung maupun distrik. Baca juga: Mengenal PDPB: KPU Jayawijaya Gelar Pleno Triwulan I 2026, Ini Manfaatnya bagi Hak Pilih Masyarakat Papua Pegunungan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Sangat Diperlukan Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga kualitas data pemilih. Dengan data yang akurat, mutakhir, dan transparan, pelaksanaan pemilu ke depan di wilayah Papua Pegunungan diharapkan dapat berjalan lebih baik, demokratis, dan berintegritas.

Wamena – Dalam upaya menjaga integritas daftar pemilih secara berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melakukan monitoring terhadap jalannya Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar oleh KPU Kabupaten Jayawijaya. Rapat berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi data di tingkat kabupaten berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mencerminkan kondisi riil kependudukan di lapangan. Kehadiran KPU Provinsi Papua Pegunungan di tengah-tengah pelaksanaan pleno menjadi bentuk pendampingan dan pengawasan vertikal guna menjamin kualitas data pemilih yang dihasilkan oleh jajaran KPU kabupaten di wilayah kerja Provinsi Papua Pegunungan. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Rampungkan Evaluasi PDPB Triwulan III 2025, Fokus Tingkatkan Akurasi Triwulan IV Mengenal Apa Itu PDPB? Banyak masyarakat yang masih bertanya: mengapa pemutakhiran data tetap dilakukan oleh KPU padahal tidak dalam masa pemungutan suara? Pertanyaan ini wajar mengingat publik lebih akrab dengan momen coklit (pencocokan dan penelitian) yang masif dilakukan menjelang Pemilu atau Pilkada. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah amanat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi mekanisme rutin untuk memastikan akurasi data pemilih setiap tiga bulan sekali di luar tahapan pemilu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPU kabupaten/kota melaksanakan pleno PDPB setiap triwulan, sementara KPU provinsi melakukannya setiap semester. Dengan mekanisme ini, KPU melakukan perbaikan data pemilih secara terus-menerus tanpa harus menunggu dimulainya tahapan Pemilu atau Pilkada. Prosesnya dilakukan dengan cara menyandingkan data kependudukan terbaru yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan daftar pemilih terakhir yang dimiliki KPU. Setiap perubahan seperti pemilih baru yang telah berusia 17 tahun, pemilih yang pindah domisili, maupun pemilih yang meninggal dunia dapat segera dimutakhirkan. Manfaat PDPB bagi Demokrasi dan Masyarakat Monitoring yang dilakukan KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa PDPB bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan memiliki manfaat vital bagi kualitas demokrasi di tingkat akar rumput. Setidaknya terdapat empat manfaat utama yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan penyelenggara pemilu: 1. Menjaga Hak Pilih Warga PDPB memastikan warga yang baru menginjak usia 17 tahun atau sudah memiliki KTP-el langsung terdaftar dalam sistem tanpa harus menunggu pendataan massal (coklit) yang hanya dilakukan pada periode tertentu. Hal ini penting agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya hanya karena faktor waktu pendataan. 2. Membersihkan Data "Sampah" Melalui mekanisme ini, KPU secara rutin menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili keluar wilayah. Pembersihan data secara berkala ini mencegah potensi penyalahgunaan surat suara, seperti praktik pemilih fiktif, yang kerap menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah. 3. Efisiensi Anggaran dan Waktu Dengan data yang selalu diperbarui setiap tiga bulan, beban kerja KPU saat memasuki tahapan Pemilu resmi akan jauh lebih ringan. Waktu yang tersedia dapat difokuskan pada verifikasi faktual dan sosialisasi, bukan lagi pada perbaikan data dasar yang seharusnya sudah tertata sejak jauh hari. Efisiensi ini pada akhirnya berdampak pada penghematan anggaran penyelenggaraan pemilu. 4. Transparansi Publik Masyarakat dapat memantau pergerakan jumlah pemilih di wilayahnya secara terbuka karena hasil pleno PDPB dipublikasikan melalui kanal-kanal resmi KPU. Transparansi ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi akurasi data pemilih di lingkungannya masing-masing. Baca juga: Rapat Rutin Kedisiplinan PPPK, Persiapan PDPB, dan HUT KORPRI KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan hasil pleno yang mencakup wilayah administrasi yang cukup luas, tercatat jumlah pemilih di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan dinamika yang signifikan. Rapat pleno yang berlangsung dengan khidmat ini menetapkan data pemilih hasil pemutakhiran triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut: Kategori Data Statistik Pemilih Laki-laki 120.488 Pemilih Perempuan 113.751 Total Pemilih 234.239 Jumlah Distrik/Kecamatan 40 Jumlah Desa/Kampung 332 Angka ini merupakan hasil dari proses sinkronisasi antara data pemilih yang dimiliki KPU Kabupaten Jayawijaya dengan data kependudukan dari Disdukcapil setempat. Proses pemutakhiran juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat pleno, termasuk perwakilan partai politik dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari 40 distrik dan 332 desa/kampung menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kondisi geografis yang berbukit dan terjal serta akses transportasi yang terbatas menuntut ketelitian dan koordinasi yang kuat antara KPU di tingkat kabupaten dengan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kampung. Harapan ke Depan Di penghujung rapat pleno, KPU Kabupaten Jayawijaya menyampaikan harapan besarnya agar koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat semakin solid ke depannya. Hal ini dinilai sangat penting mengingat luasnya wilayah kerja Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah distrik yang mencapai 40 wilayah. Akurasi pelaporan dari tingkat kampung hingga ke tingkat kabupaten menjadi kunci utama dalam menghasilkan data pemilih yang benar-benar mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU Kabupaten Jayawijaya juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka diri terhadap masukan dari masyarakat maupun partai politik jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Saluran pengaduan dan mekanisme perbaikan data secara berkelanjutan telah disiapkan sehingga setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu jadwal pleno berikutnya. Sementara itu, KPU Provinsi Papua Pegunungan melalui kegiatan monitoring yang dilakukan memberikan apresiasi atas terselenggaranya pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026 dengan tertib dan lancar. Sinergi vertikal antara provinsi dan kabupaten ini diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, inklusif, dan berintegritas di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Baca juga: Supervisi PDPB 2025: Mamberamo Tengah Tembus 38.594 Pemilih Menuju Pemilu Berkualitas dari Pegunungan Papua Dengan selesainya pleno Triwulan I ini, KPU Kabupaten Jayawijaya bersama seluruh pemangku kepentingan telah memiliki pijakan data yang lebih akurat untuk melangkah ke tahapan-tahapan berikutnya. Masyarakat Kabupaten Jayawijaya kini dapat mengakses informasi resmi mengenai jumlah pemilih di wilayahnya melalui kantor KPU setempat atau laman resmi yang disediakan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata komitmen KPU dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Dengan data yang bersih, akurat, dan mutakhir, demokrasi yang berkualitas bukan lagi sekadar harapan, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan bersama.

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap jajaran KPU kabupaten/kota se-Provinsi Papua Pegunungan di masa non tahapan seperti saat ini. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan melakukan monitoring Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar oleh KPU Kabupaten Nduga. Rapat yang berlangsung di kantor perwakilan KPU Kabupaten Nduga yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Wamena ini berjalan dengan tertib dan lancar. Monitoring dilakukan langsung oleh Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Naftali E Paweka yang juga didampingi oleh jajaran Staf Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan, sebagai bentuk sinergi vertikal dalam memastikan setiap proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baca juga: Usai Pleno PDPB Triwulan III, KPU Papua Pegunungan Dorong Partisipasi Masyarakat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Menjaga Hak Pilih Sepanjang Waktu Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh KPU secara berkala. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPU kabupaten/kota melaksanakan pleno setiap triwulan, sedangkan KPU provinsi melakukannya setiap semester. Kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam sistem pemilu nasional karena memungkinkan adanya pemutakhiran data pemilih di luar tahapan pemilu. Berbeda dengan masa tahapan yang memiliki jadwal padat dan tekanan waktu yang ketat, PDPB di masa non-tahapan memberikan ruang yang lebih luas bagi KPU bersama para pemangku kepentingan untuk melakukan verifikasi, koreksi, dan penyempurnaan data pemilih secara lebih teliti. Data yang dimutakhirkan mencakup berbagai aspek, seperti pemilih baru yang telah memenuhi syarat, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang meninggal dunia, serta potensi data ganda yang perlu dibersihkan. Dengan adanya mekanisme ini, akurasi data pemilih dapat terus dijaga sehingga pada saat tahapan pemilu tiba, daftar pemilih yang digunakan telah benar-benar mutakhir dan akuntabel. Hasil Pleno: 98.245 Pemilih Terdata di Kabupaten Nduga Dalam Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang digelar KPU Kabupaten Nduga, ditetapkan jumlah pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah Pemilih Pemilih Laki-laki 52.546 Pemilih Perempuan 45.699 Total 98.245 Angka ini merupakan hasil dari proses pemutakhiran yang melibatkan sinkronisasi data antara KPU Kabupaten Nduga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat, serta mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang hadir dalam rapat pleno. Penetapan data pemilih secara berkelanjutan ini menjadi pijakan penting bagi KPU Kabupaten Nduga dalam mempersiapkan tahapan pemilu ke depan, sekaligus menjadi dokumen resmi yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi penyelenggara pemilu. Baca juga: Lonjakan Pemilih di PDPB Yalimo: 90.041 Pemilih Tercatat di Triwulan III 2025 Masukan Strategis Bawaslu: Aktifkan Kolaborasi di Masa Non-Tahapan Salah satu agenda penting dalam pleno tersebut adalah sesi tanggapan dan masukan dari peserta rapat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nduga menyampaikan sejumlah himbauan strategis yang menjadi perhatian bersama. Bawaslu Kabupaten Nduga mengingatkan bahwa masa non-tahapan bukan berarti seluruh aktivitas kepemiluan berhenti. Sebaliknya, masa ini justru menjadi momentum yang tepat untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dan membangun kesepahaman di antara seluruh pemangku kepentingan. Partai politik dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif dan partisipatif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU. “Kami menghimbau kepada seluruh stakeholder, baik partai politik maupun pemerintah daerah, untuk lebih aktif dan partisipatif pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KPU, khususnya di masa non-tahapan seperti ini. Dengan keterlibatan sejak dini, kita dapat menghindari konflik-konflik vertikal dan horizontal yang mungkin timbul akibat miskomunikasi, misalnya dalam hal sengketa data pemilih menjelang tahapan,” demikian kutipan pernyataan yang disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Nduga dalam pleno tersebut. Himbauan ini menjadi catatan penting karena pengalaman pada tahapan-tahapan sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa data pemilih kerap menjadi pemicu gesekan antar pihak yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemilu. Komitmen Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan Rapat Pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026 KPU Kabupaten Nduga Rapat Pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026 ini dihadiri oleh sejumlah unsur penting yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nduga. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif dalam menjaga kualitas data pemilih serta sinergi antar lembaga. Adapun peserta yang hadir dalam pleno tersebut antara lain: Perwakilan partai politik Kabupaten Nduga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nduga, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nduga, Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan. Kehadiran lintas lembaga ini menjadi indikator bahwa pemutakhiran data pemilih bukan semata-mata tanggung jawab KPU, melainkan urusan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Partai politik sebagai peserta pemilu berkepentingan memiliki data pemilih yang akurat, Dukcapil sebagai mitra data kependudukan menjadi sumber utama informasi kependudukan, sementara Bawaslu berperan memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan. Baca juga: Monitoring PDPB, KPU Yahukimo Temukan 56 Data Ganda di Papua dan Papua Selatan Menuju Pemilu Berkualitas dari Papua Pegunungan Dengan terselenggaranya Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan I Tahun 2026 secara tertib dan lancar, KPU Kabupaten Nduga bersama seluruh pemangku kepentingan menunjukkan kesiapan dalam mengelola data pemilih secara profesional dan transparan. KPU Provinsi Papua Pegunungan melalui kegiatan monitoring yang dilakukan terus berkomitmen untuk mendampingi kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Sinergi vertikal antara provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama dalam menciptakan standarisasi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, terutama di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki tantangan geografis dan demografis yang tidak sederhana. Diharapkan melalui rapat-rapat pleno PDPB yang rutin dilaksanakan ini, data pemilih di Kabupaten Nduga senantiasa mutakhir, hak pilih masyarakat dapat terpenuhi, dan pada akhirnya penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lebih baik, damai, dan berkualitas.

Wamena, 2 Maret 2026 — Keluarga Besar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Idham Holik, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi serta pengabdian beliau dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, profesional, dan transparan di Indonesia. Ketua dan seluruh jajaran sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap agar Idham Holik senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah sebagai komisioner KPU RI. Semangat dan komitmen beliau diharapkan terus menjadi inspirasi bagi seluruh penyelenggara pemilu, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan. Momentum pertambahan usia ini juga menjadi refleksi atas kontribusi nyata dalam memperkuat kelembagaan serta menjaga kualitas demokrasi di Tanah Air.