Berita Terkini

Wamena, 2 Oktober 2025 - Setiap tanggal 2 Oktober, dunia mengenang kelahiran Mahatma Gandhi, tokoh perdamaian dan pemimpin perjuangan kemerdekaan India yang dikenal dengan filosofi tanpa kekerasan (ahimsa) dan kebenaran (satyagraha). Ia membuktikan bahwa perubahan besar dalam sejarah bangsa dapat dicapai melalui perjuangan moral, keteladanan, dan kekuatan rakyat, bukan melalui kekerasan atau tekanan senjata. Ajaran Gandhi menjadi warisan penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, bermartabat, dan damai. Inspirasi Gandhi bagi Demokrasi Papua Pegunungan Sebagai lembaga yang menjalankan amanat demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melihat nilai-nilai yang ditanamkan Gandhi sebagai sumber inspirasi dalam menjaga integritas dan kedamaian dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Prinsip kejujuran, tanggung jawab moral, dan penguatan partisipasi masyarakat adalah semangat yang terus dijaga dalam membangun demokrasi di Bumi Cenderawasih/Papua Pegunungan. Gandhi pernah berkata, "Dalam hal hati nurani, hukum mayoritas tidak berlaku." Ucapan ini menekankan bahwa suara rakyat harus diiringi dengan kejujuran dan kesadaran akan nilai-nilai moral. Dalam konteks Papua Pegunungan, suara setiap warga—dari lembah-lembah hingga puncak gunung—memiliki arti yang sama pentingnya. Hal ini menjadi semangat KPU dalam memastikan hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dengan aman, damai, dan adil, tanpa ada diskriminasi atau tekanan. Selain menjadi tokoh nasional India, Gandhi juga dijadikan simbol Hari Internasional Tanpa Kekerasan oleh PBB (United Nations), yang diperingati setiap 2 Oktober. Ini menunjukkan pengaruh global dari perjuangan damainya. Di berbagai negara, nilai-nilai Gandhi diadopsi dalam gerakan sosial, pendidikan karakter, hingga pendekatan kepemimpinan yang inklusif. Bagi Indonesia, dan khususnya Papua, Gandhi menjadi contoh bahwa keberagaman dan perdamaian dapat berjalan beriringan dalam kehidupan berbangsa. Mengajak Masyarakat Merawat Demokrasi Damai Dengan semangat peringatan kelahiran Mahatma Gandhi, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh masyarakat untuk merawat demokrasi melalui cara-cara damai, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi integritas dalam berpolitik. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh prosesnya yang bermartabat. Mari kita bangun Papua Pegunungan yang damai dan demokratis, terinspirasi dari nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Gandhi. Sumber Referensi: United Nations – International Day of Non-Violence https://www.un.org/en/observances/non-violence-day Biography.com – Mahatma Gandhi Biography https://www.biography.com/activist/mahatma-gandhi Gandhi Heritage Portal – Quotes and Philosophy https://www.gandhiheritageportal.org Britannica – Mahatma Gandhi https://www.britannica.com/biography/Mahatma-Gandhi  (Pramudya)

Wamena, 2 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan mencatat hasil menggembirakan dalam proses Analisis Kegandaan Data Pemilih. Berdasarkan laporan sistem terbaru per 30 September 2025 pukul 23.59 WIT, sebanyak delapan Kabupaten di wilayah ini mencatatkan nol kasus (nihil) Data Pemilih Ganda. Delapan Kabupaten Nol Kegandaan DPTb Delapan kabupaten yang dilaporkan tidak memiliki kasus kegandaan data pemilih tambahan DPTb adalah: Jayawijaya Pegunungan Bintang Yahukimo Tolikara Mamberamo Tengah Yalimo Lanny Jaya Nduga Hasil dari Koordinasi dan Validasi Intensif Dalam monitoring yang dilakukan, Kasubag Rendatin KPU Provinsi Papua Pegunungan, Fadhillah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antara jajaran Koordinator Divisi Data, Admin, dan Operator Sidalih KPU Kabupaten. "Analisis kegandaan DPTb yang kami lakukan secara komprehensif hingga akhir September 2025 menunjukkan hasil yang memuaskan. Seluruh delapan kabupaten mencatatkan total nol kasus data ganda," ungkapnya. Keberhasilan ini ditopang oleh beberapa langkah strategis: Pencermatan langsung oleh petugas di lapangan Kolaborasi aktif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam proses validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tetap Waspada Jelang Triwulan IV Meski data saat ini menunjukkan nol kasus, KPU Papua Pegunungan tetap mengimbau seluruh jajaran untuk menjaga kehati-hatian dan akurasi hingga penetapan DPTb Triwulan IV pada akhir tahun 2025. "Kami berkomitmen untuk terus menyajikan data pemilih yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di Papua Pegunungan," tegas Fadhillah. Demi Kepercayaan Publik dan Pemilu Berkualitas Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2025 di Provinsi Papua Pegunungan, serta menjamin hak konstitusional setiap warga negara tersalurkan dengan baik.

KPU Pegunungan-Berdasarkan hasil wawancara lapangan, masih ditemukan warga masyarakat di Papua Pegunungan yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik meskipun telah berdomisili lebih dari tiga tahun di wilayah tersebut. (01-10-2025). Kondisi ini berdampak langsung pada partisipasi politik, karena tanpa KTP mereka tidak dapat menyalurkan hak pilih pada pemilihan serentak 27 November 2024 lalu. Fenomena tersebut mencerminkan adanya kendala administrasi kependudukan, terutama keterlambatan maupun kesulitan dalam proses pembuatan KTP elektronik. Padahal, KTP menjadi syarat utama bagi penduduk untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Di Papua Pegunungan, kewenangan penerbitan dan pembagian KTP elektronik berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada delapan kabupaten se-provinsi. Upaya ini ditujukan untuk memenuhi hak administrasi kependudukan masyarakat setempat. Namun demikian, keterbatasan akses, medan geografis yang sulit, serta kendala teknis dalam pelayanan masih menjadi tantangan utama. Akibatnya, sebagian warga tetap belum memiliki KTP walaupun sudah menetap cukup lama di daerah tersebut. Maka situasi ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi kependudukan berimplikasi besar terhadap tingkat partisipasi warga dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang mensyaratkan kepemilikan KTP sebagai dasar pendaftaran pemilih.

KPU Provinsi Papua Pegunungan (01/10/2025) - Bimbingan teknis pembuatan berita ini memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui instansi KPU Se-Provinsi Papua Pegungan.  Kegiatan ini dibuka langsung oleh Agus Filma, Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan bahwa betapa pentingnya konsistensi dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU agar masyarakat memperoleh informasi positif mengenai kegiatan-kegitan KPU. Pada sesi berikutnya, pembahasan difokuskan pada Search Engine Optimization (SEO). SEO merupakan teknik optimasi mesin telusur yang berfungsi meningkatkan peringkat situs web dalam hasil pencarian. Kemudian penerapan SEO sangat bermanfaat bagi instansi publik, termasuk KPU, karena dapat memperkuat citra lembaga di mata masyarakat luas. “Hal ini merupakan salah satu prestasi yang cukup membanggakan karena terdapat perkembangan signifikan dalam pengelolaan informasi di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Agus Filma dalam sambutannya. Dengan demikian melalui kegiatan Zoom Kick Off, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar lebih mudah diakses, transparan, dan terpercaya.  

Jayawijaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi hukum bagi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH KPU merupakan platform digital yang menyediakan seluruh regulasi kepemiluan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan KPU (PKPU), Keputusan KPU, hingga putusan terkait penyelenggaraan pemilu. Melalui JDIH, masyarakat, akademisi, hingga penyelenggara pemilu di daerah dapat dengan mudah mengakses regulasi terbaru secara cepat, transparan, dan akurat. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa JDIH bukan hanya sebagai pusat dokumentasi hukum, tetapi juga bentuk komitmen KPU dalam mendukung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. “Dengan JDIH, masyarakat tidak lagi kesulitan mencari aturan pemilu. Semua dokumen hukum dapat diakses secara gratis, kapan pun, dan di mana pun,” ujarnya. Dengan demikian KPU Provinsi Papua Pegunungan mengajak masyarakat, khususnya pemilih pemula, mahasiswa, dan pemerhati pemilu, untuk aktif memanfaatkan JDIH sebagai referensi dalam memahami aturan penyelenggaraan pemilu. Untuk mengakses JDIH KPU, masyarakat dapat membuka laman resmi jdih.kpu.go.id. #JDIHKPU #regulasipemilu #informasihukumKPU #KPUProvinsiPapuaPegunungan #aksesdokumenhukum  

Grafik Rekapitulasi Jumlah Konten Media Sosial KPU se-Provinsi Papua Pegunungan pada periode 15–21 September 2025 Berikut penjelasan detailnya: Provinsi Papua Pegunungan (Papeg): Instagram (4), X (3), Facebook (4), Tiktok (1), Website (1). Aktivitas merata di lima kanal. Jayawijaya: Instagram (12), Facebook (10), Youtube (10). Mendominasi di tiga platform utama, tanpa konten di X, Tiktok, dan Website. Lanny Jaya: Instagram (1), Facebook (1), Tiktok (1), Website (1). Aktivitas sangat minim. Nduga: Instagram (2), Facebook (2). Hanya fokus pada dua kanal. Tolikara: Instagram (4), Facebook (5). Aktivitas stabil namun terbatas. Mamteng (Mamberamo Tengah): Instagram (11), X (12), Facebook (12), Tiktok (1), Website (3). Termasuk paling aktif dengan distribusi hampir merata. Yalimo: Instagram (13), X (13), Facebook (13), Website (11). Menjadi daerah paling dominan pada periode ini. Yahukimo: Instagram (5), Facebook (5). Tidak ada aktivitas di kanal lain. Pegubin (Pegunungan Bintang): Instagram (4), Facebook (4), Tiktok (4). Aktivitas rendah namun merata di tiga platform. Analisis: Yalimo tampil sebagai daerah paling aktif, dengan jumlah konten tertinggi (13 di IG, X, dan FB). Mamberamu Tengah juga menonjol dengan aktivitas merata di hampir semua kanal. Jayawijaya konsisten kuat di Instagram dan Youtube. Provinsi Papua Pegungan lebih merata di banyak kanal meski jumlah konten relatif sedikit. Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang menunjukkan aktivitas rendah, meskipun cukup seimbang di tiga platform.