Berita Terkini

Jayawijaya - Pemungutan suara merupakan tahap penting dalam Pemilu 2024, di mana setiap warga negara menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar proses berjalan tertib dan mudah dipahami, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan alur pemungutan suara di TPS melalui Panduan KPPS Pemilu 2024. Artikel ini membantu pemilih memahami apa saja yang akan dialami ketika hadir di Tempat Pemungutan Suara. Baca juga: Gaji KPPS Pemilu dan Pilkada: Tugas, Honor, Santunan, dan Cara Daftar 1. Kedatangan Pemilih di TPS: Pengecekan DPT dan Pengambilan Nomor Antrean Ketika tiba di TPS, pemilih akan disambut oleh petugas KPPS. Langkah pertama adalah pengecekan daftar pemilih: Pemilih menyerahkan KTP-el atau identitas lain yang sah kepada KPPS. Petugas mencocokkan data pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb, atau DPK. Setelah data sesuai, pemilih menerima nomor antrean dan menunggu panggilan. Tahapan awal ini memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan tertib, serta setiap pemilih dilayani dengan adil sesuai urutan kehadiran. Baca juga: Panduan Lengkap Tugas KPPS 1 sampai 7: Peran dan Tanggung Jawab saat di TPS 2. Penerimaan Surat Suara dari KPPS Ketika tiba giliran pemilih dipanggil, KPPS akan: Memastikan kembali identitas pemilih. Menjelaskan jumlah surat suara yang akan diterima (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Menunjukkan surat suara dalam keadaan bersih, belum dicoblos, dan tidak rusak. Meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir. Semua surat suara yang diberikan kepada pemilih telah ditandatangani oleh Ketua KPPS sebagai tanda keabsahan. 3. Masuk ke Bilik Suara: Proses Memilih Secara Rahasia Tahap berikutnya adalah masuk ke bilik suara. Di sinilah pemilih menyalurkan hak pilihnya dengan tenang dan rahasia. Di bilik suara: Pemilih membuka seluruh surat suara. Memilih satu pilihan pada setiap surat suara dengan mencoblos tanda yang tersedia. Proses harus dilakukan tanpa intervensi siapapun. Pemilih disabilitas berhak mendapatkan pendamping sesuai aturan. Bilik suara dirancang agar kerahasiaan pemilih tetap terjaga sepenuhnya. 4. Memasukkan Surat Suara ke Kotak: Langkah yang Harus Diperhatikan Setelah selesai mencoblos, pemilih: Melipat kembali setiap surat suara sesuai garis lipatan. Mengarahkan diri ke bagian depan TPS untuk memasukkan surat suara. KPPS akan memandu pemilih untuk memasukkan setiap jenis surat suara ke kotak yang sesuai—dengan warna berbeda agar tidak tertukar. Kotak suara sudah disegel sebelumnya dan dijaga ketat sesuai prosedur keamanan. 5. Pencelupan Jari ke Tinta sebagai Bukti Telah Memilih Tahap terakhir dari proses memilih di TPS adalah pencelupan jari: KPPS mengarahkan pemilih mencelupkan salah satu jari ke tinta pemilu. Tinta ini menjadi penanda bahwa seseorang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak bisa memilih lebih dari satu kali. Setelah itu, pemilih dapat meninggalkan TPS. Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Tugas dan Wewenang KPPS Papua Pegunungan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Alur pemungutan suara di TPS dirancang untuk memberikan pengalaman memilih yang tertib, aman, dan transparan bagi seluruh warga. Mulai dari pengecekan DPT, penerimaan surat suara, proses memilih di bilik suara, hingga pencelupan tinta, semua langkah dilakukan untuk menjamin hak setiap pemilih dalam Pemilu 2024. Dengan memahami alur ini, masyarakat Papua Pegunungan diharapkan semakin percaya diri dan siap berpartisipasi dalam pesta demokrasi nasional. (GSP) *** Gambar yang ditampilkan pada artikel ini dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Gambar ini berfungsi semata-mata sebagai ilustrasi visual untuk keperluan thumbnail dan tidak merepresentasikan dokumentasi kejadian nyata, tokoh, atau lokasi yang sebenarnya.

Wamena - Rangkaian Rapimnas KPU Seluruh Indonesia pada 2 sampai 5 Desember 2025 berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan yang berada di kawasan Klandasan Ulu. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kehormatan yang diberikan kepadanya. Kegiatan ini mempertemukan pimpinan KPU RI, para ketua KPU provinsi, dan sekretaris dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Rifqi menekankan pentingnya kemitraan strategis antara KPU dan Komisi II DPR RI. Ia menyebut bahwa kerja bersama yang kuat menjadi kebutuhan utama menjelang pembahasan revisi undang-undang pemilu tahun 2026. Ia menegaskan bahwa Komisi II akan menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan sungguh-sungguh. Ia menilai masukan KPU sangat strategis karena lembaga ini memiliki pengalaman langsung dalam penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan. Rifqi menyoroti bahwa kualitas pemilu berpengaruh langsung pada kualitas pemerintah. Tidak ada urusan publik yang lepas dari keputusan pejabat yang dipilih melalui pemilu. Ia menyampaikan bahwa pemilu yang baik akan memberi dampak nyata pada tata kelola negara. Rifqi juga membahas pelembagaan partai politik. Menurutnya, partai tidak bisa disamakan dengan pendirian badan usaha. Partai harus memiliki dasar ideologi yang jelas dan dukungan elektoral yang konkret. Ia menilai bahwa syarat pembentukan dan keikutsertaan partai menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem demokrasi. Ia menyebut bahwa hal ini harus dirumuskan secara tepat agar regulasi pemilu melakukan fungsi pengaturan secara baik. Sejumlah isu turut disampaikan. Usulan pendanaan pemilu oleh APBN, rancangan sistem pencalonan, syarat ambang batas, dan formulasi rekapitulasi suara menjadi bahan pertimbangan. Penggunaan teknologi digital juga menuntut perhatian karena perlu memastikan keamanan dan integritas proses pemilu. Selain itu, ia menyinggung penyelenggaraan pilkada di Daerah Khusus Jakarta yang membutuhkan penyesuaian setelah perubahan status wilayah tersebut. Rangkaian Rapimnas tidak berhenti pada sesi pembukaan. Kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion yang diikuti para ketua dan sekretaris KPU provinsi se-Indonesia. Forum ini memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pemetaan isu, tantangan daerah, serta gagasan perbaikan penyelenggaraan pemilu. FGD berlangsung dinamis karena peserta membawa pengalaman lapangan yang berbeda sesuai karakteristik wilayah masing masing. Pada 4 Desember, peserta Rapimnas melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan kawasan tersebut. Kegiatan ini juga memberi pemahaman tentang kebutuhan penyelenggaraan pemilu di lokasi yang sedang berkembang pesat. Ketua Komisi II DPR RI menutup sambutan dengan ajakan memperkuat kemitraan. Ketua Komisi II menyampaikan bahwa dialog terbuka antara pembuat regulasi dan penyelenggara pemilu sangat menentukan stabilitas demokrasi. Rifqi memandang Rapimnas sebagai ruang strategis untuk menyatukan pandangan dan memastikan persiapan pemilu yang lebih baik. Peserta Rapimnas melanjutkan kegiatan dengan semangat kolaboratif. Rangkaian pembahasan diarahkan untuk memperkuat profesionalitas, transparansi, dan layanan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Forum ini memberi landasan untuk meningkatkan kualitas pemilu di seluruh Indonesia melalui kerja bersama yang terencana dan berkelanjutan. _Pram_  

Jayapura — Pelaksanaan Ujian Dinas bagi PNS KPU Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan berlangsung hari ini di Kantor Regional IX BKN Jayapura (2/12/2025). Total 46 peserta yang mengikuti ujian yang berasal dari KPU Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah. Dari jumlah tersebut, 11 peserta merupakan PNS dari KPU Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan. Para peserta mengikuti ujian dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sesuai standar penilaian kompetensi PNS yang diterapkan BKN. Ujian Dinas adalah sebuah ujian yang mengukur kompetensi para PNS. Ujian dinas wajib diikuti oleh setiap PNS yang akan mengikuti kenaikan pangkat sebagai bentuk pengembangan karir di instansinya. Melalui ujian dinas ini, PNS diukur pengetahuan dan kemampuannya dalam memahami regulasi, administrasi pemerintahan, dan pengetahuan teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ujian Dinas merupakan salah satu syarat penting dalam pengembangan karier PNS, khususnya untuk kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi aparatur. KPU Provinsi Papua Pegunungan mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Genjot Akselerasi Informasi: Perkuat SDM dan Keterbukaan Publik Melalui Bimtek Website Kelancaran Ujian Dinas, Buah dari Monitoring dan Koordinasi yang Dilakukan Sehari Sebelumnya Proses ujian berlangsung lancar, tertib, dan tanpa kendala teknis. Mulai dari registrasi, penjelasan teknis, hingga pelaksanaan CAT, seluruh tahapan ujian dinas berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. KPU Provinsi Papua Pegunungan di hari sebelumnya telah melakukan monitoring dan koordinasi langsung di Kantor Regional IX BKN Jayapura untuk memastikan kesiapan sarana, ruang ujian, jaringan, serta alur pelaksanaan. Hasil monitoring dan koordinasi tersebut berkontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan ujian dinas hari ini. Baca juga: Komisi II Dorong Penguatan SDM dan Regulasi Demi Pemilu yang Kredibel Harapan untuk ASN Peserta Ujian Dinas Registrasi Peserta Ujian Dinas (sumber: KPU Provinsi Papua Pegunungan, 2025) KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh peserta memperoleh hasil ujian yang memuaskan, sehingga dapat melanjutkan proses kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan ujian dinas ini juga menjadi bagian dari komitmen KPU dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Pelaksanaan ujian berlangsung lancar, tertib, dan tanpa kendala teknis. Sejak registrasi hingga proses pengerjaan soal, peserta dapat mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Jayapura — Menjelang pelaksanaan Ujian Dinas bagi ASN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan, Sub Bagian Sumber Daya Manusia KPU Papua Pegunungan melakukan kunjungan untuk melakukan monitoring dan koordinasi ke Kantor Regional IX BKN Jayapura (1/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan teknis dan administrasi terkait pelaksanaan ujian dinas yang akan dilaksanakan esok hari, agar berjalan dengan baik dan lancar. Dalam pertemuan tersebut, KPU Provinsi Papua Pegunungan diterima langsung oleh Bagian Teknis BKN Regional IX Jayapura, Bapak Edizon Mundoni. KPU Provinsi Papua Pegunungan bersama pihak BKN Jayapura membahas sejumlah hal penting, mulai dari kesiapan ruang ujian, pengecekan perangkat CAT, alur registrasi peserta, kesiapan tim medis hingga mekanisme pengawasan pelaksanaan ujian. Kepala Bagian Perencanaan Data Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Pegunungan, Ibu Linda Mathelda Rumbiak menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan hak ASN dalam bidang pengembangan karier berjalan dengan baik. Dengan mengikuti Ujian Dinas, ASN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan berkesempatan untuk bisa naik ke pangkat yang lebih tinggi, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Ujian Dinas menjadi tahapan penting bagi ASN yang akan naik jenjang, sehingga seluruh proses harus dipastikan berjalan transparan, tertib, dan sesuai aturan. Baca juga: Staf SDM dan Parhumas KPU Provinsi Papua Pegunungan mengadakan Kegiatan Sharing Knowledge Tata Kelola Bakohumas 21 Agustus 2025 Apa Itu Ujian Dinas? Dokumentasi Peserta Ujian Dinas KPU Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan (sumber: KPU Provinsi Papua Pegunungan, 2025) Ujian Dinas merupakan tahapan penilaian kompetensi yang wajib diikuti oleh ASN sebagai syarat kenaikan pangkat ke jenjang tertentu. Ujian dinas memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan ASN dalam memahami regulasi, tata kelola pemerintahan, dan tugas kedinasan sesuai jabatan masing-masing. Pelaksanaan Ujian Dinas menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk menjamin proses ujian yang objektif, transparan, dan akuntabel. Di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan, Ujian Dinas dijadwalkan berlangsung pada Selasa (2/12/2025) di Kantor Regional IX BKN Jayapura. Peserta berasal dari ASN KPU Provinsi dan KSEabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti ujian dinas periode ini. Baca juga: Aturan Mutasi PNS: Jenis, Syarat, dan Tata Cara Pengajuan Pindah Harapan Pelaksanaan Berjalan Lancar Dokumentasi Koordinasi KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU Provinsi Papua Selatan bersama pihak BKN Jayapura (sumber: KPU Provinsi Papua Pegunungan, 2025) Pihak Kantor Regional IX BKN Jayapura menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung pelaksanaan ujian. Seluruh sarana dan prasarana, termasuk jaringan, perangkat komputer, serta tim teknis, dipastikan dalam kondisi optimal untuk digunakan pada hari pelaksanaan. Dengan telah dilakukannya monitoring dan koordinasi ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh rangkaian Ujian Dinas dapat berlangsung lancar, tertib, dan bebas kendala. KPU Provinsi Papua Pegunungan juga berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan BKN dalam pembinaan ASN agar pelayanan publik di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan semakin kuat, transparan, dan profesional.

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan rapat rutin di minggu pertama Bulan Desember 2025 yang berlangsung di Aula Pilamo Demokrasi, Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, pada Senin, 01 Desember 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Agus Filma selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan sekaligus pemimpin rapat. Baca juga: Sinergi dan Pembinaan Jadi Kunci Sukses SPIP Terintegrasi di KPU Papua Pegunungan Menjaga Semangat Kerja di Minggu Pertama Dalam arahannya, Agus Filma menegaskan pentingnya menjaga serta meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai, khususnya pada minggu pertama setiap bulan. Menurutnya, awal bulan menjadi momen strategis untuk memastikan seluruh agenda dan target kinerja pada Desember dapat berjalan optimal. “Semangat kerja dan kedisiplinan harus terus ditingkatkan, terutama di minggu pertama sebagai fondasi untuk menjalankan tugas sepanjang bulan,” ujarnya dalam rapat tersebut. Fokus Desember: Persiapan Perayaan Natal 2025 Salah satu fokus utama rapat kali ini adalah persiapan Perayaan Natal Tahun 2025 yang akan diselenggarakan beberapa minggu ke depan. KPU Provinsi Papua Pegunungan menekankan pentingnya koordinasi serta kebersamaan antarpegawai dalam mendukung kelancaran perayaan tersebut. Agus Filma juga meminta seluruh bagian terlibat aktif dalam proses persiapan, mulai dari dekorasi, susunan acara, hingga pembagian tugas pada hari pelaksanaan. Evaluasi Berkala: JDIH dan SPIP Tetap Jadi Perhatian Selain persiapan Natal, rapat juga membahas evaluasi rutin terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keduanya menjadi fokus penting untuk memastikan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai standar yang berlaku. Penguatan JDIH bertujuan menjaga keterbukaan informasi publik, sementara evaluasi SPIP diperlukan untuk memastikan sistem pengawasan dan kontrol internal lembaga berjalan efektif. Baca juga: Provinsi Papua Pegunungan Manfaatkan Akses JDIH untuk Informasi Hukum secara Transparan Komitmen Meningkatkan Kinerja dan Transparansi Melalui rapat rutin ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga profesionalitas, serta mendorong transparansi birokrasi di lingkungan lembaga. Rapat ditutup dengan penegasan agar seluruh pegawai menjaga kekompakan dalam menghadapi agenda akhir tahun yang cukup padat, sekaligus mempersiapkan transisi menuju awal tahun 2026.

Wamena — KPU Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-54 yang berlangsung di halaman kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan. Senin, 10 Desember 2025. Seluruh jajaran pegawai mulai dari CPNS, PNS, PPPK hingga PPNPN turut hadir mengikuti apel pagi yang berlangsung khidmat. Pada kesempatan ini, Agus Filma selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan bertindak sebagai pembina apel sekaligus membacakan Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Sambutan tersebut menekankan delapan tekad kesiapsiagaan KORPRI sebagai penutup tahun 2025, yang harus dipegang oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkhusus diwilayah KPU Provinsi Papua Pegunungan. Baca juga: Pembukaan perayaan HUT KORPRI : Upacara, Ziarah Makam Pahlawan, Bakti Sosial Delapan Tekad Kesiapsiagaan KORPRI Tahun 2025 Dalam arahannya, Agus Filma menyampaikan poin-poin strategis yang menjadi komitmen nasional KORPRI, yaitu: Memperkuat persatuan dan solidaritas korps sebagai landasan pelayanan publik yang harmonis. Menegakkan netralitas dan integritas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, sejalan dengan tuntutan perkembangan birokrasi modern. Menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam budaya kerja sehari-hari. Mendorong ASN untuk siap siaga bencana, baik secara pengetahuan maupun tindakan lapangan. Meningkatkan pendapatan negara dan daerah melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Mengawal reformasi birokrasi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, anak tidak sekolah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Menjaga nama baik KORPRI dan ASN, baik dalam perilaku profesional maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. ASN Harus Jadi Teladan Masyarakat Dalam penutup arahannya, Agus Filma menegaskan bahwa momentum HUT KORPRI bukan sekadar seremoni, tetapi sarana memperbarui komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi publik. “ASN harus menjadi teladan, menjaga integritas, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Papua Pegunungan serta bangsa Indonesia,” tegasnya. Baca juga: 50 Kantong Darah Terkumpul, KPU Papua Pegunungan Sukses Gelar Aksi Donor Darah HUT KORPRI Ke-54 Semangat KORPRI ke-54 di Papua Pegunungan Momentum peringatan HUT KORPRI Ke-54 menjadi dorongan baru bagi seluruh aparatur di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk terus meningkatkan etos kerja, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Semangat ini tampak kuat saat seluruh jajaran, bersatu dalam komitmen mewujudkan kinerja lembaga yang lebih responsif, disiplin, dan berkualitas. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma, menegaskan bahwa KORPRI bukan hanya identitas kelembagaan, tetapi juga simbol pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Serta mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan HUT KORPRI 2025 sebagai titik evaluasi serta penguatan budaya kerja, terutama menghadapi agenda-agenda strategis seperti persiapan tahapan pemilu yang akan datang  dan peningkatan layanan publik terkhusus di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Baca juga: Bukan Seremonial, KPU Papua Pegunungan Hadirkan Dampak Sosial melalui Baksos HUT KORPRI