Artikel

Wamena – Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, istilah Peraturan dan Keputusan sering digunakan secara bergantian, bahkan dianggap sama. Padahal, dalam Hukum Administrasi Negara, keduanya memiliki makna, fungsi, dan akibat hukum yang berbeda. Kesalahan dalam memahami atau menggunakan Peraturan dan Keputusan dapat berdampak pada cacat hukum kebijakan, sengketa administrasi, hingga pembatalan oleh pengadilan. Pengertian Peraturan dalam Hukum Administrasi Negara Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku umum. Peraturan dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau aparatur negara secara luas dan berkelanjutan. Ciri utama Peraturan: Bersifat umum dan abstrak   Berlaku untuk setiap orang atau kelompok yang memenuhi kriteria   Mengandung norma hukum   Berlaku terus-menerus selama belum dicabut Contoh Peraturan: Undang-Undang   Peraturan Pemerintah   Peraturan Presiden   Peraturan Menteri   Peraturan Lembaga, Contoh : Peraturan KPU Pengertian Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara Keputusan merupakan instrumen hukum yang bersifat menetapkan (beschikking) dan ditujukan kepada subjek tertentu. Keputusan lahir dari kewenangan pejabat administrasi negara untuk menetapkan status, hak, atau kewajiban seseorang atau badan hukum. Baca juga: Mengenal Proses Tahap Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pemilu: Penting untuk Penyelenggaraan yang Berintegritas Ciri utama Keputusan: Bersifat individual dan konkret   Ditujukan kepada subjek tertentu   Sekali selesai (final)   Menimbulkan akibat hukum langsung Contoh Keputusan: Keputusan pengangkatan PNS   Keputusan penetapan pemenang tender   Keputusan pemberhentian pegawai   Keputusan pemberian izin usaha Kedudukan Peraturan dan Keputusan dalam Sistem Hukum Dalam sistem hukum administrasi negara, Peraturan dan Keputusan memiliki hubungan hierarkis dan fungsional yang tidak terpisahkan. Peraturan berfungsi sebagai sumber kewenangan sekaligus landasan normatif bagi pejabat administrasi negara dalam menerbitkan Keputusan. Dengan kata lain, setiap Keputusan harus lahir dari, dan tunduk pada, Peraturan yang lebih tinggi atau yang menjadi dasar kewenangannya. Peraturan menetapkan norma umum dan abstrak yang menjadi pedoman, sedangkan Keputusan merupakan bentuk konkret dari penerapan norma tersebut terhadap subjek tertentu. Tanpa dasar Peraturan yang jelas, suatu Keputusan berpotensi melanggar prinsip legalitas (wetmatigheid van bestuur), yaitu asas fundamental yang mewajibkan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, Keputusan yang: Bertentangan dengan Peraturan, atau Melampaui atau menyalahgunakan kewenangan, Diterbitkan tanpa dasar kewenangan dapat dinyatakan cacat yuridis, baik cacat kewenangan, cacat prosedur, maupun cacat substansi. Keputusan semacam ini berisiko dibatalkan oleh pengadilan melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan, termasuk pemulihan hak pihak yang dirugikan dan tanggung jawab administrasi pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, ketepatan dalam menempatkan Peraturan sebagai dasar dan Keputusan sebagai instrumen penerapan konkret menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi warga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan yang taat asas. Kesalahan Umum dalam Praktik Pemerintahan Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, masih sering ditemukan kekeliruan dalam penggunaan instrumen hukum administrasi, khususnya dalam membedakan antara Peraturan dan Keputusan. Kesalahan pertama yang kerap terjadi adalah penggunaan Keputusan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas. Padahal, Keputusan secara yuridis hanya ditujukan kepada subjek tertentu dan bersifat individual serta konkret. Praktik ini berpotensi melanggar asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma yang seharusnya diatur melalui Peraturan justru dituangkan dalam Keputusan. Sebaliknya, pembuatan Peraturan untuk menetapkan individu atau kasus tertentu juga merupakan kesalahan yang tidak jarang terjadi. Peraturan yang seharusnya bersifat umum dan abstrak menjadi kehilangan karakter hukumnya ketika digunakan untuk kepentingan personal atau situasional. Hal ini dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta persamaan di hadapan hukum. Baca juga: Birokrasi Adalah Pilar Pemerintahan Modern: Penjelasan Lengkap Kesalahan lain yang bersifat mendasar adalah tidak dicantumkannya dasar hukum yang tepat dan relevan dalam penerbitan kebijakan. Tanpa rujukan peraturan perundang-undangan yang jelas, suatu tindakan pemerintahan berisiko dianggap tidak memiliki kewenangan (onbevoegd) dan cacat secara yuridis. Kondisi ini diperparah apabila pejabat pemerintahan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Beberapa kesalahan yang sering terjadi: Menggunakan Keputusan untuk mengatur hal yang bersifat umum   Membuat Peraturan untuk menetapkan individu tertentu   Tidak mencantumkan dasar hukum yang tepat   Mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik   Akumulasi dari kesalahan-kesalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga dapat memicu sengketa administrasi di PTUN, pembatalan kebijakan oleh lembaga peradilan, serta kerugian keuangan negara akibat kebijakan yang tidak sah. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai instrumen hukum administrasi dan penerapan AUPB menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kesalahan tersebut dapat memicu: Sengketa administrasi   Pembatalan kebijakan   Kerugian keuangan negara Pentingnya Memahami Perbedaan Peraturan dan Keputusan Memahami perbedaan Peraturan dan Keputusan sangat penting bagi: ASN dan CPNS   Pejabat pembuat kebijakan   Aparatur pemerintah daerah   Penyelenggara pemilu dan lembaga negara Pemahaman yang benar akan membantu menciptakan: Kebijakan yang sah secara hukum   Tata kelola pemerintahan yang akuntabel   Pelayanan publik yang berkepastian hukum Perbedaan Peraturan dan Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara terletak pada sifat, tujuan, dan daya berlakunya. Peraturan bersifat mengatur dan berlaku umum, sedangkan Keputusan bersifat menetapkan dan ditujukan kepada subjek tertentu. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sumber : https://portalhukum.id/hukum-administrasi-negara/membedakan-keputusan-beschikking-dan-peraturan-regeling-dalam-hukum-administrasi https://pid.kepri.polri.go.id/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan-3 https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2913

Sumaoma - Dalam sistem demokrasi modern, partai politik memegang peran strategis sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Keberadaan partai politik bukan sekadar untuk mengikuti pemilu, tetapi juga menjadi sarana utama pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, serta penopang berjalannya pemerintahan yang demokratis. Tanpa partai politik yang berfungsi dengan baik, demokrasi berisiko kehilangan arah dan partisipasi rakyat menjadi lemah. Di Indonesia, termasuk di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki karakter sosial dan budaya yang beragam, pemahaman mengenai fungsi partai politik menjadi penting sebagai bagian dari pendidikan pemilih dan penguatan demokrasi lokal. Baca juga: Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024: Proses Pengundian, Mekanisme, dan Daftar Lengkap Pengertian Partai Politik dalam Demokrasi Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki kesamaan visi, nilai, dan tujuan politik, serta berupaya memperoleh kekuasaan secara konstitusional melalui pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, partai politik berperan sebagai sarana partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan pemerintahan. Fungsi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi 1. Sarana Pendidikan Politik Masyarakat Salah satu fungsi utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran warga negara tentang: Hak dan kewajiban sebagai pemilih Nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Pentingnya partisipasi politik yang damai dan bertanggung jawab Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga memahami makna pemilu sebagai proses kedaulatan rakyat. Di wilayah Papua Pegunungan, pendidikan politik yang inklusif dan kontekstual sangat penting untuk menjangkau masyarakat di daerah pegunungan dan terpencil. 2. Sarana Agregasi dan Artikulasi Kepentingan Rakyat Partai politik berfungsi mengumpulkan, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat masuk ke dalam kebijakan publik. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Fungsi ini menjadikan partai politik sebagai wadah penyalur kepentingan rakyat secara damai dan konstitusional, sehingga perbedaan pendapat tidak disalurkan melalui konflik, melainkan melalui mekanisme politik yang sah. Baca juga: Sistem Multipartai dalam Demokrasi Indonesia 3. Sarana Rekrutmen Politik dan Kepemimpinan Partai politik berperan dalam menyiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Melalui proses rekrutmen dan kaderisasi, partai politik diharapkan mampu menghadirkan calon pemimpin yang berintegritas, memahami kebutuhan masyarakat, dan menjunjung nilai demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada, fungsi ini sangat penting karena kualitas calon yang diajukan partai politik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pemerintahan yang terbentuk. 4. Sarana Partisipasi Politik dalam Pemilu Partai politik merupakan peserta utama pemilu yang mengajukan calon dan program kepada pemilih. Melalui partai politik, masyarakat memiliki pilihan politik yang beragam dan dapat menentukan wakil serta pemimpinnya secara bebas dan adil. Partisipasi politik yang disalurkan melalui partai politik membantu memperkuat legitimasi hasil pemilu dan menjaga stabilitas demokrasi, termasuk di daerah dengan dinamika sosial yang kompleks seperti Papua Pegunungan. 5. Penopang Sistem Demokrasi yang Berkelanjutan Dalam demokrasi yang sehat, partai politik tidak hanya aktif saat pemilu, tetapi juga berperan dalam: Mengawasi jalannya pemerintahan Menyampaikan kritik dan masukan kebijakan Menjaga komunikasi antara pemerintah dan rakyat Fungsi ini membantu memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai prinsip demokrasi, hukum, dan kepentingan publik. Baca juga: Cara Keluar dari Partai Politik dan Mengecek Status Keanggotaan di Sipol Partai Politik dan Pendidikan Pemilih Bagi pemilih, khususnya pemilih pemula dan masyarakat di daerah, pemahaman tentang fungsi partai politik membantu membangun sikap memilih yang rasional dan bertanggung jawab. Pemilih tidak hanya menilai figur, tetapi juga memahami peran partai politik dalam sistem demokrasi secara keseluruhan. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi politik yang netral dan berimbang, agar masyarakat dapat menilai peran partai politik secara objektif tanpa keberpihakan. Fungsi partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan politik, penyaluran aspirasi rakyat, dan penguatan partisipasi pemilih. Ketika partai politik menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, demokrasi akan tumbuh lebih sehat dan inklusif. Melalui pemahaman yang baik tentang fungsi partai politik, masyarakat Papua Pegunungan diharapkan semakin sadar akan pentingnya pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, serta mampu berpartisipasi secara aktif, damai, dan bermartabat dalam kehidupan demokrasi.

Wamena - Natal bukan sekadar perayaan yang hangat dengan pohon terang, lilin, dan suara pujian yang memenuhi gereja. Bagi umat Kristen, Natal adalah momentum mendalam untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus—Sang Raja Damai yang membawa harapan bagi dunia. Di lingkungan KPU Papua Pegunungan, bersama Sobat Pemilih dari delapan kabupaten: Tolikara, Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Nduga, Yahukimo, dan Mamberamo Tengah, Natal juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai pelayanan, integritas, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Perayaan ini mengajak setiap insan untuk kembali kepada esensi kasih, ketulusan hati, serta semangat berbagi dengan sesama. Makna Natal dalam Tradisi Kekristenan Natal dipahami sebagai momen kelahiran Yesus Kristus, terang dunia yang hadir membawa kabar sukacita. Dalam tradisi gereja, Natal adalah waktu untuk bersyukur atas karya keselamatan dan cinta kasih Tuhan. Setiap liturgi, pujian, dan doa pada masa Natal mengingatkan umat bahwa penyelamatan tidak datang melalui kekuasaan, melainkan melalui cinta yang sederhana. Baca juga: Tema Natal Kemenag 2025: Merawat Kasih, Harmoni, dan Kerukunan & Perspektif KPU Papua Pegunungan Sebagaimana tertulis: “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal.” (Yohanes 3:16) Natal sebagai Simbol Cinta Kasih dan Pengharapan Setiap tahun, perayaan Natal selalu menghadirkan pesan kuat tentang cinta kasih. Kelahiran Kristus menjadi simbol bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bagi Sobat Pemilih di seluruh Papua Pegunungan, pesan ini memberi harapan bahwa kehidupan bersama—termasuk dalam demokrasi—harus dijalani dengan hati yang penuh ketulusan dan saling mendukung. Ayat berikut memperkuat makna itu: “Hendaklah kamu saling mengasihi, sebagaimana Aku telah mengasihi kamu.” (Yohanes 13:34) Dimensi Spiritual: Kelahiran, Pembaruan, dan Syukur Natal bukan hanya mengingat kelahiran Kristus, tetapi juga mengajak umat untuk mengalami “kelahiran baru” dalam diri. Menguatkan komitmen untuk hidup lebih baik, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di lingkungan birokrasi seperti KPU, semangat pembaruan ini penting agar setiap pelayanan publik dilakukan dengan penuh rasa syukur dan integritas. Firman Tuhan juga menegaskan: “Dan apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” (Kolose 3:23) Makna Natal bagi Keluarga dan Komunitas Di Papua Pegunungan, Natal menjadi momen istimewa yang mempererat keluarga dan komunitas. Makan bersama, ibadah keluarga, kunjungan ke sanak saudara, hingga kegiatan pelayanan sosial menjadi tradisi yang terus hidup. Bagi para ASN dan penyelenggara pemilu, momen ini juga menjadi ruang untuk memperkuat keharmonisan internal—karena pelayanan yang baik lahir dari hati yang damai. Nilai Solidaritas dan Berbagi Makna Natal juga tampak dalam tindakan sederhana: berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Banyak jemaat di delapan kabupaten mengadakan bakti sosial, kunjungan kasih, atau pengumpulan bantuan bagi warga yang sedang mengalami kesulitan. Semangat ini sejalan dengan nilai-nilai pelayanan di KPU Papua Pegunungan—bahwa pekerjaan terbaik selalu dilakukan dengan empati dan kepedulian. Alkitab berkata: “Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.” (Ibrani 13:16) Makna Natal di Indonesia yang Beragam Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Natal tidak hanya dirayakan sebagai ibadah, tetapi juga sebagai simbol toleransi dan kebersamaan antarumat beragama. Di lingkungan KPU, nilai toleransi ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan kerja lintas budaya, suku, dan agama. Kita belajar bahwa damai Natal dapat menjadi inspirasi untuk membangun demokrasi yang inklusif dan penuh penghormatan. Refleksi Diri Menjelang Tahun Baru dan Birokrasi Menjelang tahun baru, Natal menjadi waktu refleksi bagi setiap pribadi maupun lembaga. KPU Papua Pegunungan bersama Sobat Pemilih di delapan kabupaten merenungkan kembali perjalanan pelayanan publik selama satu tahun—apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, dan bagaimana menjalankan tugas ke depan dengan lebih transparan, profesional, dan humanis. Firman Tuhan juga memberikan landasan pelayanan: “Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang.” (1 Petrus 4:10) Semangat Natal mendorong setiap insan birokrasi untuk bekerja bukan hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati. Baca juga: Sub Tema Natal 2025: Inspirasi Perayaan Natal dan Makna Rohani bagi Umat Kristiani di Papua Pegunungan

Wamena - Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas tidak hanya bergantung pada tahapan yang berjalan tepat waktu, tetapi juga pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan moral dan hukum bagi setiap penyelenggara. Di lingkungan KPU Papua Pegunungan, prinsip penyelenggaraan Pemilu menjadi kompas yang menuntun seluruh proses—mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, logistik, hingga rekapitulasi suara. Bersama Sobat Pemilih, kita belajar bahwa demokrasi tidak akan kokoh tanpa integritas dan komitmen menjalankan 12 prinsip yang telah diatur dalam PKPU sebagai pedoman resmi negara. Prinsip-prinsip inilah yang memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan jujur, adil, dan dapat dipercaya. Apa Itu 12 Prinsip Penyelenggaraan Pilkada? Dalam peraturan KPU (seperti PKPU 2/2024), terdapat 12 prinsip utama yang menjadi standar etik dan operasional penyelenggaraan Pemilu. Prinsip-prinsip ini bukan hanya aturan tertulis, tetapi nilai moral yang wajib dijaga oleh seluruh penyelenggara, mulai dari pusat hingga daerah. 12 prinsip tersebut meliputi: Mandiri   Jujur   Adil   Terbuka   Proporsional   Profesional   Efektif   Efisien   Akurat   Transparan   Akuntabel   Tertib Setiap prinsip menjadi pondasi agar seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang dan harapan publik. Baca juga: Integritas Penyelenggara Pemilu Menentukan Kepercayaan Publik Dasar Hukum 12 Prinsip dalam PKPU Prinsip-prinsip ini diatur dalam PKPU yang mengatur tahapan Pemilu dan Pilkada, seperti PKPU 2/2024. Peraturan ini mempertegas bahwa setiap proses harus dilakukan berdasarkan integritas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi asas-asas demokrasi. Di Papua Pegunungan, PKPU menjadi pedoman utama bagi KPU provinsi dan delapan KPU kabupaten dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai standar nasional. Penjelasan Setiap Prinsip dan Contohnya 1. Mandiri KPU bekerja tanpa intervensi pihak mana pun. Contoh: dalam verifikasi partai politik atau calon kepala daerah, keputusan didasarkan pada aturan, bukan tekanan. 2. Jujur Setiap tindakan penyelenggara dilakukan sesuai fakta dan data. Contoh: pemutakhiran daftar pemilih dilakukan berdasarkan verifikasi lapangan. 3. Adil Semua peserta Pemilu diperlakukan setara. Contoh: seluruh pasangan calon diberikan akses setara terhadap informasi dan jadwal. 4. Terbuka Informasi disampaikan secara transparan. Contoh: KPU Papua Pegunungan membuka informasi tahapan melalui website dan media sosial. 5. Proporsional Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan porsi yang sesuai. Contoh: pembagian logistik sesuai jumlah pemilih di setiap distrik. 6. Profesional Penyelenggara wajib bekerja sesuai keahlian. Contoh: operator Sirekap dan Sipol dilatih secara khusus. 7. Efektif Tahapan dilaksanakan tepat sasaran. Contoh: sosialisasi dilakukan melalui kanal yang paling diakses masyarakat. 8. Efisien Menggunakan sumber daya secara optimal. Contoh: distribusi logistik digabung untuk menghemat biaya transportasi ke wilayah pegunungan. 9. Akurat Data yang digunakan harus sah dan benar. Contoh: rekapitulasi suara dilakukan secara berlapis dengan pembanding dari formulir C-Hasil. 10. Transparan Proses dapat dipantau publik. Contoh: pleno rekapitulasi suara disiarkan terbuka bagi saksi dan pengawas. 11. Akuntabel Setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: dokumentasi seluruh tahapan disimpan dan dilaporkan secara resmi. 12. Tertib Penyelenggaraan mengikuti jadwal dan alur yang jelas. Contoh: tahapan kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara dilakukan sesuai kalender Pilkada. Mengapa Prinsip-Prinsip Ini Sangat Penting untuk Pilkada 2024? Pilkada Serentak 2024 adalah momentum besar bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Pegunungan. Dengan medan yang menantang dan keberagaman masyarakat di delapan kabupaten, prinsip penyelenggaraan Pemilu menjadi pegangan agar proses tetap terukur dan bermartabat. Ketika prinsip dijalankan, hasil Pemilu akan diterima dengan lebih legawa oleh masyarakat dan peserta. Baca juga: Pemilu Adalah Kontrak Politik antara Rakyat dan Negara, Begini Penjelasannya Tantangan Penerapan 12 Prinsip di Lapangan Penerapan prinsip tidak selalu mudah, terutama di wilayah pegunungan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Beberapa tantangan meliputi: Akses transportasi logistik yang sulit   Kondisi keamanan pada sejumlah distrik   Keterbatasan jaringan internet untuk aplikasi kepemiluan   Minimnya literasi digital dalam beberapa komunitas Namun, KPU tetap berkomitmen untuk menjaga integritas Pemilu melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, Bawaslu, serta dukungan Sobat Pemilih. Peran KPU, Bawaslu, dan Pemilih dalam Menjaga Integritas Pemilihan KPU: Menjalankan prinsip melalui manajemen tahapan yang jujur, akurat, dan profesional.   Bawaslu: Mengawasi setiap proses agar tetap sesuai aturan.   Pemilih: Terlibat aktif, memberikan masukan, mengawasi, dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Di Papua Pegunungan, kolaborasi tiga pihak ini menjadi kunci agar Pilkada 2024 berlangsung damai, transparan, dan dapat dipercaya. Baca juga: Cara Bawaslu Kawal Pemilu: Tugas, Fungsi, Struktur, dan Wewenang

Wamena - Pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat dan legitimasi kepada pemimpin serta lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, integritas penyelenggara pemilu menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Tanpa integritas yang kuat, penyelenggaraan pemilu berisiko menimbulkan keraguan, penolakan hasil, hingga konflik sosial. Sebaliknya, penyelenggara pemilu yang beretika dan profesional akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilitas demokrasi. Baca juga: Belajar dari Penyelenggaraan Pemilu di Negara Lain: Praktik Baik untuk Demokrasi Berkualitas Makna Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu Integritas dalam penyelenggaraan pemilu mencerminkan keselarasan antara nilai moral, etika, dan tindakan penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggara pemilu dituntut untuk bekerja secara independen, imparsial, jujur, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Integritas tidak hanya diukur dari ketaatan pada aturan, tetapi juga dari sikap dan keputusan yang diambil dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Penyelenggara pemilu harus bebas dari tekanan dan kepentingan politik agar proses pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Hubungan Integritas Penyelenggara dan Kepercayaan Publik Kepercayaan publik merupakan modal utama keberhasilan pemilu. Masyarakat akan percaya dan berpartisipasi aktif apabila meyakini bahwa pemilu dikelola secara jujur dan adil. Integritas penyelenggara menjadi faktor kunci yang membentuk persepsi tersebut. Ketika penyelenggara pemilu menunjukkan profesionalisme dan transparansi, masyarakat cenderung: Menggunakan hak pilihnya di TPS, Menerima hasil pemilu dengan lapang, Menjaga ketertiban dan stabilitas pascapemilu. Sebaliknya, rendahnya integritas penyelenggara dapat memicu apatisme politik, meningkatnya sengketa pemilu, serta menurunnya legitimasi pemerintahan yang terpilih. Etika Penyelenggara sebagai Fondasi Legitimasi Pemilu Pemilu yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh etika penyelenggara. Etika menjadi pedoman perilaku yang memastikan setiap keputusan diambil secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Legitimasi hasil pemilu lahir dari proses yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan pemilu harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar hasilnya benar-benar diterima sebagai kehendak rakyat. Baca juga: Pemilu Adalah Kontrak Politik antara Rakyat dan Negara, Begini Penjelasannya Menjaga Integritas Penyelenggara di Papua Pegunungan Di wilayah Papua Pegunungan, penyelenggaraan pemilu memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis hingga keragaman sosial dan budaya. Dalam konteks ini, integritas penyelenggara pemilu menjadi jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Penyelenggara pemilu dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menjalankan tugas dengan pendekatan humanis, menghormati nilai-nilai lokal, serta menjamin terpenuhinya hak politik seluruh warga negara. Integritas penyelenggara pemilu merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga legitimasi demokrasi. Dengan penyelenggara yang profesional, beretika, dan independen, pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil serta diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen terhadap integritas penyelenggara menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemilu berkualitas dan demokrasi yang berkelanjutan, termasuk di Provinsi Papua Pegunungan. (GSP) *** Gambar yang ditampilkan pada artikel ini dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Gambar ini berfungsi semata-mata sebagai ilustrasi visual untuk keperluan thumbnail dan tidak merepresentasikan dokumentasi kejadian nyata, tokoh, atau lokasi yang sebenarnya.

Tiom - Pemilihan umum (Pemilu) sering disebut sebagai kontrak politik antara rakyat dan negara. Istilah ini menggambarkan bahwa pemilu bukan sekadar kegiatan memilih pemimpin, tetapi merupakan kesepakatan bersama di mana rakyat menyerahkan mandat kekuasaan kepada wakil dan pemimpin yang dipilih secara sah. Dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan sekaligus memberikan legitimasi kepada negara dalam menjalankan kekuasaan. Bagi masyarakat di Papua Pegunungan, pemilu memiliki makna yang sangat penting karena menjadi ruang resmi bagi suara masyarakat adat, pemilih di wilayah pegunungan, dan daerah terpencil untuk ikut menentukan masa depan bersama. Baca juga: Pemilu 1997: Panggung Politik Terakhir Orde Baru Menjelang Reformasi Apa yang Dimaksud dengan Kontrak Politik? Kontrak politik dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik antara rakyat dan negara. Rakyat memberikan suara dan kepercayaan melalui pemilu, sementara negara berkewajiban menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat dan aturan hukum yang berlaku. Melalui pemilu yang demokratis: Rakyat memberikan mandat kekuasaan Negara memperoleh legitimasi untuk memerintah Pemerintahan diwajibkan bertanggung jawab kepada rakyat Kontrak ini tidak tertulis secara fisik, tetapi mengikat secara moral, politik, dan konstitusional. Pemilu Demokratis sebagai Sumber Legitimasi Kekuasaan Legitimasi kekuasaan merujuk pada pengakuan dan penerimaan rakyat terhadap pemerintahan yang menjalankan wewenang negara. Dalam sistem demokrasi, legitimasi ini tidak muncul secara otomatis, melainkan diperoleh melalui proses pemilu yang demokratis dan dipercaya publik. Tanpa pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, kekuasaan negara berpotensi kehilangan dasar moral dan politiknya, sehingga memicu ketidakpercayaan, penolakan sosial, bahkan instabilitas demokrasi. Pemilu disebut demokratis apabila diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan dan perlakuan diskriminatif. Prinsip jujur dan adil memastikan seluruh tahapan pemilu—mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan, hingga penghitungan suara—berjalan sesuai aturan dan tidak dimanipulasi. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar proses pemilu dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika seluruh prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, hasil pemilu dipandang sebagai cerminan kehendak rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Inilah yang menjadikan pemilu sebagai fondasi utama legitimasi kekuasaan negara, karena pemerintahan yang terpilih memperoleh mandat sah untuk menjalankan kebijakan, mengelola sumber daya, dan mewakili rakyat di dalam maupun luar negeri. Baca juga: Politik Bukan Musuh: Membangun Kesadaran Politik Anak Muda Papua Makna Pemilu bagi Masyarakat Papua Pegunungan Di Papua Pegunungan, pemilu bukan hanya proses administratif, tetapi juga bagian dari proses membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat. Kondisi geografis yang menantang, keberagaman budaya, serta akses informasi yang berbeda menjadikan pemilu sebagai sarana penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak politik yang setara. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan bahwa: Negara hadir hingga wilayah pegunungan Hak politik warga diakui dan dilindungi Suara masyarakat lokal menjadi bagian dari keputusan nasional Dengan demikian, pemilu memperkuat ikatan antara negara dan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Pegunungan. Konsekuensi dari Kontrak Politik Pemilu Karena pemilu adalah kontrak politik, maka ada konsekuensi bagi kedua pihak: Bagi rakyat: Menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab Menghormati hasil pemilu yang sah Berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian Bagi negara dan pemerintah terpilih: Menjalankan amanah rakyat Mematuhi hukum dan konstitusi Melayani seluruh warga tanpa diskriminasi Jika salah satu pihak mengabaikan tanggung jawab ini, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat melemah. Baca juga: Memahami Polarisasi Politik: Definisi, Faktor Pemicu, dan Cara Mengatasinya Pemilu sebagai Pilar Demokrasi Berkelanjutan Pemilu yang demokratis dan berintegritas memastikan bahwa kontrak politik antara rakyat dan negara tetap terjaga. Ketika masyarakat percaya pada proses pemilu, stabilitas sosial dan politik akan lebih mudah terwujud. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya agenda lima tahunan, melainkan pilar penting demokrasi berkelanjutan yang harus dijaga bersama oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat. Memahami pemilu sebagai kontrak politik membantu masyarakat melihat bahwa memilih bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab sebagai warga negara. Di Papua Pegunungan, partisipasi aktif dalam pemilu berarti ikut menjaga persatuan, demokrasi, dan masa depan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (GSP)