Artikel

Wamena - Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar utama demokrasi. Untuk memastikan setiap suara dihitung secara jujur dan adil, kehadiran Saksi Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) memegang peranan yang sangat vital. Saksi adalah mata dan telinga dari peserta pemilu (partai politik, pasangan calon presiden/wakil presiden, atau calon anggota legislatif) untuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.. Pengertian Saksi Pemilu di TPS Saksi Pemilu di TPS adalah orang yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu (Partai Politik, Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, atau Calon Anggota DPD/DPRD) untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS. Menurut UU No.7 Tahun 2017, Saksi pemilu bertugas mengawasi pemungutan & penghitungan suara, mencatat hasil, menyampaikan keberatan, serta memastikan prosesnya jujur dan adil di TPS, di mana saksi ditunjuk secara resmi oleh peserta pemilu dengan surat mandat untuk memastikan transparansi dan mencegah kecurangan, dengan syarat WNI, minimal 17 tahun, dan bukan penyelenggara pemilu.  Baca juga: Saksi Peserta Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Perannya di TPS Berikut ketentuan Saksi Pemilu yaitu : Untuk Pemilu Presiden (Pilpres) : Setiap Paslon berhak mengirimkan maksimal 2 (dua) saksi di setiap TPS. Untuk Pemilu Legislatif (DPR/DPRD) : Setiap partai politik peserta pemilu berhak mengirimkan 1 (satu) saksi di setiap TPS. Untuk Pemilu DPD : Setiap calon DPD berhak mengirimkan 1 (satu) saksi di setiap TPS. Hak Saksi Pemilu di TPS Sebagai perwakilan resmi, saksi memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang, antara lain: Mendapatkan Akses Penuh: Saksi berhak hadir di TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mengawasi Proses: Saksi berhak mengawasi seluruh jalannya pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari pembukaan TPS hingga penyerahan kotak suara. Meminta Penjelasan: Saksi berhak meminta penjelasan atau klarifikasi mengenai suatu hal yang dianggap janggal atau tidak sesuai prosedur kepada Ketua KPPS. Menerima Dokumen Hasil: Saksi berhak mendapatkan salinan atau formulir hasil penghitungan suara di TPS (seperti Formulir Model C.Hasil-PPWP, C.Hasil-DPR, dan lain-lain) setelah ditandatangani oleh KPPS. Mengajukan Keberatan: Saksi berhak mengajukan keberatan terhadap jalannya proses pemungutan atau penghitungan suara jika ditemukan dugaan pelanggaran, dan keberatan tersebut harus dicatat dalam berita acara. Kewajiban Saksi Pemilu di TPS Untuk menjalankan perannya dengan efektif, saksi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi: Menunjukkan Surat Mandat: Saksi wajib menyerahkan surat mandat tertulis dari peserta Pemilu yang diwakilinya kepada Ketua KPPS. Hadir Tepat Waktu: Saksi wajib hadir di TPS paling lambat 30 menit sebelum acara pemungutan suara dimulai. Mematuhi Tata Tertib: Saksi wajib mengikuti seluruh tata tertib yang telah ditetapkan oleh KPPS. Mencatat Kejadian: Saksi berkewajiban mencatat semua data dan peristiwa penting, termasuk hasil penghitungan suara, untuk dilaporkan kepada pihak yang menugaskan. Mengawal Hasil: Setelah proses di TPS selesai, saksi memiliki tugas untuk mengamankan dan melaporkan perolehan suara yang telah disahkan di TPS. Larangan bagi Saksi di TPS Dalam menjalankan tugasnya, saksi harus bersikap netral terhadap pemilih dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses Pemilu. Beberapa larangan bagi saksi antara lain: Mengganggu Proses: Saksi dilarang mengganggu atau menghalangi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Memengaruhi Pemilih: Saksi dilarang memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta Pemilu tertentu. Memakai Atribut Peserta Pemilu: Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang mencitrakan identitas peserta Pemilu (kecuali tanda pengenal saksi yang resmi). Masuk Bilik Suara: Saksi dilarang masuk ke dalam bilik suara. Mengintip Pemilih: Saksi dilarang mengintip atau melihat cara pemilih menggunakan hak suaranya. Ketentuan Surat Mandat Saksi Pemilu Surat mandat adalah dokumen resmi yang menjadi bukti legalitas seorang saksi di TPS. Ketentuan penting mengenai surat mandat meliputi: Ketentuan Detail Penerbit Ditandatangani oleh pimpinan partai politik/gabungan partai politik atau pasangan calon yang berwenang pada tingkat yang ditentukan. Penyampaian Diserahkan kepada Ketua KPPS sebelum pemungutan suara dimulai. Isi Harus mencantumkan nama saksi, TPS tempat bertugas, dan nama peserta Pemilu yang diwakili. Tujuan Untuk mengkonfirmasi bahwa saksi benar-benar ditugaskan secara resmi dan bukan pemilih biasa. Jumlah Satu peserta Pemilu hanya dapat menugaskan satu orang saksi di setiap TPS. Baca juga: Saksi Pemilu: Penjaga Kejujuran dan Transparansi di TPS Peran Saksi dalam Menjaga Transparansi Pemilu Kehadiran saksi merupakan kunci utama dalam menjaga integritas dan transparansi hasil Pemilu. Peran krusial mereka meliputi: Deteksi Kecurangan: Saksi bertugas mendeteksi dan mencegah segala bentuk kecurangan, mulai dari praktik jual beli suara, pemilih ganda, hingga penggelembungan atau pengurangan suara saat penghitungan. Validasi Hasil: Dengan mendapatkan salinan resmi formulir hasil penghitungan suara (C.Hasil), saksi memiliki data pembanding yang valid. Data ini akan digunakan untuk mencocokkan hasil rekapitulasi di tingkat yang lebih tinggi (Kecamatan, Kabupaten/Kota) guna menghindari manipulasi data. Penegakan Prosedur: Saksi memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu, mulai dari pembukaan kotak suara, pencoblosan, hingga penghitungan suara, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Informasi: Saksi menjadi sumber informasi yang penting bagi tim sukses peserta Pemilu terkait kondisi dan perolehan suara di tingkat akar rumput (TPS). Dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan serta menjauhi larangan, saksi Pemilu berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam mengawal suara rakyat, memastikan proses demokrasi berjalan adil, jujur, dan transparan. Baca juga: Kolaborasi Saksi, KPU, dan Bawaslu: Menjaga Integritas Hasil Pemilu

Wamena - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama demokrasi di tingkat lokal. Untuk menjamin proses Pilkada yang jujur, adil, dan transparan, kehadiran pemantau Pilkada menjadi sangat penting. Pemantau berperan sebagai pihak independen yang mengawasi setiap tahapan Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baca juga: Mudah dan Praktis, Ini Cara Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Melalui Situs Resmi KPU Pengertian Pemantau Pilkada Pemantau Pilkada adalah individu atau lembaga yang telah terdaftar secara resmi dan melakukan pemantauan terhadap seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan Pilkada. Pemantauan dilakukan secara independen, objektif, dan tidak memihak kepada pasangan calon maupun kepentingan politik tertentu. Tujuan utama pemantau Pilkada adalah memastikan proses demokrasi berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dasar Hukum dan Ketentuan Pemantau Pilkada Keberadaan pemantau Pilkada memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain diatur dalam undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016. Serta UU Nomor 6 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengatur syarat pendaftaran, ruang lingkup pemantauan, serta hak dan kewajiban pemantau Pilkada. Pemantau wajib mendaftarkan diri kepada KPU sesuai tingkatan, memenuhi persyaratan administratif, serta mematuhi ketentuan yang berlaku selama menjalankan kegiatan pemantauan. Baca juga: Kotak Kosong Menang di Pilkada, Apa yang Terjadi Selanjutnya? Hak Pemantau Pilkada Dalam menjalankan tugasnya, pemantau Pilkada memiliki sejumlah hak, antara lain: Mendapatkan akses informasi terkait tahapan Pilkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan pada setiap tahapan Pilkada. Menyampaikan temuan, saran, dan laporan hasil pemantauan kepada KPU atau pihak berwenang. Mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas pemantauan sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban Pemantau Pilkada Selain hak, pemantau Pilkada juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya: Bersikap independen, jujur, dan objektif dalam melakukan pemantauan. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan KPU. Tidak mengganggu jalannya tahapan Pilkada. Menjaga etika, ketertiban, dan keamanan selama proses pemantauan berlangsung. Larangan bagi Pemantau Pilkada Dalam pelaksanaan tugasnya, pemantau Pilkada dilarang: Memihak atau memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Menggunakan atribut, simbol, atau melakukan aktivitas yang bernuansa kampanye. Mengintervensi penyelenggara, pemilih, atau proses pengambilan keputusan. Menyebarkan informasi yang tidak benar atau dapat menimbulkan konflik dan gangguan keamanan. Peran Pemantau dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal Pemantau Pilkada memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Kehadiran pemantau dapat mendorong transparansi, mencegah terjadinya pelanggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada. Selain itu, laporan dan rekomendasi dari pemantau dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan peran yang dijalankan secara profesional dan berintegritas, pemantau Pilkada turut berkontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, berkeadilan, dan mencerminkan kehendak rakyat secara murni. Baca juga: UU Otsus 2/2021 Gubernur Papua Wajib Orang Asli Papua: Aturan, Definisi, dan Dampaknya bagi Pilkada

Wamena - Setiap negara memiliki simbol yang mewakili identitas, sejarah, dan filosofi kehidupannya. Bagi Republik Indonesia, simbol keagungan tersebut terwujud dalam Garuda Pancasila. Lambang negara ini bukan sekadar gambar, melainkan representasi visual dari dasar negara, Pancasila, serta cita-cita luhur bangsa. Garuda Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950 melalui Sidang Kabinet RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kemudian disempurnakan. Sosok utama dari lambang ini adalah burung Garuda, yang dalam mitologi Hindu-Buddha diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu dan melambangkan kekuatan, kegagahan, dan kebebasan. Pengertian Lambang Negara Indonesia Lambang negara Indonesia adalah representasi visual resmi dari Republik Indonesia. Lambang ini berbentuk burung Garuda yang memegang perisai di dadanya, mencerminkan lima sila dalam Pancasila, serta mencengkeram pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara berfungsi sebagai identitas visual yang membedakan Indonesia di mata dunia dan merupakan sumber penghormatan serta persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca juga: Perbedaan Peraturan dan Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara Sejarah Penetapan Lambang Negara Indonesia Penetapan Garuda Pancasila sebagai lambang negara tidak terjadi secara instan. Prosesnya dimulai pada tahun 1950, ketika dibentuk Panitia Lencana Negara di bawah koordinasi Menteri Negara Zonder Portofolio, Sultan Hamid II. Penggagas Awal: Sultan Hamid II, yang mengajukan rancangan awal berdasarkan masukan dari Presiden Soekarno. Perubahan: Rancangan awal mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu perubahan penting adalah penambahan jambul di kepala burung Garuda yang diusulkan oleh Soekarno. Penetapan Resmi: Lambang Negara ini ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 11 Februari 1950 dan diumumkan penggunaannya secara luas pada 20 Maret 1950. Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Garuda Pancasila adalah penamaan resmi untuk lambang negara. Kata "Garuda" merujuk pada makhluk mitologi Hindu-Buddha yang dikenal sebagai raja burung, melambangkan kekuatan, kebesaran, dan kejayaan. Sementara itu, "Pancasila" merujuk pada dasar falsafah negara Indonesia yang dilambangkan pada perisai di dada burung tersebut. Lambang ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Baca juga: Warga Negara: Pengertian, Hak, Kewajiban, Asas, dan Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Makna Burung Garuda dalam Lambang Negara Burung Garuda memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai simbol bangsa: Elemen Garuda Makna Simbolis Bentuk Tubuh Kekuatan, Kebesaran, dan Kejayaan bangsa Indonesia. Kepala Menghadap Kanan Kebaikan dan kebenaran, karena arah kanan dianggap sebagai arah yang baik. Cengkraman Kuat Ketegasan dan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Makna Perisai dan Lima Lambang Pancasila Perisai yang tergantung di dada Garuda melambangkan pertahanan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan Garis Khatulistiwa yang melintasi kepulauan Indonesia. Di dalam perisai terdapat lima simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila: Bintang Emas: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Cahaya kerohanian bagi setiap manusia). Rantai Emas: Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Hubungan antarmanusia yang saling membantu). Pohon Beringin: Sila Persatuan Indonesia (Tempat bernaung seluruh rakyat Indonesia). Kepala Banteng: Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Hewan sosial yang suka berkumpul, melambangkan musyawarah). Padi dan Kapas: Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Kebutuhan pokok pangan dan sandang, melambangkan kemakmuran). Makna Warna dan Jumlah Burung Garuda Warna dan jumlah bulu pada Burung Garuda memiliki makna simbolis yang merujuk pada Tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Makna Warna: Emas: Melambangkan keagungan, kekayaan, dan kejayaan bangsa. Merah dan Putih: Warna Bendera Negara (Merah berarti keberanian, Putih berarti kesucian). Hitam: Melambangkan keabadian dan misteri alam semesta. Makna Jumlah Bulu: Lokasi Bulu Jumlah Makna Tanggal Sayap 17 helai Tanggal Kemerdekaan (17) Ekor 8 helai Bulan Kemerdekaan (Agustus/8) Pangkal Ekor/Perisai 19 helai Dua digit pertama Tahun Kemerdekaan (19) Leher 45 helai Dua digit terakhir Tahun Kemerdekaan (45) Total bulu melambangkan 17 Agustus 1945 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara Pita putih yang dicengkeram oleh kaki Garuda bertuliskan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Asal: Diambil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Arti: Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini adalah pilar pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, menegaskan bahwa keragaman suku, agama, ras, dan budaya adalah kekayaan yang justru menguatkan persatuan. Penggunaan dan Penghormatan Terhadap Lambang Negara Sebagai simbol negara, Garuda Pancasila wajib dihormati dan dilindungi penggunaannya. Penggunaan Resmi: Digunakan pada kantor-kantor pemerintahan, mata uang, dokumen resmi negara, dan ijazah. Penghormatan: Setiap warga negara wajib menunjukkan sikap hormat saat Lambang Negara diperlihatkan atau dibacakan maknanya. Larangan: Dilarang mencoret, merusak, atau membuat Lambang Negara untuk tujuan yang merendahkan kehormatan bangsa. Pelanggaran terhadap aturan penggunaan ini dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 24 Tahun 2009. Memahami Garuda Pancasila berarti menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan menjaga dasar filosofis negara, memastikan bahwa Indonesia tetap kokoh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan miniatur Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan juga adat istiadat yang beragam. Baca juga: Belajar dari Penyelenggaraan Pemilu di Negara Lain: Praktik Baik untuk Demokrasi Berkualitas

Wamena – Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, istilah Peraturan dan Keputusan sering digunakan secara bergantian, bahkan dianggap sama. Padahal, dalam Hukum Administrasi Negara, keduanya memiliki makna, fungsi, dan akibat hukum yang berbeda. Kesalahan dalam memahami atau menggunakan Peraturan dan Keputusan dapat berdampak pada cacat hukum kebijakan, sengketa administrasi, hingga pembatalan oleh pengadilan. Pengertian Peraturan dalam Hukum Administrasi Negara Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku umum. Peraturan dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau aparatur negara secara luas dan berkelanjutan. Ciri utama Peraturan: Bersifat umum dan abstrak   Berlaku untuk setiap orang atau kelompok yang memenuhi kriteria   Mengandung norma hukum   Berlaku terus-menerus selama belum dicabut Contoh Peraturan: Undang-Undang   Peraturan Pemerintah   Peraturan Presiden   Peraturan Menteri   Peraturan Lembaga, Contoh : Peraturan KPU Pengertian Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara Keputusan merupakan instrumen hukum yang bersifat menetapkan (beschikking) dan ditujukan kepada subjek tertentu. Keputusan lahir dari kewenangan pejabat administrasi negara untuk menetapkan status, hak, atau kewajiban seseorang atau badan hukum. Baca juga: Mengenal Proses Tahap Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pemilu: Penting untuk Penyelenggaraan yang Berintegritas Ciri utama Keputusan: Bersifat individual dan konkret   Ditujukan kepada subjek tertentu   Sekali selesai (final)   Menimbulkan akibat hukum langsung Contoh Keputusan: Keputusan pengangkatan PNS   Keputusan penetapan pemenang tender   Keputusan pemberhentian pegawai   Keputusan pemberian izin usaha Kedudukan Peraturan dan Keputusan dalam Sistem Hukum Dalam sistem hukum administrasi negara, Peraturan dan Keputusan memiliki hubungan hierarkis dan fungsional yang tidak terpisahkan. Peraturan berfungsi sebagai sumber kewenangan sekaligus landasan normatif bagi pejabat administrasi negara dalam menerbitkan Keputusan. Dengan kata lain, setiap Keputusan harus lahir dari, dan tunduk pada, Peraturan yang lebih tinggi atau yang menjadi dasar kewenangannya. Peraturan menetapkan norma umum dan abstrak yang menjadi pedoman, sedangkan Keputusan merupakan bentuk konkret dari penerapan norma tersebut terhadap subjek tertentu. Tanpa dasar Peraturan yang jelas, suatu Keputusan berpotensi melanggar prinsip legalitas (wetmatigheid van bestuur), yaitu asas fundamental yang mewajibkan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, Keputusan yang: Bertentangan dengan Peraturan, atau Melampaui atau menyalahgunakan kewenangan, Diterbitkan tanpa dasar kewenangan dapat dinyatakan cacat yuridis, baik cacat kewenangan, cacat prosedur, maupun cacat substansi. Keputusan semacam ini berisiko dibatalkan oleh pengadilan melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan, termasuk pemulihan hak pihak yang dirugikan dan tanggung jawab administrasi pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, ketepatan dalam menempatkan Peraturan sebagai dasar dan Keputusan sebagai instrumen penerapan konkret menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi warga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan yang taat asas. Kesalahan Umum dalam Praktik Pemerintahan Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, masih sering ditemukan kekeliruan dalam penggunaan instrumen hukum administrasi, khususnya dalam membedakan antara Peraturan dan Keputusan. Kesalahan pertama yang kerap terjadi adalah penggunaan Keputusan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas. Padahal, Keputusan secara yuridis hanya ditujukan kepada subjek tertentu dan bersifat individual serta konkret. Praktik ini berpotensi melanggar asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma yang seharusnya diatur melalui Peraturan justru dituangkan dalam Keputusan. Sebaliknya, pembuatan Peraturan untuk menetapkan individu atau kasus tertentu juga merupakan kesalahan yang tidak jarang terjadi. Peraturan yang seharusnya bersifat umum dan abstrak menjadi kehilangan karakter hukumnya ketika digunakan untuk kepentingan personal atau situasional. Hal ini dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta persamaan di hadapan hukum. Baca juga: Birokrasi Adalah Pilar Pemerintahan Modern: Penjelasan Lengkap Kesalahan lain yang bersifat mendasar adalah tidak dicantumkannya dasar hukum yang tepat dan relevan dalam penerbitan kebijakan. Tanpa rujukan peraturan perundang-undangan yang jelas, suatu tindakan pemerintahan berisiko dianggap tidak memiliki kewenangan (onbevoegd) dan cacat secara yuridis. Kondisi ini diperparah apabila pejabat pemerintahan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Beberapa kesalahan yang sering terjadi: Menggunakan Keputusan untuk mengatur hal yang bersifat umum   Membuat Peraturan untuk menetapkan individu tertentu   Tidak mencantumkan dasar hukum yang tepat   Mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik   Akumulasi dari kesalahan-kesalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga dapat memicu sengketa administrasi di PTUN, pembatalan kebijakan oleh lembaga peradilan, serta kerugian keuangan negara akibat kebijakan yang tidak sah. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai instrumen hukum administrasi dan penerapan AUPB menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kesalahan tersebut dapat memicu: Sengketa administrasi   Pembatalan kebijakan   Kerugian keuangan negara Pentingnya Memahami Perbedaan Peraturan dan Keputusan Memahami perbedaan Peraturan dan Keputusan sangat penting bagi: ASN dan CPNS   Pejabat pembuat kebijakan   Aparatur pemerintah daerah   Penyelenggara pemilu dan lembaga negara Pemahaman yang benar akan membantu menciptakan: Kebijakan yang sah secara hukum   Tata kelola pemerintahan yang akuntabel   Pelayanan publik yang berkepastian hukum Perbedaan Peraturan dan Keputusan dalam Hukum Administrasi Negara terletak pada sifat, tujuan, dan daya berlakunya. Peraturan bersifat mengatur dan berlaku umum, sedangkan Keputusan bersifat menetapkan dan ditujukan kepada subjek tertentu. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sumber : https://portalhukum.id/hukum-administrasi-negara/membedakan-keputusan-beschikking-dan-peraturan-regeling-dalam-hukum-administrasi https://pid.kepri.polri.go.id/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan-3 https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2913

Sumaoma - Dalam sistem demokrasi modern, partai politik memegang peran strategis sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Keberadaan partai politik bukan sekadar untuk mengikuti pemilu, tetapi juga menjadi sarana utama pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, serta penopang berjalannya pemerintahan yang demokratis. Tanpa partai politik yang berfungsi dengan baik, demokrasi berisiko kehilangan arah dan partisipasi rakyat menjadi lemah. Di Indonesia, termasuk di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki karakter sosial dan budaya yang beragam, pemahaman mengenai fungsi partai politik menjadi penting sebagai bagian dari pendidikan pemilih dan penguatan demokrasi lokal. Baca juga: Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024: Proses Pengundian, Mekanisme, dan Daftar Lengkap Pengertian Partai Politik dalam Demokrasi Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang memiliki kesamaan visi, nilai, dan tujuan politik, serta berupaya memperoleh kekuasaan secara konstitusional melalui pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, partai politik berperan sebagai sarana partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan pemerintahan. Fungsi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi 1. Sarana Pendidikan Politik Masyarakat Salah satu fungsi utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran warga negara tentang: Hak dan kewajiban sebagai pemilih Nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Pentingnya partisipasi politik yang damai dan bertanggung jawab Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga memahami makna pemilu sebagai proses kedaulatan rakyat. Di wilayah Papua Pegunungan, pendidikan politik yang inklusif dan kontekstual sangat penting untuk menjangkau masyarakat di daerah pegunungan dan terpencil. 2. Sarana Agregasi dan Artikulasi Kepentingan Rakyat Partai politik berfungsi mengumpulkan, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat masuk ke dalam kebijakan publik. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Fungsi ini menjadikan partai politik sebagai wadah penyalur kepentingan rakyat secara damai dan konstitusional, sehingga perbedaan pendapat tidak disalurkan melalui konflik, melainkan melalui mekanisme politik yang sah. Baca juga: Sistem Multipartai dalam Demokrasi Indonesia 3. Sarana Rekrutmen Politik dan Kepemimpinan Partai politik berperan dalam menyiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Melalui proses rekrutmen dan kaderisasi, partai politik diharapkan mampu menghadirkan calon pemimpin yang berintegritas, memahami kebutuhan masyarakat, dan menjunjung nilai demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada, fungsi ini sangat penting karena kualitas calon yang diajukan partai politik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pemerintahan yang terbentuk. 4. Sarana Partisipasi Politik dalam Pemilu Partai politik merupakan peserta utama pemilu yang mengajukan calon dan program kepada pemilih. Melalui partai politik, masyarakat memiliki pilihan politik yang beragam dan dapat menentukan wakil serta pemimpinnya secara bebas dan adil. Partisipasi politik yang disalurkan melalui partai politik membantu memperkuat legitimasi hasil pemilu dan menjaga stabilitas demokrasi, termasuk di daerah dengan dinamika sosial yang kompleks seperti Papua Pegunungan. 5. Penopang Sistem Demokrasi yang Berkelanjutan Dalam demokrasi yang sehat, partai politik tidak hanya aktif saat pemilu, tetapi juga berperan dalam: Mengawasi jalannya pemerintahan Menyampaikan kritik dan masukan kebijakan Menjaga komunikasi antara pemerintah dan rakyat Fungsi ini membantu memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai prinsip demokrasi, hukum, dan kepentingan publik. Baca juga: Cara Keluar dari Partai Politik dan Mengecek Status Keanggotaan di Sipol Partai Politik dan Pendidikan Pemilih Bagi pemilih, khususnya pemilih pemula dan masyarakat di daerah, pemahaman tentang fungsi partai politik membantu membangun sikap memilih yang rasional dan bertanggung jawab. Pemilih tidak hanya menilai figur, tetapi juga memahami peran partai politik dalam sistem demokrasi secara keseluruhan. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi politik yang netral dan berimbang, agar masyarakat dapat menilai peran partai politik secara objektif tanpa keberpihakan. Fungsi partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan politik, penyaluran aspirasi rakyat, dan penguatan partisipasi pemilih. Ketika partai politik menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, demokrasi akan tumbuh lebih sehat dan inklusif. Melalui pemahaman yang baik tentang fungsi partai politik, masyarakat Papua Pegunungan diharapkan semakin sadar akan pentingnya pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, serta mampu berpartisipasi secara aktif, damai, dan bermartabat dalam kehidupan demokrasi.

Wamena - Natal bukan sekadar perayaan yang hangat dengan pohon terang, lilin, dan suara pujian yang memenuhi gereja. Bagi umat Kristen, Natal adalah momentum mendalam untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus—Sang Raja Damai yang membawa harapan bagi dunia. Di lingkungan KPU Papua Pegunungan, bersama Sobat Pemilih dari delapan kabupaten: Tolikara, Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Nduga, Yahukimo, dan Mamberamo Tengah, Natal juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai pelayanan, integritas, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Perayaan ini mengajak setiap insan untuk kembali kepada esensi kasih, ketulusan hati, serta semangat berbagi dengan sesama. Makna Natal dalam Tradisi Kekristenan Natal dipahami sebagai momen kelahiran Yesus Kristus, terang dunia yang hadir membawa kabar sukacita. Dalam tradisi gereja, Natal adalah waktu untuk bersyukur atas karya keselamatan dan cinta kasih Tuhan. Setiap liturgi, pujian, dan doa pada masa Natal mengingatkan umat bahwa penyelamatan tidak datang melalui kekuasaan, melainkan melalui cinta yang sederhana. Baca juga: Tema Natal Kemenag 2025: Merawat Kasih, Harmoni, dan Kerukunan & Perspektif KPU Papua Pegunungan Sebagaimana tertulis: “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal.” (Yohanes 3:16) Natal sebagai Simbol Cinta Kasih dan Pengharapan Setiap tahun, perayaan Natal selalu menghadirkan pesan kuat tentang cinta kasih. Kelahiran Kristus menjadi simbol bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bagi Sobat Pemilih di seluruh Papua Pegunungan, pesan ini memberi harapan bahwa kehidupan bersama—termasuk dalam demokrasi—harus dijalani dengan hati yang penuh ketulusan dan saling mendukung. Ayat berikut memperkuat makna itu: “Hendaklah kamu saling mengasihi, sebagaimana Aku telah mengasihi kamu.” (Yohanes 13:34) Dimensi Spiritual: Kelahiran, Pembaruan, dan Syukur Natal bukan hanya mengingat kelahiran Kristus, tetapi juga mengajak umat untuk mengalami “kelahiran baru” dalam diri. Menguatkan komitmen untuk hidup lebih baik, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di lingkungan birokrasi seperti KPU, semangat pembaruan ini penting agar setiap pelayanan publik dilakukan dengan penuh rasa syukur dan integritas. Firman Tuhan juga menegaskan: “Dan apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” (Kolose 3:23) Makna Natal bagi Keluarga dan Komunitas Di Papua Pegunungan, Natal menjadi momen istimewa yang mempererat keluarga dan komunitas. Makan bersama, ibadah keluarga, kunjungan ke sanak saudara, hingga kegiatan pelayanan sosial menjadi tradisi yang terus hidup. Bagi para ASN dan penyelenggara pemilu, momen ini juga menjadi ruang untuk memperkuat keharmonisan internal—karena pelayanan yang baik lahir dari hati yang damai. Nilai Solidaritas dan Berbagi Makna Natal juga tampak dalam tindakan sederhana: berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Banyak jemaat di delapan kabupaten mengadakan bakti sosial, kunjungan kasih, atau pengumpulan bantuan bagi warga yang sedang mengalami kesulitan. Semangat ini sejalan dengan nilai-nilai pelayanan di KPU Papua Pegunungan—bahwa pekerjaan terbaik selalu dilakukan dengan empati dan kepedulian. Alkitab berkata: “Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.” (Ibrani 13:16) Makna Natal di Indonesia yang Beragam Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Natal tidak hanya dirayakan sebagai ibadah, tetapi juga sebagai simbol toleransi dan kebersamaan antarumat beragama. Di lingkungan KPU, nilai toleransi ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan kerja lintas budaya, suku, dan agama. Kita belajar bahwa damai Natal dapat menjadi inspirasi untuk membangun demokrasi yang inklusif dan penuh penghormatan. Refleksi Diri Menjelang Tahun Baru dan Birokrasi Menjelang tahun baru, Natal menjadi waktu refleksi bagi setiap pribadi maupun lembaga. KPU Papua Pegunungan bersama Sobat Pemilih di delapan kabupaten merenungkan kembali perjalanan pelayanan publik selama satu tahun—apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, dan bagaimana menjalankan tugas ke depan dengan lebih transparan, profesional, dan humanis. Firman Tuhan juga memberikan landasan pelayanan: “Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang.” (1 Petrus 4:10) Semangat Natal mendorong setiap insan birokrasi untuk bekerja bukan hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati. Baca juga: Sub Tema Natal 2025: Inspirasi Perayaan Natal dan Makna Rohani bagi Umat Kristiani di Papua Pegunungan