Artikel

Wamena — KPU Provinsi Papua Pegunungan menyoroti fenomena cultural shock atau guncangan budaya yang mulai dirasakan masyarakat di wilayah pegunungan seiring dengan cepatnya arus modernisasi dan perubahan sosial. Ketua KPU Papua Pegunungan menyebut bahwa perubahan tersebut tampak dalam cara masyarakat memandang dunia politik, teknologi, dan pendidikan. “Masyarakat kita kini berada di antara dua dunia: dunia adat yang sarat nilai kebersamaan dan dunia modern yang menuntut kecepatan serta keterbukaan,” ujarnya. Menurutnya, tantangan utama bukan pada perubahan itu sendiri, tetapi bagaimana nilai-nilai lokal dapat tetap menjadi dasar dalam membangun kesadaran demokrasi. “KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa partisipasi politik masyarakat tetap berakar pada budaya dan identitas Papua Pegunungan,” tambahnya. KPU menilai bahwa fenomena cultural shock ini membuka ruang refleksi baru bagi semua pihak, terutama lembaga penyelenggara pemilu, agar lebih memahami konteks sosial-budaya masyarakat dalam setiap tahapan demokrasi. Melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkelanjutan, KPU berharap masyarakat dapat menavigasi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. “Demokrasi yang kuat hanya bisa lahir dari masyarakat yang mengenal dirinya sendiri,” tutupnya. Dengan demikian fenomena cultural shock atau guncangan budaya yang mulai dirasakan masyarakat di wilayah pegunungan seiring dengan cepatnya arus modernisasi dan perubahan sosial. ditulis Oleh  Papson Hilapok

Wamena — Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keadilan bukan hanya cita-cita, tetapi juga fondasi utama yang menjaga keseimbangan demokrasi. Di balik setiap putusan hukum yang adil dan setiap sengketa yang diselesaikan dengan bijak, terdapat peran penting tiga lembaga besar dalam ranah yudikatif: Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Ketiganya membentuk jalinan kerja yang saling melengkapi,layaknya tiga pilar penopang rumah besar keadilan Indonesia. Sinergi mereka bukan sekadar urusan hukum, melainkan upaya berkelanjutan menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara dan supremasi hukum. Sinergi lembaga yudikatif inilah yang memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial. Ketika lembaga peradilan mampu menjaga independensinya dari kepentingan politik, rakyat pun memiliki harapan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima. Dari ruang sidang hingga pelosok negeri, pesan keadilan itu seharusnya dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Baca juga: Yudikatif Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Lembaganya di Indonesia   Peran dan Fungsi Masing-Masing Lembaga Yudikatif Ketiga lembaga ini memiliki peran berbeda namun saling terkait erat. Mahkamah Agung (MA) menjadi lembaga tertinggi dalam mengadili perkara di seluruh badan peradilan di bawahnya,seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. MA memastikan setiap putusan di tingkat bawah berpijak pada hukum dan rasa keadilan masyarakat. Melalui fungsi kasasi, MA menjaga agar penegakan hukum tetap konsisten, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Lembaga ini memiliki peran vital dalam menegakkan kedaulatan rakyat melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa hasil pemilu, serta menangani pembubaran partai politik atau sengketa kewenangan antar lembaga negara. MK-lah benteng terakhir ketika prinsip dasar demokrasi dipertaruhkan. Dalam praktiknya, MK juga berperan membentuk budaya hukum baru,di mana setiap keputusan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga moral dan konstitusional. Sedangkan Komisi Yudisial (KY) hadir sebagai pengawal etik dan integritas hakim. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku mereka. KY menjadi pengingat bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan melalui hukum tertulis, tetapi juga melalui karakter para penegaknya. Dengan pengawasan etik yang konsisten, KY memastikan wajah peradilan Indonesia tetap bersih dan dipercaya publik. Kolaborasi dan Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Hukum Sinergi antara MA, MK, dan KY tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul dari dinamika politik, kompleksitas kasus, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi di antara ketiganya semakin solid. Pertemuan koordinatif, forum peradilan, dan nota kesepahaman tentang peningkatan integritas menjadi bukti komitmen untuk memperkuat sistem hukum nasional yang bersih dan akuntabel. Baca juga : Tindak Pidana Pemilu: Pengertian, Contoh, dan Sanksi Lengkap Misalnya, ketika MK memutus sengketa hasil pemilihan umum, MA menindaklanjuti pelanggaran pidana atau administratif di ranah peradilan umum, sementara KY mengawasi agar para hakim tetap beretika dan bebas intervensi. Kolaborasi ini menegaskan bahwa keadilan adalah hasil dari kerja bersama, bukan kerja sendiri. Sinergi ini juga memperlihatkan bahwa hukum dapat menjadi jembatan antara demokrasi dan kepercayaan rakyat, bukan sekadar alat penegakan aturan. Yudikatif dan Masa Depan Demokrasi Indonesia Keadilan dan demokrasi adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Demokrasi tanpa penegakan hukum akan rapuh, sementara hukum tanpa semangat demokrasi akan kehilangan kemanusiaannya. Di sinilah peran lembaga yudikatif menjadi kunci keberlanjutan bangsa. MA menjamin kepastian hukum, MK menjaga agar undang-undang tidak melanggar konstitusi, dan KY memastikan para hakim tetap berintegritas. Kolaborasi ini membuktikan bahwa hukum tidak berdiri di menara gading, melainkan hidup dan bekerja untuk rakyat. Bayangkan jika salah satu pilar ini runtuh,putusan hukum bisa kehilangan legitimasi, undang-undang bisa bertentangan dengan konstitusi, dan kepercayaan publik bisa runtuh. Karena itu, sinergi MA, MK, dan KY bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi juga kewajiban moral untuk memastikan keadilan tetap menjadi denyut nadi demokrasi Indonesia. Baca juga:  Kasman Singodimejo: Jembatan Persatuan dari Sumpah Pemuda hingga Dasar Negara Meneguhkan Harapan di Tengah Perubahan Di tengah arus digitalisasi dan keterbukaan informasi, lembaga yudikatif dituntut lebih transparan dan adaptif. Masyarakat kini semakin kritis terhadap proses hukum dan menuntut akuntabilitas nyata. Ketika MA memperkuat digitalisasi perkara, MK membuka akses publik terhadap sidang konstitusi, dan KY menegakkan kode etik secara terbuka,itulah tanda bahwa keadilan sedang bertransformasi menuju era baru. Harapan rakyat sederhana: hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika MA, MK, dan KY terus memperkuat sinergi, memperluas edukasi hukum, dan membuka diri terhadap pengawasan publik, maka demokrasi Indonesia akan tumbuh lebih sehat. Sinergi lembaga yudikatif adalah simbol nyata bahwa hukum dan keadilan tidak hanya untuk dibicarakan, tetapi untuk dirasakan bersama.   -PRAM-   - Tenteng, M.N. “Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung” (2022). Jurnal SLJ, Universitas Samudra Makassar. ojs.unsamakassar.ac.id -Nurambiya, M.A.A. “Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah …” (2023). Review-UNES Law Journal. review-unes.com -Ulya, Z. “Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum” Vol. 10, No. 3 (2021). Jurnal Hukum dan Peradilan. jurnalhukumdanperadilan.org -“Integritas dan Profesionalitas Hakim Menjadi Pembentuk Kepercayaan Publik” (2023). Komisi Yudisial – portal berita. dev-web.komisiyudisial.go.id - Dinamika Relasi Kelembagaan antara komisi yudisial dengan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi dalam pengawasan hukum -Wajdi, F. “Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas …” (2019). Artikel terbuka dari UMSU. -Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman -Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahan) -Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial -Laman Resmi Mahkamah Agung RI – www.mahkamahagung.go.id -Laman Resmi Mahkamah Konstitusi RI – www.mkri.id -Laman Resmi Komisi Yudisial RI – www.komisiyudisial.go.id

Wamena — Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dikenal sebagai trias politika, yang bertujuan agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan dan setiap lembaga negara memiliki fungsi saling mengawasi (checks and balances). Dari ketiganya, kekuasaan yudikatif memegang peranan sangat penting karena menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui lembaga peradilan, yudikatif memastikan agar hukum tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Baca juga: Transisi Kepemimpinan Nasional: Refleksi Demokrasi Indonesia di Setiap 20 Oktober Pengertian Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang berwenang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Kemandirian ini menjadi dasar utama agar hakim dapat memutus perkara secara adil, tanpa tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Dengan kata lain, kekuasaan yudikatif adalah penjaga moral dan konstitusi negara, yang memastikan setiap tindakan pemerintah dan warga negara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Baca juga: 20 Oktober: Awal Tradisi Demokrasi Baru dari Pelantikan Presiden Gus Dur Fungsi dan Wewenang Lembaga Yudikatif Lembaga yudikatif memiliki fungsi utama untuk menegakkan keadilan melalui proses peradilan yang jujur, transparan, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, fungsi ini mencakup: * Menegakkan keadilan melalui proses peradilan yang jujur, transparan, dan berkeadilan. * Menyelesaikan sengketa hukum antara: * Warga negara dengan warga negara lainnya, * Warga negara dengan negara, * Antar lembaga negara. * Menafsirkan undang-undang serta mengawasi agar peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945). Peran dan Wewenang Lembaga Yudikatif di Indonesia 1. Mahkamah Agung (MA) - Mengadili perkara pada tingkat kasasi. - Menjamin keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia. - Mengawasi jalannya peradilan di bawahnya agar sesuai prinsip hukum dan keadilan. 2. Mahkamah Konstitusi (MK) - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. - Memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu). - Menjaga agar prinsip demokrasi berjalan sesuai dasar konstitusi. Baca juga: Politik Dinasti di Indonesia: Antara Regenerasi dan Tantangan Demokrasi Lembaga yang Termasuk dalam Kekuasaan Yudikatif di Indonesia Secara struktural, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga utama, yakni Mahkamah Agung  dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan-badan peradilan di bawahnya, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta peradilan khusus seperti Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. MA bertugas untuk menjaga agar penerapan hukum berjalan konsisten dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi lahir sebagai lembaga baru pascareformasi yang berperan menjaga kemurnian konstitusi. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Kedua lembaga ini bekerja secara independen, namun saling melengkapi dalam sistem hukum nasional. Selain itu, terdapat juga Komisi Yudisial (KY) yang berperan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agar peradilan benar-benar menjadi tempat mencari keadilan, bukan sekadar formalitas hukum. Baca juga: Makna dan Arti Logo KORPRI: Simbol Pengabdian dan Loyalitas ASN Hubungan Yudikatif dengan Eksekutif dan Legislatif Dalam sistem trias politika, setiap cabang kekuasaan memiliki hubungan saling mengawasi. Kekuasaan legislatif (DPR) membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif (Presiden dan kabinet) melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif menegakkan hukum dan memastikan penerapannya sesuai konstitusi. Meskipun berdiri sendiri, ketiganya tetap harus bekerja sama agar penyelenggaraan negara berjalan seimbang. Misalnya, ketika DPR membuat undang-undang, MK berhak menguji apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Di sisi lain, keputusan pengadilan juga wajib dihormati dan dijalankan oleh pemerintah. Hubungan yang sehat antara ketiga cabang kekuasaan inilah yang menjadi kunci bagi sistem pemerintahan demokratis, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun. Pentingnya Yudikatif dalam Menegakkan Keadilan dan Demokrasi Kehadiran lembaga yudikatif menjadi penentu tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Tanpa peradilan yang adil dan independen, kepercayaan publik terhadap negara dapat runtuh. Dalam konteks demokrasi, lembaga yudikatif berperan sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional  memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi dan keputusan politik dijalankan sesuai hukum. Di Indonesia, peran yudikatif sangat terasa dalam menjaga keadilan pemilu, menindak pelanggaran hukum, dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dengan cara konstitusional. Bagi masyarakat di Papua Pegunungan maupun seluruh Indonesia, memahami peran lembaga ini penting agar setiap warga sadar bahwa hukum adalah dasar kehidupan berbangsa, bukan alat kekuasaan. Dengan tegaknya hukum dan keadilan, demokrasi Indonesia akan terus tumbuh kokoh di atas fondasi yang jujur dan berkeadaban. -Pram- Rujukan -Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -Mahkamah Agung Republik Indonesia. Profil dan Wewenang MA RI – www.mahkamahagung.go.id -Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tentang MK dan Fungsinya – www.mkri.id -Komisi Yudisial Republik Indonesia. Peran KY dalam Menjaga Integritas Hakim –  

Wamena — Tidak banyak yang tahu, bahwa di dalam tubuh partai politik ternyata ada lembaga khusus yang berperan seperti pengadilan internal. Namanya Mahkamah Partai Politik — lembaga yang bertugas menjaga keadilan, menyelesaikan perselisihan, dan memastikan roda demokrasi di partai berjalan tanpa konflik berkepanjangan. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, Mahkamah Partai sering luput dari perhatian publik. Padahal, lembaga ini menjadi penyangga penting demokrasi, memastikan bahwa perbedaan pendapat di dalam partai diselesaikan lewat mekanisme hukum, bukan lewat perebutan kekuasaan. Baca juga: Mengenal Fungsi dan Tujuan Partai Politik, Pilar Demokrasi Indonesia Apa Itu Mahkamah Partai Politik? Secara sederhana, Mahkamah Partai Politik adalah lembaga internal partai yang bertugas menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi di dalam partai. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi mencari jalan damai yang adil dan sesuai aturan organisasi. Sebelum sebuah konflik dibawa ke pengadilan negeri, biasanya Mahkamah Partai menjadi tempat pertama yang wajib ditempuh oleh pihak-pihak yang berselisih. Lembaga ini berlandaskan hukum nasional, bukan sekadar aturan internal partai. Artinya, keberadaannya diatur langsung dalam Undang-Undang Partai Politik yang berlaku di Indonesia. Dasar Hukum Mahkamah Partai Politik Keberadaan Mahkamah Partai Politik (MP) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 undang-undang tersebut mengatur secara rinci bagaimana perselisihan internal partai harus diselesaikan secara hukum. Berikut bunyi lengkap Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap partai wajib membentuk Mahkamah Partai atau sebutan lain, sebagai lembaga hukum internal untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa. Selain itu, ada batas waktu penyelesaian — maksimal 60 hari, dan putusan yang diambil bersifat final dan mengikat secara internal, terutama untuk perkara yang menyangkut kepengurusan. Baca juga: Pemutakhiran Data Partai Politik Pasca Pemilu: Langkah Awal Menuju Demokrasi Berkualitas Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Partai Politik Mahkamah Partai Politik berfungsi sebagai lembaga internal yang menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan di dalam partai. Menurut penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; Pemecatan tanpa alasan yang jelas; Penyalahgunaan kewenangan di dalam organisasi partai; Sengketa pertanggungjawaban keuangan partai; dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Keenam jenis perselisihan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Partai tidak hanya mengurus persoalan struktural, tetapi juga berperan melindungi hak-hak politik anggota, menjaga transparansi keuangan, dan memastikan keputusan partai diambil sesuai aturan organisasi. Selain menangani sengketa, Mahkamah Partai juga memiliki fungsi: Menegakkan disiplin organisasi melalui penanganan pelanggaran AD/ART dan kode etik partai; Memutus keabsahan hasil pemilihan internal bila terjadi keberatan; Memberikan kepastian hukum internal atas setiap keputusan partai; serta Menjadi lembaga keadilan internal yang menjaga keseimbangan antara pengurus dan anggota partai. Dengan fungsi seluas itu, Mahkamah Partai menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi internal agar tetap sehat, transparan, dan berkeadilan. Dari Sengketa Internal hingga Dampaknya ke Pemilu Meskipun bersifat internal, keputusan Mahkamah Partai sering berdampak besar terhadap proses politik nasional. Ketika terjadi dualisme kepengurusan, misalnya, KPU tidak bisa serta-merta menetapkan siapa yang sah sebelum ada keputusan Mahkamah Partai atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Bawaslu juga kerap menggunakan keputusan Mahkamah Partai sebagai dasar dalam menangani sengketa proses Pemilu — terutama jika persoalannya berawal dari konflik internal partai peserta Pemilu. Dengan cara ini, Mahkamah Partai menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses politik nasional tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika demokrasi. Baca Juga :Cek Keanggotaan Partai Politik Hanya dengan NIK, Begini Caranya! Menumbuhkan Demokrasi yang Dewasa Mahkamah Partai sejatinya adalah cermin kedewasaan demokrasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa perbedaan bisa diselesaikan dengan aturan, bukan kekuasaan. Dengan mekanisme ini, anggota partai terlindungi, organisasi lebih tertib, dan publik bisa melihat bahwa politik tidak selalu soal perebutan posisi — tapi juga tentang menegakkan keadilan dan etika dalam berorganisasi. Demokrasi yang sehat bukan hanya lahir dari pemilu yang jujur dan adil, tapi juga dari partai-partai yang mampu menjaga integritas dan menegakkan hukum di dalam tubuhnya sendiri.

Wamena — Di tengah Lembah Baliem yang sejuk dan dikelilingi pegunungan hijau, terdapat sebuah peninggalan budaya yang memikat perhatian dunia — Mumi Jiwika. Mumi ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi simbol kehormatan dan kebanggaan Suku Dani, masyarakat asli pegunungan Papua. Melalui proses pengawetan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, Mumi Jiwika menjadi bukti kuat akan kearifan lokal dan penghormatan terhadap leluhur yang masih terjaga hingga kini. Apa Itu Mumi Jiwika dan Di Mana Lokasinya? Mumi Jiwika adalah salah satu peninggalan budaya paling terkenal di Papua yang terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya. Mumi ini merupakan jasad seorang kepala suku dari Suku Dani yang telah diawetkan secara tradisional selama berabad-abad. Keberadaannya kini menjadi simbol kehormatan dan kebanggaan masyarakat setempat, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mendunia. Baca juga: Suku Dani: Suku Tertua di Lembah Baliem yang Masih Lestarikan Tradisi Leluhur Sejarah Singkat dan Proses Pengawetan Mumi Jiwika Menurut cerita turun-temurun, Mumi Jiwika diperkirakan telah berusia lebih dari 250 tahun. Sosok yang diawetkan dipercaya bernama Agat Mamete Mabel, seorang panglima perang yang sangat dihormati karena keberanian dan kebijaksanaannya. Setelah wafat, jasadnya diawetkan melalui proses pengasapan tradisional di dalam rumah honai selama berbulan-bulan hingga kulit dan tubuhnya mengering sempurna. Proses pengawetan dilakukan dengan menyalakan api kecil di bawah tubuh yang digantung dalam posisi duduk, sambil terus diasapi dengan kayu tertentu. Selain itu, ramuan alami dari getah pohon dan minyak nabati digunakan untuk mencegah pembusukan. Hasilnya, tubuh mumi tetap utuh, hitam legam, dan kering hingga kini. Makna Budaya dan Kepercayaan di Balik Mumi Jiwika Bagi Suku Dani, mumi bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan simbol kehormatan, kekuatan, dan penghubung spiritual dengan leluhur. Mumi dijaga dengan penuh hormat di dalam honai khusus, dan hanya tokoh adat tertentu yang diperbolehkan merawatnya. Keberadaan mumi dipercaya membawa perlindungan dan keberkahan bagi masyarakat desa. Tradisi ini juga menggambarkan pandangan hidup masyarakat Dani yang menghormati para leluhur sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Dengan menjaga mumi, mereka seolah menjaga nilai-nilai kebijaksanaan dan semangat juang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baca juga: KPU Mendukung Kearifan Lokal Menjadi Identitas Budaya, Mumi di Akhima di Wamena Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 Daya Tarik Wisata Budaya di Lembah Baliem Mumi Jiwika kini menjadi salah satu ikon wisata budaya utama di Wamena. Setiap tahun, banyak wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk melihat langsung keunikan mumi dan kehidupan masyarakat Suku Dani. Selain itu, lokasi Jiwika yang berada di tengah Lembah Baliem menawarkan panorama alam yang menakjubkan — pegunungan hijau, lembah luas, serta tradisi masyarakat yang masih terjaga kuat. Kunjungan ke Desa Jiwika biasanya dikombinasikan dengan wisata budaya lainnya seperti Festival Lembah Baliem, pertunjukan perang adat, dan kunjungan ke rumah tradisional honai. Semua pengalaman ini memberikan gambaran utuh tentang kekayaan budaya Papua yang autentik. Upaya Pelestarian dan Etika Mengunjungi Situs Mumi Masyarakat Jiwika dengan dukungan pemerintah daerah terus berupaya menjaga keberadaan Mumi Jiwika agar tetap lestari. Pengunjung diharapkan menghormati adat dan aturan setempat, seperti tidak menyentuh mumi secara langsung, tidak menggunakan flash saat memotret, serta memberikan tanda penghargaan berupa sumbangan sukarela kepada penjaga situs. Selain sebagai daya tarik wisata, pelestarian Mumi Jiwika juga menjadi wujud penghormatan terhadap kearifan lokal dan identitas budaya Papua yang bernilai tinggi. Melalui peran bersama masyarakat, pemerintah, dan wisatawan, warisan berharga ini diharapkan dapat terus terjaga untuk generasi mendatang. Tradisi dan Kehidupan Sehari-hari di Sekitar Mumi Jiwika 1. Gambaran umum kehidupan masyarakat Jiwika Masyarakat Desa Jiwika hidup dalam keseimbangan antara kegiatan subsisten tradisional dan pengaruh modern. Kehidupan sehari-hari berpusat pada kerbon (kegiatan bersama), rumah adat (honai), pekerjaan di kebun, pemenuhan kebutuhan pangan, serta aktivitas sosial-ritual yang mengikat warga sebagai komunitas. Meskipun terjadi perubahan — seperti akses pendidikan formal, layanan kesehatan, dan wisata — adat tetap menjadi poros utama pengaturan kehidupan sosial dan spiritual. 2. Struktur sosial dan peran tokoh adat Tokoh adat (pamong adat/penjaga mumi): Memiliki peran krusial dalam menjaga nilai-nilai adat, mengatur upacara, dan merawat mumi. Hanya mereka yang diberi wewenang yang boleh memasuki area mumi atau melakukan ritual tertentu.   Pemimpin kampung (kepala suku / kepala kampung): Mengambil keputusan administratif lokal dan menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah luar.   Kelompok usia (men, women, pemuda): Pembagian tugas tradisional terlihat jelas — laki-laki umumnya bertanggung jawab atas berburu, membangun, dan urusan adat tertentu; perempuan mengelola kebun, memasak, kain tenun, dan menjaga rumah. Pemuda dilatih memasuki peran dewasa melalui pendidikan adat dan partisipasi dalam upacara.   Peran perempuan: Selain tugas domestik dan pertanian, perempuan juga berperan memelihara tradisi lisan, kerajinan (tenun, anyaman), dan ikut serta dalam ritual tertentu sesuai aturan adat. 3. Kehidupan ekonomi sehari-hari — pertanian, perburuan, dan kerajinan Bertani subsisten: Tanaman pangan utama seperti ubi kayu (singkong), ubi jalar, jagung, dan umbi-umbian lain ditanam di ladang berpindah (shifting cultivation). Pengolahan makanan tradisional masih umum.   Berburu dan meramu: Untuk memenuhi kebutuhan protein, penduduk masih melakukan berburu kecil dan memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan.   Kerajinan dan perdagangan kecil: Tenun tradisional, anyaman, dan produk budaya dijual ke pasar lokal atau wisatawan; ini menjadi sumber pendapatan tambahan, terutama saat musim kunjungan wisata.   Pariwisata budaya: Kunjungan untuk melihat mumi, honai, pertunjukan adat, dan Festival Lembah Baliem membawa pemasukan (homestay, pemandu lokal, penjualan cenderamata), namun juga menuntut manajemen yang menghormati adat. 4. Tatacara menghormati mumi di kehidupan sehari-hari Area sakral dan pembatasan akses: Lokasi mumi biasanya dianggap sakral; hanya orang tertentu yang boleh memasuki honai atau tempat penyimpanan mumi. Pengunjung luar harus mendapatkan izin tokoh adat.   Ritual pemeliharaan berkala: Tokoh adat melaksanakan ritual tertentu untuk “menjaga” roh leluhur — ini bisa berupa doa adat, pembersihan simbolis, dan pemberian sesajen (makanan/offerings).   Tata kelakuan (tabu): Ada aturan mengenai perilaku di dekat mumi: dilarang menyentuh, dilarang berteriak, dilarang melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan (mis. mengenakan topi di area tertentu). Pelanggaran tabu bisa dianggap mengganggu keseimbangan spiritual.   Peran cerita lisan: Anak-anak diajarkan sejak dini menghormati mumi melalui kisah-kisah leluhur yang diceritakan oleh tetua, sehingga penghormatan menjadi bagian alami dari pendidikan sosial. 5. Upacara adat, festival, dan pengikat sosial Upacara pemujaan leluhur: Dilaksanakan pada momen tertentu (mis. kematian tokoh besar, panen, atau saat membutuhkan perlindungan). Tujuannya menjaga hubungan antara generasi hidup dan leluhur.   Pertunjukan perang adat dan tari tradisional: Dipertontonkan pada festival seperti Festival Lembah Baliem; selain hiburan, pertunjukan ini berfungsi sebagai penguatan identitas dan pendidikan nilai bagi generasi muda.   Ritual pasca-kematian dan pengawetan: Teknik pemumian tradisional diikuti prosedur adat yang ketat, termasuk pemilihan waktu, pemilihan orang yang melaksanakan, dan ritual pendukung untuk memastikan rohnya mendapat tempat yang layak. 6. Pendidikan adat dan transmisi kearifan lokal Belajar melalui praktik: Pengetahuan tentang teknik pengawetan, tata cara ritual, pembuatan kerajinan, dan nilai-nilai sosial diturunkan lewat praktik langsung—anak belajar dari orang tua, tokoh adat, dan pemimpin komunitas.   Perpaduan dengan pendidikan formal: Kini banyak anak yang juga sekolah formal; perpaduan ini menuntut adaptasi agar nilai adat tidak hilang, misalnya melalui kurikulum lokal atau program ekstrakurikuler budaya.

Papua Pegunungan — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tolikara menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sinergitas Kelembagaan Menuju Pengawasan Pemilu yang Efektif dan Berintegritas, yang dihadiri oleh unsur KPU, Bawaslu, serta para pemateri dari tim ahli komisi II Republik Indonesia, Komisioner KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan serta seluruh tamu undangan. Maka kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di wilayah Papua Pegunungan. Dalam Sambutan Ketua bawaslu Tolikara dapat meneguhkan komitmen netralitas dan profesionalisme menekankan pentingnya menumbuhkan komitmen netralitas bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Artinya ketua bawaslu dapat menyampaikan bahwa “Kita menempatkan waktu diskusi secara maksimal demi mewujudkan demokrasi berintegritas di Kabupaten Tolikara. Penguatan kapasitas dan sinergitas kelembagaan menjadi kunci agar pengawasan pemilu berjalan efektif,” ujarnya. Menurutnya, setiap elemen penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas dan profesionalitas dalam setiap tahapan agar kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas terus meningkat. Dalam pemateri pertama Moh. Syahril Iryanto memaparkan pentingnya penguatan pranata demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, yang menjadi panduan pembangunan nasional lima tahun ke depan. Visi besar Indonesia Maju menuju Indonesia Emas dijabarkan melalui delapan Asta Cita, yang menempatkan demokrasi sebagai salah satu arah strategis pembangunan. Syahril menekankan bahwa penguatan lembaga penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dari konsolidasi demokrasi di daerah. Ia juga menyoroti isu krusial hasil evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk perlunya profesionalisme, integritas, serta kemampuan menangkap isu-isu lokal yang berpotensi mengganggu proses demokrasi. “Kita perlu memperkuat infrastruktur dan teknologi agar pengawasan ke depan lebih adaptif dan transparan,” tegasnya. Sinergi KPU dan Bawaslu: Fondasi Pemilu Damai di Papua Pegunungan Dalam pemaparan meteri oleh Melkianus Kambu sebagai Koordinator  Divisi Teknis Kepemiluan KPU Provinsi Papua Pegunungan dapat menjelaskan bahwa “KPU bersinergi dengan Bawaslu merupakan kunci utama menjaga penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai di daerah pegunungan, yang dikenal memiliki tantangan geografis dan sosial tinggi dan daerah pegunungan adalah salah satu wilayah paling rawan di Indonesia. Karena itu, kita harus bekerja netral tanpa intervensi siapa pun, termasuk dari pemerintah,”. Kemudian pentingnya KPU melakukan penguatan kelembagaan permanen melalui perekrutan PNS di lingkungan Bawaslu agar kinerja pengawasan semakin profesional dan mandiri. Selain itu, perlu ada bimbingan teknis (Bimtek) berkelanjutan guna memperkuat kapasitas aparatur, terutama bagi putra-putri asli Papua. Isu Strategis: Evaluasi Sistem Noken Forum juga membahas isu sistem Noken, yaitu mekanisme pemungutan suara berbasis budaya lokal yang masih diterapkan di sejumlah distrik di Papua Pegunungan. Dalam diskusi, banyak peserta menilai perlunya evaluasi terhadap sistem ini karena sering menjadi sumber sengketa. Perlu ketahui bahwa kita harus berani meninjau kembali sistem noken. Negara mengesahkan sebagai kearifan lokal, tetapi pelaksanaannya sering disalahgunakan oleh elit politik. Meski demikian, sistem Noken tetap diakui secara hukum melalui Keputusan KPU RI Nomor 066 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 70 Tahun 2024, sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu berbasis budaya lokal. Dasar Hukum dan Urgensi Penguatan Kelembagaan Kegiatan penguatan kapasitas dan sinergitas kelembagaan ini menjadi  landasan hukum adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Antar Lembaga Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilu Penguatan kelembagaan dianggap mendesak dilakukan untuk: Menjaga kemandirian dan netralitas lembaga dari intervensi politik. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah dengan kondisi geografis yang berat. Memperkuat sinergi KPU–Bawaslu agar pengawasan lebih efektif dan terkoordinasi. Strategi Penguatan Kelembagaan dilakukan melalui lima aspek utama: Struktural. Penataan organisasi yang efektif. SDM. Peningkatan kompetensi dan integritas aparatur. Tata Kelola. Penerapan prinsip good governance. Teknologi. Optimalisasi sistem informasi seperti SIREKAP dan SIDALIH. Budaya Kerja. Penanaman nilai-nilai integritas dan loyalitas. Dengan demikian Membangun Demokrasi dari Papua Pegunungan bertanggunggung jawab secara kolektif membangun sinergi, integritas dan konsistensi demi mempertahankan kepercayaan public. Ditulis Oleh Papson Hilapok