Artikel

Wamena, Papua Pegunungan - Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan maka dibutuhkan tata kelola pemerintahan atau governance. Governance sendiri melakukan pengalihan dalam proses pengaturan, kondisi, metode dan penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintahan, tetapi ada relasi kekuasaan dari pihak masyarakat maupun dari pihak swasta yang turut andil dalam pengelolaan keputusan publik. Kualitas sebuah pemerintahan bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan dibuat dan efektivitas penerapan kebijakan tersebut.

Pengertian Good Governance

Secara umum good governance merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang dimana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif serta partisipatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Menurut Mardiasmo (2009) good governance merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Sementara itu menurut World Bank dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan good governance sebagai cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Berdasarkan UNDP (Union National Development Program), good governance memiliki delapan karakteristik utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas.

Baca juga: Sistem Pemerintahan Presidensial: Pengertian, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia

Prinsip-prinsip Good Governance

Agar pemerintahan bisa mencapai keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan bersama, maka pemerintah sendiri sangat memalukan good governance , memiliki tata kelola yang baik yang terkait atas segala sesuatu dengan tindakan atau langkah yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu good governance memiliki prinsip-prinsip :

• Akuntabilitas.

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

• Keterbukaan dan transparan

Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik.

• Responsibilitas (Responsibility)

Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

• Ketaatan pada aturan hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal yaitu masyarakat luas, maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya: aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan masyarakat.

Penerapan Good Governance dalam Lembaga Publik

Sejak awal 2000-an, good governance sudah menjadi fokus reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk bisa mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu contoh nyata penerapan konsep ini adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga integritas demokrasi. KPU menetapkan transparansi dengan membuka data pemilih dan hasil pemilu secara publik melalui situs resmi dan publikasi media. Salah satu bentuk transparansi ini, pemilih bisa melihat apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih melalui situs cekdptonline.kou.go.id .

Tantangan dan Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meskipun konsep good governance sudah banyak dikenal, akan tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

• Korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menghambat akuntabilitas.
• Kurangnya partisipasi publik akibat rendahnya literasi politik serta kepercayaan masyarakat.
• Keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi untuk menerapkan prinsip transparansi secara efektif.

Untuk bisa mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya nyata seperti peningkatan kapasitas aparatur negara, penguatan sistem pengawasan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan publik.

Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik

Good governance bukan hanya persoalan administrasi yang baik, tetapi juga kunci untuk membangun kepercayaan publik. Walaupun pemahaman tentang good governance berda-beda satu sama lain. Bagi masyarakat adanya tata kelola yang baik dari pemerintah maka mereka akan mendapatkan pelayanan publik yang baik, rendahnya angka korupsi, dan meningkatnya kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Penerapan good governance memiliki manfaat dan peran yang besar yang akan memberikan perubahan positif bagi pemerintahan. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:19) beberapa manfaat tersebut, antara lain:

• Meminimalkan agency cost.

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

• Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

• Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Good governance sangat berpengaruh bagi pemerintahan, baik itu untuk saat ini maupun untuk jangka panjang, serta dapat menjadi pendukung perkembangan masyarakat. Tujuan agar pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, serta kegiatan pemerintahan yang dilakukan dengan transparan.

Ketika tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik, masyarakat merasa dilibatkan, dilayani dengan adil dan yakin bahwa pajak serta sumber daya publik digunakan untuk kesejahteraan bersama. Ini menjadi fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Pentingnya dalam Sistem Pemerintahan Modern