Artikel

Wamena — Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sekadar lambang lembaga negara, melainkan simbol kedaulatan rakyat dan komitmen terhadap demokrasi yang jujur serta adil. Di balik desainnya, tersimpan nilai-nilai luhur tentang tanggung jawab, integritas, dan semangat melayani bangsa dari Sabang hingga Papua Pegunungan.

Asal Usul dan Filosofi Logo KPU

Logo KPU Republik Indonesia diresmikan sebagai identitas lembaga penyelenggara pemilu pascareformasi. Lambang ini menjadi representasi tekad bangsa untuk menegakkan sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. Dalam desainnya, perisai Garuda mencerminkan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat, sementara pita bertuliskan “Komisi Pemilihan Umum” menunjukkan otoritas lembaga yang berdiri independen dari kepentingan politik mana pun.
Filosofi tersebut menggambarkan bahwa setiap proses pemilu harus berpijak pada kejujuran, profesionalisme, dan keadilan.

Baca juga: Pilkada 2024: Papua Pegunungan Ukir Sejarah Tanpa Pemungutan Suara Ulang

Makna Setiap Unsur dalam Logo

Logo KPU memiliki beberapa unsur penting yang sarat makna:

• Burung Garuda melambangkan kekuatan dan kedaulatan negara yang harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
• Perisai Pancasila di dada Garuda menegaskan bahwa pemilu harus berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.
• Warna Merah dan Putih mencerminkan keberanian dan kesucian niat dalam mengawal suara rakyat.
• Tulisan “Komisi Pemilihan Umum” di pita menandakan tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan setiap suara memiliki arti yang sama di mata konstitusi.

Keseluruhan simbol tersebut menegaskan bahwa KPU bukan sekadar lembaga teknis, melainkan penjaga moral demokrasi bangsa.

Dasar Hukum dan Fungsi Simbol Negara

Penggunaan logo KPU diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Identitas Visual KPU.
Peraturan ini menjadi dasar hukum resmi yang menegaskan bahwa logo bukan hanya identitas visual, tetapi juga representasi prinsip “Luber dan Jurdil” — langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Logo ini wajib digunakan dalam seluruh kegiatan resmi penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai simbol keterpaduan nasional dalam menjalankan amanat rakyat.

Baca juga: Agus Filma: Dari Biak Timur untuk Demokrasi di Papua Pegunungan

Simbol Semangat Demokrasi yang Menyatu

Bagi masyarakat Papua Pegunungan, logo KPU bukan hanya lambang lembaga, melainkan tanda bahwa demokrasi hadir sampai ke pelosok negeri. Setiap unsur dalam logo menjadi pengingat bahwa suara rakyat di pegunungan memiliki bobot yang sama dengan suara di ibu kota.
Logo ini mengajarkan bahwa demokrasi Indonesia tumbuh dari keberagaman, dan KPU hadir sebagai penjaga agar setiap perbedaan dapat disatukan dalam semangat persaudaraan dan persatuan bangsa.