Artikel

Papua Pegunungan - Sistem demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan utama di tangan parlemen sebagai wakil rakyat.

Pengertian Sistem Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif (parlemen) memiliki kekuasaan yang dominan, dan eksekutif (pemerintah) dibentuk serta bertanggung jawab kepada parlemen tersebut.

Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran penting karena mereka secara langsung memilih anggota parlemen melalui pemilihan umum yang bebas dan terbuka.

Setelah terbentuk, parlemen kemudian menentukan siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan, biasanya seorang perdana menteri, yang berasal dari partai politik atau koalisi partai dengan kursi terbanyak di parlemen.

Ciri khas utama dari sistem ini adalah adanya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara, seperti raja atau presiden, umumnya hanya memiliki fungsi seremonial dan simbolik, sementara kepala pemerintahan bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.

Oleh karena itu, kekuasaan eksekutif dalam sistem ini bergantung pada kepercayaan parlemen—jika parlemen menarik dukungannya, pemerintahan bisa jatuh dan digantikan melalui mekanisme politik seperti mosi tidak percaya atau pembentukan koalisi baru.

Baca juga: Apa Itu Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia

Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer

1. Parlemen sebagai Pusat Kekuasaan

Dalam sistem parlementer, parlemen menjadi lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan legislasi, pengawasan, dan penentuan arah kebijakan politik.

Parlemen dapat mengesahkan undang-undang, mengontrol penggunaan anggaran, hingga mengawasi kinerja pemerintahan.

2. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Terpisah

Terdapat pemisahan yang jelas antara kepala negara (monarki atau presiden simbolik) dan kepala pemerintahan (perdana menteri).

Kepala negara berperan sebagai simbol persatuan nasional, sedangkan kepala pemerintahan memegang otoritas administratif dan politik.

3. Pertanggungjawaban Kolektif Kabinet

Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab secara kolektif terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Jika parlemen tidak lagi memberikan kepercayaan kepada kabinet, maka pemerintahan dapat digantikan secara konstitusional tanpa harus menunggu masa jabatan berakhir.

4. Kemudahan Pergantian Pemerintahan

Salah satu keunggulan sistem ini adalah fleksibilitasnya. Pergantian pemerintahan dapat dilakukan dengan cepat melalui mekanisme politik tanpa perlu krisis konstitusional yang panjang, seperti yang biasa terjadi dalam sistem presidensial.

5. Pemilihan Umum Berkala

Rakyat berperan aktif melalui pemilihan umum yang diadakan secara rutin untuk memilih wakil mereka di parlemen. Proses ini menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Baca juga: Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia

Aspek-Aspek dalam Demokrasi Parlementer

1. Kekuatan Parlemen yang Dominan

Parlemen berfungsi sebagai jantung demokrasi, tempat perdebatan ide, penyusunan undang-undang, serta pengawasan terhadap eksekutif berlangsung secara terbuka dan transparan. Setiap keputusan besar negara dibahas melalui mekanisme sidang atau voting.

2. Peran Perdana Menteri

Perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kebijakan sehari-hari dan memimpin kabinet.

Ia dipilih oleh mayoritas parlemen dan dapat kehilangan jabatan jika tidak lagi mendapat dukungan politik.

3. Pembagian Kekuasaan yang Seimbang

Walau parlemen berkuasa besar, prinsip checks and balances tetap diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yudikatif tetap independen untuk memastikan seluruh kebijakan sesuai hukum.

4. Akuntabilitas Kabinet

Kabinet memiliki kewajiban untuk melaporkan kebijakan dan penggunaan anggaran kepada parlemen. Bila kebijakan dianggap gagal atau menyimpang, parlemen berhak mengeluarkan mosi tidak percaya.

5. Pemilihan Umum dan Partisipasi Publik

Pemilihan umum menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan. Selain itu, partisipasi publik juga diwujudkan melalui konsultasi, debat publik, dan mekanisme representatif di parlemen.

6. Kebebasan Berpendapat dan Keberagaman Politik

Demokrasi parlementer mengakui kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan keberagaman pandangan politik. Hal ini memungkinkan berbagai ideologi politik diwakili secara adil dalam lembaga legislatif.

Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi Parlementer

1. Kedaulatan Rakyat

Seluruh kekuasaan pemerintahan bersumber dari rakyat. Melalui pemilu, rakyat memberi mandat kepada wakilnya di parlemen untuk mengelola pemerintahan sesuai kepentingan publik.

2. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil

Pemilu dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan kompetitif. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.

3. Pengawasan dan Kontrol Parlemen

Parlemen menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah melalui mekanisme tanya jawab, sidang interpelasi, atau pembentukan panitia khusus. Tujuannya memastikan kebijakan publik tetap sesuai hukum dan kepentingan rakyat.

4. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, anggaran, dan tindakan administratif kepada parlemen. Jika tidak, mereka dapat diminta mundur melalui mosi tidak percaya.

5. Pluralisme Politik

Demokrasi parlementer menghormati keberagaman pandangan dan membuka ruang kompetisi yang sehat antarpartai politik. Dengan begitu, rakyat memiliki banyak pilihan sesuai aspirasi mereka.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Setiap kebijakan pemerintah harus menghormati hak asasi manusia. Warga negara bebas menyuarakan pendapat, berorganisasi, serta memperoleh perlakuan hukum yang setara.

7. Keterbukaan dan Transparansi

Semua proses politik dan pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca juga: Sejarah dan Tugas KPU: Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Menjaga Demokrasi Indonesia

Penerapan Demokrasi Parlementer di Dunia

Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, India, dan Jerman merupakan contoh penerapan sukses sistem demokrasi parlementer.

Ciri umumnya meliputi adanya parlemen dua kamar (bikameral), pemilihan umum berkala, serta peran aktif partai politik dalam membentuk pemerintahan.

Setelah pemilu, partai dengan kursi terbanyak membentuk pemerintahan dan memilih perdana menteri.

Jika terjadi ketidakstabilan politik, parlemen dapat membubarkan kabinet dan menyerahkan kembali mandat kepada rakyat melalui pemilihan umum baru.

Penerapan sistem ini juga menuntut transparansi, integritas pejabat publik, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar demokrasi tetap berjalan efektif dan rakyat benar-benar menjadi pemegang kedaulatan tertinggi.

Demokrasi parlementer adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik, dengan parlemen sebagai perwujudannya.

Melalui sistem ini, setiap kebijakan publik dapat dikontrol secara langsung oleh wakil rakyat, sementara pemerintahan dijalankan berdasarkan kepercayaan dan akuntabilitas.

Keunggulan sistem ini terletak pada fleksibilitas politik, tanggung jawab kolektif, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial—menjadikannya salah satu bentuk demokrasi yang paling stabil dan partisipatif di dunia modern. (GSP)