Artikel

Istilah maritim memiliki keterkaitan erat dengan laut, pelayaran, dan aktivitas ekonomi maupun budaya yang bertumpu pada wilayah perairan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa “maritim adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan di laut.” Dalam konteks ini, kemaritiman tidak hanya menyangkut ruang perairan secara fisik, tetapi juga sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang tumbuh dari interaksi masyarakat dengan laut. Dalam literatur geografis, istilah “maritim” berasal dari bahasa Latin maritimus yang berarti “yang berada di laut atau dekat dengan laut.” Istilah ini berkembang menjadi konsep strategis yang digunakan untuk menjelaskan negara, peradaban, dan sistem kehidupan yang berpaut dengan laut. Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: “kemaritiman mencakup seluruh aspek manusia yang memanfaatkan laut sebagai ruang hidup, sumber pangan, dan jalur mobilitas.” Baca juga: Pembagian Waktu di Indonesia: Sejarah, Dasar Penetapan, dan Wilayah WIB, WITA, WIT Pengertian Negara Maritim Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, memiliki garis pantai signifikan, serta menjadikan laut sebagai basis utama kegiatan ekonomi, pertahanan, dan identitas budaya. Fajar Afrianto dalam e-modul IPA Kemdikbud menjelaskan bahwa “negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas dan memiliki banyak pulau.” Selain itu, dalam buku Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, dijelaskan bahwa negara maritim “memiliki kemampuan untuk mengelola laut sebagai sumber kesejahteraan dan poros perdagangan.” Secara akademik, negara maritim dibedakan dari negara kepulauan. Negara kepulauan (archipelagic state) adalah konsep hukum internasional, sedangkan negara maritim adalah konsep geopolitik dan ekonomi. Melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan (archipelagic state), yang menjadi dasar legal identitas maritim Indonesia. Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa “Indonesia memiliki status negara maritim/kepulauan yang diakui secara internasional berdasarkan UNCLOS 1982.” Ciri-ciri Negara Maritim Berdasarkan gabungan referensi, ciri negara maritim mencakup: 1. Wilayah perairan lebih luas daripada daratan Indonesia terdiri dari 70% wilayah laut dan 30% daratan, menjadikannya negara dengan dominasi kawasan perairan. 2. Memiliki garis pantai panjang Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.083 km menurut daftar panjang pantai dunia, atau sekitar 81 ribu km menurut sumber geospasial nasional—menempatkannya sebagai salah satu terpanjang di dunia. 3. Kaya sumber daya kelautan Termasuk ikan, energi, mineral dasar laut, rumput laut, bioteknologi kelautan, hingga potensi wisata bahari. 4. Aktivitas ekonomi berbasis laut Meliputi: perikanan, pelayaran, perdagangan laut, logistik maritim, industri galangan kapal, jasa pelabuhan. 5. Kebijakan pertahanan maritim Negara maritim umumnya memiliki angkatan laut kuat untuk menjaga kedaulatan perairan. Hal ini ditegaskan dalam Jurnal Pertahanan dan Keamanan Nusantara yang menyebut bahwa “pertahanan maritim adalah instrumen strategis menjaga batas laut dan kepentingan ekonomi negara.” 6. Budaya bahari yang melekat Seperti tradisi nelayan, sedekah laut, Suku Bajo, budaya pelayaran Nusantara, dan narasi sejarah kerajaan maritim seperti Sriwijaya & Majapahit. Baca juga: Profil Wamena, Ibu Kota Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Demografi Mengapa Indonesia Termasuk Negara Maritim Indonesia disebut negara maritim berdasarkan beberapa alasan mendasar: 1. Luas Lautan yang Dominan Total wilayah ±7,81 juta km², terdiri atas: 3,25 juta km² laut teritorial, 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif, sisanya daratan. 2. Posisi Geostrategis Dunia Indonesia berada di persilangan: Samudra Hindia & Pasifik, Benua Asia & Australia, jalur perdagangan dunia, ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Dalam Jurnal Geostrategi Maritim Indonesia disebutkan bahwa: “Letak Indonesia menjadikannya node strategis perdagangan global dan pusat arus barang, energi, dan mobilitas internasional.” 3. Kekayaan Laut yang Melimpah Penelitian LIPI menyatakan bahwa potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai Rp 1.700 triliun, atau “setara 93% APBN 2018.” 4. Keunggulan Perikanan Menurut KKP, ekspor hasil laut tahun 2019 naik 10,8%, mencapai Rp 73,6 miliar, diterima oleh 158 negara. 5. Budaya Bahari dan Identitas Sosial Suku, tradisi, makanan, dan sejarah Indonesia memiliki akar kuat pada laut. Keuntungan Negara Maritim Negara maritim seperti Indonesia memperoleh banyak manfaat strategis: ✅ penguatan ekonomi berbasis laut ✅ infrastruktur perdagangan internasional ✅ ketahanan pangan dan energi ✅ keamanan dan kedaulatan wilayah laut ✅ peluang riset & pendidikan kelautan ✅ lapangan kerja berbasis pesisir dan pelayaran Dalam Jurnal Ekonomi Kelautan dan Perikanan disebut bahwa “sektor maritim berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui perdagangan, perikanan, dan transportasi laut.” Baca juga: Kabupaten Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Potensi Alam Papua Pegunungan Tantangan Ke-Maritiman Indonesia Meski memiliki potensi besar, Indonesia menghadapi tantangan: ⚠ illegal fishing ⚠ konflik batas maritim internasional ⚠ kerusakan ekosistem pesisir ⚠ lemahnya budaya maritim modern ⚠ minimnya industrialisasi maritim Jurnal Kelautan Nasional menyebutkan: “Indonesia menghadapi paradoks maritim, kaya laut namun belum mampu mengelolanya secara optimal karena lemahnya manajemen sumber daya dan infrastruktur maritim.” Berdasarkan pengertian, ciri, dan analisis ilmiah, dapat disimpulkan bahwa: Maritim adalah segala hal yang berkaitan dengan laut dan aktivitas yang berlangsung di atasnya. Indonesia adalah negara maritim karena memiliki wilayah perairan luas, garis pantai panjang, kekayaan laut melimpah, posisi geostrategis, aktivitas ekonomi maritim, dan budaya bahari historis. Status ini diakui hukum internasional melalui UNCLOS 1982. Indonesia memiliki peluang besar menjadi poros maritim dunia, namun mensyaratkan: industrialisasi maritim, penguatan armada laut, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, revitalisasi budaya bahari, dan kebijakan strategis lintas sektor. (GSP) Catatan Kaki: Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi “maritim”. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, “kemaritiman mencakup seluruh aspek manusia yang memanfaatkan laut sebagai ruang hidup, sumber pangan, dan jalur mobilitas.” Fajar Afrianto, IPA Kelas IX, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, pembahasan negara berbasis laut dan perdagangan maritim. Tedjo Edhy Purdijatno, UNCLOS 1982 dan Status Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Wamena - Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas dari barat ke timur. Dengan panjang wilayah hampir 5.200 kilometer dan posisi astronomis yang terletak di antara 95°–141° Bujur Timur, Indonesia memiliki rentang geografis yang sangat panjang. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan posisi matahari pada tiap wilayah, sehingga Indonesia menerapkan tiga zona waktu resmi, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Ketiga zona waktu ini telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1987. Aturan tersebut menegaskan bahwa pembagian waktu diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan efisiensi kerja di seluruh wilayah Indonesia. Dasar Penetapan Pembagian Waktu di Indonesia Penetapan zona waktu di seluruh dunia didasarkan pada sistem Greenwich Mean Time (GMT) atau Coordinated Universal Time (UTC). Sistem ini memanfaatkan garis bujur sebagai acuan perhitungan waktu. Bumi berotasi 360° dalam waktu 24 jam, sehingga setiap perbedaan 15° bujur setara dengan selisih 1 jam waktu. Wilayah yang terletak semakin jauh ke arah timur dari Greenwich akan memiliki waktu lebih cepat. Indonesia terletak sepenuhnya di belahan timur bumi. Itu berarti matahari terbit lebih awal dibandingkan waktu standar di Greenwich, Inggris. Dengan rentang bujur antara 105°, 120°, dan 135°, masing-masing wilayah Indonesia berada pada zona waktu: 105° BT → GMT+7 (WIB) 120° BT → GMT+8 (WITA) 135° BT → GMT+9 (WIT) Perbedaan waktu antara Sabang (paling barat) dan Merauke (paling timur) mencapai 3 jam. Baca juga: Kabupaten Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Potensi Alam Papua Pegunungan Pembagian Zona Waktu di Indonesia 1. Waktu Indonesia Barat (WIB) – GMT +7 Zona waktu ini mencakup wilayah-wilayah yang berada pada garis bujur sekitar 105° BT. WIB merupakan zona waktu dengan jumlah penduduk terbanyak karena meliputi Pulau Jawa dan Sumatra, pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Wilayah yang termasuk WIB: Pulau Sumatra Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Pulau Jawa DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Pulau Kalimantan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah WIB menjadi acuan utama bagi jadwal nasional, seperti tayangan televisi, jadwal penerbangan, kegiatan pemerintahan, dan kalender pendidikan. 2. Waktu Indonesia Tengah (WITA) – GMT +8 Wilayah WITA berada pada garis bujur 120° BT, yang mencakup daerah di bagian tengah Nusantara. WITA merupakan zona waktu yang strategis karena menjadi penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah yang termasuk WITA: Pulau Kalimantan (sebagian) Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Pulau Bali dan Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat (NTB) Nusa Tenggara Timur (NTT) Pulau Sulawesi Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Gorontalo WITA memiliki selisih waktu +1 jam dari WIB dan –1 jam dari WIT. Karena posisinya yang berada di tengah, zona waktu ini sering digunakan sebagai zona transisi dalam koordinasi nasional, terutama pada sektor transportasi dan komunikasi. 3. Waktu Indonesia Timur (WIT) – GMT +9 Zona ini berada pada garis bujur 135° BT dan mencakup wilayah paling timur Indonesia. WIT merupakan zona waktu yang paling awal dibanding dua lainnya—ketika WIB masih pukul 18.00, WIT sudah pukul 20.00. Wilayah yang termasuk WIT: Pulau Maluku Maluku Maluku Utara Pulau Papua Papua Papua Barat serta provinsi hasil pemekaran terbaru di Tanah Papua Karena perbedaan waktu yang cukup jauh dari Jakarta, sejumlah layanan nasional seperti jadwal ujian, kegiatan kantor, dan layanan publik membutuhkan penyesuaian khusus bagi wilayah WIT. Baca juga: Profil Wamena, Ibu Kota Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Demografi Mengapa Indonesia Membutuhkan Tiga Zona Waktu? Penetapan tiga zona waktu tidak hanya didasarkan pada posisi geografis, tetapi juga pada beberapa alasan fundamental: 1. Efisiensi Administrasi dan Pemerintahan Keppres No. 41/1987 menegaskan bahwa pembagian waktu bertujuan untuk: Menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan efisiensi kerja di seluruh bidang kegiatan Menjamin ketertiban komunikasi nasional Dengan pembagian yang jelas, jadwal kegiatan nasional dapat disusun lebih efektif. 2. Perputaran Bumi dan Letak Astronomis Perbedaan waktu di seluruh dunia terjadi karena bumi berputar 360° dalam 24 jam. Setiap 15° perbedaan bujur berarti 1 jam selisih waktu. Luasnya wilayah Indonesia dari 95°–141° BT menjadikannya mustahil menggunakan satu zona waktu. 3. Kebutuhan Ekonomi dan Mobilitas Aktivitas ekonomi, transportasi, hingga jadwal penerbangan nasional bergantung pada zona waktu yang akurat agar tidak terjadi kekacauan operasional. 4. Faktor Iklim dan Posisi Matahari Meski bukan faktor utama, wilayah Indonesia yang berada di iklim tropis menyebabkan perbedaan intensitas cahaya matahari sepanjang tahun. Hal ini turut mempengaruhi kenyamanan penerapan waktu aktivitas masyarakat di tiap wilayah. Sejarah Pembagian Waktu di Indonesia Pembagian zona waktu di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Sejarahnya bermula sejak masa kolonial Belanda. Pada tahun 1908, Belanda menetapkan sebagian wilayah Hindia Belanda menggunakan satu zona waktu berdasarkan “Governments Besluit” yang menjadikan Jawa Tengah sebagai acuan waktu. Displayed waktu pun terus berubah seiring perkembangan politik dan pemerintahan. Pada 1918, Belanda menyesuaikan waktu beberapa kota seperti Padang dan Balikpapan berdasarkan garis bujur, sementara pada 1924 dan 1932 semakin banyak revisi yang memperhitungkan perbedaan menit antar kota. Selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia II (tahun 1942), Belanda sempat mengubah zona waktu menjadi mengikuti Tokyo (GMT+9). Setelah kemerdekaan, pada tahun 1963 Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 243/1963 yang secara resmi menetapkan tiga zona waktu: +7, +8, dan +9 jam dari Greenwich. Akhirnya, pembagian waktu modern ini diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1987, yang menetapkan tiga zona waktu tersebut hingga saat ini. Timeline Penetapan Zona Waktu di Indonesia Penetapan zona waktu di Indonesia memiliki perjalanan sejarah panjang sejak masa kolonial. 1908 – Aturan Governments Besluit Belanda pertama kali menetapkan zona waktu di Hindia Belanda pada 1 Mei 1908. Kala itu, Jawa Tengah ditetapkan sebagai acuan waktu GMT +7:12. 1918 – Penyesuaian Zona Waktu di Beberapa Kota Belanda mulai menyesuaikan waktu di Padang, Balikpapan, dan wilayah lain karena alasan kebutuhan administrasi. 1924 – Revisi oleh Hoofden van Gewestelijk Bestuur Terdapat tambahan selisih menit pada beberapa kota, seperti: Bali dan Lombok: +22 menit dari Jawa, Makassar: +38 menit dari Jawa, Tapanuli: –45 menit dari Jawa 1932 – Penetapan 6 Zona Waktu Belanda membagi Hindia Belanda menjadi 6 zona waktu dengan selisih 30 menit antar-wilayah. 1942 – Masa Pendudukan Jepang Zona waktu mengikuti waktu Tokyo (GMT+9), sehingga Jawa mengalami percepatan waktu menjadi GMT+7:30. 1947 – Pembagian 3 Zona oleh Belanda Zona waktu kembali menjadi 3 wilayah: +7, +8, dan +9 jam dari GMT. 1963 – Keputusan Presiden No. 243 Tahun 1963 Pemerintah Indonesia resmi menetapkan tiga wilayah waktu setelah penyerahan kedaulatan. 1987 – Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1987 Pembagian tiga zona waktu di Indonesia disahkan dan berlaku hingga saat ini: WIB (GMT+7), WITA (GMT+8), WIT (GMT+9). Pembagian waktu di Indonesia merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang dan pertimbangan geografis yang kuat. Dengan letak astronomis yang membentang luas, penerapan tiga zona waktu—WIB, WITA, dan WIT—menjadi solusi paling logis untuk memastikan kelancaran aktivitas pemerintahan, ekonomi, sosial, serta mobilitas penduduk. Hingga kini, tiga zona waktu tersebut tetap digunakan dan menjadi bagian penting dari koordinasi nasional di berbagai sektor. Memahami dasar dan sejarah pembagian waktu membantu kita melihat bagaimana struktur besar negara ini bekerja secara harmonis di tengah keberagaman wilayah dan budaya. (GSP) Catatan Kaki Moedjiono, I., Sejarah Pembagian Waktu di Indonesia, LIPI (1990). Anwar, K., Perubahan Sistem Waktu di Indonesia pada Abad ke-20, Jurnal Sejarah Indonesia, UGM. Moedjiono, I., op. cit. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Waktu (WIB, WITA, WIT). Suharyadi, E., & Wibowo, A., Kajian Pembagian Zona Waktu di Indonesia Berdasarkan Posisi Astronomis, Jurnal Geografi Universitas Negeri Semarang (2018). Mutaqin, Z., dkk., Pengaruh Letak Astronomis Indonesia Terhadap Penentuan Waktu Lokal, Jurnal Pendidikan Geografi (2021). Anwar, K., op. cit.  

Oksibil - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu, DKPP memastikan bahwa setiap anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya bekerja secara profesional, netral, dan bermartabat. Kehadiran DKPP menjadi pilar utama dalam mewujudkan Pemilu yang kredibel dan berintegritas. Pengertian DKPP DKPP adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 1 ayat 24 UU Nomor 7 Tahun 2017, DKPP didefinisikan sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Lembaga ini hadir untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu tidak hanya bekerja sesuai prosedur hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. DKPP berangkat dari prinsip bahwa Pemilu yang bermartabat memerlukan penyelenggara Pemilu yang bermartabat. Tanpa integritas, penyelenggaraan Pemilu akan kehilangan legitimasi di mata publik. Baca juga: Perbedaan DKPP dan Bawaslu: Tugas, Wewenang, dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Sejarah DKPP Sejarah DKPP tidak dapat dipisahkan dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Berikut perjalanan singkat lahirnya DKPP: 2003 – DK-KPU dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 untuk menangani pelanggaran etik dalam tubuh KPU. Namun lembaga ini masih bersifat ad-hoc dan berada di bawah KPU. 2011 – DK-KPU berubah menjadi DKPP melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan status lembaga tetap dan kewenangan yang lebih profesional. 2017 – DKPP semakin diperkuat melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk penguatan kesekretariatannya dan perluasan lingkup kewenangan. Sejak itu, DKPP memiliki yurisdiksi tidak hanya kepada anggota KPU, tetapi juga Bawaslu serta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dari tingkat pusat hingga desa. Tugas DKPP Tugas DKPP telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Pemilu, yang meliputi: 1. Menerima aduan atau laporan DKPP menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dari masyarakat, peserta Pemilu, maupun internal penyelenggara Pemilu. 2. Menyelidiki dan memverifikasi laporan Setiap laporan ditelaah melalui proses penyelidikan awal dan verifikasi untuk memastikan adanya dasar hukum dan bukti yang relevan. 3. Melakukan pemeriksaan DKPP melakukan pemeriksaan melalui persidangan terbuka, menghadirkan pelapor, teradu, dan saksi untuk memberi keterangan. 4. Memutus pelanggaran kode etik Setelah pemeriksaan, DKPP berwenang memutus perkara berdasarkan fakta persidangan. Wewenang DKPP Dalam Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu, DKPP diberi wewenang: Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik. Memanggil pelapor, saksi, dan pihak terkait untuk memberikan keterangan serta bukti. Meminta dokumen atau bukti lain yang diperlukan dalam pemeriksaan. Memberikan sanksi, mulai dari: Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian tetap Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu maksimal 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Fungsi DKPP Fungsi utama DKPP adalah penegakan etik bagi penyelenggara Pemilu. Lembaga ini memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dijalankan oleh aparatur yang menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas. Fungsi ini mencakup seluruh jajaran KPU dan Bawaslu, dari tingkat pusat sampai KPPS dan Pengawas TPS di tingkat bawah. Baca juga: Penanganan Pelanggaran dan Peran DKPP dalam Menjaga Integritas Penyelenggara Negara Peran Strategis DKPP DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Peran tersebut meliputi: 1. Menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilu DKPP memastikan tidak ada penyelenggara Pemilu yang bekerja di bawah intervensi pihak tertentu atau memiliki keberpihakan politik. 2. Membangun kepercayaan publik Dengan menindak pelanggaran etik secara transparan, DKPP membantu menjaga kredibilitas Pemilu dan mencegah delegitimasi hasil Pemilu. 3. Lembaga quasi peradilan DKPP berfungsi sebagai quasi judicial body, yaitu lembaga peradilan etik yang menyidangkan dan memutus perkara dengan mekanisme persidangan terbuka. 4. Pilar Pemilu Bermartabat DKPP memastikan bahwa penyelenggara Pemilu bekerja tidak hanya secara legal, tetapi juga bermoral dan beretika, demi menjaga martabat demokrasi Indonesia. Anggota DKPP Periode 2022–2027 Presiden Joko Widodo melantik anggota DKPP untuk periode 2022–2027 pada 7 September 2022. Anggota tersebut adalah: I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Ratna Dewi Pettalolo Muhammad Tio Aliansyah Heddy Lugito J Kristiadi DKPP merupakan lembaga penting dalam sistem kepemiluan Indonesia. Dengan tugas dan wewenang sebagai penjaga kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP berperan menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme penyelenggara. Perannya yang strategis menjadikan DKPP sebagai salah satu pilar utama untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan baik, kredibel, dan bermartabat. (GSP) Sumber referensi: DKPP, Kelembagaan DKPP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses dari https://dkpp.go.id/institusi/ DKPP, Tugas DKPP Adalah Menjaga Penyelenggara Pemilu Dipercaya, diakses dari https://dkpp.go.id/tugas-dkpp-adalah-menjaga-penyelenggara-pemilu-dipercaya/ DKPP, Sejarah DKPP, diakses dari https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/

Jayawijaya - Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), terdapat tiga lembaga utama yang bertanggung jawab menjalankan proses demokrasi di Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan Pemilu berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Artikel ini akan membahas secara khusus perbedaan DKPP dan Bawaslu, baik dari tugas, wewenang, hingga perannya dalam sistem kepemiluan. Baca juga: Cara Bawaslu Kawal Pemilu: Tugas, Fungsi, Struktur, dan Wewenang Apa Itu Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang fokus menjalankan fungsi pengawasan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu bekerja mulai dari tingkat pusat hingga daerah, melalui struktur Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Tugas dan Wewenang Utama Bawaslu Beberapa tugas penting Bawaslu antara lain: Mengawasi pelaksanaan peraturan Bawaslu terkait pengawasan Pemilu. Memantau pelaksanaan pedoman teknis pengawasan di semua tingkatan. Mengawasi penanganan pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu. Mengkoordinasikan hubungan antar-pengawas Pemilu di berbagai tingkatan. Menyosialisasikan standar pendidikan serta pelatihan bagi pengawas Pemilu. Melaksanakan evaluasi dan kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan cakupan tugas yang luas, Bawaslu memastikan proses Pemilu berjalan sesuai aturan serta mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapannya. Apa Itu DKPP? Berbeda dengan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang khusus menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu—baik KPU maupun Bawaslu. DKPP bukan lembaga pengawas. Ia bukan bagian yang mengawasi proses Pemilu secara langsung, melainkan menjadi "penjaga etik" penyelenggara Pemilu agar tetap bertindak profesional dan berintegritas. Tugas DKPP Mengacu pada Pasal 156 ayat (1) UU Pemilu, tugas DKPP meliputi: Menerima aduan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap aduan tersebut. Wewenang DKPP Berdasarkan Pasal 159 ayat (2), DKPP berwenang: Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik. Memanggil pelapor, saksi, atau pihak terkait untuk memberikan keterangan dan bukti. Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika terbukti melanggar etik. Menjatuhkan putusan atas pelanggaran kode etik. DKPP hanya dapat bertindak ketika ada laporan atau aduan, bukan atas inisiatif sendiri. Ketua DKPP, Heddy Lugito, pernah menegaskan bahwa DKPP berbeda dari KPK. DKPP tidak bisa bergerak tanpa pengaduan yang masuk. Baca juga: Mars Pengawas Pemilu 2024: Makna, Lirik, dan Sejarah Penciptaannya Perbedaan DKPP dan Bawaslu Berikut adalah perbedaan mendasar antara kedua lembaga: Aspek Bawaslu DKPP Fungsi Utama Mengawasi penyelenggaraan Pemilu Menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu Mengawasi apa? Mengawasi tahapan Pemilu, peserta, dan penyelenggara Mengawasi perilaku KPU & Bawaslu melalui penegakan etik Cara Kerja Aktif melakukan pengawasan Bergerak hanya jika menerima laporan Kewenangan Menangani pelanggaran administratif dan pidana Pemilu Memberi sanksi etik kepada penyelenggara Pemilu Struktur Dari pusat hingga TPS Satu lembaga pusat (DKPP RI) Peran dalam Sistem Pemilu Mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu Menjaga integritas penyelenggara Pemilu    Meski sama-sama menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu, DKPP dan Bawaslu memiliki perbedaan yang signifikan. Bawaslu bekerja di ranah pengawasan seluruh proses Pemilu, mulai dari awal hingga akhir. Sementara itu, DKPP fokus menegakkan kode etik untuk memastikan penyelenggara Pemilu bertindak profesional dan berintegritas. Dengan peran yang saling melengkapi, keduanya turut memastikan bahwa Pemilu di Indonesia berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Memahami perbedaan ini penting agar publik tidak salah mengartikan fungsi kedua lembaga tersebut dalam proses demokrasi. (GSP) Sumber referensi: DKPP, Kelembagaan DKPP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses dari https://dkpp.go.id/institusi/ DKPP, Tugas DKPP Adalah Menjaga Penyelenggara Pemilu Dipercaya, diakses dari https://dkpp.go.id/tugas-dkpp-adalah-menjaga-penyelenggara-pemilu-dipercaya/ DKPP, Sejarah DKPP, diakses dari https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/

Mars Pengawas Pemilu 2024 merupakan salah satu lagu resmi yang diperkenalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyemarakkan penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia. Lagu ini menjadi simbol semangat sekaligus identitas moral jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan. Selain sebagai pemacu semangat, Mars Pengawas Pemilu juga menjadi representasi nilai integritas yang dijunjung Bawaslu dalam mendampingi setiap tahapan Pemilu. Asal Usul dan Pencipta Mars Pengawas Pemilu 2024 Mars Pengawas Pemilu diciptakan oleh Gunawan Suswantoro, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Bawaslu. Karya ini dirilis untuk memperkuat identitas kelembagaan, sekaligus menyatukan semangat para pengawas di berbagai tingkatan—mulai dari Bawaslu RI hingga pengawas TPS di desa. Melalui lirik yang penuh pesan moral dan semangat nasionalisme, lagu ini mendorong seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan tugas secara: berintegritas, mandiri, jujur, dan adil, demi menjaga hak pilih rakyat dan memastikan Pemilu berlangsung demokratis. Baca juga: Cara Bawaslu Kawal Pemilu: Tugas, Fungsi, Struktur, dan Wewenang Lirik Lengkap Mars Pengawas Pemilu 2024 Berikut lirik resmi Mars Pengawas Pemilu, dikutip dari sumber resmi Bawaslu Provinsi Riau: Mars Pengawas Pemilu Ciptaan: Gunawan Suswantoro Kami Pengawas Pemilihan Umum Mengabdi Tuk Negara dan Berjiwa Pancasila Bertugas Tuk Mengawal Demokrasi Bangsa Indonesia Berdasar Undang-Undang Kami Pun Berdiri Wujudkan Harapan Reformasi Kobaran S'mangat Kami Tak Akan Berhenti Ayo Awasi! Jujur Adil Mandiri, Berintegritas Tinggi Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri Bersama Rakyat Awasi Pemilu Demokrasi Maju Pengawas Pemilu, Tonggak Demokrasi Bangsa Bersama Badan Pengawas Pemilu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu Pengawas Pemilu, Tonggak Demokrasi Bangsa Bersama Badan Pengawas Pemilu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu Makna dan Pesan dalam Mars Pengawas Pemilu Mars ini mengandung pesan kuat tentang tanggung jawab moral pengawas Pemilu. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam liriknya antara lain: 1. Dedikasi dan Pengabdian kepada Negara Pengawas Pemilu dilukiskan sebagai pihak yang "mengabdi" dan membawa jiwa Pancasila dalam menjalankan tugasnya. 2. Penguatan Reformasi Lirik “Wujudkan harapan reformasi” mengingatkan bahwa tugas pengawas Pemilu merupakan bagian dari menjaga cita-cita reformasi: kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam politik. 3. Integritas Tinggi Frasa “Jujur Adil Mandiri, Berintegritas Tinggi” menjadi komitmen moral yang wajib dimiliki setiap pengawas Pemilu. 4. Kolaborasi dengan Rakyat Poin penting dalam lagu ini adalah ajakan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tugas bersama rakyat Indonesia. Mars Bawaslu: Lagu Lain yang Menguatkan Identitas Pengawasan Selain Mars Pengawas Pemilu 2024, Bawaslu juga memiliki lagu resmi lainnya, yaitu Mars Bawaslu, yang diciptakan oleh Wahyu Dwi Nuryanto. Lagu ini sering dinyanyikan dalam berbagai acara resmi Bawaslu dan menjadi identitas moral lembaga pengawas Pemilu. Makna Utama Mars Bawaslu Menggambarkan peran Bawaslu sebagai penjaga demokrasi Menyuarakan keberanian melawan kecurangan Menanamkan solidaritas dari pusat hingga daerah Mendorong pengawas bertindak jujur, adil, dan profesional Lirik Singkat Mars Bawaslu (Ringkas) Bawaslu mengawal demokrasi, Menegakkan keadilan pemilu, Berlandaskan Pancasila dan UUD, Kita jaga suara rakyat Indonesia. Baca juga: Kolaborasi Saksi, KPU, dan Bawaslu: Menjaga Integritas Hasil Pemilu Peran Lagu-Lagu Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Lagu-lagu resmi seperti Mars Pengawas Pemilu, Mars Bawaslu, dan Jingle Pemilu 2024 – Memilih untuk Indonesia berfungsi sebagai: Pemicu semangat jajaran penyelenggara Pemilu Media edukasi publik Sarana kampanye untuk meningkatkan partisipasi Identitas lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu Secara khusus, Jingle Pemilu 2024 mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara: Rabu, 14 Februari 2024. Mars Pengawas Pemilu 2024 bukan sekadar lagu seremonial. Ia merupakan representasi semangat pengawasan Pemilu di Indonesia—mengajak seluruh pengawas dan masyarakat menjaga proses Pemilu agar tetap jujur, adil, dan demokratis. Lagu ini juga memperkuat identitas Bawaslu sebagai lembaga yang menegakkan integritas Pemilu. Dengan lirik yang kuat dan makna yang mendalam, Mars Pengawas Pemilu menjadi salah satu elemen penting dalam edukasi dan penguatan moral pengawasan Pemilu di seluruh Nusantara. (GSP)

Wamena - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan momentum penting bagi konsolidasi demokrasi Indonesia, termasuk bagi wilayah Papua Pegunungan yang baru pertama kali mengikuti pemilu sebagai provinsi baru. Sebagai bagian dari proses tahapan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada Rabu, 14 Desember 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan KPU serta perwakilan partai politik. Penetapan nomor urut ini menjadi dasar bagi partai politik untuk melaksanakan sosialisasi, kampanye, dan penyampaian informasi kepada publik secara lebih teratur. Bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, termasuk KPU Papua Pegunungan, nomor urut partai politik sangat penting dalam penyusunan logistik, daftar calon, hingga penataan surat suara. Baca juga: Sistem Multipartai dalam Demokrasi Indonesia Dasar Hukum Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pengundian nomor urut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan opsi khusus bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Partai yang memenuhi ambang batas dapat: Tetap menggunakan nomor urut yang dipakai pada Pemilu 2019, atau Mengembalikan nomor urut ke KPU dan ikut serta dalam pengundian. Dari sembilan partai politik parlemen hasil Pemilu 2019, hanya satu partai yang memilih ikut undian, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara delapan partai lainnya memilih menggunakan nomor urut sebelumnya. Tahapan Pengundian Nomor Urut Rangkaian pengundian diawali dengan pemaparan tata tertib oleh Anggota KPU Mochammad Afifuddin. Tahapan ini meliputi: Pengambilan nomor antrean oleh perwakilan partai politik. Pengundian nomor urut peserta pemilu, dilakukan berdasarkan urutan pengambilan nomor antrean. Penetapan nomor urut dalam Rapat Pleno Terbuka. Pembacaan hasil dan penandatanganan Berita Acara. Partai-partai nonparlemen dan PPP sebagai satu-satunya partai parlemen yang ikut undian mengikuti proses ini bersama-sama. KPU juga melakukan proses serupa bagi enam partai politik lokal Aceh, yang memiliki kekhususan berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh). Baca juga: Cara Keluar dari Partai Politik dan Mengecek Status Keanggotaan di Sipol Nomor Urut Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2024 Hasil pengundian dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 dan Berita Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022. Berikut daftar lengkap nomor urut partai politik nasional: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai NasDem Partai Buruh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu 2024 Sebagai daerah dengan kekhususan politik, Aceh memiliki partai lokal yang juga ikut serta dalam pemilu legislatif. Berikut nomor urut partai lokal Aceh: 18. Partai Nanggroe Aceh (PNA) 19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) 20. Partai Darul Aceh (PDA) 21. Partai Aceh 22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) 23. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA) Baca juga: Pengertian Mahkamah Partai Politik: Pengadilan di dalam Partai yang Menjaga Keadilan Politik Makna Penetapan Nomor Urut Bagi Penyelenggara Pemilu Daerah Bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan, daftar nomor urut partai politik ini menjadi fondasi dalam: Penyusunan daftar calon tetap (DCT) DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penataan desain surat suara berdasarkan nomor dan nama partai politik. Penyediaan logistik pemilu, termasuk kotak suara, formulir, dan alat bantu sosialisasi. Pelaksanaan pendidikan pemilih, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas dan keberagaman bahasa lokal. Nomor urut yang jelas dan final membantu pemilih mengenali partai politik secara visual pada surat suara, sehingga memudahkan proses pemungutan suara pada hari pemilihan. Rapat Pleno Terbuka pengundian dan penetapan nomor urut partai politik merupakan tahapan krusial dalam persiapan Pemilu 2024. Dengan 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang resmi memiliki nomor urut, proses selanjutnya dapat berjalan lebih terstruktur, meliputi kampanye, sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga distribusi logistik. Bagi KPU Papua Pegunungan, informasi nomor urut ini diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemilu yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta memudahkan pemilih dalam mengenali setiap partai politik secara tepat. (GSP)