Artikel

Wamena — Tahun 2024 menjadi catatan penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bukan hanya menandai kedewasaan sistem politik nasional, tetapi juga menunjukkan kesiapan provinsi-provinsi baru di Tanah Papua. Dari enam provinsi hasil pemekaran, Papua Pegunungan menjadi satu-satunya yang sukses menggelar Pilkada tanpa pemungutan suara ulang, sebuah capaian yang patut diapresiasi di tingkat nasional. Pilkada Berintegritas, Tanpa Pemungutan Suara Ulang Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Papua Pegunungan berjalan aman, tertib, dan transparan. Meski dihadapkan pada medan bergunung dan keterbatasan akses logistik, KPU Papua Pegunungan berhasil memastikan seluruh proses berlangsung tanpa pemungutan suara ulang. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari profesionalisme, dedikasi, dan integritas para penyelenggara di daerah yang baru berdiri tersebut. Kemenangan KPU Papua Pegunungan dalam sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) turut memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berlandaskan hukum. Sinergi Lima Komisioner, Kunci Pilkada Tanpa Pemungutan Suara Ulang Keberhasilan ini tak lepas dari soliditas lima komisioner KPU Papua Pegunungan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat kolektif. Ketua KPU, Daniel Jingga S, memimpin koordinasi lintas wilayah dan menjalin komunikasi erat dengan KPU Kabupaten, aparat keamanan, serta tokoh adat. Sementara itu, Ansar S, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, memastikan seluruh proses tahapan bebas dari pelanggaran dan intervensi politik, menjaga agar Pilkada tetap tanpa pemungutan suara ulang. Melkianus Kambu mengawal kelancaran teknis pemungutan dan penghitungan suara di lapangan, dan Adi Wetipo gencar menyosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat. Sedangkan Naftali Emanuel Paweka menjaga validitas daftar pemilih serta keterbukaan informasi publik demi menjaga kepercayaan masyarakat. Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan: Pengalaman, Dedikasi, dan Semangat Membangun Demokrasi Sekretariat, Fondasi Logistik Pilkada Tanpa Pemungutan Suara Ulang Peran Sekretariat KPU Papua Pegunungan menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini. Sekretaris KPU, Agus Filma, memimpin pengelolaan administrasi dan logistik hingga ke daerah terpencil dengan efisien. Distribusi perlengkapan pemilihan berjalan tepat waktu dan tanpa kendala berarti, menjadikan Papua Pegunungan contoh provinsi baru yang sukses menggelar Pilkada tanpa pemungutan suara ulang berkat dukungan manajemen yang solid dan terukur. Teladan Demokrasi dari Tanah Pegunungan Papua Pegunungan, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, kini menjadi simbol kematangan demokrasi daerah. Capaian Pilkada tanpa pemungutan suara ulang di provinsi ini menjadi inspirasi bagi wilayah baru lainnya seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya untuk menegakkan pemilu yang inklusif dan kredibel. Sinergi antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat membuktikan bahwa keterbatasan geografis tidak menjadi penghalang bagi lahirnya demokrasi yang berintegritas di ujung timur Indonesia. Baca juga: Papua Pegunungan Mengawal Demokrasi: Kisah Lahirnya KPU Papua Pegunungan

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan resmi terbentuk pada tahun 2023 sebagai bagian dari perluasan kelembagaan pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua. Lembaga ini dipimpin oleh lima anggota dan satu ex anggota yang memiliki pengalaman panjang dan kompetensi kuat dalam bidang penyelenggaraan pemilu, pemerintahan, dan pendidikan. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Ajak Pahami Sejarah Partai Politik Peserta Pemilu Keenam sosok ini bukan hanya penggerak roda organisasi, tetapi juga menjadi figur penting dalam membangun pondasi demokrasi di wilayah Papua Pegunungan yang luas dan beragam. Berikut profil lengkap para Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan masa jabatan 2023–2028: 1. Theodorus Kossay — Ex Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (2023-2024) Lahir di Pikhe pada tahun 1975, Theodorus Kossay atau akrab disapa Pak Theo, dikenal sebagai salah satu tokoh penting dibalik berdirinya KPU Provinsi Papua Pegunungan. Theo merupakan lulusan Magister Antropologi (M.Hum) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya. Pengalaman Theo sebagai penyelenggara pemilu sudah teruji. Sebelum menjadi anggota KPU Papua Pegunungan, ia pernah menjabat sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU Provinsi Papua (2018–2021). Pada tahun 2022, ia mendapat amanah langsung dari KPU RI untuk membantu pembentukan KPU di dua DOB: Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Selain berkiprah di KPU, Theo juga aktif sebagai akademisi dan dosen di beberapa perguruan tinggi di Jayapura, seperti STFT Fajar Timur dan ISBI Jayapura, mengajar mata kuliah antropologi, etnografi, dan metode penelitian. 2. Daniel Jingga, Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga, lahir di Wamena pada tahun 1981, merupakan Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus memimpin Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik. Daniel adalah lulusan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Hukum. Jejak karirnya di dunia kepemiluan dimulai sejak 2009 sebagai Panwas Kecamatan, dilanjutkan menjadi Panwaslu Kabupaten (2017–2018) dan bekerja di Bawaslu Kabupaten Tolikara sebelum akhirnya bergabung di KPU.Kepemimpinan Daniel dikenal tegas dan berorientasi pada efisiensi kelembagaan serta akuntabilitas logistik pemilu di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. 3. Naftali Paweka — Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (2023-Sekarang) Lahir di Merauke pada tahun 1981, Naftali Paweka merupakan Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ia adalah lulusan Ilmu Pemerintahan dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik. Sebelum aktif di dunia kepemiluan, Naftali merupakan wartawan Kawattimur.id (2017–2023). Dalam profesinya sebagai jurnalis, ia dikenal vokal menyuarakan aspirasi masyarakat dan isu-isu pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. Pengalamannya di dunia jurnalistik memberi warna tersendiri dalam mengelola komunikasi dan informasi publik di KPU Papua Pegunungan. 4. Ansar S — Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan (2023-Sekarang) Ansar S, lahir di Pinrang pada tahun 1979, merupakan figur dengan latar belakang kuat di bidang hukum dan pengawasan pemilu. Saat ini, Ansar menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ansar sedang menempuh program doktoral (S3) di Universitas Muslim Indonesia, Program Studi Ilmu Manajemen, setelah sebelumnya meraih gelar Magister Manajemen (M.M) dari Universitas Yapis Papua dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum bergabung di KPU, Ansar pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya (2018–2023) dan sebelumnya ia berkarir sebagai pegawai Kementerian Agama, bertugas di bidang Bimas dan Kependidikan Agama Islam. 5. Melkianus Kambu — Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan (2023-Sekarang) Lahir di Kambus Kato pada tahun 1977, Melkianus Kambu atau akrab disapa Melki, merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Melki menempuh pendidikan Magister Manajemen (M.M.) dengan konsentrasi Manajemen SDM di Universitas Cenderawasih, tempat ia juga menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Melki memiliki pengalaman panjang di birokrasi. Ia pernah menjadi pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura (2009–2023) serta aktif sebagai penyelenggara pemilu sejak 2007, mulai dari PPS, PPK, Bawaslu, hingga menjadi Pelaksana Tugas Anggota KPU Papua Pegunungan dan Papua Selatan pada masa awal pembentukan DOB. 6. Adi Wetipo — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (2023-Sekarang) Adi Wetipo, kelahiran Asotipo tahun 1979, saat ini menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Papua Pegunungan. Adi merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari Universitas Cenderawasih tahun 2005. Sebelum bergabung di KPU, Adi aktif sebagai pegawai pemerintah daerah, dengan pengalaman sebagai Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah dan Pertanahan, serta Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya. Dalam dunia kepemiluan, Adi memiliki pengalaman panjang. Ia pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya (2008) dan dikenal aktif mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Baca juga: Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Papua Pegunungan Membangun Demokrasi dari Pegunungan Kehadiran para anggota KPU Papua Pegunungan ini menjadi bukti nyata bahwa penyelenggaraan pemilu di wilayah pegunungan bukan sekadar tanggung jawab administratif, tetapi juga bentuk pengabdian dan perjuangan. Dengan latar belakang yang beragam — dari akademisi, birokrat, hingga jurnalis — Kelima anggota dan satu ex anggota KPU Papua Pegunungan ini membawa satu semangat yang sama, yaitu menegakkan demokrasi dengan integritas dan melayani masyarakat dengan hati. Baca juga: Struktur Sekretariat Provinsi Papua Pegunungan

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinir seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Papua Pegunungan. Kehadiran KPU Papua Pegunungan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan demokrasi yang transparan, jujur, dan adil di tanah pegunungan tengah Papua. Sejarah Pembentukan KPU Provinsi Papua Pegunungan KPU Papua Pegunungan secara resmi terbentuk pada 20 Desember 2022, ditandai dengan berdirinya Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan. Pada masa awal, kepemimpinan sekretariat dijalankan oleh Agus Filma, selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan. Langkah penting kemudian terjadi pada 24 Mei 2023, di mana KPU RI secara resmi melantik lima Komisioner pertama KPU Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta. Pelantikan ini mengukuhkan struktur kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan KPU pada empat provinsi baru di Tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Adapun lima komisioner pertama yang dilantik adalah; Theodorus Kossay Melkianus Kambu Daniel Jingga Ansar S. Naftali E. Paweka Baca juga: KPU Papua Pegunungan Ajak Pahami Sejarah Partai Politik Peserta Pemilu Struktur Awal Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Dalam menjalankan tugas kelembagaannya, para komisioner didukung oleh Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan yang berkantor di Jalan Pattimura Nomor 61, Wamena. Pada masa awal pembentukan, struktur sekretariat terdiri dari tiga kepala bagian utama, yaitu: Mikha Sraun — Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Agus Filma — Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Johny Frengky Saman — Kepala Bagian Teknis, Hukum, Partisipasi Humas, dan SDM Ketiganya berperan penting dalam memastikan kesiapan kelembagaan dan mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di wilayah Papua Pegunungan. KPU Papua Pegunungan dan Wilayah Kerja Kantor KPU Papua Pegunungan berlokasi di Wamena, ibu kota provinsi yang juga menjadi pusat administrasi dan logistik kepemiluan. KPU Papua Pegunungan membawahi delapan KPU kabupaten, yaitu: KPU Kabupaten Jayawijaya – Berkantor di Wamena KPU Kabupaten Lanny Jaya – Berkantor di Tiom KPU Kabupaten Yalimo – Berkantor di Elelim KPU Kabupaten Mamberamo Tengah – Berkantor di Kobakma KPU Kabupaten Nduga – Berkantor di Kenyam KPU Kabupaten Yahukimo – Berkantor di Dekai KPU Kabupaten Tolikara – Berkantor di Karubaga KPU Kabupaten Pegunungan Bintang – Berkantor di Oksibil Wilayah kerja yang luas dan kondisi geografis yang menantang tidak mengurangi semangat KPU Papua Pegunungan dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di seluruh pelosok daerah. Baca juga: Pilgub Pertama Papua Pegunungan: John Tabo-Ones Pahabol Menang Komitmen dan Harapan Hampir tiga tahun sejak berdirinya, KPU Papua Pegunungan terus berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan semangat kolaborasi dan integritas, KPU Papua Pegunungan meneguhkan tekad untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan di Tanah Papua Pegunungan.

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melangkah lebih maju dalam transformasi digital. Lembaga ini secara resmi menerapkan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk memperkuat tata kelola persuratan yang lebih efisien, aman, dan transparan. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen KPU Papua Pegunungan dalam mendukung reformasi birokrasi dan menyediakan pelayanan publik yang prima di era digital, khususnya untuk menyongsong tahapan pemilu yang akan datang. Baca juga: Aplikasi SAKTI: Solusi Digital KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan yang Efisien Apa itu Alikasi SRIKANDI? SRIKANDI atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegras, merupakan sebuah aplikasi digital yang resmi dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendukung pengelolaan arsip di instansi pemerintahan secara digital. Aplikasi ini bertujuan agar mempermudah proses pengarsipan, meningkatkan efesiensi, akuntabilitas, serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Mengatasi Jarak dan Memangkas Waktu dengan SRIKANDI Dengan SRIKANDI, proses persuratan dilakukan secara elektronik, mulai dari pembuatan surat, pengiriman, disposisi, hingga pengarsipan. Hal ini tentu sangat mempermudah mekanisme persuratan di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang sebelumnya harus dikirim secara langsung ke satuan kerja KPU Kabupaten yang memiliki jarak yang jauh sekarang hanya hitungan detik surat sudah sampai dengan cepat. Tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga mempu meningkatkan keamanan dan keakuratan dokumentasi lembaga. Setiap dokumen yang masuk dalam sistem SRIKANDI akan tersimpan dengan aman dan memiliki jejak audit (log) yang jelas untuk mengurangi resiko kehilangan, kerusakan fisik surat ataupun penyalahgunaan data. Sistem digital meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan ataupun kearsipan, karena setiap surat di SRIKANDI terekam secara otomatis dengan metadata (seperti tanggal, pengirim, dan tujuan) sehingga proses pelacakan surat akan menjadi lebih mudah dan akurat. Baca juga: Mengenal SIREKAP: Inovasi Digital KPU untuk Perhitungan Suara Cepat dan Akurat Komitmen Menuju KPU Digital Penerapan Aplikasi SRIKANDI oleh KPU Papua Pegunungan sejalan dengan program transformasi digital KPU RI secara nasional. Langkah ini menegaskan komitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas, termasuk pelayanan kepada publik dan peserta pemilu. Dengan SRIKANDI, KPU Papua Pegunungan tidak hanya bertransformasi secara internal, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, akuntabel, dan mengutamakan kecepatan layanan di tengah tantangan geografis.

Wamena - Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan 2024 (Pilgub Papua Pegunungan 2024) bukan sekadar ajang pemilihan kepala daerah. Lebih dari itu, momen ini menjadi titik awal bagi masyarakat Papua Pegunungan untuk pertama kalinya memilih gubernur mereka sendiri, ini merupakan langkah penting dalam perjalanan demokrasi di salah satu provinsi termuda Indonesia. Tugas Pertama bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan Pilgub Papua Pegunungan 2024 menjadi pengalaman berharga sekaligus tugas pertama bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan. Di tengah kondisi geografis yang penuh tantangan — dari wilayah yang sulit dijangkau hingga keterbatasan infrastruktur — seluruh jajaran penyelenggara pemilu harus bekerja keras agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Meski dihadapkan pada berbagai hambatan, semangat untuk menyukseskan pesta demokrasi tidak pernah surut. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga, menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilgub ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. “Kami bersyukur seluruh proses dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Ini berkat kerja keras jajaran penyelenggara di semua tingkatan serta dukungan masyarakat, aparat keamanan, partai politik dan pemerintah daerah yang terus menjaga semangat demokrasi di Papua Pegunungan,” ujarnya. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Ajak Pahami Sejarah Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pilgub Papua Pegunungan 2024 Pilgub Papua Pegunungan 2024 diikuti oleh dua pasangan calon yang sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Penetapan pasangan calon dilakukan melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024, yang diumumkan secara resmi pada 22 September 2024 di Wamena. Dua pasangan calon tersebut adalah sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 John Tabo – Ones Pahabol Partai Pengusul: Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Buruh. Mereka membawa visi: “Provinsi Papua Pegunungan BERSINAR (Berdaya Saing, Religius, Sinergis, Inovatif, Nyaman, Aman, dan Raharja)” yang bertumpu pada tiga tungku (Adat, Agama, Pemerintah) dalam upaya mengatasi ketertinggalan, keterisolasian, dan keterbelakangan (3K).   Pasangan Nomor Urut 2 Befa Yigibalom – Natan Pahabol Partai Pengusul: Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo),Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Visi yang diusung: “Meletakkan Kerangka Dasar bagi Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan untuk Menjadikan Masyarakat Papua Pegunungan yang Mandiri, Cerdas, Sehat.” Hasil Pilgub Papua Pegunungan 2024 Setelah melalui seluruh tahapan — mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan, hingga rekapitulasi suara — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024, yang ditetapkan di Wamena pada 15 Desember 2024. Berdasarkan hasil tersebut, pasangan John Tabo – Ones Pahabol ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Papua Pegunungan 2024 dengan total perolehan 720.925 suara (56,09%), mengungguli pasangan Befa Yigibalom – Natan Pahabol yang meraih 564.280 suara (43,91%). Total suara yang masuk pada Pilgub Papua Pegunungan 2024 tercatat sebanyak 1.292.152 suara, terdiri dari 1.285.205 suara sah dan 6.947 suara tidak sah. Berikut rincian perolehan suara di masing-masing kabupaten: Kabupaten Jayawijaya John Tabo – Ones Pahabol: 122.234 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 103.875 suara Suara sah: 226.109 suara Suara tidak sah: 1 suara Total suara: 226.110 suara Kabupaten Pegunungan Bintang John Tabo – Ones Pahabol: 43.968 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 53.316 suara Suara sah: 97.284 suara Suara tidak sah: 27 suara Total suara: 97.311 suara Kabupaten Yahukimo John Tabo – Ones Pahabol: 156.906 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 169.304 suara Suara sah: 326.210 suara Suara tidak sah: 1 suara Total suara: 326.211 suara Kabupaten Tolikara John Tabo – Ones Pahabol: 217.160 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 8.660 suara Suara sah: 225.820 suara Suara tidak sah: 6.916 suara Total suara: 232.736 suara Kabupaten Mamberamo Tengah John Tabo – Ones Pahabol: 19.651 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 18.316 suara Suara sah: 37.967 suara Suara tidak sah: 0 suara Total suara: 37.967 suara Kabupaten Yalimo John Tabo – Ones Pahabol: 37.693 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 51.118 suara Suara sah: 88.811 suara Suara tidak sah: 2 suara Total suara: 88.813 suara Kabupaten Lanny Jaya John Tabo – Ones Pahabol: 69.082 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 115.940 suara Suara sah: 185.022 suara Suara tidak sah: 0 suara Total suara: 185.022 suara Kabupaten Nduga John Tabo – Ones Pahabol: 54.231 suara Befa Yigibalom – Natan Pahabol: 43.751 suara Suara sah: 97.982 suara Suara tidak sah: 0 suara Total suara: 97.982 suara Dari hasil tersebut, pasangan John Tabo – Ones Pahabol unggul di lima kabupaten, yaitu Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Nduga, dan Yahukimo, sementara pasangan Befa Yigibalom – Natan Pahabol unggul di Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Lanny Jaya. Baca juga: Kilas Balik Pemilu 2019: Fakta, Keunikan, dan Momen Bersejarah Pesta Demokrasi Indonesia Demokrasi Tumbuh dari Komitmen Bersama Kesuksesan Pilgub Papua Pegunungan 2024 memberi pelajaran berharga bahwa kekuatan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tapi juga oleh semangat dan kerja sama semua pihak yang terlibat. Di tengah medan berat dan keterbatasan sarana, komitmen untuk menjaga suara rakyat tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengalaman ini menjadi modal penting bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk terus memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu, sekaligus memperluas kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di daerah ini. Baca juga: Jejak Demokrasi Papua: Dari Pepera 1969 ke Pemilu 1971

Wamena — Perfilman Korea Selatan dikenal tidak hanya lewat kisah romantis dan aksi laga, tetapi juga lewat film-film bertema sosial dan politik yang mengangkat semangat demokrasi. Sejumlah film ini tak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan perjuangan rakyat untuk suara mereka. Berikut 10 film Korea bertema demokrasi yang menghibur sekaligus mendidik: 1. 1987: When the Day Comes (2017) Film ini berdasarkan peristiwa nyata Gerakan Demokratisasi Korea tahun 1987. Ceritanya mengikuti perjuangan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut keadilan setelah kematian aktivis Park Jong-chul. Menggetarkan sekaligus menginspirasi, film ini menggambarkan lahirnya demokrasi modern Korea Selatan. 2. A Taxi Driver (2017) Dibintangi Song Kang-ho, film ini bercerita tentang sopir taksi dari Seoul yang tanpa sengaja membawa jurnalis Jerman ke Gwangju saat pemberontakan pro-demokrasi meletus pada tahun 1980. Film ini menggabungkan humor, ketegangan, dan pesan kemanusiaan yang kuat. 3. The Attorney (2013) Terinspirasi dari kisah nyata mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun, film ini menyoroti perjuangan seorang pengacara dalam membela mahasiswa yang dituduh komunis secara tidak adil. Kisahnya mengajarkan pentingnya hukum dan keberanian menegakkan kebenaran. Baca juga: Deretan Film Bertema Pemilihan Kepala Daerah yang Penuh Intrik Politik 4. Silenced (2011) Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di sebuah sekolah tuna rungu. Dampak sosialnya luar biasa: setelah film ini rilis, pemerintah Korea Selatan membuka kembali kasus yang sebenarnya. Pesan moralnya: suara rakyat mampu mengubah kebijakan. 5. The President’s Last Bang (2005) Film satir politik ini menyoroti peristiwa pembunuhan Presiden Park Chung-hee tahun 1979. Dengan pendekatan hitam dan humor satir, film ini mengajak penonton berpikir tentang kekuasaan, kebebasan, dan akhir dari rezim otoriter. 6. May 18 (2007) Berdasarkan tragedi Gwangju, film ini menggambarkan penderitaan masyarakat yang berjuang melawan militer demi demokrasi. Kisah persaudaraan dan pengorbanan dalam film ini membangkitkan empati sekaligus kesadaran sejarah. Baca juga: 5 Rekomendasi Film Bertema Pemilu yang Sarat Makna Demokrasi 7. Joint Security Area (2000) Disutradarai Park Chan-wook, film ini menampilkan konflik dan persahabatan antara tentara Korea Utara dan Selatan di zona demiliterisasi (DMZ). Secara halus, film ini menyoroti nilai dialog, kemanusiaan, dan perdamaian — fondasi dari demokrasi sejati. 8. Kingmaker (2022) Film ini mengikuti kisah strategis seorang politisi dan penasihatnya yang berjuang dalam kampanye pemilu pada masa-masa awal demokrasi Korea. Intrik politiknya menarik dan penuh refleksi tentang etika serta idealisme dalam dunia politik. 9. The Man Standing Next (2020) Berdasarkan kisah nyata, film ini menggambarkan intrik di lingkar kekuasaan menjelang jatuhnya rezim Park Chung-hee. Dengan nuansa thriller politik, film ini memperlihatkan sisi gelap kekuasaan dan pentingnya pengawasan terhadap pemimpin. 10. The Spy Gone North (2018) Mengisahkan mata-mata Korea Selatan yang menyusup ke Korea Utara pada 1990-an, film ini membuka tabir manipulasi politik di balik hubungan kedua negara. Dengan gaya sinematik yang elegan, film ini menekankan pentingnya transparansi dan diplomasi dalam menjaga perdamaian.