Tokoh

Wamena — Sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Purbaya Yudhi Sadewa membawa semangat baru dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Gagasan dan kebijakannya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah timur Indonesia, termasuk Papua Pegunungan. Siapa Purbaya Yudhi Sadewa dan Bagaimana Latar Belakangnya? Purbaya Yudhi Sadewa telah diakui sebagai salah satu ekonom terbaik di Indonesia atas kontribusinya dalam pengabdian memperkuat fondasi ekonomi nasional. Purbaya, yang terlatih sebagai insinyur listrik untuk pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB), juga memiliki gelar magister dan doktor dalam Ekonomi dari Purdue University, AS, dan dikenal karena fokusnya pada implementasi kebijakan berbasis bukti. Purbaya telah menghabiskan waktu yang cukup di sektor publik menjelang penunjukannya sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Lembaga Penjamin Simpanan (2020-2025), ia berperan penting dalam konsolidasi dan pengendalian sistem keuangan nasional selama pandemi COVID-19. Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi di Kementerian Kelautan dan Investasi yang mengawasi divisi Kedaulatan Maritim dan Energi (2018-2020) dan bekerja di Kantor Staf Presiden dalam isu-isu strategis nasional. Purbaya memiliki reputasi sebagai perencana visioner dan, telah secara konsisten mempromosikan perlunya kebijakan berbasis bukti dalam kebijakan publik untuk membangun sistem keuangan yang kuat, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung fokus pembangunan nasional pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Fokus Dan Gagasan Apa Yang Ditawarkan Menjadi Menteri? Setelah dilantik Menteri PPN/Kepala Bappenas, Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan nasional. Seharusnya pembangunan nasional mengedepankan pertumbuhan ekonomi secara merata. Purbaya menggunakan paradigma “pembangunan inklusif”, untuk menyamakan perolehan hasil pembangunan. Dalam RPJPN 2025–2045, Purbaya mendorong tiga prioritas: transformasi ekonomi hijau, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas daerah. Dengan ketiga prioritas pembangunan, Purbaya menginginkan pembangunan selaras dan berkelanjutan dengan lingkungan, serta pemerataan kesejahteraan. Kapan Dan Bagaimana Prestasinya Terlihat? Sejak pengabdiannya yang awal, Purbaya telah menunjukkan dan meraih berbagai capaian strategis. Bappenas yang dipimpinnya, telah menyusun dokumen RPJPN 2025–2045 yang menjadi kerangka pembangunan untuk periode Indonesia Emas. Purbaya menunjukan sikap membangun, dengan mengintegrasikan data antar kementerian, sehingga setiap pembangunan bersifat data dan fakta dan bukan asumsi semata. Purbaya mendorong program sinergi pusat pusat dan daerah yang mengintegrasikan pembangunan untuk mencakup daerah-daerah seperti Papua Pegunungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengintegrasian pembangunan secara demokrasi dan partisipasi publik. Baca juga: Agus Filma: Dari Biak Timur untuk Demokrasi di Papua Pegunungan Mengapa Pemikirannya Penting bagi Demokrasi dan Papua Pegunungan? Semangat kerja Purbaya selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh KPU, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Demokrasi yang sehat memenuhi kebijakan publik yang pro rakyat dan pelaksanaannya harus jujur dan terbuka. Di Papua Pegunungan, gagasan pembangunan inklusif menjadi sumber inspirasi pembangunan masyarakat yang berdaya dan partisipatif. Pembangunan sejati tidak hanya soal infrastruktur, tetapi sejati pembangunan adalah ketika masyarakat diberi ruang untuk ikut menentukan masa depan mereka. Baca juga: Evaluasi Kinerja 2024: KPU Papua Pegunungan Dapat BB Bagaimana Harapannya ke Depan? Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kemajuan sebuah bangsa hanya bisa dicapai apabila setiap daerah bisa sejalan bergerak kemajuan. Ia menggerakkan kolaborasi berbagai sektor, lembaga dan masyarakat dengan semangat pembangunan berasas keadilan sosial, Pancasila dan UUD 1945. KPU Papua Pegunungan mengusung semangat itu, dan dijadikannya sebagai harapan untuk membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadaban, KPU Papua Pegunungan menyatakan harapan itu dengan semangat untuk membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadaban. -Pram-   Referensi: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Situs Resmi Bappenas.go.id RPJPN 2025–2045 Profil Purbaya Yudhi Sadewa (Bappenas, 2024)

Wamena - Setiap peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum penting untuk mengenang para ulama pejuang yang berperan besar dalam membangun dasar negara dan demokrasi Indonesia. Salah satu tokoh yang namanya tak pernah lekang oleh waktu adalah KH. Wahid Hasyim — sosok santri cerdas, negarawan muda, dan jembatan antara nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Jejak Perjuangan KH. Wahid Hasyim dalam Kemerdekaan Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 1 Juni 1914, KH. Wahid Hasyim merupakan putra dari KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sejak muda, ia dikenal sebagai santri visioner dengan pandangan luas mengenai hubungan antara agama dan negara. Di masa perjuangan kemerdekaan, KH. Wahid Hasyim aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ikut merumuskan Pancasila serta UUD 1945. Kecerdasannya dalam memadukan nilai-nilai Islam dengan cita-cita kebangsaan menjadikannya tokoh penting yang dihormati lintas kalangan. Beliau juga tercatat sebagai Menteri Agama termuda pertama yang berhasil mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem kenegaraan yang inklusif, toleran, dan moderat. Baca juga: 20 Oktober: Awal Tradisi Demokrasi Baru dari Pelantikan Presiden Gus Dur Peran Sentral dalam Pembentukan Jati Diri Bangsa Sebagai pejabat publik sekaligus tokoh pesantren, KH. Wahid Hasyim menjadi figur pemersatu antara ulama dan kaum nasionalis. Ia menegaskan bahwa agama dan negara bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan moral dan sosial yang saling melengkapi untuk menjaga keutuhan bangsa. Melalui pandangan inilah lahir tradisi politik santun dan beretika, yang menempatkan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan. Nilai-nilai perjuangan tersebut sejalan dengan semangat demokrasi yang terus dijaga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga hari ini — yakni menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta memastikan setiap proses politik berlangsung jujur, adil, dan bermartabat. Inspirasi bagi ASN dan Generasi Muda Warisan pemikiran KH. Wahid Hasyim menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat luas. Integritas, kejujuran, serta pengabdian tanpa pamrih yang beliau contohkan mengajarkan bahwa melayani rakyat adalah panggilan moral, bukan sekadar kewajiban jabatan. Bagi generasi muda, sosok beliau menjadi teladan tentang pentingnya menjadi pemimpin yang bijaksana, terbuka terhadap perbedaan, dan berani memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Di tengah tantangan era digital dan disrupsi sosial, semangat moderasi, toleransi, serta persatuan yang diwariskannya tetap menjadi fondasi kuat dalam menjaga persaudaraan dan stabilitas demokrasi Indonesia, termasuk di tanah Papua Pegunungan. Baca juga: Haji Agus Salim: Teladan Intelektual dan Pejuang Demokrasi Bangsa Makna Hari Santri dan Refleksi Demokrasi Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober menjadi momen untuk meneladani perjuangan para ulama, khususnya KH. Wahid Hasyim, yang menjadikan nilai agama sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui keteladanan beliau, kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Bagi bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Papua Pegunungan, refleksi Hari Santri merupakan ajakan untuk terus menjaga kedaulatan rakyat dan semangat kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesetaraan. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian beliau, marilah kita kirimkan doa terbaik: Al-Fatihah, khususon ila ruh al-marhum KH. Wahid Hasyim — semoga segala perjuangan dan pengabdiannya menjadi amal jariyah bagi bangsa dan negara.

Wamena, Papua Pegunungan - Ones Pahabol adalah sosok pemimpin karismatik yang kini dikenal sebagai Wakil Gubernur pertama Provinsi Papua Pegunungan. Namanya mulai mencuat setelah terpilih mendampingi John Tabo, Gubernur Papua Pegunungan, dalam periode pemerintahan pertama sejak provinsi ini resmi dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022 Profil Singkat Ones Pahabol Nama Lengkap: Dr. Ones Pahabol, S.E., MM Tempat/Tanggal Lahir:  Ninia, Yahukimo, 22 November 1971 Agama: Kristen Protestan Status: Menikah Jabatan Saat Ini:  Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Pegunungan (Periode 2025–2030) Sebelum menjabat sebagai wakil gubernur, Ones Pahabol dikenal luas di Papua karena kiprahnya di dunia pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Ia pernah menjadi Bupati Yahukimo selama 2 periode (2005-2010) dan  (2011-2016). Serta pernah menjadi Anggota DPRD Jayawijaya pada tahun ( 1997-1999) serta ketua DPRD Yahukimo pada tahun (2003-2004) Pengalaman panjangnya dalam pemerintahan daerah membuatnya memahami betul tantangan dan potensi masyarakat pegunungan. Baca juga: Biografi John Tabo: Gubernur Terpilih Pertama Papua Pegunungan, Visioner yang Siap Membangun untuk Indonesia Riwayat Pendidikan Ones Pahabol Ones Pahabol menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) di SD Inpress Ninia pada tahun 1984. Ia lalu menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kurima pada 1987 dan sekolah pendidikan guru (SPG) di SPG Taruna Bakti Wamena pada tahun 1990. Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kertanegara pada tahun 1998 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2004. Pada tahun 2011, Ones Pahabol meraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Riwayat penghargaan Selain memiliki Riwayat Pendidikan yang cukup baik, Ones Pahabol juga memiliki prestasi yang cukup lumayan baik yaitu; Pada Tahun 2015, Ones Pahabol mendapatkan penghargaan  The best Sorot News Award Executive pada kategori penggerak pada bidang Pembangunan infrastruktur dan penghargaan Asean Professional Golden Award. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Figure Excellent dari Seven Media Asia di Kuta Bali pada tahun 2021. Visi dan Misi: “Papua Pegunungan Bangkit, Maju, dan Mandiri” Dalam visinya, Ones Pahabol menegaskan tiga fokus utama: Membangun Infrastruktur Terpadu — membangun jalan penghubung antarkabupaten untuk membuka akses ekonomi dan pelayanan publik. Menguatkan SDM Lokal — mendorong pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda Papua agar mampu bersaing di tingkat nasional. Pelestarian Budaya dan Alam — memastikan pembangunan tetap selaras dengan adat istiadat dan kelestarian lingkungan pegunungan. Harapan Masyarakat Papua Pegunungan Terpilihnya Ones Pahabol disambut antusias oleh masyarakat di delapan kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Papua Pegunungan. Banyak pihak berharap kepemimpinannya mampu menghadirkan wajah baru pembangunan yang berkeadilan, humanis, dan berakar pada budaya lokal selain itu dengan terpilihnya sebagai wakil gubernur pertama di Provinsi yang baru dimekarkan ini, Masyarakat berharap dapat membuat Papua Pegunungan semakin maju baik dari segi ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan. Baca juga: Agus Filma: Dari Biak Timur untuk Demokrasi di Papua Pegunungan

Wamena, Papua Pegunungan — Sejarah baru tercipta di Tanah Papua. Untuk pertama kalinya sejak resmi dimekarkan pada tahun 2022, Provinsi Papua Pegunungan memiliki gubernur definitif, yakni John Tabo, sosok yang dikenal rendah hati, tegas, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan berbasis kearifan lokal. Terpilihnya John Tabo sebagai Gubernur Papua Pegunungan pertama menjadi tonggak penting bagi masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Dengan visi besar “Membangun dari Pegunungan untuk Indonesia”, ia bertekad mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Profil Singkat John Tabo Nama Lengkap: Drs. John Tabo, M.Si Tempat/Tanggal Lahir: Wuragi, Wugi, Tolikara 02 Juni 1970 Agama: Kristen Protestan Status: Menikah Jabatan Saat Ini: Gubernur Terpilih Provinsi Papua Pegunungan (Periode 2025–2030) Sebelum menjabat sebagai gubernur, John Tabo dikenal luas di Papua karena kiprahnya di dunia pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Ia pernah menjadi Bupati Tolikara periode (2005-2010) dan Bupati Mamberamo Raya periode (2021-2025). Pengalaman panjangnya dalam pemerintahan daerah membuatnya memahami betul tantangan dan potensi masyarakat pegunungan. Riwayat Pendidikan John Tabo John Tabo menempuh pendidikan dasarnya di SD Inpres 6 Anawi Karubaga, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sentani di Jayapura. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Wamena. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi (S1) dari Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura.  Pada tahun 2001, John Tabo meraih gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari American Institute of Management Studies di Hawaii. Ketekunannya dalam menimba ilmu membentuk karakter kepemimpinan yang berpadu antara wawasan akademik dan nilai-nilai budaya Papua. Tak heran jika ia sering menekankan pentingnya pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama bagi masa depan Papua Pegunungan. Baca juga: Agus Filma: Dari Biak Timur untuk Demokrasi di Papua Pegunungan Visi dan Misi: “Papua Pegunungan Bangkit, Maju, dan Mandiri” Dalam visinya, John Tabo menegaskan tiga fokus utama: Membangun Infrastruktur Terpadu — membangun jalan penghubung antarkabupaten untuk membuka akses ekonomi dan pelayanan publik. Menguatkan SDM Lokal — mendorong pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda Papua agar mampu bersaing di tingkat nasional. Pelestarian Budaya dan Alam — memastikan pembangunan tetap selaras dengan adat istiadat dan kelestarian lingkungan pegunungan. Harapan Masyarakat Papua Pegunungan Terpilihnya John Tabo disambut antusias oleh masyarakat di delapan kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Papua Pegunungan. Banyak pihak berharap kepemimpinannya mampu menghadirkan wajah baru pembangunan yang berkeadilan, humanis, dan berakar pada budaya lokal. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Optimisme Baru dari Jantung Papua Sebagai gubernur pertama, John Tabo memikul tanggung jawab besar: meletakkan dasar pembangunan bagi provinsi termuda ini. Namun dengan pengalaman, pendidikan, dan dedikasinya, banyak yang percaya bahwa Papua Pegunungan akan menjadi contoh sukses pembangunan dari timur Indonesia, Dengan terpilihnya John Tabo, Masyarakat di Papua Pegunungan menanti perubahan dan Pembangunan yang jauh lebih baik lagi.

Wamena, Papua Pegunungan - Tanggal 17 Oktober menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk mengenang gugurnya Pahlawan Nasional Kopral Usman Janatin dan Sersan Harun Thohir. Kisah dua prajurit Korps Komando Operasi Angkatan Laut ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan simbol nasionalisme, keberanian, dan semangat menjaga demokrasi yang terus relevan bagi generasi masa kini. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo 1. Latar Belakang: Indonesia dalam Masa Konfrontasi Awal dekade 1960-an menandai masa penuh ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, menolak pembentukan Federasi Malaysia (1963) yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme baru oleh Barat. Sebagai respons, Indonesia melancarkan Konfrontasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) — sebuah upaya politik dan militer untuk menegaskan kedaulatan serta menentang dominasi asing di wilayah regional.   2. Misi Rahasia di Singapura Dalam konteks Dwikora, Kopral Usman Janatin dan Sersan Harun Thohir mendapat tugas operasi khusus di Singapura, yang kala itu masih bagian dari Federasi Malaysia. Pada 10 Maret 1965, keduanya melaksanakan misi sabotase di Gedung MacDonald House, Orchard Road. Ledakan tersebut menewaskan tiga warga sipil dan melukai 33 orang. Mereka kemudian tertangkap oleh otoritas Singapura dan diadili sebagai pelaku kriminal, meskipun pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa keduanya adalah prajurit resmi negara. Akhirnya, pada 17 Oktober 1968, Usman dan Harun dihukum mati di Singapura — sebuah peristiwa yang mengguncang diplomasi kedua negara.   3. Penghormatan Negara dan Gelar Pahlawan Nasional Pasca eksekusi, pemerintah Indonesia menyambut kepulangan jenazah Usman dan Harun dengan upacara militer kenegaraan. Keduanya dimakamkan secara terhormat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden Soeharto kemudian menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas pengabdian dan loyalitas mereka kepada bangsa dan negara. Peristiwa ini menegaskan bahwa pengorbanan demi kedaulatan tidak pernah sia-sia — selalu hidup dalam ingatan dan semangat nasional. Baca juga: Keteladanan Jenderal Hoegeng: Cermin Kepemimpinan dan Nilai Demokrasi di Indonesia 4. Nilai Nasionalisme dan Relevansi Masa Kini Kisah Usman dan Harun tidak berhenti pada sejarah. Nilai-nilai nasionalisme, keberanian, dan tanggung jawab terhadap negara kini menjadi fondasi moral bagi seluruh aparatur sipil dan lembaga publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam konteks demokrasi modern, menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil adalah bentuk perjuangan baru tanpa senjata. KPU, sebagai garda depan pelaksana kedaulatan rakyat, meneladani semangat Usman dan Harun dalam mengawal suara rakyat dengan profesional, netral, dan berintegritas.   5. Dari Lautan Api ke Demokrasi yang Matang Perjuangan Usman dan Harun adalah simbol bahwa kedaulatan bangsa adalah harga mati. Kini, perjuangan itu diteruskan melalui pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Dari medan tempur hingga bilik suara, semangat pengorbanan dan tanggung jawab warga negara berpadu dalam satu napas: menjaga keutuhan dan martabat Republik Indonesia.   Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi  Rujukan Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) — Dokumentasi Konfrontasi Dwikora 1963–1966 Kementerian Pertahanan RI — Profil Pahlawan Nasional Usman Janatin dan Harun Thohir UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan Kompas, 10 Maret 2015 — 50 Tahun Bom MacDonald House, Kisah yang Tak Terlupakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia — Nilai Nasionalisme dalam Demokrasi Modern

Wamena, Papua Pegunungan – Di tengah dinginnya udara pegunungan dan semangat masyarakat yang hangat, sosok Agus Filma berdiri sebagai teladan tentang arti pengabdian tanpa pamrih. Pria berdarah Bima yang lahir di Papua pada 30 Agustus 1978 ini kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan — jabatan yang bukan hanya menuntut ketelitian dan tanggung jawab, tetapi juga hati yang tulus untuk melayani. Perjalanan Karir Agus Filma dari Biak hingga KPU Papua Pegunungan Perjalanan Agus Filma dimulai jauh sebelum namanya dikenal luas. Sejak 15 Juli 1994, ia menapaki jalan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Irian Jaya. Di usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan komitmen kuat untuk bekerja di lapangan, mendengar, dan memahami kebutuhan masyarakat. Tahun-tahun pengabdian panjangnya di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor (1994–2012) menjadi masa yang membentuk karakternya. Di sana, ia tak hanya menjadi birokrat, tetapi juga bagian dari denyut kehidupan masyarakat setempat. Ia sempat menjabat sebagai Camat Biak Timur selama lima tahun, serta menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan pada tahun 1997, 1999, 2003, dan 2008 — sebuah bukti bahwa tanggung jawab dan kepercayaan selalu mengikuti dedikasi. Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan: Pengalaman, Dedikasi, dan Semangat Membangun Demokrasi Meniti Karier dengan Konsistensi dan Keikhlasan Setelah melewati hampir dua dekade di Biak Timur, Agus melangkah ke jenjang baru. Ia dipercaya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Biak Numfor (2012–2015), lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Biak Numfor (2015–2017), dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (2017–2018). Namun, panggilan jiwanya untuk turut menjaga demokrasi membawanya kembali ke dunia kepemiluan. Pada 2018, ia diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor, tempat di mana ia mengabdikan diri selama lima tahun penuh dengan kerja keras dan integritas. Perjalanan panjang itu akhirnya mengantarnya ke puncak tanggung jawab baru — pada 23 Mei 2023, ia resmi dilantik sebagai Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan. Jabatan ini menjadi babak baru dalam hidupnya. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang khas Papua, Agus hadir dengan semangat membangun lembaga yang kokoh, profesional, dan berintegritas. Hidup untuk Masyarakat Selain dikenal sebagai pejabat publik yang disiplin dan visioner, Agus Filma juga dikenal hangat dan dekat dengan masyarakat. Ia aktif dalam berbagai organisasi sosial-keagamaan, di antaranya pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Biak Numfor. Bagi Agus, berorganisasi adalah cara lain untuk menebar manfaat dan menjaga harmoni antarwarga. Baca juga: Papua Pegunungan Mengawal Demokrasi: Kisah Lahirnya KPU Papua Pegunungan Mengabdi dengan Hati Bagi Agus Filma, menjadi ASN bukan sekadar profesi. Ini adalah jalan hidup. Dalam setiap langkahnya, ia selalu membawa prinsip sederhana: bekerja dengan hati, melayani dengan keikhlasan. “Bagi saya, mengabdi di Papua bukan hanya tugas negara, tapi panggilan jiwa. Tanah ini telah membesarkan saya, dan sudah sepatutnya saya memberikan yang terbaik kembali untuk masyarakat,” tutur Agus dengan senyum tenang yang mencerminkan ketulusan. Kini, dengan pengalaman hampir tiga dekade di dunia pemerintahan, Agus Filma dikenal sebagai sosok yang tak hanya memahami birokrasi, tapi juga mengerti manusia di baliknya. Di tangan seorang abdi negara seperti dirinya, KPU Papua Pegunungan tidak hanya menjadi lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga simbol kejujuran, dedikasi, dan harapan akan demokrasi yang lebih baik di Tanah Papua. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Ajak Pahami Sejarah Partai Politik Peserta Pemilu