Artikel

Wamena, Papua Pegunungan — Dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), keberadaan lembaga pengawas menjadi unsur penting dalam menjaga agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Salah satu penyelenggara Pemilu yang memiliki peran strategis tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 89 menegaskan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Bawaslu, terdapat dua lembaga lain yang juga berperan sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Baca juga: Mengenal Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia Dari Lembaga Ad Hoc Menjadi Pengawas Permanen Sebelum Bawaslu terbentuk seperti sekarang, fungsi pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga pengawas ad hoc (sementara). Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2007, seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Melalui regulasi tersebut, Bawaslu resmi dibentuk sebagai lembaga tetap (permanen) yang memiliki struktur dan kewenangan pengawasan di seluruh tingkatan penyelenggaraan Pemilu. Baca juga: Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia Struktur Bawaslu Berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, struktur kelembagaan Bawaslu terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu: Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) – Pengawas di tingkat nasional. Bawaslu Provinsi – Mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota – Mengawasi tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan – Berperan sebagai pengawas di tingkat kecamatan. Struktur ini memastikan bahwa pengawasan Pemilu dilakukan secara berjenjang, menyeluruh, dan terkoordinasi dari pusat hingga tingkat paling bawah, termasuk di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Fungsi Bawaslu: Mengawal Demokrasi yang Berintegritas Mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, fungsi Bawaslu antara lain: Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai peraturan. Mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu, baik administratif, etik, maupun pidana. Mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, dan aparatur pemerintah lainnya. Mengawasi penggunaan dana kampanye dan sumber keuangan peserta Pemilu. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pengawasan partisipatif. Fungsi-fungsi tersebut menegaskan bahwa Bawaslu merupakan garda pengawal integritas Pemilu yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga aktif dalam pencegahan. Baca juga: Sejarah dan Tugas KPU: Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Menjaga Demokrasi Indonesia Tugas dan Wewenang Bawaslu: Menegakkan Prinsip Pemilu yang Jujur dan Adil Dalam Pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang penting dalam setiap tahapan Pemilu. Berikut beberapa di antaranya: Tugas Bawaslu Menyusun pedoman teknis pengawasan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Mengawasi tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga rekapitulasi suara. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu melalui pembinaan dan sosialisasi. Menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, kepala desa, dan perangkat desa. Mengawasi pelaksanaan putusan dan rekomendasi hasil pengawasan. Wewenang Bawaslu Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas laporan pelanggaran. Memutus pelanggaran administratif Pemilu. Memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada KPU atas pelanggaran peserta Pemilu. Menyampaikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait pelanggaran pidana Pemilu. Menghentikan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan. Mengawasi netralitas penyelenggara Pemilu, peserta, dan aparatur negara. Mengawasi pelaksanaan putusan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu. Menjaga Kepercayaan Publik dan Marwah Demokrasi Sebagai lembaga pengawas yang independen, Bawaslu berperan penting dalam memastikan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Di Papua Pegunungan sendiri, melalui kerja pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta sinergi yang kuat bersama KPU Papua Pegunungan, Bawaslu menjadi bagian tak terpisahkan dalam menjaga marwah demokrasi di Tanah Papua Pegunungan. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap prinsip LUBER JURDIL, kedua lembaga ini berupaya menghadirkan Pemilu yang damai, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Papua Pegunungan. Baca juga: Lembaga Survei Wajib Daftar ke KPU, Ini Tujuannya!

Wamena — Tari Perang merupakan salah satu warisan budaya paling ikonik dari Tanah Papua Pegunungan, yang berasal dari masyarakat Suku Dani di Lembah Baliem. Tarian ini tidak hanya sekadar menjadi pertunjukan seni, lebih dari itu, juga merupakan simbol semangat juang, keberanian, dan solidaritas masyarakat adat Papua Pegunungan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa lalu, Tari Perang memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat. Tarian ini kerap ditampilkan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa pertempuran atau peperangan antar suku. Tarian ini sebagai bentuk penyemangat dan penghormatan bagi para pejuang yang turun ke medan perang. Gerakan yang tegas, hentakan kaki yang kuat, serta sorakan penuh semangat menggambarkan kesiapan dan tekad dalam menghadapi lawan. Baca juga: Yesus, Kudengar Suara Seruan-Mu: Nyanyian Iman dari Tanah Papua Pegunungan Transformasi Makna dari Ritual Perang ke Simbol Persatuan Seiring perkembangan zaman, fungsi Tari Perang mengalami transformasi yang signifikan. Dari yang semula menjadi bagian ritual sakral menjelang peperangan, kini Tari Perang tampil sebagai representasi semangat persatuan dan identitas budaya masyarakat Papua Pegunungan. Tarian ini kerap ditampilkan dalam berbagai kegiatan kebudayaan seperti Festival Lembah Baliem, upacara adat, hingga kegiatan pemerintahan dan sosial. Di setiap penampilannya, Tari Perang mengandung pesan kuat tentang keberanian, kebersamaan, dan cinta terhadap tanah leluhur. Keindahan Busana dan Gerak yang Sarat Filosofi Para penari Tari Perang tampil dengan busana khas Papua Pegunungan — mengenakan hiasan kepala dari bulu kasuari, membawa busur, panah, atau tombak, serta melukis tubuh dengan warna-warna alami. Setiap unsur dalam tarian ini memiliki makna filosofis yang menggambarkan kekuatan, kesucian, dan kehormatan. Gerakan para penari yang tegas dan dinamis menggambarkan kekompakan prajurit dalam mempertahankan kehormatan suku. Sementara iringan alat musik tifa dan nyanyian adat menambah suasana heroik yang sarat makna spiritual. Baca juga: Kabupaten Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Potensi Alam Papua Pegunungan Pelestarian Tari Perang di Era Modern Di tengah arus modernisasi, masyarakat bersama pemerintah termasuk KPU Papua Pegunungan terus berupaya menjaga eksistensi Tari Perang sebagai bagian dari identitas budaya Papua Pegunungan. Berbagai komunitas seni dan sanggar tari di Kabupaten Jayawijaya dan wilayah lainnya di Papua Pegunungan secara aktif melatih generasi muda untuk memahami nilai-nilai luhur di balik setiap gerakan tarian tersebut. Dukungan juga datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang secara rutin memfasilitasi penampilan Tari Perang dalam berbagai festival budaya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Upaya ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkenalkan kekayaan budaya Papua Pegunungan kepada dunia. Warisan untuk Generasi Mendatang Saat ini, Tari Perang tidak lagi dimaknai sebagai simbol pertempuran fisik, melainkan sebagai perwujudan semangat persaudaraan dan cinta tanah air. Di setiap hentakan kaki dan teriakan semangat, tersimpan pesan luhur agar generasi muda Papua Pegunungan terus menjaga warisan budaya, menghormati leluhur, dan memperkuat jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu. Baca juga: Provinsi Papua Pegunungan: Profil, Kabupaten, Batas Wilayah, dan Keanekaragaman Alam-Budayanya

Wamena - Provinsi Papua Pegunungan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pesona alam dan budaya yang luar biasa di Indonesia. Wilayah ini tidak hanya menyajikan keindahan lanskap yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, tradisi, serta kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Beragam destinasi wisata di wilayah ini menawarkan pengalaman yang unik bagi para wisatawan, baik dari sisi keindahan alam, keanekaragaman hayati, maupun kehidupan masyarakat adat yang sarat nilai budaya. Wisata Unggulan di Provinsi Papua Pegunungan Berikut sejumlah destinasi wisata unggulan di Papua Pegunungan yang patut dikunjungi. 1. Taman Nasional Lorentz Taman Nasional Lorentz merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Pasifik. Wikipedia oleh Ganjarmustika1904 Taman Nasional Lorentz berada di tiga provinsi: Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Maka, untuk menuju ke sanam bisa melalui di Kamupaten Timika, Wamena, dan Enarotali. Taman Nasional Lorentz adalah kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara dengan luas mencapai sekitar 2,5 juta hektar. Ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO, taman ini membentang di sepuluh kabupaten di Papua dan menjadi rumah bagi beragam flora serta fauna khas wilayah tropis pegunungan. Sedikitnya terdapat 630 jenis burung dan 123 jenis mamalia yang telah teridentifikasi di kawasan ini, termasuk spesies endemik seperti cenderawasih, kasuari, dan puyuh salju. Selain kekayaan biologisnya, taman ini juga menjadi tempat tinggal bagi sejumlah suku asli seperti Suku Nduga, Dani Barat, Amungme, Sempan, dan Asmat. Untuk mencapai kawasan taman nasional, wisatawan dapat melalui tiga pintu masuk, yaitu dari Timika, Wamena, dan Enarotali. Meskipun aksesnya tidak mudah, keindahan alamnya menjadikan perjalanan ini sepadan dengan usaha yang dilakukan. Baca juga: Provinsi Papua Pegunungan: Profil, Kabupaten, Batas Wilayah, dan Keanekaragaman Alam-Budayanya 2. Danau Habema Danau Habema berada di kaki gunung Trikora di kabupaten Jayawijaya Papua. Sumber foto: Wikipedia oleh RaiyaniM Terletak di kaki Gunung Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Danau Habema berada di ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Indonesia. Karena letaknya yang tinggi, danau ini dijuluki “Danau di Atas Awan”. Hamparan padang rumput yang luas, tumbuhan endemik, serta panorama pegunungan yang diselimuti kabut menjadikan suasana di Danau Habema begitu menenangkan. Suhu di wilayah ini bisa mencapai 0 derajat Celcius, sehingga wisatawan disarankan membawa pakaian hangat. Akses menuju lokasi membutuhkan waktu sekitar tiga jam perjalanan dari Wamena dengan kendaraan khusus, namun keindahan yang disuguhkan membuat setiap perjalanan terasa berharga. 3. Lembah Baliem Lembah Baliem. Sumber Gambar: jejakpiknik.com Lembah Baliem yang terletak di Pegunungan Jayawijaya dikenal sebagai jantung budaya Papua. Dihuni oleh tiga suku besar—Dani, Lani, dan Yali—lembah ini menawarkan perpaduan antara keindahan alam dan kehidupan adat yang autentik. Setiap bulan Agustus, Lembah Baliem menjadi tuan rumah bagi Festival Lembah Baliem, ajang budaya tahunan yang mempertemukan berbagai suku untuk menampilkan tradisi perang, tarian, musik, dan upacara adat. Selain menjadi simbol perdamaian antar-suku, festival ini juga menjadi daya tarik wisata unggulan Papua Pegunungan. 4. Mumi Distrik Kurulu Mumi Papua dari Distrik Kurulu. Sumber foto:indonesia.go.id / Pesona Indonesia - Kementerian Pariwisata Indonesia Di Distrik Kurulu, wisatawan dapat menyaksikan mumi kuno milik Suku Dani, salah satunya adalah mumi legendaris Panglima Wim Motok Mabel yang diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun. Proses pengawetan dilakukan dengan cara tradisional, yakni mengoleskan lemak babi dan mengasapi jasad selama ratusan hari. Mumi ini disimpan dengan penuh penghormatan di Desa Jiwika dan hanya diperlihatkan kepada pengunjung dengan izin khusus dari keluarga adat. Selain menjadi daya tarik wisata budaya, mumi-mumi ini juga mencerminkan penghormatan mendalam masyarakat Papua terhadap leluhur mereka. Baca juga: Tari Perang Papua Pegunungan: Warisan Budaya yang Menyatukan Semangat Keberanian dan Persatuan 5. Pasir Putih Aikima Sekelompok anak-anak sedang bermain di pasir putih yang ada di desa Aikima (Foto: Instagram/princesssusamabalingga) Keunikan alam Lembah Baliem juga tercermin di Pasir Putih Aikima, sebuah fenomena geologis berupa hamparan pasir putih di dataran tinggi tanpa laut. Pasir ini berasal dari Danau Wiu yang mengering akibat gempa bumi pada tahun 1813. Pemandangan kontras antara pasir putih, bebatuan karang, serta bunga-bunga liar di sekitarnya menjadikan tempat ini lokasi favorit untuk berfoto. 6. Goa Kontilola Goa Kontilola, Destinasi Wisata Misteri Alien di Papua. Sumber foto:inovasi.web.id Gua Kontilola terletak di kawasan Lembah Baliem, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Gua ini menjadi salah satu destinasi wisata wajib setelah mengunjungi desa Suku Dani yang memiliki kebudayaan yang khas. Gua tersebut seolah kawasan kerajaan kelelawar. Goa Kontilola, yang berada di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, menyimpan lukisan-lukisan purba di dindingnya. Lukisan tersebut dipercaya sebagian masyarakat sebagai peninggalan nenek moyang, sementara sebagian lainnya mengaitkannya dengan kisah-kisah mistis. Goa ini dihuni oleh ribuan kelelawar dan memiliki pencahayaan alami yang menembus celah batu, menambah keindahan dan keunikan suasana di dalamnya. 7. Bukit Kilise Bukit Kilise Desa Kilise, Yahukimo, Papua | Wikimedia Commons goodnewsfromindonesia.id Bukit Kilise merupakan salah satu perbukitan di daerah Desa Kilise, Yahukimo, Papua. Bukit Ini menawarkan pemandangan yang sangat menarik karena tempat ini selalu tertutup hutan dan pepohonan yang rimbun. Ini membuat tempat ini menjadi salah satu tempat sehingga terlihat sangat indah. Bukit Kilise menawarkan panorama hutan hijau dan udara pegunungan yang segar. Dari kejauhan, puncak bukit ini kerap tertutup kabut sehingga menciptakan pemandangan menawan. Desa Kilise juga dikenal sebagai salah satu desa adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur seperti rumah honai, perang suku, dan ritual bakar batu—upacara kebersamaan khas masyarakat Papua. 8. Puncak Mandala Puncak mandala, Wisata di Provinsi Papua Pegunungan. Sumber Foto: Puncak Mandala - Mountain Field Guide id.pinterest.com Gunung atau Puncak Mandala merupakan salah satu titik tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 4.760 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk dalam jajaran Pegunungan Bintang dan dikenal dengan sebutan “Mahkota Jayawijaya”. Jalur pendakiannya cukup menantang dan membutuhkan persiapan matang serta izin resmi, menjadikannya destinasi eksklusif bagi para pencinta alam sejati. Baca juga: Kabupaten Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Potensi Alam Papua Pegunungan 9. Goa Seongbuk Goa Seongbuk merupakan destinasi wisata yang relatif baru ditemukan pada awal 2000-an. Dulunya, goa ini digunakan masyarakat sebagai tempat berlindung saat berburu. Kini, selain menjadi lokasi wisata alam, goa ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah umat Kristiani. Untuk mencapainya, wisatawan perlu menggunakan helikopter dari Bandara Oksibil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui jalur berbatu. Dengan ragam potensi wisata alam dan budaya tersebut, Papua Pegunungan menunjukkan pesonanya sebagai kawasan yang kaya, beragam, dan masih sangat alami. Setiap destinasi tidak hanya memperlihatkan keindahan geografis, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. (GSP)

Wamena, Papua Pegunungan - Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi demokrasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran strategis dalam memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah era digital dan derasnya arus informasi, KPU dihadapkan pada tantangan untuk menjaga transparansi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kerahasiaan data. Peran KPU dalam Era Keterbukaan Informasi KPU termasuk dalam kategori badan publik sebagaimana diatur dalam UU 14/2008. Artinya, KPU berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara aktif maupun atas permintaan. Melalui sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), KPU di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota memiliki struktur dan mekanisme untuk melayani permohonan informasi dari publik. Beberapa jenis informasi yang wajib disediakan KPU meliputi: Informasi profil dan struktur organisasi KPU; Keputusan, peraturan, dan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu; Data dan hasil tahapan pemilu; Laporan keuangan, program kerja, dan laporan tahunan; Informasi lain yang dinilai relevan dengan kepentingan publik. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat memantau langsung proses demokrasi dan ikut memastikan tidak ada penyimpangan dalam tahapan pemilu. Upaya KPU Meningkatkan Transparansi KPU telah melakukan berbagai inovasi dalam mendorong keterbukaan informasi. Beberapa langkah konkret di antaranya: Pemanfaatan sistem digital dan teknologi informasi. Melalui aplikasi seperti Sidalih (Sistem Data Pemilih), Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), dan Silon (Sistem Informasi Pencalonan), publik dapat mengakses data dan hasil pemilu secara terbuka. Portal hukum dan kebijakan digital. Situs JDIH KPU berfungsi sebagai pusat dokumentasi seluruh peraturan KPU yang bisa diakses oleh masyarakat, media, maupun akademisi. Pelayanan publik melalui PPID. KPU menyediakan kanal PPID di setiap tingkat wilayah, dengan formulir permintaan informasi daring yang memudahkan masyarakat memperoleh data resmi tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Sosialisasi dan edukasi publik. Melalui media sosial, website, dan kegiatan tatap muka, KPU terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses informasi yang benar dan legal. Tantangan Transparansi di Era Digital Meski upaya keterbukaan semakin kuat, KPU menghadapi berbagai tantangan baru, antara lain: Disinformasi dan hoaks menjelang pemilu yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil yang menyulitkan publik untuk mengakses informasi resmi. Perlindungan data pribadi, terutama data pemilih, yang harus dijaga ketat agar tidak disalahgunakan pihak lain. Keseimbangan antara transparansi dan privasi hukum, seperti dijelaskan oleh JDIH KPU bahwa keterbukaan tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan keamanan informasi. Oleh karena itu, KPU dituntut untuk tidak hanya terbuka, tetapi juga bijak dalam menentukan batas transparansi agar kepercayaan publik tetap terjaga tanpa mengorbankan kerahasiaan data sensitif. Kolaborasi KPU dan Masyarakat Transparansi tidak bisa berjalan tanpa partisipasi masyarakat. Kolaborasi antara KPU, media, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama. Beberapa bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat keterbukaan informasi antara lain: Keterlibatan media massa dan jurnalis dalam mengawal setiap tahapan pemilu; Kerjasama KPU dengan lembaga pemantau pemilu independen; Edukasi publik agar masyarakat lebih aktif memverifikasi informasi melalui kanal resmi seperti situs kpu.go.id dan akun media sosial KPU; Program literasi digital untuk menangkal hoaks pemilu di tingkat daerah. Dengan sinergi ini, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban KPU, tetapi juga budaya bersama dalam menjaga demokrasi. Keterbukaan informasi publik adalah fondasi dari kepercayaan dalam demokrasi. Bagi KPU, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen moral untuk melayani masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Ke depan, KPU diharapkan terus memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas SDM PPID, serta memperluas edukasi publik agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami dan menggunakannya secara bijak. “Transparansi adalah jembatan antara kepercayaan publik dan integritas lembaga.” Daftar Referensi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Dilaksanakan Secara Transparan.” kpu.go.id. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU. “Transparansi Bukan Tanpa Batas: Mengapa KPU Perlu Menjaga Privasi dan Kepastian Hukum.” jdih.kpu.go.id. Komisi Informasi Pusat. “Transparansi Tahapan Pemilu Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat.” komisiinformasi.go.id

Wamena, Papua Pegunungan - Serangan fajar menjadi istilah yang tidak asing di telinga masyarakat setiap kali memasuki masa pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Istilah ini kerap diasosiasikan dengan pemberian uang atau barang kepada pemilih menjelang hari pencoblosan, biasanya dilakukan pada waktu pagi hari atau bahkan beberapa hari sebelum pemungutan suara. Namun, praktik serangan fajar tidak hanya terbatas pada waktu subuh atau pagi hari, melainkan bisa terjadi kapan saja selama masa kampanye atau menjelang hari pemilihan. Apa Itu Serangan Fajar? Secara sederhana, serangan fajar adalah tindakan pemberian uang, sembako, atau barang bernilai lainnya kepada masyarakat dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Pemberian tersebut biasanya dilakukan oleh calon presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, atau tim suksesnya. Awalnya, istilah serangan fajar berasal dari dunia militer, menggambarkan serangan mendadak pada waktu fajar. Namun dalam konteks politik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan “serangan mendadak” terhadap pemilih, terutama mereka yang masih ragu atau mudah dipengaruhi dengan imbalan materi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, praktik serangan fajar tergolong sebagai politik uang (money politics) dan termasuk tindak pidana pemilu. Bentuk serangan fajar tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga bisa berbentuk: Paket sembako, seperti beras, minyak goreng, atau bahan makanan lainnya. Souvenir atau barang bernilai, misalnya pakaian, mukena, handuk, gelas, hingga pulsa atau bensin. Fasilitas tertentu yang diberikan kepada masyarakat menjelang pemilihan. KPU telah menetapkan batasan jenis dan nilai alat peraga kampanye (APK) bagi pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Setiap aktivitas kampanye yang melibatkan pemberian barang bernilai tinggi di luar ketentuan dianggap sebagai pelanggaran. Baca juga: Memahami Demokrasi Deliberatif: Konsep, Tantangan, dan Penerapannya di Indonesia Dampak dan Bahaya Serangan Fajar Serangan fajar memiliki dampak negatif yang serius terhadap demokrasi dan kualitas pemilu. Beberapa dampaknya antara lain: Menurunkan kualitas pemilu. Pemilih yang terpengaruh uang atau barang tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, dan program calon, tetapi karena imbalan sesaat. Merusak integritas demokrasi. Praktik ini menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi karena calon dengan dana besar memiliki keunggulan tidak wajar dibanding calon lain. Meningkatkan potensi korupsi. Calon yang terpilih melalui praktik serangan fajar cenderung “mengembalikan modal” dengan cara koruptif setelah menjabat. Menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat menjadi apatis karena merasa suara mereka bisa dibeli, yang akhirnya menurunkan partisipasi pemilih. Memperburuk ketimpangan sosial. Praktik ini memperlebar jurang antara kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan uang politik dan mereka yang tidak. Sanksi Hukum Serangan Fajar Pelaku serangan fajar dapat dikenai hukuman pidana dan denda sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut rinciannya: Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Memberi uang atau materi lain pada masa kampanye: → Hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Pada masa tenang: → Hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Pada hari pemungutan suara: → Hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Selain hukuman pidana, pelaku dan peserta pemilu yang terbukti melakukan serangan fajar juga dapat didiskualifikasi dari pencalonan (Pasal 284–286 UU Pemilu). Bahkan, penerima manfaat serangan fajar pun dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta bagi siapa pun yang dengan sengaja menerima atau menggunakan imbalan untuk memengaruhi hak pilih. Baca juga: Sistem Pemerintahan Presidensial: Pengertian, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia Menolak Serangan Fajar: Tanggung Jawab Kita Bersama Pemilihan umum yang jujur dan adil adalah pondasi utama demokrasi. Mendukung atau menerima serangan fajar berarti turut berkontribusi pada lahirnya kepemimpinan yang koruptif dan tidak berintegritas. Agar pemilu berjalan bersih, masyarakat dapat berperan aktif dengan cara: Menolak dan menghindari setiap bentuk pemberian atau imbalan menjelang pemilu. Melaporkan tindakan serangan fajar kepada Bawaslu atau Panwaslu setempat agar dapat segera ditindaklanjuti. Mengajak masyarakat sekitar untuk menolak politik uang dan ikut menyuarakan kampanye pemilu bersih. Dengan partisipasi aktif dari seluruh warga, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan bebas dari korupsi serta kecurangan politik. Daftar Referensi : Efek Buruk Serangan Fajar Pemilu : https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240117-efek-buruk--serangan-fajar--pemilu Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang -Undang : https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/resume/resume-public-1403.pdf Serangan Fajar Pemilu  Bentuk, Dampak dan Cara Menolaknya : https://iblam.ac.id/2025/09/26/serangan-fajar-pemilu-bentuk-dampak-dan-cara-menolaknya/

Wamena, Papua Pegunungan - Di balik pegunungan yang megah dan lembah yang sejuk di Tanah Papua Pegunungan, ada sebuah lagu rohani yang lembut namun penuh kuasa—“Yesus Kanggum Konenggio”, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “Yesus, Kudengar Suara Seruan-Mu.” Lagu ini bukan sekadar lantunan nada, melainkan seruan iman yang menggambarkan hubungan mendalam antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam bait-baitnya, tersirat ajakan penuh kasih dari Tuhan kepada umat-Nya: “Engkau memanggil kami untuk membuang segala dosa kami Dengan darah yang kudus, dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi.” Seruan ini menjadi simbol pertobatan dan penyucian hati. Lagu ini mengingatkan bahwa setiap manusia, betapapun lemah dan penuh kesalahan, selalu memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan Tuhan. Papua Pegunungan, dengan masyarakatnya yang hidup rukun dan berpegang pada nilai-nilai iman, menjadikan pesan lagu ini nyata dalam keseharian mereka. Tanah yang Takut Akan Tuhan Papua Pegunungan dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai ke-Tuhanan. Di setiap Kabupaten, distrik, kampung, doa dan ibadah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lagu ini mencerminkan kerendahan hati umat yang selalu bersandar pada Tuhan, percaya bahwa kasih dan kuasa-Nya mampu menyucikan hati manusia. Masyarakat di tanah ini percaya bahwa hidup takut akan Tuhan berarti hidup dalam kasih, kebenaran, dan saling menghargai satu sama lain. Mereka menyadari bahwa damai bukan hanya kata, tetapi panggilan iman yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Baca juga: Kabupaten Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Potensi Alam Papua Pegunungan Papua Pegunungan: Tanah yang Cinta Damai dan Rukun Nada lembut dari Yesus Kanggum Konenggio juga menggambarkan harmoni yang hidup di tengah masyarakat Papua Pegunungan. Di tanah ini, perbedaan suku, bahasa, dan budaya bukan penghalang untuk bersatu. Lagu ini menjadi simbol persaudaraan dan perdamaian, mengingatkan setiap orang bahwa di hadapan Tuhan, kita semua sama—anak-anak yang dikasihi-Nya. Pesan lagu ini mengalun di antara gunung-gunung dan lembah, meneguhkan keyakinan bahwa Papua Pegunungan adalah tanah yang diberkati, tempat di mana cinta kasih Tuhan berdiam dan damai menjadi nafas kehidupan. Baca juga: Profil Wamena, Ibu Kota Jayawijaya: Sejarah, Geografi, dan Demografi Lirik dan Chord “Yesus Kanggum Konenggio”   Yesus kanggum kone... (konenggi o...)               F        G         C       Wanip yegen ninomaluk mbo napuok               F         G       Yesus kamia-a...               C       Obelom paga               F         G       Allah komawi-i...               C       Tianak paga       N.C.        C         Am       Yesus kanggum kone... (konenggi o...)               F        G         C       Wanip yegen ninomaluk mbo napuok               F         G       Yesus kamia-a...               C       Obelom paga               F         G       Allah komawi-i...               C       Tianak paga                 F       Yogondak... (yogondak)               G       Nir kapuri... (nir kapuri)               F       Kenakme... (kenakme)                    G       Nit wogo yi o... (nit wogo yi o)               C      G             C       Niniki muli-i... korogo napuok               F         G       Yesus kamia-a...               C       Obelom paga               F         G       Allah komawi-i...               C       Tianak paga               F       Yogondak... (yogondak)               G       Nir kapuri... (nir kapuri)               F       Kenakme... (kenakme)                    G       Nit wogo yi o... (nit wogo yi o)               C      G             C       Niniki muli-i... korogo napuok               F         G       Yesus kamia-a...               C       Obelom paga               F         G       Allah komawi-i...               C       Tianak paga Makna yang Menyeluruh Melalui lagu ini, masyarakat Papua Pegunungan seakan menyatakan: Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan, sucikan hati kami. Kami ingin hidup dalam kasih dan damai-Mu. Itulah yang membuat lagu ini begitu bermakna — bukan sekadar nyanyian, tetapi doa, pengakuan iman, dan cermin kehidupan rohani. Dalam setiap nada dan kata, Yesus Kanggum Konenggio menjadi bukti bahwa Papua Pegunungan bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya secara spiritual. Yesus Kanggum Konenggio adalah suara iman dari Tanah Papua Pegunungan — panggilan Tuhan untuk hidup benar, rukun, dan damai. Lagu ini menjadi cermin bagaimana masyarakat di tanah ini menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan dan membangun komunitas yang saling mengasihi dalam terang kasih Kristus. Baca juga: Provinsi Papua Pegunungan: Profil, Kabupaten, Batas Wilayah, dan Keanekaragaman Alam-Budayanya