Artikel

Wamena, Papua Pegunungan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menegaskan pentingnya menjaga etika, profesionalisme, dan penampilan yang mencerminkan wibawa ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan kerja. Salah satu perhatian yang kembali disorot adalah soal penggunaan tato di kalangan ASN, yang dinilai perlu disesuaikan dengan norma, budaya, dan citra kelembagaan pemerintahan. Langkah ini sejalan dengan nilai dasar ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat aparatur sipil baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Penampilan ASN merupakan bagian dari bentuk keteladanan dan profesionalitas, terutama bagi instansi publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Baca juga: Dua Ibadah, Satu Tujuan: KPU Papua Pegunungan Bangun ASN Berintegritas dan Spiritual ASN KPU memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu menjaga sikap, tutur kata, dan penampilan agar sesuai dengan norma serta nilai-nilai etika kedinasan. Meskipun tidak ada larangan mutlak terhadap keberadaan tato dalam peraturan kepegawaian, ASN diingatkan untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di lingkungan kerja. Penampilan yang dianggap tidak pantas atau menimbulkan persepsi negatif di publik dapat berdampak terhadap profesionalitas dan citra lembaga. Selain itu, KPU Papua Pegunungan juga terus mendorong penerapan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai panduan perilaku ASN dalam bekerja. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman agar setiap aparatur tidak hanya cakap dalam tugas, tetapi juga beretika dan berintegritas tinggi. Melalui penguatan disiplin dan pemahaman etika ASN, KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh pegawainya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan terus menjaga marwah lembaga sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Baca juga: Serahkan SK Pengangkatan PPPK: KPU Papua Pegunungan Dorong Profesionalisme dan Disiplin ASN Baru

Wamena, Papua Pegunungan — Pendanaan partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan sistem politik yang sehat, mandiri, dan demokratis. Sebagai bagian penting dari ekosistem demokrasi, pendanaan partai tidak hanya berfungsi untuk mendukung kegiatan politik, tetapi juga mencerminkan integritas dan akuntabilitas lembaga politik di mata publik. Secara sederhana, pendanaan partai politik dapat didefinisikan sebagai seluruh sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai aktivitas organisasi. Misalnya pendidikan politik, kampanye, hingga operasional kelembagaan partai politik. Pengelolaan dana yang baik dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan partai politik yang profesional. Transparansi pengelolaan dana juga menunjukkan bahwa partai politik tersebut berorientasi pada kepentingan publik dan bebas dari pengaruh kelompok kepentingan tertentu. Baca juga: Mengenal Fungsi dan Tujuan Partai Politik, Pilar Demokrasi Indonesia Dasar Hukum Pendanaan Partai Politik Pendanaan partai politik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Berikut beberapa dasar hukum utama yang mengatur mengenai pendanaan partai politik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di dalam undang-undang ini secara jelas diatur mengenai sumber keuangan partai, termasuk iuran anggota, sumbangan sah, dan bantuan keuangan dari negara. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dimana dijelaskan mengenai mekanisme pemberian dana dari APBN atau APBD berdasarkan perolehan suara pada pemilu partai politik yang bersangkutan. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018, sebagai pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menghitung, menganggarkan, dan menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik secara tertib dan akuntabel. Dengan landasan hukum yang jelas, maka diharapkan pengelolaan dana partai di Indonesia berjalan dengan transparan dan penuh bertanggung jawab, agar dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi nasional. Empat Sumber Pendanaan Partai Politik Diuraikan dengan jelas, pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu empat sumber utama pendanaan partai politik, antara lain: Pertama, iuran anggota. Iuran anggota ini bisa bersumber baik dari kader maupun simpatisan yang merupakan bentuk partisipasi dalam memperkuat kemandirian partai. Kedua, sumbangan sah menurut hukum. Sumbangan ini bisa berasal baik dari perseorangan maupun badan hukum. Dibatasi batas nominal tertentu untuk mencegah adanya konflik kepentingan. Ketiga, bantuan keuangan dari pemerintah. Bantuan ini diberikan melalui APBN atau APBD sesuai perolehan suara pada pemilu legislatif partai politik masing-masing. Keemat, usaha sah partai politik. Bisa berbentuk penerbitan, pelatihan politik, atau kegiatan ekonomi lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik Untuk menjaga akuntabilitas publik, partai politik wajib memiliki rekening resmi di bank umum sebagai wadah pengelolaan keuangan yang transparan. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus tercatat secara tertib sesuai dengan AD/ART partai dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, partai politik diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil audit BPK kemudian harus diumumkan secara terbuka kepada publik melalui media massa atau situs resmi partai sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan integritas politik. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Ajak Pahami Sejarah Partai Politik Peserta Pemilu Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas Meski regulasi yang menjadi landasan hukum sah sudah ada. Namun pada realitanya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Tantangan utama dari pengelolaan pendanaan partai politik adalah rendahnya keterbukaan publik terhadap laporan keuangan partai politik. Tantangan lainnya adalah ketergantungan partai politik pada donatur besar sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, partai politik menghadapi tantangan yaitu belum meratanya kapasitas administrasi di tingkat daerah. Terakhir, tantangan yang juga tidak kalah pentingnya yaitu penegakan sanksi terhadap pelanggaran pendanaan belum optimal. Berbagai tantangan diatas tentunya harus ditindaklanjuti. Berikut beberapa solusi nyata untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada Diperlukan penguatan pengawasan dan digitalisasi sistem pelaporan agar informasi dapat diakses publik dengan mudah dan cepat. Perlu untuk membangun budaya akuntabilitas internal di lingkungan partai agar transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari etika politik yang dijunjung tinggi. Dengan langkah-langkah solusi diatas, diharapkan partai politik dapat menjadi lembaga yang lebih terbuka, profesional, dan berintegritas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Baca juga: Partai Politik Peserta Pemilu 1999: Jejak Demokrasi Awal di Era Reformasi

Wamena, Papua Pegunungan — Dalam kehidupan demokrasi modern, debat menjadi salah satu sarana penting untuk mengekspresikan pendapat, menguji argumen, dan memperkuat proses pengambilan keputusan secara rasional. Melalui kegiatan debat, masyarakat dapat menilai kemampuan berpikir kritis, wawasan, dan cara penyampaian gagasan seseorang, termasuk dalam konteks politik dan kepemiluan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menilai pentingnya pemahaman tentang debat, terutama dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan beretika. Apa Itu Debat? Pengertian Menurut Bahasa dan Istilah Secara bahasa, istilah debat berasal dari kata Latin battere yang berarti “memukul” atau “menyerang,” namun dalam konteks modern diartikan sebagai pertukaran argumen antara dua pihak atau lebih mengenai suatu persoalan tertentu. Dalam istilah akademik, debat merupakan kegiatan adu argumentasi secara logis, sistematis, dan terstruktur untuk membuktikan pendapat yang dianggap paling kuat atau benar. Sementara dalam praktik sosial dan politik, debat digunakan sebagai media untuk menyampaikan gagasan, menguji kebijakan, dan menumbuhkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting yang menyangkut kepentingan bersama. Baca juga: Sinergi Hukum: KPU Papua Pegunungan Sukses Tangani Permasalahan Pemilihan Serentak 2024 Tujuan dan Fungsi Debat dalam Kehidupan Sosial dan Politik Debat memiliki fungsi ganda, baik sebagai sarana edukatif maupun demokratis. Tujuan utama debat antara lain: Melatih berpikir kritis dan rasional. Menumbuhkan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Mendorong sikap saling menghargai perbedaan. Menguji keabsahan argumen secara terbuka. Dalam dunia politik, debat kandidat pemilu menjadi ajang penting untuk menilai kualitas gagasan, program kerja, serta kemampuan komunikasi calon pemimpin. Melalui debat, publik dapat melihat siapa yang paling siap memimpin dan memahami kebutuhan masyarakat. Unsur-Unsur dalam Debat: Pembicara, Moderator, dan Audiens Sebuah debat yang baik harus memiliki unsur-unsur utama berikut: Pembicara (Debater): pihak yang menyampaikan argumen dan sanggahan. Moderator: pengatur jalannya debat agar tetap tertib, objektif, dan terarah. Audiens: masyarakat atau penonton yang menyimak dan menilai jalannya debat. Tim Juri (opsional): penilai independen yang menentukan kualitas argumentasi. Unsur-unsur ini berperan penting dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas sebuah debat, terutama yang disiarkan secara publik seperti debat pemilu. Jenis-Jenis Debat (Formil, Informal, Akademik, Politik) Debat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan tujuannya, antara lain: Debat Formil: dilaksanakan secara resmi dengan aturan tertentu, seperti debat parlemen atau debat kandidat. Debat Informal: berlangsung tanpa aturan ketat, biasanya terjadi dalam diskusi sehari-hari. Debat Akademik: digunakan di lingkungan pendidikan untuk melatih kemampuan berpikir logis dan berbicara efektif. Debat Politik: bagian dari proses demokrasi yang mempertemukan ide, visi, dan misi antar calon pemimpin. Etika dan Teknik Berdebat yang Baik Debat yang bermutu bukan hanya ditentukan oleh kekuatan argumen, tetapi juga oleh etika dan sikap peserta debat. Beberapa prinsip penting dalam berdebat yang baik antara lain: Menyampaikan pendapat dengan sopan dan tidak menyerang pribadi lawan. Menggunakan data, fakta, dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Mendengarkan lawan bicara dengan penuh hormat sebelum menanggapi. Mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan selama debat berlangsung. Etika debat yang baik akan mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dan kualitas intelektual masyarakat. Contoh Debat dalam Konteks Pemilu dan Pendidikan Politik Debat Calon Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dalam konteks pemilu, debat menjadi ajang bagi para calon kepala daerah, presiden, atau anggota legislatif untuk memperkenalkan program dan gagasannya secara terbuka. Melalui debat publik, masyarakat dapat menilai kemampuan calon dalam memecahkan persoalan nyata. Sementara dalam pendidikan politik, kegiatan debat dapat digunakan sebagai metode pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Debat bukan sekadar adu pendapat, melainkan sarana penting untuk menguji gagasan dan memperkuat tradisi demokrasi. Dalam konteks sosial dan politik, debat berperan membentuk pola pikir kritis, menghargai perbedaan, serta mendorong transparansi public, termasuk dalam pelaksanaan pemilu. Melalui pemahaman yang benar tentang tujuan, unsur, dan etika debat, generasi muda Provinsi Papua Pegunungan diharapkan mampu menjadi pelopor demokrasi yang cerdas dan beretika. Baca juga: Politik Uang: Ancaman Demokrasi dan Hukuman Berat

Wamena, Papua Pegunungan - Fenomena politik dinasti kembali menjadi sorotan publik menjelang Pemilu 2029. Di tengah semangat demokrasi yang terus berkembang, praktik pewarisan kekuasaan dalam lingkup keluarga politik menimbulkan pertanyaan: apakah politik dinasti merupakan bentuk regenerasi atau ancaman bagi keadilan demokrasi di Indonesia? Apa Itu Politik Dinasti? Politik dinasti adalah kondisi ketika jabatan politik dikuasai secara berkelanjutan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pejabat sebelumnya. Fenomena ini bukan hal baru di Indonesia. Sejak era reformasi hingga kini, sejumlah kepala daerah, anggota legislatif, dan bahkan calon presiden memiliki ikatan keluarga dengan pejabat politik sebelumnya. Meski tidak dilarang secara hukum, praktik ini sering menuai kritik karena dinilai mencederai prinsip kesetaraan dan meritokrasi dalam sistem demokrasi. Siapa yang Terlibat dan Mengapa Fenomena Ini Muncul? Fenomena politik dinasti melibatkan tokoh-tokoh politik yang memiliki jaringan keluarga kuat dalam pemerintahan. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya kaderisasi partai politik yang sehat serta kuatnya pengaruh sosial-ekonomi elite politik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam beberapa kasus, partai lebih memilih calon dari lingkaran keluarga tokoh berpengaruh karena dianggap memiliki modal politik, finansial, dan popularitas tinggi. Padahal, hal ini bisa menghambat munculnya generasi baru dengan ide dan gagasan segar untuk memajukan bangsa. Di Mana dan Kapan Fenomena Ini Terjadi? Politik dinasti bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat pemerintahan nasional. Setiap menjelang masa pemilihan umum, baik Pilkada maupun Pemilu legislatif, praktik ini sering muncul dalam daftar calon. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik kekerabatan masih memiliki ruang besar dalam sistem politik modern Indonesia — sebuah realitas yang berkembang seiring dengan budaya patronase dan loyalitas keluarga dalam politik lokal. Baca juga: Dukung Kinerja dan Keamanan, KPU Papua Pegunungan Lakukan Pemasangan CCTV di Kantor Bagaimana Dampaknya terhadap Demokrasi? Secara positif, politik dinasti bisa dianggap sebagai bentuk regenerasi apabila didukung oleh kompetensi, integritas, dan dukungan publik yang sah. Namun, dalam praktiknya, politik dinasti kerap menimbulkan ketimpangan kompetisi politik dan potensi konflik kepentingan. Ketika jabatan publik diwariskan tanpa pertimbangan merit, hal ini dapat memperlemah partisipasi politik rakyat serta menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang seharusnya terbuka dan inklusif. Baca juga: Proporsional Terbuka vs Tertutup: Mencari Format Ideal untuk Pemilu 2029 Peran KPU dalam Menjaga Keadilan Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam memastikan setiap proses pemilihan berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Melalui sistem verifikasi calon, regulasi dana kampanye, serta pendidikan politik masyarakat, KPU berupaya menjaga agar Pemilu tetap menjadi ruang kompetisi yang sehat. Tantangan politik dinasti justru memperkuat urgensi KPU untuk memperluas literasi demokrasi — bahwa kepemimpinan bukan warisan keluarga, melainkan amanah rakyat yang diperoleh lewat proses yang adil. Politik dinasti adalah kenyataan yang tak bisa dihindari dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Namun, dengan peran aktif masyarakat, pengawasan lembaga penyelenggara pemilu, dan komitmen partai politik untuk membuka ruang regenerasi, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap kepemimpinan lahir dari kompetisi yang jujur, bukan dari garis keturunan semata.

Wamena, Papua Pegunungan - Pada 20 Oktober 1999, bangsa Indonesia menorehkan babak baru dalam sejarah demokrasi. Di hari itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur resmi dilantik sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia. Pelantikan ini bukan hanya seremonial politik, melainkan simbol transisi damai menuju pemerintahan demokratis pasca-reformasi. Sejak saat itu, setiap 20 Oktober menjadi tanggal penting yang menandai tradisi pelantikan presiden dan wakil presiden secara konstitusional. Awal Tradisi Pelantikan 20 Oktober Apa yang terjadi dan kapan? Pelantikan Gus Dur pada 20 Oktober 1999 menjadi peristiwa penting dalam perjalanan bangsa. Siapa dan di mana? Ia dilantik di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, setelah melalui proses pemilihan demokratis di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mengapa penting? Karena untuk pertama kalinya setelah berakhirnya era Orde Baru, kekuasaan berpindah dengan damai melalui hasil Pemilu 1999—pemilu pertama yang dinilai jujur, adil, dan bebas. Bagaimana dampaknya? Dari momen inilah, tanggal 20 Oktober ditetapkan sebagai tradisi pelantikan presiden, menjadi simbol pergantian kekuasaan yang damai dan demokratis di Indonesia. Baca juga: George Washington: Presiden Pertama di Dunia yang Dipilih Melalui Pemilu Konstitusional Makna Demokrasi dari Pelantikan Gus Dur Pelantikan Gus Dur mencerminkan kedewasaan politik bangsa di tengah keberagaman. Dikenal sebagai tokoh pluralis dan humanis, Gus Dur menegaskan bahwa kekuasaan sejati berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Peristiwa ini menjadi pelajaran moral bagi bangsa — bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menjalankan amanah dengan adil, berkeadaban, dan berperikemanusiaan. Peran KPU dalam Menjaga Konsistensi Demokrasi Sejak reformasi 1998, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi penjaga utama integritas pemilu. Pemilu 1999 yang menghasilkan Gus Dur sebagai presiden menjadi tonggak lahirnya KPU modern dan independen. Kini, KPU terus menjalankan peran strategisnya — mulai dari perencanaan, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil — dengan berpegang teguh pada asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Bahkan di wilayah baru seperti Papua Pegunungan, KPU memastikan setiap suara rakyat memiliki bobot yang sama di mata konstitusi. Baca juga: Proporsional Terbuka vs Tertutup: Mencari Format Ideal untuk Pemilu 2029 Demokrasi yang Terus Bertumbuh Kini, 20 Oktober tidak lagi sekadar tanggal pelantikan, melainkan refleksi perjalanan demokrasi Indonesia. Dari Gus Dur hingga presiden-presiden berikutnya, bangsa ini membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan dapat berlangsung damai dan bermartabat. Melalui KPU, rakyat Indonesia terus belajar bahwa demokrasi adalah proses yang hidup — sebuah komitmen bersama untuk menjaga keadilan, partisipasi, dan kedaulatan rakyat. Tradisi 20 Oktober menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah untuk membawa bangsa menuju masa depan yang lebih beradab dan demokratis.

Wamena, Papua Pegunungan - Setiap 20 Oktober menjadi momen penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena di setiap tanggal itu selalu di tetapkan sebagai Hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi penegasan komitmen Indonesia terhadap proses demokrasi yang damai, transparan, dan berdaulat di tangan rakyat. Tonggak Sejarah Transisi Kepemimpinan Bangsa Sejak era reformasi 1998, Indonesia menapaki babak baru dalam sistem politiknya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang pertama kali digelar pada tahun 2004 menjadi simbol kemajuan demokrasi dan keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Sejak saat itu, tanggal 20 Oktober selalu menjadi momentum bersejarah yang menandai transisi kekuasaan secara konstitusional — dari hasil suara rakyat menuju mandat kepemimpinan yang sah. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Makna Demokrasi dalam Setiap Pergantian Pemimpin Transisi kepemimpinan nasional tidak hanya berarti berakhirnya masa jabatan, tetapi juga lahirnya kepercayaan baru dari rakyat kepada pemimpinnya. Setiap pelantikan membawa pesan kuat bahwa demokrasi Indonesia telah tumbuh dewasa — diwarnai kedamaian, penghormatan terhadap pilihan rakyat, dan pengakuan terhadap hasil pemilu yang sah. Momen ini memperlihatkan bahwa politik Indonesia mampu bergerak maju tanpa konflik, dengan menjunjung tinggi etika dan tata kelola yang berkeadaban. Baca juga: Komisi II Dorong Penguatan SDM dan Regulasi Demi Pemilu yang Kredibel Peran KPU dalam Menjaga Integritas Transisi Demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan vital dalam memastikan setiap transisi kepemimpinan berjalan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Dari tahap pendaftaran, penetapan calon, pemungutan, hingga rekapitulasi hasil suara, KPU menjaga integritas dan transparansi proses pemilu. Di daerah-daerah, termasuk Papua Pegunungan, dedikasi para penyelenggara menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia tumbuh merata hingga ke wilayah paling tinggi di negeri ini. Baca juga: KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Sinergi untuk Pemilu Bermartabat Demokrasi yang Semakin Matang untuk Indonesia yang Kuat Momentum 20 Oktober bukan hanya perayaan pelantikan, tetapi juga refleksi atas kedewasaan politik bangsa. KPU terus berkomitmen memperkuat kepercayaan publik melalui inovasi digital, peningkatan literasi politik, dan pelayanan informasi yang transparan. Dengan semangat kolaborasi antara rakyat, penyelenggara, dan pemerintah, transisi kepemimpinan nasional diharapkan selalu menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia berjalan kokoh, beradab, dan semakin matang dari waktu ke waktu.