Berita Terkini

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan apel pagi dalam rangka Hari Kesadaran Nasional, yang berlangsung di halaman Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (17/10/2025). Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Adden Siagian, selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan. Dalam arahannya menekankan pentingnya seluruh pegawai KPU untuk menjaga dan merawat Barang Milik Negara (BMN) yang telah dipercayakan kepada masing-masing Aparatur. Ia mengingatkan bahwa setiap BMN merupakan aset Negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi. "BMN yang kita gunakan adalah amanah Negara. Kita sebagai ASN, kita memiliki kewajiban moral dan profesionalitas untuk menjaga, merawat, serta memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsi kelembagaan," ujar Aden Siagian dalam sambutannya Selain itu, Adden juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan disiplin kerja sebagai bagian dari implementasi nilai dasar ASN. Ia berharap semangat Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pegawai KPU Papua Pegunungan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Kegiatan apel pagi ini berlangsung secara bersama diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai abdi Negara semakin tumbuh dalam diri setiap ASN, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wamena, Papua Pegunungan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan kembali menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) pada Jumat, 17 Oktober 2025, di halaman kantor KPU Papua Pegunungan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan ini menjadi wadah penting dalam membangun semangat nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU. Pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional berlandaskan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Apel Pagi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2293/SJ Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Hari Kesadaran Nasional bagi Pegawai Negeri Sipil. Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan apel secara rutin, sebagai sarana pembinaan kedisiplinan, peningkatan semangat kebangsaan, serta memperkuat komunikasi antara pimpinan dan pegawai. Baca juga: Hari Batik Nasional, KPU Papua Pegunungan Tampilkan Nuansa Kebudayaan Menumbuhkan Kesadaran sebagai Abdi Negara Apel Hari Kesadaran Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi memiliki makna mendalam bagi seluruh ASN. Melalui kegiatan ini, ASN diingatkan kembali akan perannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, sekaligus menjadi sarana internalisasi nilai-nilai “BerAKHLAK” — Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Kegiatan apel juga menjadi momentum evaluasi bagi pimpinan dalam meninjau kinerja dan kedisiplinan pegawai, serta memperkuat tanggung jawab moral dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pemilihan tanggal 17 setiap bulan sebagai Hari Kesadaran Nasional bukan tanpa alasan. Tanggal ini dipilih karena melambangkan hari lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga diharapkan dapat terus menumbuhkan semangat patriotisme dan pengabdian bagi seluruh ASN. Baca juga: Kartu Kendali Kepegawaian: Strategi KPU Papua Pegunungan Kawal Disiplin dan Kinerja ASN Pesan Disiplin dari Pembina Apel Dalam apel yang dipimpin oleh Adden Siagian, selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Papua Pegunungan, seluruh jajaran pegawai diingatkan untuk menjaga kedisiplinan, khususnya dalam administrasi perkantoran dan pelaporan kegiatan. “Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus segera dibuatkan laporan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai ASN. Kedisiplinan administrasi bukan sekadar rutinitas, tetapi wujud nyata pengabdian dan tanggung jawab kita kepada negara,” tegas Adden Siagian dalam arahannya. Beliau juga menekankan pentingnya konsistensi dan ketertiban dalam bekerja, terutama menjelang tahapan penting penyelenggaraan Pemilu. Kedisiplinan ASN di lingkungan KPU Papua Pegunungan menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Menguatkan Semangat Kolektif Melalui Apel Hari Kesadaran Nasional ini, KPU Papua Pegunungan berharap semangat kebersamaan, integritas, dan etos kerja seluruh ASN dapat terus meningkat. Kegiatan apel bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi juga momentum reflektif untuk memperkokoh dedikasi dalam menjalankan tugas negara dan pelayanan publik di Tanah Papua. Baca juga: Serahkan SK Pengangkatan PPPK: KPU Papua Pegunungan Dorong Profesionalisme dan Disiplin ASN Baru

Wamena, — Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional, KPU Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan pengajian rutin sebagai upaya meningkatkan nilai spiritual dan memperkuat karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai di lingkungan KPU di Aula Pilamo Demokrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat dan staf KPU Provinsi Papua Pegunungan. Acara pengajian tersebut menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat keimanan, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam bekerja. Dalam tausiyahnya, Ustad yang memimpin kegiatan menyampaikan pesan bahwa “setiap pekerjaan, sekecil apa pun, memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat tulus dan penuh keikhlasan”. “Bekerja dengan ikhlas bukan hanya mendatangkan ketenangan batin, tetapi juga merupakan wujud pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas,” ujar sang Ustad. Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk terus menanamkan semangat pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai spiritual serta menjaga profesionalisme dalam setiap tugas. Kegiatan pengajian rutin ini menjadi bagian dari komitmen KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam membangun mental dan karakter ASN yang berakhlak mulia, sejalan dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK  Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Momentum Hari Kesadaran Nasional juga dijadikan sebagai ajang refleksi bersama agar setiap pegawai KPU semakin disiplin, bertanggung jawab, dan senantiasa bersyukur atas amanah yang diemban sebagai penyelenggara pemilu. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh jajaran semakin termotivasi untuk bekerja dengan hati yang tulus, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.  

Wamena, Papua Pegunungan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dengan penempatan di wilayah kerja se-Provinsi Papua Pegunungan, berlokasi di Aula Pilamo Demokrasi, Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan. Baca juga: Resmi! 3 PPPK KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Terima SK Pengangkatan Hari Ini Memperkuat Tata Kelola Organisasi Acara yang berlangsung di Aula Pilamo Demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan ini dibuka secara resmi oleh Aden Siagian, selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam sambutannya, Aden menyampaikan apresiasi atas proses panjang rekrutmen P3K yang kini membuahkan hasil dengan penyerahan SK pengangkatan. Ia menekankan bahwa kehadiran P3K di lingkungan KPU menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara profesional. Kegiatan ini juga diisi dengan pembekalan dan arahan langsung oleh Linda Mathelda Rumbiak, selaku Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dalam arahannya, Linda menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas, hak, dan kewajiban sebagai P3K, termasuk pentingnya kedisiplinan, loyalitas terhadap institusi, dan peningkatan kapasitas diri dalam menjalankan peran di lingkungan KPU. Baca juga: Rapat Rutin Kedisiplinan PPPK, Persiapan PDPB, dan HUT KORPRI KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 Menjunjung tinggi nilai Profesionalisme. SK yang diserahkan pada kesempatan ini ditujukan kepada pegawai P3K yang akan ditempatkan di sejumlah satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Pegunungan. Mereka telah melalui proses seleksi nasional dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dengan penyerahan SK ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh pegawai P3K dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, serta ikut membangun sistem kerja yang akuntabel dan efisien dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Wamena, Papua Pegunungan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena di Ballroom Eitama, Baliem Pilamo Hotel, Wamena. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Wamena, Deni Herdianto,  menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari program strategis pemerintah dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan bahwa setiap satker perlu menjadi pelaksana anggaran yang profesional, dengan memperhatikan ketentuan terbaru dalam aturan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT). “LLAT menjadi pedoman penting agar proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala KPPN Wamena. Baca juga: Kartu Kendali Keuangan: Langkah KPU Papua Pegunungan Wujudkan Tertib dan Transparansi Anggaran Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) mitra KPPN Wamena, termasuk KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang diwakili oleh Bendahara dan Tim Operator Keuangan, dengan tujuan memperkuat pemahaman terhadap pelaksanaan anggaran menjelang penutupan tahun fiskal.   Tim Operator Keuangan KPU Papua Pegunungan menghadiri kegiatan Sosialisasi LLAT Tahun 2025 KPPN Wamena Baca juga: Bendahara KPU Provinsi Papua Pegunungan Lakukan Kunjungan Teknis ke KPPN, Perkuat Tata Kelola Keuangan Melalui sosialisasi ini, KPPN Wamena juga mendorong seluruh satuan kerja untuk meningkatkan realisasi anggaran dan memperbaiki Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Optimalisasi penyerapan anggaran dinilai krusial untuk mendukung program pembangunan pemerintah di wilayah pegunungan yang memiliki tantangan geografis. Meski berada di wilayah dengan kondisi yang menantang, Kepala KPPN menegaskan bahwa Papua Pegunungan tidak boleh tertinggal dalam kinerja LLAT dan tetap mampu menampilkan hasil yang membanggakan. Akselerasi Digitalisasi Pembayaran dan Efisiensi Waktu Selain itu, KPPN Wamena menyoroti pentingnya akselerasi digitalisasi pembayaran dan manajemen waktu pelaksanaan anggaran. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mempercepat proses pembayaran, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan risiko keterlambatan penyelesaian dokumen keuangan. KPU Provinsi Papua Pegunungan bersama satker lainnya diharapkan dapat memperluas penggunaan aplikasi dan layanan digital yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Baca juga: Aplikasi SAKTI: Solusi Digital KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan yang Efisien Penghargaan untuk Satker Terbaik Sebagai bentuk apresiasi, KPPN Wamena turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik dalam beberapa kategori, antara lain IKPA terbaik, penggunaan digitalisasi pembayaran terbanyak, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terbaik. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh satker untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan komitmen bersama antara KPPN Wamena dan KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Wamena, Papua Pegunungan – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan telah menyelesaikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 3 - 4 Oktober 2025, menandai keberhasilan dalam menjaga keakuratan dan kemutakhiran data pemilih di luar tahapan Pemilu/Pemilihan. Evaluasi ini menjadi landasan penting bagi persiapan dan tindak lanjut program di Triwulan IV tahun 2025. Baca juga: Usai Pleno PDPB Triwulan III, KPU Papua Pegunungan Dorong Partisipasi Masyarakat ​Evaluasi Triwulan III Penambahan dan Perbaikan Data Signifikan (ini apa iya ada atau dua Heading) Rapat pleno terbuka DPB Triwulan III yang dilaksanakan oleh KPU menunjukkan tren positif dalam pengelolaan data pemilih. ​Peningkatan Jumlah Pemilih: Sebagian besar KPU Kabupaten melaporkan adanya penambahan pemilih baru, terutama bagi pemilih pemula yang baru mencapai usia 17 tahun atau yang baru menjadi warga sipil (pensiunan TNI/Polri). Akurasi Data: Proses pemutakhiran data Triwulan III fokus pada identifikasi dan penghapusan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau memiliki perubahan status kependudukan baik Pindah Masuk maupun Pindah Keluar. Transparansi: Namun pada Rekapitulasi triwulan III belum semua Kabupaten melibatkan perwakilan partai politik, Disdukcapil, dan instansi terkait yang  memastikan proses pemutakhiran berjalan akuntabel dan partisipatif. Baca juga: Lonjakan Pemilih di PDPB Yalimo: 90.041 Pemilih Tercatat di Triwulan III 2025 ​Persiapan dan Fokus: Tindak Lanjut Triwulan IV ​Menyikapi hasil evaluasi Triwulan III, KPU harus menyusun strategi tindak lanjut untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2025 yaitu selain pelaksanakan pemutakhiran data, perlu adanya ​Sinergi Antar Instansi Diperkuat yaitu KPU Provinsi dan Kabupaten akan mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta TNI/Polri. Koordinasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan utama yang masih ditemukan, seperti validitas data kematian yang belum sinkron dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan pembaruan status anggota TNI/Polri yang purna tugas agar dapat memiliki data yang akurat dan terupdate. Selain itu pentingnya melibatkan perwakilan partai politik pada Pleno agar partai mengetahui progres pergerakan data di setiap Kabupatennya. Baca juga: PDPB 2025 Nduga Catat 744 Pemilih Baru dan 304 TMS