Berita Terkini

Haris Pertama: KNPI Dukung Langkah Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Wamena — Keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, disambut hangat oleh kalangan pemuda. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai keputusan berani dan berjiwa kenegarawanan. Dalam Rapat Konsolidasi Pemuda DPP KNPI bersama DPD KNPI se-Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (10/11/2025), Haris menyampaikan bahwa pengakuan terhadap Soeharto merupakan bentuk penghormatan atas jasa besar tokoh yang telah meletakkan fondasi pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. “KNPI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo. Beliau berani menempatkan sejarah bangsa secara adil dan proporsional. Pak Harto adalah sosok yang bekerja keras membangun bangsa dari titik nol, menata ekonomi, dan menumbuhkan rasa percaya diri bangsa Indonesia,” ujar Haris. Haris menuturkan, KNPI sudah lama mendorong agar Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional. Setiap tahun, pengurus KNPI melakukan ziarah ke Keluarga Besar Soeharto di Sedayu, Bantul dan Astana Giri Bangun, Karaganyar sebagai bentuk penghargaan dan pengingat atas perjuangannya. Ia menegaskan, generasi muda perlu memahami sejarah bangsa secara utuh agar tidak terjebak pada pandangan yang terpecah. Baca juga: KH. Wahid Hasyim : Ulama, Negarawan, dan Pelopor Semangat Demokrasi Indonesia Menurut Haris, pengakuan ini bisa menjadi momentum bagi generasi muda untuk belajar tentang keteguhan, kedisiplinan, dan semangat pengabdian. “Pemuda Indonesia perlu meneladani kerja keras dan komitmen Pak Harto terhadap kemandirian bangsa. Langkah Presiden Prabowo ini bukan hanya tentang penghargaan masa lalu, tetapi ajakan untuk berdamai dengan sejarah,” katanya. Haris juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi kepemudaan agar nilai perjuangan para pahlawan tetap hidup di tengah tantangan zaman modern. Ia menyebut, semangat gotong royong dan persatuan harus menjadi pegangan dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaulat dan inklusif. Dalam forum yang dihadiri para pimpinan DPD KNPI dari seluruh provinsi, Haris menyerukan agar pemuda Indonesia tetap solid menjaga persatuan dan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Konsolidasi ini menjadi ruang bagi kita untuk memperkuat semangat kebangsaan dan memastikan pemuda hadir di garis depan, melanjutkan cita-cita para pahlawan,” tutup Haris.  Artikel ini dipublikasikan ulang dengan izin Ketua DPP KNPI Haris Pratama Judul asli: KNPI Apresiasi Prabowo Atas Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tautan sumber: KNPI Apresiasi Prabowo Atas Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Presiden Prabowo Tetapkan 10 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto dan Gus Dur

Wamena, 10 November 2025 — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025 tertanggal 6 November 2025. Penetapan ini diumumkan di Istana Negara Jakarta dan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada para tokoh yang memiliki jasa luar biasa bagi negara, baik di bidang politik, militer, sosial, maupun keagamaan. “Pemerintah melalui seleksi panjang dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, akhirnya menetapkan 10 tokoh yang dinilai telah berjasa besar terhadap bangsa dan negara Indonesia,” ujar Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers yang dikutip dari Antara News, 10 November 2025. Baca juga: Hari Pahlawan 10 November: Makna, Cara Peringatan, dan Inspirasi bagi Generasi Muda Daftar 10 Pahlawan Nasional 2025 Berikut daftar lengkap tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto: 1. Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia, asal Jawa Tengah. Soeharto dinilai berjasa besar dalam menjaga stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca-1966. “Beliau adalah figur penting yang memimpin masa transisi sulit menuju pembangunan,” kata Hadi Tjahjanto dikutip dari Antara News. 2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ke-4 RI asal Jawa Timur. Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme dan pejuang demokrasi. “Pengakuan ini juga bentuk penghormatan terhadap perjuangan beliau memperkuat toleransi antarumat beragama,” ujar Hadi. 3. Marsinah, aktivis buruh perempuan dari Jawa Timur. Ia dikenal karena perjuangannya membela hak-hak pekerja hingga akhir hayatnya pada 1993. “Marsinah menjadi simbol perjuangan kaum buruh Indonesia,” tulis Rmol.id dalam laporannya. 4. Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum dan mantan Menteri Luar Negeri asal Jawa Barat. Ia berperan besar dalam merumuskan Konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle) yang diterima dunia internasional. Konsep ini kemudian menjadi dasar hukum laut Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. 5. Hj. Rahma El Yunusiyyah, tokoh pendidikan Islam dari Sumatera Barat. Dikenal sebagai pendiri Diniyah Puteri Padang Panjang, ia memperjuangkan pendidikan perempuan di masa kolonial. Menurut Antara, perjuangannya “telah membuka jalan bagi lahirnya sistem pendidikan Islam modern untuk perempuan Indonesia.” 6. Sarwo Edhie Wibowo, Jenderal TNI (Purn) asal Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai tokoh militer yang berperan dalam penumpasan G30S/PKI dan pembinaan generasi muda melalui Resimen Mahasiswa. “Ketegasan dan nasionalismenya menginspirasi banyak prajurit,” ujar Hadi. 7. Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan Bima ke-37 dari Nusa Tenggara Barat. Beliau dikenal karena menolak penjajahan Belanda dan memperjuangkan hak rakyat Bima. Pemerintah menilai sosok Sultan Salahuddin “mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran pendidikan Islam dan perjuangan kemerdekaan di NTB,” dikutip dari Antara News. 8. Syaikhona Muhammad Kholil, ulama besar dari Bangkalan, Madura (Jawa Timur). Beliau merupakan guru spiritual bagi banyak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), termasuk KH. Hasyim Asy’ari. “Syaikhona Kholil telah menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam dakwahnya, yang berkontribusi pada lahirnya gerakan Islam moderat,” tulis Rmol.id. 9. Tuan Rondahaim Saragih, pejuang dari Sumatera Utara. Rondahaim dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap Belanda di Tanah Batak. Ia memimpin perjuangan rakyat Simalungun dan mendirikan pemerintahan lokal yang menolak kolonialisme. 10. Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore dari Maluku Utara. Ia merupakan tokoh penting yang membantu diplomasi Indonesia di awal kemerdekaan. “Sultan Zainal Abidin Syah berjasa menjaga keutuhan NKRI di kawasan Timur Indonesia,” ujar Menkopolhukam seperti dikutip dari Antara News. Makna Penetapan Pahlawan Nasional 2025 Penetapan kesepuluh tokoh ini, menurut Presiden Prabowo, merupakan langkah penting untuk menghormati perjuangan lintas bidang dan lintas generasi. “Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Penghargaan ini bukan hanya simbol, tapi juga pengingat bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangan mereka,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato resminya di Istana Negara, dikutip dari Antara News, 10 November 2025. Peneliti sejarah dari LIPI, Dr. Asvi Warman Adam, juga menilai kebijakan ini “menunjukkan upaya pemerintah memperluas makna kepahlawanan tidak hanya di bidang militer, tetapi juga sosial dan pendidikan.” Dalam komentarnya kepada Kompas.com, Asvi menyebut bahwa “pemberian gelar kepada Marsinah dan Rahma El Yunusiyyah adalah langkah progresif karena menempatkan perempuan sebagai subjek utama perjuangan.” Baca juga: Siapa Saja 10 Pahlawan Nasional Indonesia yang Terkenal? Upacara Penganugerahan di Istana Negara Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2025 digelar di Istana Negara, dihadiri oleh keluarga ahli waris, para menteri, serta tokoh masyarakat. Presiden Prabowo menyerahkan langsung Piagam dan Bintang Mahaputra Adipradana kepada perwakilan keluarga masing-masing tokoh. Upacara berlangsung khidmat dengan iringan lagu Gugur Bunga dan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan bahwa gelar ini bukan sekadar penghargaan formal, tetapi juga pesan moral. “Kita tidak boleh melupakan akar perjuangan bangsa. Setiap nama yang disebut hari ini adalah bagian dari sejarah besar Indonesia,” ucap Prabowo. Penetapan sepuluh pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi refleksi penghormatan terhadap keberagaman kontribusi dalam perjuangan bangsa. Dari presiden, ulama, aktivis buruh, hingga tokoh pendidikan dan adat — semuanya menggambarkan luasnya makna kepahlawanan di Indonesia. Dengan pengakuan ini, pemerintah berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk membangun bangsa dengan semangat pengabdian dan persatuan.

KPU Provinsi Papua Pegunungan Gelar Bimbingan Teknis Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi dan Kabupaten Se-Papua Pegunungan

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan, pada Senin (10/11/2025). Dilakukan secara hybrid atau dua arah yaitu melalui Zoom meeting dan secara tatap muka Berlokasi di Aula Demokrasi Pilamo KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan yang digelar di Wamena ini diikuti oleh seluruh Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Pegunungan, serta Yulianti Monim Selaku Kepala Bagian (Kabag) dari Divisi Teknis dan Hukum beserta dihadiri oleh perwakilan partai politik peserta pemilu di wilayah tersebut. Dalam arahannya, narasumber dari KPU Provinsi Papua Pegunungan menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai tata cara serta prosedur yang harus ditempuh dalam proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD. Penjelasan mencakup dasar hukum, mekanisme administrasi, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan PAW, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman yang baik mengenai mekanisme PAW agar setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami dengan baik setiap tahapan dalam proses penggantian antar waktu (PAW), sehingga pelaksanaannya di lapangan berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Melkianus Kambu selaku Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan dari divisi Teknis. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait dinamika pelaksanaan PAW di daerah masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi antara KPU dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi di Papua Pegunungan. Dengan demikian terlaksananya Bimtek ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan berharap seluruh jajaran teknis KPU di tingkat kabupaten/kota memiliki pemahaman yang seragam dan mendalam dalam menjalankan tugas serta kewenangan terkait proses penggantian antar waktu anggota DPRD. (Papson)

KPU Provinsi Papua Pegunungan Peringati Hari Pahlawan ke-80, Ketua KPU Ajak Pegawai Teladani Semangat Juang Pahlawan

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80, pada Senin (10/11/2025), di halaman kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan. Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, dengan seluruh pegawai mengikuti jalannya apel dengan tertib dan semangat nasionalisme yang tinggi. Apel peringatan kali ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga, yang bertindak sebagai pembina apel. Dalam arahannya, Daniel Jingga menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum sakral bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. “Hari ini kita berdiri bersama untuk memperingati Hari Pahlawan ke-80. Ini adalah hari yang sakral dan menjadi momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa,” ujar Daniel Jingga dalam amanatnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Tanah Papua memiliki kisah perjuangan yang mendalam. tidak hanya dari para pejuang kemerdekaan, tetapi juga dari masyarakat yang terus berjuang menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi daerahnya. “Di Tanah Papua tersimpan begitu banyak kisah perjuangan. Baik dari para pejuang kemerdekaan maupun masyarakat yang dengan caranya masing-masing terus memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan,” tambahnya. Sebagai penutup, Daniel Jingga mengajak seluruh pegawai KPU Papua Pegunungan untuk menjadikan semangat kepahlawanan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Mari kita lanjutkan estafet perjuangan dengan cara kita sendiri, dengan bekerja sepenuh hati, menjunjung tinggi integritas, dan setia pada nilai-nilai demokrasi,” pesannya. Upacara ditutup dengan doa bersama, sebagai ungkapan syukur dan harapan agar seluruh pegawai KPU dapat semakin memaknai makna Hari Pahlawan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan serta pengabdian kepada bangsa dan negara. (Papson)

Sehat Bersama, Kerja Bahagia: Semangat Hari Kesehatan Nasional di KPU Provinsi Papua Pegunungan

Wamena – Setiap tanggal 12 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tahun ini, semangat HKN juga digaungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan, yang mengajak seluruh pegawai untuk menanamkan gaya hidup sehat sebagai bagian dari budaya kerja penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas. Makna Hari Kesehatan Nasional bagi Pegawai KPU Hari Kesehatan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, HKN menjadi momen refleksi bahwa kesehatan fisik dan mental merupakan pondasi utama dalam menjalankan tugas-tugas publik, termasuk bagi pegawai KPU yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagai lembaga yang bekerja melayani rakyat dan menjaga integritas demokrasi, pegawai KPU Papua Pegunungan dihadapkan pada beban kerja yang dinamis, mulai dari persiapan logistik Pemilu, sosialisasi, hingga pelaksanaan di lapangan yang sering memerlukan energi ekstra dan ketahanan fisik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab profesional. Melalui semangat “Bangkit Indonesia Sehat”, pegawai KPU diingatkan bahwa tubuh yang bugar, pikiran yang tenang, dan lingkungan kerja yang harmonis adalah kunci untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas di Tanah Papua Pegunungan. Kesehatan Pegawai, Cermin Kinerja Demokrasi yang Kuat KPU adalah garda depan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setiap tahapan Pemilu yang sukses tidak lepas dari kerja keras para pegawai yang berdedikasi. Namun, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kesehatan pegawai harus menjadi prioritas utama. KPU Provinsi Papua Pegunungan menekankan pentingnya gaya hidup sehat di kantor, seperti menjaga pola makan, berolahraga ringan sebelum bekerja, istirahat cukup, dan menghindari stres berlebih. Bahkan langkah kecil seperti minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan meja kerja, dan berinteraksi positif antarpegawai bisa membawa dampak besar terhadap produktivitas dan semangat kerja. Selain itu, kesehatan mental juga menjadi perhatian penting. Dalam menghadapi tekanan kerja menjelang Pemilu, dukungan sosial dan komunikasi terbuka antarpegawai perlu dibangun. Semangat saling menguatkan dan menjaga keseimbangan emosional adalah bagian dari budaya organisasi yang sehat. Baca juga: Satu Hati, Satu Gerak! KPU Papua Pegunungan Rayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan Senam Sehat Bersama Program KPU Sehat Papua Pegunungan Untuk memperkuat komitmen tersebut, KPU Provinsi Papua Pegunungan menginisiasi kegiatan internal yang berfokus pada kesejahteraan pegawai seperti senam pagi bersama yang dilaksanakan setiap Jumat pagi di halaman kantor KPU. Kegiatan ini menjadi wadah kebersamaan, membangun semangat kerja, serta menjaga kebugaran jasmani. Selain itu KPU Provinsi Papua Pegunungan juga rutin melaksanakan ibadah bersama sebagai sarana menjaga kesehatan Rohani setiap pegawai. Tidak hanya terbatas pada senam dan beribadah bersama, dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan KPU Provinsi Papua Papua Pegunungan menginisiasi sebuah program “Jumpa Berlian (Jumat Pagi Bersih Lingkungan)”, dengan adanya program ini KPU Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat bagi para pegawainya. Ketua KPU Papua Pegunungan, Daniel Jingga, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk membangun budaya kerja yang sehat, bahagia, dan produktif di kalangan pegawai. Program tersebut tidak hanya menjaga kesehatan individu, tetapi juga mempererat hubungan antarpegawai, menciptakan suasana kerja yang bahagia, dan memperkuat rasa memiliki terhadap lembaga. Kesehatan dan Semangat Lokal Papua Pegunungan Kesehatan dan kesejahteraan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Papua Pegunungan. Dengan alam yang indah, udara segar, dan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong serta keseimbangan hidup, semangat “sehat secara holistik” tumbuh alami di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi inspirasi bagi KPU Papua Pegunungan untuk terus bekerja dengan hati, mengedepankan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual dalam menjalankan tugas negara. Karena hanya dengan tubuh yang kuat dan jiwa yang tenang, pegawai KPU mampu menjaga kepercayaan publik dan mengawal demokrasi dengan penuh integritas. KPU Sehat, Demokrasi Kuat Momentum Hari Kesehatan Nasional menjadi pengingat bahwa kesehatan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi juga fondasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Pegawai yang sehat akan bekerja lebih efisien, berpikir lebih jernih, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. KPU Papua Pegunungan berkomitmen menjadikan kesehatan sebagai budaya organisasi, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Dengan tubuh sehat, pikiran tenang, dan semangat kebersamaan yang kuat, seluruh pegawai siap menjalankan amanah rakyat dalam menyukseskan Pemilu yang demokratis, damai, dan bermartabat di Tanah Papua Pegunungan.

Orang Pertama P3K Paruh Waktu di KPU Kabupaten Yahukimo

Dekai – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma secara resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) untuk seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan KPU Kabupaten Yahukimo Bernama Susa Yalak,AMd.Kom. ​Susa Yalak telah secara nyata melaksanakan tugasnya di Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo sejak tanggal 1 Oktober 2025 dan merupakan PPPK Paruh Waktu Pertama di KPU Provinsi Papua Pegunungan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepemiluan di Yahukimo, khususnya pasca pengangkatan PPPK secara serentak di lingkungan KPU se-Papua Pegunungan. ​Agus Filma menegaskan “dimulainya tugas bagi PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan sebagai bagian dari penguatan staf KPU di tingkat Kabupaten, khususnya KPU Kabupaten Yahukimo. “Masih banyak yang belum mengenal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, mereka Adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. status kepegawaian baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, tetapi dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Hal ini sangat berarti bagi non ASN di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan yang tidak lulus seleksi CPNS Tahun 2024”, Ujarnya ​Penugasan ini sejalan dengan komitmen KPU untuk memperkuat kelembagaan dengan SDM yang profesional dan berintegritas, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan geografis di wilayah Papua Pegunungan. Baca juga: Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Skema, Tunjangan, dan Perbedaannya dengan PPPK Penuh Waktu