Berita Terkini

Jayapura — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Kolaborasi Antar Lembaga untuk Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat di Provinsi Papua Pegunungan” pada Jumat malam, 10 Oktober 2025, pukul 19.00 WIT, bertempat di Swiss-Belhotel Jayapura. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda penyiapan rapat kerja pengamanan Pemilu dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, menyampaikan apresiasi dan salam hormat kepada seluruh peserta dan tamu undangan, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Komisioner Bawaslu RI, KPU RI, DKPP, serta Ketua Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan. Baca juga: Mengenal Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia Tujuan Acara: Perkuat Sinergi dan Hasilkan Rekomendasi Pemilu Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Papua Pegunungan, Fredy Wamo menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menghasilkan rekomendasi strategis terkait peraturan kepemiluan di Papua Pegunungan. Ia menilai bahwa persoalan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Papua Pegunungan kerap menimbulkan tantangan yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusi bersama melalui forum dialog dan kerja sama antarlembaga. “Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk melahirkan sumbangsih besar bagi penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan bermartabat,” ujar Fredy dalam pidatonya. Rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja ini akan dijadikan saran dan masukan bagi penyelenggara Pemilu di tingkat pusat, baik KPU RI maupun Bawaslu RI, serta menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu di masa depan. Fokus utama kegiatan diarahkan pada persiapan Pemilu Serentak tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah 2031 di wilayah Papua Pegunungan. Seruan untuk Peserta: Tinggalkan Warisan Kelembagaan yang Kuat Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Papua Pegunungan juga mengajak seluruh peserta — khususnya para Ketua Bawaslu Kabupaten — agar aktif menyampaikan gagasan, masukan, dan kritik konstruktif selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, partisipasi aktif menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu ke depan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk meninggalkan legasi kelembagaan yang baik, apapun jabatan atau posisi kita di masa mendatang,” tegasnya. Seruan ini menjadi refleksi penting bahwa kekuatan Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh integritas dan semangat pengabdian seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten. Baca juga: Sejarah dan Tugas KPU: Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Menjaga Demokrasi Indonesia Kolaborasi untuk Pemilu Bermartabat Fredy Wamo dalam pidatonya menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, serta seluruh pihak di Papua Pegunungan. Kerja sama lintas lembaga tersebut diharapkan mampu mengurai berbagai persoalan kepemiluan yang selama ini masih berulang, serta memastikan Pemilu berjalan damai, jujur, dan adil. Ia juga berharap, materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dalam sesi lanjutan kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang solid dan implementatif untuk pelaksanaan Pemilu di masa depan. Resmi Dibuka Di akhir acara, kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan penyiapan rapat kerja pengamanan Pemilu secara resmi dibuka. Momentum ini menandai langkah penting bagi Bawaslu Papua Pegunungan dalam memperkuat sinergi dan komitmen bersama mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas di tanah Papua. Baca juga: Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia

Wamena - Pemilu 2019 bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi juga peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak. Mari kita menengok kembali sejumlah fakta menarik dan catatan penting dari pelaksanaan Pemilu tahun 2019 lalu. Lima tahun telah berlalu sejak Indonesia menggelar Pemilu 2019, sebuah pesta demokrasi akbar yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik bangsa. Saat itu, seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk menentukan arah kepemimpinan nasional sekaligus memilih wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan. Sejarah Singkat dan Konteks Pemilu Sejak pertama kali digelar pada tahun 1955, Pemilu telah menjadi simbol nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu pertama kala itu digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan membantu Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Hingga kini, Pemilu tetap dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali, dan tahun 2019 menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu oleh masyarakat. Pemilihan umum tersebut menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan di seluruh Indonesia. Baca juga: Perbedaan Pemilu dan Pilkada: Pengertian, Sistem, dan Penyelenggaraannya Keunikan Pemilu 2019: Pilpres dan Pileg Serentak Salah satu hal yang membedakan Pemilu 2019 dari pemilu-pemilu sebelumnya adalah pelaksanaan serentak antara Pilpres dan Pileg. Sebelumnya, seperti pada Pemilu 2014, masyarakat harus datang ke TPS dua kali: pertama untuk memilih anggota legislatif, lalu beberapa bulan setelahnya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tahun 2019 menjadi titik baru: satu hari untuk semua pemilihan. Selain itu, tanggal pemungutan suara juga ditetapkan sebagai hari libur nasional, agar masyarakat dapat berpartisipasi tanpa hambatan. Tingkat partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 mencerminkan antusiasme rakyat terhadap demokrasi dan keinginan kuat untuk ikut menentukan arah bangsa ke depan. Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Sebagai pesta demokrasi terbesar di dunia yang dilakukan dalam satu hari, Pemilu 2019 membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 24,8 triliun untuk pelaksanaan Pemilu tersebut — meningkat sekitar Rp 700 miliar dibanding Pemilu 2014 yang menelan biaya Rp 24,1 triliun. Kenaikan anggaran ini wajar mengingat Pemilu 2019 menyatukan dua agenda besar sekaligus: pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Anggaran ini mencakup kebutuhan logistik, pengawasan, penyelenggaraan di daerah, hingga honor petugas KPPS di seluruh Indonesia. Jumlah Pemilih dan Kursi yang Diperebutkan Menurut Data KPU 2019, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 185.732.093 orang, terdiri atas 92,8 juta pemilih laki-laki dan 92,9 juta pemilih perempuan. Proses pemungutan suara dilakukan di 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh pelosok negeri — dari Sabang hingga Merauke. Dari hasil pemilihan tersebut, ditetapkan posisi untuk: 1 Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD RI, 2.207 anggota DPRD provinsi, dan  17.610 anggota DPRD kabupaten/kota, yang secara keseluruhan berjumlah 19.817 kursi legislatif di seluruh Indonesia. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Salah satu warna utama dari Pemilu 2019 adalah ramainya partisipasi partai politik. Dari 27 partai politik yang mendaftar ke KPU, hanya 16 partai yang dinyatakan memenuhi syarat administratif dan verifikasi faktual secara nasional. Berikut daftar 16 partai politik peserta Pemilu 2019 beserta nomor urutnya: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Gerindra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Golkar Partai NasDem Partai Garuda Partai Berkarya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Hanura Partai Demokrat Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kehadiran berbagai partai ini menandai semaraknya demokrasi Indonesia dan memberikan pilihan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Kertas Suara dan Warna yang Berbeda Pemilu 2019 Pemilu 2019 juga dikenal dengan penggunaan lima jenis kertas suara yang masing-masing memiliki warna dan fungsi berbeda. Ini menjadi pengalaman unik bagi banyak pemilih yang untuk pertama kalinya menerima lima lembar surat suara di bilik TPS. Berikut warna dan peruntukannya: Abu-abu: Presiden dan Wakil Presiden Kuning: DPR RI Merah: DPD RI Biru: DPRD Provinsi Hijau: DPRD Kabupaten/Kota Khusus wilayah DKI Jakarta, hanya terdapat empat jenis surat suara karena tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Baca juga: Masa Tenang Pemilu: Ini Aturan, Definisi, dan Dasar Hukumnya! Kontroversi Eks Koruptor dalam Daftar Calon Salah satu isu hangat menjelang Pemilu 2019 adalah munculnya mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. KPU sempat menetapkan aturan yang melarang eks koruptor, pelaku kejahatan seksual, dan pengguna narkoba untuk ikut dalam daftar calon legislatif. Namun, keputusan ini sempat digugat ke Bawaslu, yang akhirnya mengabulkan sebagian permohonan partai politik. Meski sempat menimbulkan perdebatan, langkah KPU dinilai sebagai upaya menjaga integritas pemilu agar para calon wakil rakyat memiliki rekam jejak yang bersih. Makna dan Harapan dari Pemilu 2019 Pemilu 2019 meninggalkan banyak pelajaran berharga. Dari segi teknis, Indonesia berhasil membuktikan kemampuannya menyelenggarakan pemilu serentak dengan skala terbesar di dunia. Dari segi demokrasi, rakyat menunjukkan antusiasme tinggi untuk berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan bangsa. Pemilu 2019 menjadi refleksi bahwa demokrasi Indonesia terus tumbuh, meski diwarnai tantangan dan dinamika politik yang kompleks. Partisipasi rakyat yang tinggi saat itu memperlihatkan bahwa suara masyarakat tetap menjadi kekuatan utama dalam membangun pemerintahan yang adil dan transparan. (GSP)  

Wamena, Papua Pegunungan - Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Papua Pegunungan resmi mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1019/PLB.02.3-Und/14/2025 tentang Undangan Mengikuti Pelatihan PBJP Level-1 bagi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2025 dengan model Massive Open Online Course (MOOC). Kegiatan berlangsung mulai 2 September hingga 31 Oktober 2025, dan diikuti oleh CPNS dari seluruh KPU RI dan KPU provinsi/KIP di seluruh Indonesia, termasuk KPU Papua Pegunungan. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Tekankan Etika dan Loyalitas bagi CPNS: Jangan Tanya Apa yang Negara Beri, Tapi Apa yang Kita Beri untuk Negara Apa Itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)? Secara sederhana, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan seluruh proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah — baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah — untuk memperoleh barang dan jasa misalnya jasa konsultansi atau jasa lainnya yang pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD. Prosesnya saat ini bisa dilakukan secara elektronik melalui e-procurement maupun non-elektronik, tergantung pada kebutuhan dan skala kegiatan di lembaga yang melakukan pengadaan. Dasar Hukum dan Prinsip Transparansi PBJP memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus membuka kesempatan bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Seluruh kegiatan PBJP diatur secara ketat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Tujuan utama pengaturan ini adalah memastikan setiap pengadaan pemerintah berjalan dengan prinsip: Efisien dan efektif,   Transparan dan akuntabel,   Adil dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha,   Memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi publik (value for money). Baca juga: Wamena, 29 Juli 2025. CPNS KPU Provinsi Papua Pegunungan Mengadakan Sharing knowledge. Harapan Output Pelatihan bagi CPNS KPU Papua Pegunungan Melalui pelatihan ini, CPNS KPU Papua Pegunungan diharapkan dapat memahami dengan baik prinsip, aturan, dan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah. Selain menjadi ajang peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga merupakan bagian dari pembentukan karakter ASN yang adaptif terhadap transformasi digital, khususnya dalam sistem pengadaan yang kini semakin modern dan berbasis teknologi. Dengan keikutsertaan CPNS dalam pelatihan PBJP, diharapkan Sekretariat KPU Papua Pegunungan semakin siap dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip good governance. Pelatihan ini juga menjadi salah satu bentuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi CPNS sebagai calon penerus estafet perjuangan menegakkan demokrasi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua Pegunungan yang diberkati. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Genjot Akselerasi Informasi: Perkuat SDM dan Keterbukaan Publik Melalui Bimtek Website

Wamena, Papua Pegunungan - Suasana penuh semangat dan kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan Senam Sehat Bersama, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar pegawai di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Pegunungan yang diikuti oleh seluruh pegawai, baik PNS, CPNS, PPPK, maupun PPNPN di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Jayawijaya  dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Suasana penuh tawa, musik ceria, dan semangat gotong royong mewarnai setiap gerakan senam yang dipimpin oleh instruktur loka. Selain untuk menjaga kebugaran jasmani, senam sehat ini juga menjadi bagian dari upaya membangun chemistry antar pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Baca juga: Hargai Kebersihan, KPU se-Papua Pegunungan Laksanakan Jumpa Berlian Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya bentuk peringatan, tetapi juga pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik bagi seluruh pegawai. “Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan antarpegawai KPU. Kesehatan mental yang baik akan melahirkan semangat kerja yang positif dan produktif,” ujarnya. Selain senam bersama, kegiatan juga diisi dengan sesi sharing ringan tentang pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang dikemas santai dan penuh keceriaan ini. Dengan mengusung semangat “Sehat Jiwa, Sehat Raga, Kinerja KPU Semakin Prima,”  kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk memperkuat kebersamaan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Sebagai simbol kebersamaan dan semangat sehat jiwa raga seluruh pegawai KPU Papua Pegunungan Makna Hari Kesehatan Mental Sedunia Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Dengan mengusung tema global “Mental Health is a Universal Human Right” Tema tahun ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis setiap individu. Melalui kegiatan senam bersama, KPU Papua Pegunungan ingin menunjukkan bahwa kesehatan mental pegawai adalah bagian penting dari upaya membangun lingkungan kerja yang positif dan berintegritas. “Senam ini bikin kita semangat lagi. Bukan cuma sehat, tapi juga merasa saling dekat antara sesama pegawai dari berbagai kabupaten,” ujar salah satu peserta dari KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU se Provinsi Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab besar dan beban kerja tinggi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting agar seluruh pegawai dapat bekerja dengan optimal dan tetap bahagia. Baca juga: Hari Batik Nasional, KPU Papua Pegunungan Tampilkan Nuansa Kebudayaan KPU Papua Pegunungan: Membangun Lingkungan Kerja yang Sehat dan Produktif Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, solid, dan penuh semangat gotong royong. Kegiatan senam bersama menjadi simbol dari kekompakan serta semangat untuk terus melayani masyarakat dengan penuh integritas dan profesionalisme. “Ketika tubuh dan pikiran sehat, pelayanan publik pasti semakin baik. Kami ingin setiap pegawai KPU Papua Pegunungan bekerja dengan bahagia dan produktif,” tambahnya. Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan pekik semangat “Pemilih Berdaulat, Negara Kuat!” yang menggema di seluruh area Halaman kantor KPU Jayawijaya. Baca juga: SALAM GUNUNG SIMBOL BUDAYA DAN PROFESIONALISME KPU PAPUA PEGUNUNGAN

KPU Papua Pegunungan terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi publik melalui program unggulan di bulan ini yaitu “Akselerasi Informasi Publik”. Melalui program Akselerasi Informasi, KPU Papua Pegunungan ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses data, dokumentasi, dan berita kegiatan KPU secara cepat dan terpercaya.Program ini bukan hanya soal publikasi, tetapi juga tentang membangun budaya birokrasi yang terbuka, informatif, dan partisipatif di lingkungan KPU se-Papua Pegunungan. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan pada beberapa kesempatan selalu menegaskan bahwa transparansi adalah bagian dari pelayanan publik. Ketika masyarakat mudah mendapatkan informasi, maka kepercayaan terhadap lembaga akan tumbuh dengan sendirinya. Baca juga: Website Menjadi Jendela Informasi, Transparan dan Mudah Diakses Kesadaran bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik menjadi landasan kuat program ini. KPU Papua Pegunungan menaruh perhatian besar terhadap tata kelola informasi yang terbuka, cepat, dan akurat. “Kami ingin KPU Papua Pegunungan menjadi lembaga yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik. Masyarakat berhak tahu, dan kami wajib memastikan informasi itu tersampaikan dengan cara yang mudah dan tepat,” ujar Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma. Program “Akselerasi Informasi” ini diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan KPU se-Papua Pegunungan melalui kanal-kanal digital yang tersedia, termasuk website resmi, media sosial, dan publikasi elektronik. Baca juga: Bimbingan Teknis Foto Grafi dan Editing Berita Media Soial KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 Bimtek Pengelolaan Website: Bekal Teknis untuk SDM KPU tentang Kehumasan Sebagai bagian dari program tersebut, Sekretaris KPU Papua Pegunungan, Agus Filma, memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website Lanjutan bagi jajaran pegawai di KPU se-Papua Pegunungan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2025 ini fokus membekali peserta dengan kemampuan teknis dan jurnalistik agar informasi yang dipublikasikan di website KPU lebih berkualitas dan menarik bagi pembaca. Dalam sesi materi, tim pemateri menekankan bahwa judul dan paragraf pertama merupakan elemen paling penting dalam sebuah artikel berita. “Dalam dunia jurnalistik digital, otak pembaca hanya fokus pada dua hal — judul dan paragraf pertama. Jadi jika dua komponen itu kuat, maka pesan lembaga akan lebih mudah tersampaikan,” jelas Rony Wijaya, salah satu pemateri dalam Bimtek tersebut. Tingkatkan Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas Produksi Informasi Pengetahuan praktis seperti teknik penulisan yang SEO friendly, pengelolaan konten, hingga manajemen publikasi menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Peserta Bimtek diharapkan tidak hanya mampu menulis berita, tetapi juga memahami strategi penyajian informasi yang informatif, kredibel, dan ramah pembaca. Diharapkan setiap berita yang rilis di website KPU se-Papua Pegunungan punya nilai lebih,  bukan sekadar memenuhi kuota publikasi, tapi juga meningkatkan kualitas informasi publik yang disediakan. Dengan adanya pelatihan ini, KPU Papua Pegunungan berharap seluruh satuan kerja KPU kabupaten di wilayahnya mampu menghasilkan konten yang lebih akuntabel, kritis, dan aktual, sehingga menjadi bentuk nyata pelayanan publik melalui keterbukaan informasi. Baca juga: Gelar Zoom Kick Off Bimbingan Teknis Pembuatan Berita KPU Provinsi Papua Pegunungan

Mamberamo Tengah — Dalam rangka menegakkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah secara resmi telah menyerahkan kembali satu unit mobil dinas operasional kepada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Penyerahan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan BMN, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Mobil dinas yang sebelumnya digunakan selama menjabat, kini dialihkan penggunaannya untuk mendukung kinerja pejabat yang baru menggantikan posisi Sekretaris. Penyerahan Aset Secara Tertib dan Transparan Proses serah terima dilakukan di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, disaksikan langsung oleh jajaran pegawai dan staf sekretariat. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekretariat menyampaikan apresiasi atas itikad baik dan komitmen mantan sekretaris dalam menjaga aset negara. “Penyerahan ini merupakan wujud tanggung jawab sebagai pejabat negara, serta bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan aset,” ungkap salah satu perwakilan sekretariat. Optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara Dengan dikembalikannya mobil dinas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memastikan kendaraan akan segera dialihkan penggunaannya kepada pejabat pengganti. Langkah ini diambil guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan BMN secara tertib dan efisien merupakan bagian dari komitmen KPU untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serta kegiatan kelembagaan lainnya. Baca juga: Transparansi Lelang Kotak Suara Eks Pemilu 2024 di Mamberamo Tengah