Artikel

Wamena – Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu masih menjadi permasalahan dalam demokrasi di Indonesia. Hak memilih (right to vote) sejatinya merupakan hak fundamental warga negara, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan turut aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara demokratis. Namun, tidak semua warga negara bisa hadir di tempat pemungutan suara (TPS) untuk bisa memberikan hak mereka. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan metode agar hak mereka sebagai warga negara dapat dipenuhi untuk memberikan suaranya, melalui absentee voting. Apa Itu Absentee Voting? Dalam terminologi internasional absentee voting adalah suatu mekanisme pemungutan suara yang memungkin pemilih untuk bisa memilih selain di tempat pemungutan suara di mana mereka terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT). Mekanisme ini merupakan fasilitas tambahan dalam pemungutan suara untuk meningkatkan aksesibilitas pemilih pada masa tahapan pemungutan suara. Hak suara bisa dikirimkan dengan mengirimkan surat suara melalui pos, email ataupun sistem elektronik. Baca juga: Bolehkah ODGJ Memilih di Pemilu Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya Sejarah dan Tujuan Absentee Voting Absentee Voting pertama kali digunakan oleh Kekaisaran Romawi pada 28 daerah jajahan baru untuk memilih kandidat pejabat pada kantor-kantor di Roma dan mengirim hasil pemilihan mereka di bawah stempel ke Roma untuk hari pemilihan. Pada era modern, absentee voting pertama kali digunakan Amerika Serikat pada tahun 1862, ketika Wisconsin menjadi negara pertama di Amerika Serikat yang memberikan ketentuan untuk memungkinkan pemungutan suara absen oleh militer federal AS (Union) selama perang saudara. Pada saat sekarang, mekanisme ini semakin meluas kepada pemilih yang berstatus sebagai pekerja, keamanan atau jauh dari area dimana mereka terdaftar untuk memilih ataupun untuk mereka yang terbatas karena penyakit maupun cacat/difabel. Keberadaan absentee voting menjadi sarana yang memudahkan dan memungkinkan mereka yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, meningkatkan partisipasi pemilih serta mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan politik dalam sistem demokrasi. Baca juga: DPTb dan DPK: Cara Pemilih Perantau Tetap Bisa Memilih Siapa yang Berhak menggunakan Absentee Voting? Tiap negara memiliki kriteria yang berbeda-beda untuk menggunakan absentee voting. Berikut beberapa negara yang menerapkan absentee voting dan pengaturannya: Amerika Serikat Di Amerika Serikat yang berhak menggunakan sistem ini adalah tentara dan warga negara yang bertempat tinggal di luar domisili mereka. Mekanisme yang digunakan adalah pengiriman surat suara melalui pos dengan tujuan kantor pemilihan, menyerahkan ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan atau meminta pihak ketiga yang berwenang mengembalikannya. India Di India hanya anggota bersenjata dan anggota kepolisian yang bertugas di luar negara bagian serta orang yang bekerja di pemerintahan yang sedang bertugas di luar negeri saja yang termasuk pemilih absentee voting. Untuk mekanismenya mereka menggunakan pemberian suara secara langsung, melalui surat suara pos atau melalui wakil pada daerah pemilihan dimana pemungutan suara dilaksanakan. Spanyol Pemilih yang berhalangan hadir dan tidak dapat memilih sendiri pada hari pemungutan adalah kriteria pemilih absentee voting di Spanyol. Mereka hanya perlu mengirimkan surat suara melalui pos dengan mengajukan permohonan tertulis. Filipina Di Filipina kriteria pemilih absentee voting ialah Anggota Bersenjata Filipina, Kepolisian Nasional Filipina dan Pegawai Pemerintahan yang ditugaskan sementara waktu dalam tugas berkaitan Pemilihan Umum. bagi pemilih tersebut mereka memilih secara perseorangan satu minggu sebelum hari pemilihan. Penerapan Absentee Voting di Indonesia Di Indonesia sistem absentee voting hanya digunakan pada pemungutan suara luar negeri untuk memilih Calon Anggota DPR RI dan Calon Presiden serta Wakil Presiden dengan menggunakan metode postal voting atau pengiriman surat suara melalui pos. Hal ini telah diatur dalam Pasal 357 UU No.7 Tahun 2017 juncto Pasal 96 ayat 3 huruf c dan ayat 6 dan Pasal Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2019. Ketentuan postal voting ini berlaku bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN). Pemberian suara dilakukan sejak diterimanya surat suara melalui pos sampai hari pemungutan suara di luar negeri dan surat suara yang telah dicoblos harus dikirimkan kembali ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Pos. Sedangkan untuk pemilihan di dalam negeri, bagi pemilih yang tidak bisa ikut memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya ada pelayanan Kelompok  Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) terdekat yang akan mendatangi pemilih. Mereka adalah pemilih yang sedang menjalani masa tahanan dan pasien rawat inap di rumah sakit maupun puskesmas. Absentee voting hadir menjadi wujud nyata dari komitmen sebuah negara untuk bisa menjamin hak pilih seluruh warga negara, terlepas dari dimana mereka berada. Sistem ini menjadi instrumen penting untuk bisa mewujudkan pemilu yang inklusif, adil dan partisipatif. Penerapan ini menunjukan bahwa semangat demokrasi dapat dijaga meski adanya keterbatasan jarak dan waktu. Baca juga: KTP Menjadi Kendala Dalam Menyalurkan Hak Memilih Provinsi Papua Pegunungan

Wamena – Halo Sobat Pemilih! Tahukah kamu bahwa dalam setiap Pemilu, ada satu formulir yang menjadi kunci utama keabsahan hasil penghitungan suara di TPS? Formulir itu bernama C1-KWK. KPU Papua Pegunungan memastikan seluruh petugas TPS memahami pentingnya formulir ini karena menjadi dasar utama proses rekapitulasi suara secara berjenjang, mulai dari TPS hingga ke tingkat nasional. Baca juga: KWK dalam Pemilu: Mengenal Fungsi dan Isi Formulir dalam Pencalonan Apa Itu Formulir C1-KWK? Formulir C1-KWK merupakan dokumen resmi hasil penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara). C1-KWK sendiri adalah singkatan dari Formulir Model C1 - Kwitansi Kertas Kerja, yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mencatat hasil akhir penghitungan suara bagi setiap pasangan calon atau partai politik peserta Pemilu. Formulir ini menjadi bukti otentik bahwa proses penghitungan dilakukan secara terbuka dan transparan di tingkat TPS. Contoh Formulir C1-KWK Formulir C1-KWK biasanya berisi: Identitas TPS (nomor TPS, nama desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten) Jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih Jumlah suara sah dan tidak sah Perolehan suara masing-masing peserta Pemilu Tanda tangan seluruh anggota KPPS dan saksi peserta Pemilu KPU Papua Pegunungan memastikan seluruh formulir ini didokumentasikan dan diserahkan dengan aman untuk menjaga keaslian data suara. Tata Cara Pengisian Formulir C1 Petugas KPPS wajib mengisi Formulir C1-KWK dengan teliti, jujur, dan sesuai hasil nyata di TPS. Langkah-langkah umumnya: Setelah penghitungan suara selesai, KPPS mencatat hasilnya pada Formulir C1-KWK. Semua saksi peserta Pemilu memeriksa dan menandatangani formulir. Salinan formulir kemudian ditempel di papan pengumuman TPS agar masyarakat dapat melihat langsung hasil penghitungan. Fungsi C1-KWK dalam Proses Rekapitulasi Suara Fungsi utama Formulir C1-KWK adalah sebagai dokumen dasar rekapitulasi suara di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota. Data dari formulir ini diunggah ke sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) untuk memastikan hasil pemilu akurat, terbuka, dan dapat diaudit publik. Bagi KPU Papua Pegunungan, C1-KWK bukan sekadar formulir, tetapi simbol kejujuran dan transparansi dalam menjaga suara rakyat dari pegunungan hingga pusat perhitungan nasional. Melalui pemahaman tentang Formulir C1-KWK, diharapkan Sobat Pemilih semakin tahu pentingnya setiap tahap dalam Pemilu. Mari kita bersama KPU Papua Pegunungan terus mendukung penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, agar suara rakyat benar-benar menjadi suara Indonesia! Baca juga: Mengenal SIREKAP: Inovasi Digital KPU untuk Perhitungan Suara Cepat dan Akurat

Wamena Provinsi Papua Pegunungan - Sejarah Pemekaran dan Luas Wilayah Provinsi Papua Pegunungan merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Selama bertahun-tahun, kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah pegunungan. Akses antar kabupaten yang sulit, kondisi topografi yang bergunung-gunung, serta keterbatasan sarana transportasi menyebabkan pelayanan publik sering terhambat. Melalui pemekaran wilayah, pemerintah berharap tercipta pendekatan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah. Pemekaran ini juga merupakan hasil aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang telah disampaikan secara bertahap sejak tahun 2003, kemudian mendapat dukungan politik dan administratif hingga akhirnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Papua Pegunungan menjadi salah satu dari empat provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua pada tahun 2022, bersama dengan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan dan desentralisasi di Tanah Papua. 1. Dasar Hukum Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan memiliki dasar hukum utama sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penetapan Pelaksana Harian dan Penyelenggaraan Pemerintahan Sementara Provinsi Papua Pegunungan. 2. Tujuan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tujuan utama dari pembentukan Provinsi Papua Pegunungan adalah untuk: Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Dengan adanya pemerintahan provinsi yang lebih dekat dengan masyarakat, pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan daerah. Mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah Pemekaran diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pegunungan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua Dengan kewenangan otonomi khusus, provinsi ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat adat dan melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan Pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan dan pemerintahan lokal yang efektif akan memperkuat rasa keadilan dan kebersamaan di Tanah Papua. Memperkuat pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Dengan struktur pemerintahan yang lebih kecil dan dekat dengan rakyat, pelaksanaan pemilu, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. 3. Profil Singkat Provinsi Papua Pegunungan Nama Provinsi: Papua Pegunungan Luas Wilayah: 51.213,33 km² Ibu Kota Provinsi: Wamena (Kabupaten Jayawijaya) Tanggal Pemekaran: 30 Juni 2022 Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Gubernur dan Wakil Gubernur Pertama: Jhon Tabo dan Ones Pahabol (dilantik 17 April 2025) Jumlah Kabupaten: 8 (delapan) 4. Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Jayawijaya – Ibu Kota Wamena, Bupati Atenius Morib Luas wilayah: 2.722,45 km², penduduk 275.772 jiwa, 40 distrik. Kabupaten Lanny Jaya – Ibu Kota Tiom, Bupati Aletinus Yigibalon Luas wilayah: 2.844,48 km², penduduk 203.524 jiwa, 39 distrik. Kabupaten Mamberamo Tengah – Ibu Kota Kobagma, Bupati Yonas Kenelak Luas wilayah: 4.053,23 km², penduduk 49.508 jiwa, 5 distrik. Kabupaten Nduga – Ibu Kota Kenyam, Bupati Dinard Kelnea Luas wilayah: 5.199,43 km², penduduk 111.597 jiwa, 32 distrik. Kabupaten Pegunungan Bintang – Ibu Kota Oksibil, Bupati Spei Yan Bidana Luas wilayah: 14.902,58 km², penduduk 114.151 jiwa, 34 distrik. Kabupaten Tolikara – Ibu Kota Karubaga, Bupati Dinus Wanimbo Luas wilayah: 3.664,06 km², penduduk 251.661 jiwa, 46 distrik. Kabupaten Yalimo – Ibu Kota Elelim, Bupati Nahor Nekwek Luas wilayah: 3.628,73 km², penduduk 104.913 jiwa, 5 distrik. Kabupaten Yahukimo – Ibu Kota Dekai (Sumohai), Bupati Didimus Yahuli Luas wilayah: 16.377,81 km², penduduk 355.612 jiwa, 51 distrik. 5. Penutup Dengan terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemekaran ini menjadi wujud nyata dari semangat otonomi daerah dan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di kawasan timur Indonesia, khususnya di Tanah Papua Pegunungan. Kehadiran Provinsi ini bukan hanya menambah struktur administratif baru, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Papua Pegunungan untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Ditulis oleh Papson Hilapok  

Wamena –  Indonesia adalah salah satu negara yang berlokasi di Khatulistiwa dengan beriklim tropis serta salah satu negara yang ada di dunia dengan sebutan negara kepulauan yang terbentang dari ujung barat hingga timur wilayahnya. Di wilayah timur, terdapat salah satu Pulau besar yang banyak menarik perhatian dunia yaitu Papua. Papua merupakan salah satu Pulau terbesar di Indonesia yang sangat memukau baik itu keindahan alamnya, budaya hingga flora dan faunanya salah satunya yaitu Burung Cenderawasih. Burung Cenderawasih salah satu hewan endemik yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di seluruh dunia dikenal sebagai simbol keindahan alam Papua yang tiada duanya. Dengan bulu berwarna-warni dan tarian kawin yang memukau, unggas endemik ini sering disebut sebagai “Bird of Paradise” atau Burung dari Surga. Julukan tersebut bukan tanpa alasan, karena keanggunan dan kemegahannya telah memikat hati banyak orang di seluruh dunia. Habitat Asli dan Keberagaman Spesies Cenderawasih hanya dapat ditemukan di hutan-hutan tropis Papua, baik di wilayah Indonesia maupun Papua Nugini. Tercatat lebih dari 40 spesies Cenderawasih, dan sekitar 30 spesies di antaranya hidup di wilayah Papua Indonesia. Beberapa jenis yang paling dikenal antara lain Cenderawasih Kuning Besar, Cenderawasih Merah, dan Cenderawasih Biru. Setiap spesies memiliki keunikan tersendiri dalam warna bulu dan perilaku kawin yang spektakuler. Baca juga: Kuskus Bertotol: Permata Langka dari Hutan Papua Pegunungan Makna Budaya dan Simbol Identitas Papua Bagi masyarakat Papua, Cenderawasih bukan sekadar burung, melainkan lambang kehormatan dan keindahan ciptaan Tuhan. Bulu Cenderawasih kerap digunakan dalam upacara adat dan tarian tradisional, melambangkan kekuatan, kemurnian, dan kebanggaan atas tanah leluhur. Bahkan, dalam simbol-simbol daerah, burung ini sering dijadikan ikon identitas Papua. Baca juga: Makna dan Filosofi Logo Provinsi Papua Pegunungan: Simbol Identitas dan Semangat Demokrasi Ancaman Terhadap Populasi Cenderawasih Sayangnya, pesona burung surga ini juga membuatnya menjadi incaran perburuan liar. Selain itu, kerusakan habitat akibat penebangan hutan dan perubahan iklim turut mengancam kelestariannya. Beberapa spesies Cenderawasih kini masuk dalam daftar satwa dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan dijaga kelestariannya. Upaya konservasi terus dilakukan melalui pelestarian habitat dan edukasi masyarakat. Upaya Konservasi dan Harapan Masa Depan Pemerintah bersama lembaga konservasi dan masyarakat adat Papua terus bekerja sama untuk melindungi burung Cenderawasih. Program ekowisata berbasis masyarakat juga mulai dikembangkan agar kelestarian alam tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga lokal. Dengan kesadaran bersama, Cenderawasih akan terus menari di langit Papua, menjadi warisan alam yang tak ternilai bagi generasi mendatang. Baca juga: Misteri Kangguru Wondiwoi, Harta Langka dari Hutan Papua

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukanlah lembaga yang hanya bekerja saat tahapan Pemilu berlangsung. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU ditegaskan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, KPU sebagai lembaga negara bekerja sepanjang tahun, berbeda dengan badan ad hoc seperti PPK atau KPPS yang hanya aktif selama masa penyelenggaraan Pemilu. Meskipun saat ini belum memasuki tahapan Pemilu maupun Pemilihan, KPU Provinsi Papua Pegunungan tetap menjalankan berbagai fungsi strategis dan program kerja kelembagaan setiap harinya. Mulai dari perencanaan program dan anggaran, pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), pengelolaan SDM, hingga Inventarisasi  arsip dan dokumen kelembagaan. Seluruh aktivitas ini dijalankan untuk memastikan kualitas demokrasi di Tanah Papua Pegunungan selalu terjaga. “KPU Papua Pegunungan tidak pernah berhenti bekerja. Di luar masa tahapan pun, kami terus memperkuat fondasi kelembagaan dan menyiapkan berbagai aspek agar Pemilu berikutnya dapat berjalan lebih baik dan berintegritas,” ujar Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Daniel Jingga dalam arahannya pada apel Pagi Rutin 13 Oktober 2025 silam. Kegiatan-Kegiatan KPU di Luar Masa Pemilu 1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Pemutakhiran Data Pemilih Berkjelanjutan Semester I Tahun 2025 Salah satu kegiatan rutin KPU Papua Pegunungan adalah melakukan pembaharuan data pemilih secara berkelanjutan. Melalui aplikasi SIDALIH yang terintegrasi dengan data kependudukan dari Dinas Dukcapil, jajaran sekretariat KPU secara aktif memperbarui data masyarakat yang baru berusia 17 tahun, pindah domisili, maupun meninggal dunia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan daftar pemilih yang tersimpan di database KPU tetap akurat, valid, dan siap digunakan kapanpun tahapan Pemilu dan Pemilihan dimulai. Baca juga: Lonjakan Pemilih di PDPB Yalimo: 90.041 Pemilih Tercatat di Triwulan III 2025 2. Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Demokrasi KPU Papua Pegunungan juga secara aktif menggelar pendidikan pemilih dengan mendatangi sekolah, universitas, komunitas masyarakat, serta komunitas masyarakat adat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar memahami hak pilihnya dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Melalui kegiatan sosialisasi, KPU Papua Pegunungan ingin memastikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan tidak hanya menjadi peserta Pemilu, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dari sisi internal, KPU Papua Pegunungan secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas SDM. Berbagai pelatihan lintas disiplin diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pegawai. Selain itu, lembaga juga memberikan dorongan bagi pegawai yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, serta melakukan monitoring kepangkatan dan pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara rutin. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam membangun aparatur yang kompeten, berintegritas, dan siap melayani publik. Baca Juga: KPU Papua Pegunungan Dorong CPNS Kuasai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lewat Pelatihan PBJP Nasional 2025 4. Inventarisasi Dokumen dan Arsip Kelembagaan Sebagai lembaga negara, KPU Papua Pegunungan juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip dan dokumen kelembagaan. Berbagai surat keputusan (SK), berita acara, dan dokumen resmi lainnya diinventarisasi dan diarsipkan secara rapi, baik secara fisik maupun digital melalui sistem e-SPIP. Proses ini dilakukan secara rutin setiap hari ataupun bulan sesuai periode yang dibutuhkan untuk memastikan seluruh administrasi kelembagaan tercatat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Baca juga: Kinerja SPIP KPU Provinsi Papua Pegunungan Melejit! Capaian 100% di Awal 2025 Mengapa Peran KPU Tetap Penting di Luar Masa Pemilu? KPU Papua Pegunungan memiliki peran strategis bahkan saat masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan. Alasannya adalah karena demokrasi tidak berhenti saat surat suara telah selesai dihitung. Lebih dari itu, KPU sebagai lembaga negara memiliki fungsi sebagai penjaga keberlanjutan sistem politik yang jujur, adil, dan transparan. Beberapa peran penting KPU di luar masa Pemilu dan Pemilihan, antara lain: Menjaga Keberlanjutan Demokrasi dan Kepercayaan Publik. Melalui kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi politik, KPU memastikan masyarakat tetap memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik. Membangun Fondasi Penyelenggaraan Pemilu yang Profesional. Aktivitas kelembagaan selama masa non-tahapan merupakan bentuk persiapan menyeluruh agar Pemilu mendatang berjalan dengan lebih efisien, berintegritas, dan transparan. Menjamin Transparansi Data Pemilih. Pemutakhiran data berkelanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem kepemiluan. Menjaga Denyut Demokrasi di Tanah Papua Melalui berbagai kegiatan-kegiatan dan peran-peran KPU di atas, KPU Papua Pegunungan membuktikan komitmennya sebagai lembaga negara yang aktif dan berkelanjutan. Kehadiran KPU Papua Pegunungan tidak hanya pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, tetapi sepanjang waktu untuk memastikan demokrasi di Tanah Papua Pegunungan tetap hidup dan tumbuh dalam kepercayaan publik. Perlu diingat bersama bahwa demokrasi bukanlah sebatas peristiwa lima tahunan saja, melainkan proses yang terus dirawat setiap hari.KPU Papua Pegunungan hadir sebagai garda depan yang menjaga nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalitas dalam setiap langkah penyelenggaraan Pemilu dan kehidupan berbangsa.

Wamena — Didalam pembagian kekuasaan terkhususnya di lembaga Legislatif terdapat salah satu posisi yang menarik perhatian Masyarakat yaitu; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terbagi atas dua bagian yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Masyarakat sering kali masih bingung membedakan antara DPRD Kota dan DPRD Provinsi. Meskipun sama- sama Lembaga Perwakilan Rakyat yang menjalankan tugas dan fungsi di tingkat daerah, namun ternyata memiliki fungsi, wewenang, dan cakupan wilayah yang berbeda. Mari kita lihat lebih dalam perbedaannya agar tidak salah memahami peran lembaga Legislatif daerah ini. Peran DPRD dalam Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. DPRD juga berperan dalam pembuatan peraturan daerah (Perda), penganggaran, dan pengawasan kinerja kepala daerah. Baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, DPRD memiliki kedudukan sejajar dengan eksekutif (wali kota, bupati, atau gubernur). Namun, skala kewenangan dan jangkauan kebijakan yang diatur tentu berbeda. Baca juga: Mengenal DPRD: Cara Pemilihan, Tugas, Wewenang, dan Fungsinya dalam Pemerintahan Daerah DPRD Kota dan Provinsi: Wewenang yang Berbeda, Tujuan yang Sama DPRD Kota atau Kabupaten berfokus pada kebijakan daerah tingkat II, seperti pembangunan infrastruktur lokal, pelayanan publik, dan pengawasan APBD kota/kabupaten. Sementara itu, DPRD Provinsi bekerja pada level yang lebih luas, yaitu daerah tingkat I, dengan kebijakan yang mencakup lintas kabupaten/kota, seperti transportasi antarwilayah, pendidikan tingkat provinsi, dan perencanaan pembangunan regional. Contohnya, DPRD Kota Jayapura mungkin mengatur soal tata kelola pasar dan kebersihan kota, sedangkan DPRD Provinsi Papua akan membahas kebijakan pembangunan antar kabupaten dan pengelolaan sumber daya alam lintas wilayah. Baca juga: Pemilu di Jantung Pegunungan: Pilar Demokrasi dan Pondasi Pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan Bagaimana Proses Pemilihan Anggota DPRD? Baik DPRD Kota maupun DPRD Provinsi, anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif setiap lima tahun sekali. Perbedaannya terletak pada daerah pemilihan (Dapil) dan jumlah kursi yang disediakan. Pemilih di suatu kabupaten/kota hanya memilih calon DPRD di tingkat daerahnya masing-masing, sementara pemilih di tingkat provinsi memilih calon legislatif provinsi yang mewakili beberapa kabupaten/kota. Meski memiliki perbedaan wewenang dan cakupan kerja, baik DPRD Kota/Kabupaten maupun DPRD Provinsi memiliki tujuan yang sama: memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aspirasi masyarakat. Sinergi antara kedua lembaga ini menjadi kunci penting agar kebijakan daerah selaras, efisien, dan tepat sasaran.