Berita Terkini

Wamena– KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU Kabupaten menunjukkan performa kinerja yang mengesankan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI menempatkan KPU Provinsi dan 4 (Empat) KPU Kabupaten di Papua Pegunungan di kategori "Sangat Baik" (BB), sementara empat kabupaten lainnya meraih predikat "Baik" (B). ​Prestasi ini menjadi indikator kuat atas peningkatan tata kelola pemerintahan, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan. ​KPU Provinsi Papua Pegunungan berhasil memimpin dengan nilai tertinggi yaitu 72,0 dan kategori BB (Sangat Baik). Capaian ini diikuti oleh 4 KPU Kabupaten lainnya yang juga menyandang predikat "Sangat Baik": ​KPU Kabupaten Jayawijaya (Nilai: 70,90) ​KPU Kabupaten Yalimo (Nilai: 70,35) ​KPU Kabupaten Lanny Jaya (Nilai: 70,25) ​KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (Nilai: 70,15) ​Nilai 70 menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan sangat baik, dengan akuntabilitas kinerja yang memadai, dan penggunaan anggaran yang efisien untuk mencapai sasaran program. ​Sementara itu, 4 KPU Kabupaten lainnya mendapatkan kategori B (Baik), menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah cukup baik dan masih memiliki ruang untuk perbaikan: ​KPU Kabupaten Nduga (Nilai: 68,90) ​KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (Nilai: 67,20) ​KPU Kabupaten Yahukimo (Nilai: 67,20) ​KPU Kabupaten Tolikara (Nilai: 65,05) ​Hasil ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran KPU di Provinsi Papua Pegunungan dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tugas-tugas krusial penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Maka prestasi ini diharapkan dapat memacu semangat seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan publik yang lebih prima.

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan apel pagi di halaman kantor KPU. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga, dan diikuti oleh seluruh jajaran staf sekretariatan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Dalam arahannya, Daniel Jingga selaku ketua KPU Provinsi Papau Pegunungan menegaskan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan dalam bekerja sebagai kunci utama mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas. Artinya setiap pegawai selalu menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta saling menghargai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari. Ketua KPU menyatakan “Kita harus terus menjaga semangat kebersamaan dan saling mendukung kinerja antar sesame pegawai. Dengan rasa solidaritas dan tanggung jawab, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”. Selain itu, beliau juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas meningkatnya capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Peningkatan SPIP ini adalah bukti nyata dari kerja keras kita semua. Mari kita pertahankan bahkan tingkatkan lagi kualitas kinerja agar KPU Papua Pegunungan semakin dipercaya publik,” tambahnya. Maka apel pagi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan, menumbuhkan integritas, dan terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan amanat konstitusi sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, dan mandiri.

Jayapura – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada tiga orang pegawai yang akan bertugas di lingkungan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Penyerahan SK ini berlangsung di Kantor Perwakilan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dan dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten, Kepala Sub Bagian SDM, serta para PPPK yang bersangkutan. Baca juga: Komisi II Dorong Penguatan SDM dan Regulasi Demi Pemilu yang Kredibel Langkah Strategis Perkuat Kelembagaan KPU di Wilayah Papua Pegunungan SK diserahkan langsung oleh Kepala Bagian SDM KPU Provinsi Papua Pegunungan, Linda Rumbiak, yang menyampaikan bahwa penempatan PPPK merupakan bagian dari strategi penguatan kelembagaan KPU, khususnya dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan datang. “Pengangkatan PPPK ini adalah bentuk komitmen KPU untuk memperkuat kapasitas SDM di tingkat kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemilu berjalan profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Linda. Harapan Profesionalisme dan Integritas ASN PPPK di KPU Dengan diterimanya SK tersebut, ketiga pegawai PPPK kini resmi menjadi bagian dari struktur organisasi KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka diharapkan mampu mendukung operasional kelembagaan secara optimal dan menjaga standar integritas ASN, khususnya dalam konteks kerja-kerja kepemiluan. Pengangkatan ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga teknis dan administrasi di daerah dengan tantangan geografis seperti Papua Pegunungan. PPPK KPU Jadi Aset Penting Menyongsong Pemilu dan Pilkada 2029 Penambahan SDM melalui skema PPPK menjadi bagian dari penguatan sistem birokrasi KPU, yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2029. Kehadiran PPPK diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai pemilih. Baca juga: KPU Papua Pegunungan Genjot Akselerasi Informasi: Perkuat SDM dan Keterbukaan Publik Melalui Bimtek Website

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan mengadakan Rapat Rutin yang melibatkan seluruh pegawai dan jajaran sekretariat. Rapat ini menjadi bagian dari agenda internal guna memperkuat koordinasi, evaluasi, dan pembinaan kinerja pegawai. Pembukaan oleh Aden Siagian (Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik): Menekankan persiapan menjelang peringatan HUT KORPRI pada 29 November 2025. KPU Papua Pegunungan akan ikut serta dalam berbagai perlombaan dan kegiatan kebersamaan guna memperkuat semangat korps ASN yang profesional dan solid. Pesan dari Daniel Jingga: Mengingatkan pegawai, terutama PPPK, agar meningkatkan kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam membangun integritas dan kualitas pelayanan publik. Penegasan dari Ketua KPU, Naftali E. Paweka: Menyampaikan pentingnya persiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Seluruh tim diajak menjaga akurasi dan konsistensi data demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Rapat ini menegaskan komitmen KPU Papua Pegunungan dalam memperkuat disiplin kerja, sinergi kelembagaan, dan semangat kebersamaan, baik dalam pelaksanaan tugas pemilu yang berkualitas maupun dalam menyambut HUT KORPRI.  

Wamena - Dalam rangka memastikan data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara rutin di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan setiap tiga bulan sekali di tingkat kabupaten/kota dan enam bulan sekali di tingkat provinsi. Langkah ini menjadi upaya penting untuk menjaga kualitas daftar pemilih yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang, sehingga setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat terfasilitasi dengan baik. Rapat Pleno PDPB di KPU Papua Pegunungan Sebagai bagian dari proses tersebut, delapan kabupaten di wilayah kerja KPU Provinsi Papua Pegunungan telah melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2025. Melalui kegiatan ini, KPU di tingkat kabupaten bersama pemangku kepentingan terkait melakukan pembaruan dan verifikasi terhadap data pemilih. Hasil pleno tersebut menjadi dasar bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam menyusun rekapitulasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data di setiap kabupaten. Usai Pleno PDPB Triwulan ke III ini masyarakat Provinsi Papua Pegunungan kini dapat melakukan pemeriksaan mandiri untuk memastikan dirinya terdaftar atau tidak. Baca juga: Awas! Hak Pilihmu Hilang Jika Tak Terdaftar, Cek DPT Sekarang! Kini, masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dapat dengan mudah mengecek statusnya sebagai pemilih melalui laman resmi KPU di https://cekdptonline.kpu.go.id Dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), masyarakat dapat memastikan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di kabupaten tempat tinggalnya. Jika setelah melakukan pengecekan ternyata nama belum tercantum dalam daftar pemilih, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atau laporan langsung ke kantor KPU Kabupaten masing-masing. Petugas KPU akan membantu melakukan verifikasi dan pembaruan data agar yang bersangkutan segera terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Syarat Terdaftar Sebagai Pemilih Berkelanjutan Agar dapat masuk dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), seseorang harus memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022, yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI) Hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada. Warga negara asing (WNA) tidak dapat terdaftar sebagai pemilih. Berusia 17 Tahun atau Lebih Atau sudah/pernah menikah, meskipun belum genap berusia 17 tahun. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) KTP-el digunakan sebagai dasar pencocokan data pemilih. Jika belum memiliki, dapat menunjukkan Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Tidak Sedang Dinyatakan Tidak Memiliki Hak Pilih Misalnya, mereka yang sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan dalam kasus tertentu. Berdomisili Sesuai Alamat Resmi Domisili harus sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP-el atau dokumen kependudukan yang sah. Demokrasi Dimulai dari Data yang Akurat Melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas data pemilih dan memastikan setiap suara rakyat tidak terlewatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengecekan dan pembaruan data menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, bahkan di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang sekalipun. Dengan data yang akurat, demokrasi dapat tumbuh kuat — karena setiap warga berhak bersuara dan menentukan masa depan bangsanya. Baca juga: Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Tapi Ada 3 Dokumen Alternatif Jika Hilang

Jayapura - Dalam upaya memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bhatra Banong, menekankan pentingnya sinergi antara SDM profesional, regulasi yang kuat, dan dukungan anggaran memadai. Pesan ini disampaikan pada kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga yang digelar Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Swiss-Bel Jayapura, Sabtu (11/10/2025). Baca juga: Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Kolaborasi untuk Pemilu Bermartabat 1.⁠ ⁠Kualitas SDM Jadi Kunci Kepercayaan Publik Dalam pemaparannya, Bhatra Banong menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, profesionalisme dan integritas para penyelenggara menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi. Ia menyoroti masih adanya tantangan di lapangan terkait pengalaman dan kompetensi penyelenggara. Karena itu, ia mendorong adanya rekrutmen berbasis meritokrasi serta kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan tenaga penyelenggara yang kompeten dan berintegritas tinggi. 2.⁠ ⁠Penguatan Regulasi dan Kewenangan Pengawasan Komisi II DPR RI juga berkomitmen memperkuat aspek regulasi agar Bawaslu memiliki kewenangan pengawasan yang lebih efektif. Bhatra menilai bahwa pembenahan aturan perlu dilakukan, termasuk memperjelas batas waktu tindak lanjut laporan masyarakat serta memperkuat dasar hukum penindakan pelanggaran. Langkah ini diharapkan menjadikan pengawasan pemilu lebih cepat, transparan, dan sesuai prinsip keadilan. “Penguatan regulasi bukan untuk menambah beban, tapi memastikan keadilan pemilu berjalan di semua level,” tegasnya. 3.⁠ ⁠Dukungan Anggaran untuk Daerah Sulit dan Terpencil Isu krusial lain yang disoroti ialah dukungan anggaran pengawasan di wilayah sulit seperti Papua Pegunungan. Kondisi geografis yang menantang menuntut perhatian khusus dari pemerintah pusat agar fungsi pengawasan berjalan optimal hingga tingkat desa. Menurutnya, ketersediaan anggaran yang memadai menjadi syarat agar Bawaslu dan penyelenggara di daerah tetap dapat bekerja efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 4.⁠ ⁠Sinergi dan Profesionalisme Pilar Demokrasi Berkualitas Bhatra juga menekankan bahwa sinergi antara Komisi II, Bawaslu, akademisi, dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemilu. Dengan profesionalisme penyelenggara, regulasi yang kuat, dan dukungan sumber daya yang memadai, penyelenggaraan pemilu akan semakin kredibel dan transparan. “Demokrasi berkualitas lahir dari sistem yang bersih, penyelenggara yang profesional, dan masyarakat yang percaya,” ujar Bhatra menutup materinya. Penutup: Menuju Demokrasi yang Semakin Kuat Pesan utama dari kegiatan ini menegaskan bahwa SDM, regulasi, dan anggaran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Sinergi antar lembaga dan partisipasi publik menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan menghadirkan demokrasi yang lebih baik menuju Pemilu 2029. Baca juga: KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Sinergi untuk Pemilu Bermartabat