Berita Terkini

Wamena, Papua Pegunungan - Suasana penuh semangat dan kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan Senam Sehat Bersama, sekaligus mempererat tali persaudaraan antar pegawai di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Pegunungan yang diikuti oleh seluruh pegawai, baik PNS, CPNS, PPPK, maupun PPNPN di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Jayawijaya  dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Suasana penuh tawa, musik ceria, dan semangat gotong royong mewarnai setiap gerakan senam yang dipimpin oleh instruktur loka. Selain untuk menjaga kebugaran jasmani, senam sehat ini juga menjadi bagian dari upaya membangun chemistry antar pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Baca juga: Hargai Kebersihan, KPU se-Papua Pegunungan Laksanakan Jumpa Berlian Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya bentuk peringatan, tetapi juga pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik bagi seluruh pegawai. “Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan antarpegawai KPU. Kesehatan mental yang baik akan melahirkan semangat kerja yang positif dan produktif,” ujarnya. Selain senam bersama, kegiatan juga diisi dengan sesi sharing ringan tentang pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang dikemas santai dan penuh keceriaan ini. Dengan mengusung semangat “Sehat Jiwa, Sehat Raga, Kinerja KPU Semakin Prima,”  kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk memperkuat kebersamaan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Sebagai simbol kebersamaan dan semangat sehat jiwa raga seluruh pegawai KPU Papua Pegunungan Makna Hari Kesehatan Mental Sedunia Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Dengan mengusung tema global “Mental Health is a Universal Human Right” Tema tahun ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis setiap individu. Melalui kegiatan senam bersama, KPU Papua Pegunungan ingin menunjukkan bahwa kesehatan mental pegawai adalah bagian penting dari upaya membangun lingkungan kerja yang positif dan berintegritas. “Senam ini bikin kita semangat lagi. Bukan cuma sehat, tapi juga merasa saling dekat antara sesama pegawai dari berbagai kabupaten,” ujar salah satu peserta dari KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU se Provinsi Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab besar dan beban kerja tinggi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting agar seluruh pegawai dapat bekerja dengan optimal dan tetap bahagia. Baca juga: Hari Batik Nasional, KPU Papua Pegunungan Tampilkan Nuansa Kebudayaan KPU Papua Pegunungan: Membangun Lingkungan Kerja yang Sehat dan Produktif Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, solid, dan penuh semangat gotong royong. Kegiatan senam bersama menjadi simbol dari kekompakan serta semangat untuk terus melayani masyarakat dengan penuh integritas dan profesionalisme. “Ketika tubuh dan pikiran sehat, pelayanan publik pasti semakin baik. Kami ingin setiap pegawai KPU Papua Pegunungan bekerja dengan bahagia dan produktif,” tambahnya. Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama dan pekik semangat “Pemilih Berdaulat, Negara Kuat!” yang menggema di seluruh area Halaman kantor KPU Jayawijaya. Baca juga: SALAM GUNUNG SIMBOL BUDAYA DAN PROFESIONALISME KPU PAPUA PEGUNUNGAN

KPU Papua Pegunungan terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi publik melalui program unggulan di bulan ini yaitu “Akselerasi Informasi Publik”. Melalui program Akselerasi Informasi, KPU Papua Pegunungan ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses data, dokumentasi, dan berita kegiatan KPU secara cepat dan terpercaya.Program ini bukan hanya soal publikasi, tetapi juga tentang membangun budaya birokrasi yang terbuka, informatif, dan partisipatif di lingkungan KPU se-Papua Pegunungan. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan pada beberapa kesempatan selalu menegaskan bahwa transparansi adalah bagian dari pelayanan publik. Ketika masyarakat mudah mendapatkan informasi, maka kepercayaan terhadap lembaga akan tumbuh dengan sendirinya. Baca juga: Website Menjadi Jendela Informasi, Transparan dan Mudah Diakses Kesadaran bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik menjadi landasan kuat program ini. KPU Papua Pegunungan menaruh perhatian besar terhadap tata kelola informasi yang terbuka, cepat, dan akurat. “Kami ingin KPU Papua Pegunungan menjadi lembaga yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik. Masyarakat berhak tahu, dan kami wajib memastikan informasi itu tersampaikan dengan cara yang mudah dan tepat,” ujar Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma. Program “Akselerasi Informasi” ini diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan KPU se-Papua Pegunungan melalui kanal-kanal digital yang tersedia, termasuk website resmi, media sosial, dan publikasi elektronik. Baca juga: Bimbingan Teknis Foto Grafi dan Editing Berita Media Soial KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 Bimtek Pengelolaan Website: Bekal Teknis untuk SDM KPU tentang Kehumasan Sebagai bagian dari program tersebut, Sekretaris KPU Papua Pegunungan, Agus Filma, memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website Lanjutan bagi jajaran pegawai di KPU se-Papua Pegunungan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2025 ini fokus membekali peserta dengan kemampuan teknis dan jurnalistik agar informasi yang dipublikasikan di website KPU lebih berkualitas dan menarik bagi pembaca. Dalam sesi materi, tim pemateri menekankan bahwa judul dan paragraf pertama merupakan elemen paling penting dalam sebuah artikel berita. “Dalam dunia jurnalistik digital, otak pembaca hanya fokus pada dua hal — judul dan paragraf pertama. Jadi jika dua komponen itu kuat, maka pesan lembaga akan lebih mudah tersampaikan,” jelas Rony Wijaya, salah satu pemateri dalam Bimtek tersebut. Tingkatkan Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas Produksi Informasi Pengetahuan praktis seperti teknik penulisan yang SEO friendly, pengelolaan konten, hingga manajemen publikasi menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Peserta Bimtek diharapkan tidak hanya mampu menulis berita, tetapi juga memahami strategi penyajian informasi yang informatif, kredibel, dan ramah pembaca. Diharapkan setiap berita yang rilis di website KPU se-Papua Pegunungan punya nilai lebih,  bukan sekadar memenuhi kuota publikasi, tapi juga meningkatkan kualitas informasi publik yang disediakan. Dengan adanya pelatihan ini, KPU Papua Pegunungan berharap seluruh satuan kerja KPU kabupaten di wilayahnya mampu menghasilkan konten yang lebih akuntabel, kritis, dan aktual, sehingga menjadi bentuk nyata pelayanan publik melalui keterbukaan informasi. Baca juga: Gelar Zoom Kick Off Bimbingan Teknis Pembuatan Berita KPU Provinsi Papua Pegunungan

Mamberamo Tengah — Dalam rangka menegakkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah secara resmi telah menyerahkan kembali satu unit mobil dinas operasional kepada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Penyerahan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan BMN, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Mobil dinas yang sebelumnya digunakan selama menjabat, kini dialihkan penggunaannya untuk mendukung kinerja pejabat yang baru menggantikan posisi Sekretaris. Penyerahan Aset Secara Tertib dan Transparan Proses serah terima dilakukan di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, disaksikan langsung oleh jajaran pegawai dan staf sekretariat. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekretariat menyampaikan apresiasi atas itikad baik dan komitmen mantan sekretaris dalam menjaga aset negara. “Penyerahan ini merupakan wujud tanggung jawab sebagai pejabat negara, serta bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan aset,” ungkap salah satu perwakilan sekretariat. Optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara Dengan dikembalikannya mobil dinas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah memastikan kendaraan akan segera dialihkan penggunaannya kepada pejabat pengganti. Langkah ini diambil guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan BMN secara tertib dan efisien merupakan bagian dari komitmen KPU untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serta kegiatan kelembagaan lainnya. Baca juga: Transparansi Lelang Kotak Suara Eks Pemilu 2024 di Mamberamo Tengah

Wamena, Papua Pegunungan — Etika dan hirarki menjadi dua fondasi penting yang terus ditekankan oleh jajaran pejabat manajerial di lingkungan KPU se-Papua Pegunungan. Dua hal tersebut dianggap sebagai kunci utama dalam membentuk karakter dan profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tengah menjalani masa pembinaan dan percobaan selama kurang lebih satu tahun kedepan. Baca juga: Sharing Knowledge Aplikasi Sakti Bagi Sesama CPNS KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 Etika dan Hirarki Jadi Fondasi Pengabdian Aparatur KPU Pembinaan terhadap CPNS di lingkungan KPU se-Papua Pegunungan dilakukan secara rutin dan terstruktur, di bawah pengawasan langsung Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, dengan dukungan dari Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia serta Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Melalui pola pembinaan ini, KPU Papua Pegunungan ingin memastikan bahwa setiap CPNS memahami pentingnya etika organisasi, tata krama birokrasi, serta hirarki jabatan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Dalam rapat evaluasi CPNS KPU se-Papua Pegunungan pagi ini (9/10/2025), Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Humas, dan Sumber Daya Manusia, Ibu Linda Mathelda Rumbiak, menyampaikan pesan inspiratif kepada seluruh peserta pembinaan. “CPNS adalah calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu sebagai abdi negara, CPNS harus loyal dan memberikan dedikasi penuh kepada bangsa dan negara, khususnya untuk kemajuan Tanah Papua Pegunungan yang diberkati oleh tuhan,” ujar Linda. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembinaan bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga pembentukan karakter dan semangat pengabdian. Masih dalam arahannya, Linda Rumbiak menekankan pentingnya semangat pelayanan tulus dari setiap aparatur KPU. “Dalam mengabdi, jangan pernah bertanya apa yang negara sudah berikan kepada kita, tetapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada negara,” tegasnya. Pesan ini menjadi refleksi mendalam bagi CPNS KPU se-Papua Pegunungan agar selalu menanamkan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, serta integritas dalam bekerja sebagai bagian dari pengabdian kepada rakyat dan negara. Baca juga: KPU Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan Monitoring Hasil Kerja Kinerja Pegawai CPNS KPU Kabupaten Jayawijaya CPNS: Generasi Penerus Demokrasi di Papua Pegunungan Saat ini, para CPNS di lingkungan KPU se-Provinsi Papua Pegunungan sedang menjalani masa percobaan selama satu tahun sebelum diangkat secara resmi menjadi PNS. Masa ini menjadi momentum penting bagi mereka untuk menunjukkan kinerja terbaik sekaligus beradaptasi dengan tata kelola di lingkungan birokrasi secara profesional dan berintegritas. KPU Papua Pegunungan menegaskan bahwa CPNS bukan sekadar pegawai baru, melainkan generasi penerus untuk melanjutkan estafet perjuangan dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Menumbuhkan Etika, Loyalitas, dan Nasionalisme Sejak Dini Rapat evaluasi CPNS KPU se-Papua Pegunungan adalah bentuk pembinaan untuk me-refresh kembali nilai-nilai penting dalam bekerja antara lain; etika, loyalitas, nasionalisme, serta kesadaran akan teamwork. Melalui proses pembinaan ini, KPU Papua Pegunungan berharap para CPNS dapat tumbuh menjadi aparatur yang berjiwa pengabdian, beretika, dan siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Baca juga: Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Penilaian SKP Triwulan II Bagi CPNS KPU Kabupaten Yalimo dan KPU Kabupaten Lanny Jaya

Wamena - Wacana revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan publik menjelang Pemilu 2029. Salah satu isu krusial adalah perdebatan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Dua sistem ini sama-sama bertujuan menjaga kedaulatan rakyat, namun memiliki perbedaan mendasar dalam cara menyalurkan suara dan membentuk representasi politik di parlemen. 1. Sistem Proporsional Terbuka: Wujud Transparansi Suara Rakyat Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat secara langsung memilih calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik. Mekanisme ini dinilai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas politik, karena masyarakat tahu siapa wakil yang mereka pilih. Kelebihan lain dari sistem ini adalah memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, terutama bagi tokoh-tokoh lokal yang memiliki basis dukungan kuat di masyarakat. Dengan begitu, keterlibatan rakyat terasa nyata dan suara tidak hanya berhenti di partai, melainkan sampai kepada individu yang dipercaya mewakili aspirasi mereka. Baca juga: Demokrasi Terpimpin di Indonesia: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Sejarahnya 2. Proporsional Tertutup: Memperkuat Kelembagaan Partai Politik Sebaliknya, sistem proporsional tertutup menempatkan pemilih untuk memilih partai, bukan calon langsung. Urutan calon legislatif ditentukan oleh partai sesuai mekanisme internalnya. Pendukung sistem ini menilai bahwa model tertutup dapat memperkuat struktur partai politik, meningkatkan kedisiplinan kader, serta mengurangi politik uang antar caleg dalam satu partai. Dengan sistem tertutup, partai juga lebih leluasa membangun kaderisasi jangka panjang dan memastikan kualitas calon yang diusung sesuai visi partai. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam jangka panjang. 3. Tantangan dan Peluang dalam Revisi UU Pemilu 2029 Perdebatan mengenai dua sistem ini menjadi penting dalam konteks Revisi UU Pemilu yang kini mulai dibahas dalam Prolegnas 2026. Pemerintah dan DPR tengah menimbang berbagai faktor, mulai dari efektivitas penyelenggaraan, keadilan representasi, hingga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. KPU, sebagai penyelenggara pemilu, menegaskan bahwa apapun sistem yang dipilih, tujuan utamanya tetap sama — memastikan proses pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pembuat undang-undang, sementara KPU berfokus pada aspek teknis dan integritas pelaksanaan. 4. Membangun Demokrasi yang Partisipatif dan Berintegritas Perdebatan antara proporsional terbuka dan tertutup sejatinya tidak boleh memecah kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Justru, ini menjadi momentum untuk memperkuat literasi politik masyarakat, agar memahami bagaimana setiap suara berkontribusi terhadap arah kebijakan bangsa. Partisipasi rakyat dalam memberi masukan terhadap rancangan undang-undang juga menjadi bentuk nyata dari demokrasi yang hidup. Baik terbuka maupun tertutup, yang paling penting adalah memastikan sistem pemilu mampu melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, jujur, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Baca juga: Demokrasi Liberal di Indonesia: Pengertian, Sejarah, dan Dinamika Penerapannya 5. Penutup: Demokrasi Milik Semua, Bukan Sekadar Sistem Sistem pemilu hanyalah instrumen. Demokrasi sejati bergantung pada kesadaran bersama untuk menjaga kejujuran, partisipasi, dan keadilan. Revisi UU Pemilu 2029 seharusnya tidak hanya berfokus pada bentuk sistem, tetapi juga pada substansi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. KPU Papua Pegunungan mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif, memahami, dan mengawal setiap tahapan proses demokrasi — karena suara rakyat adalah fondasi utama tegaknya kedaulatan bangsa. (Pram) Baca juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Pentingnya dalam Sistem Pemerintahan Modern Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Rencana Prolegnas DPR RI Tahun 2026; Antaranews, Bisnis.com, dan Kumparan (2025).

Wamena — Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan aset negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027, yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI. Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antar satuan kerja KPU se-Indonesia, serta memastikan bahwa proses penyusunan RKBMN dilakukan dengan tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pentingnya Perencanaan RKBMN yang Tepat dan Terukur Dalam arahannya, pihak KPU RI menegaskan bahwa RKBMN merupakan dokumen penting yang menjadi dasar dalam: Perencanaan dan pengusulan anggaran sarana dan prasarana Pengelolaan aset negara secara tertib dan akuntabel Mendukung efisiensi belanja negara melalui perencanaan berbasis kebutuhan nyata Proses penyusunan RKBMN yang akurat menjadi bagian dari komitmen KPU dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Baca juga: Transparansi Lelang Kotak Suara Eks Pemilu 2024 di Mamberamo Tengah Pernyataan KPU Provinsi Papua Pegunungan Agus Filma, Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, menyambut baik pelaksanaan rakor daring ini dan menekankan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap tata kelola BMN. “Melalui rapat koordinasi ini, kami dapat memastikan bahwa penyusunan RKBMN tahun 2027 dilakukan secara terencana, transparan, dan mendukung pelaksanaan tugas KPU secara optimal di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa KPU Provinsi Papua Pegunungan akan segera melakukan koordinasi internal dengan seluruh subbagian dan KPU kabupaten/kota di wilayahnya, guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang akan dimasukkan dalam RKBMN 2027.