Artikel

Wamena, Papua Pegunungan - Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, politik identitas sering muncul sebagai fenomena yang mengundang perhatian. Di satu sisi, ia mencerminkan keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa, namun di sisi lain dapat menjadi sumber perpecahan bila digunakan secara berlebihan. Memahami politik identitas berarti memahami dinamika sosial dan tantangan demokrasi kita hari ini. Baca juga: Keteladanan Jenderal Hoegeng: Cermin Kepemimpinan dan Nilai Demokrasi di Indonesia Makna dan Pengertian Politik Identitas Secara umum, politik identitas adalah bentuk perjuangan politik yang menjadikan identitas kelompok tertentu—seperti suku, agama, ras, atau golongan—sebagai dasar utama untuk memperoleh kekuasaan atau pengaruh. Dalam konteks ilmiah, politik identitas dipahami sebagai cara kelompok memperjuangkan pengakuan, keadilan, dan representasi dalam sistem politik yang lebih luas. Dalam kehidupan berbangsa, politik identitas sebenarnya tidak selalu negatif. Selama dijalankan untuk memperkuat keadilan sosial dan kebersamaan, ia bisa menjadi sarana memperkaya demokrasi. Namun, ketika digunakan untuk memecah belah, menumbuhkan prasangka, atau mengabaikan kepentingan nasional, politik identitas dapat mengancam nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa. Baca juga: 20 Oktober: Awal Tradisi Demokrasi Baru dari Pelantikan Presiden Gus Dur Politik Identitas dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Artinya, politik identitas yang eksklusif dan diskriminatif bertentangan dengan semangat dasar konstitusi kita. Demokrasi Indonesia dibangun di atas prinsip keterwakilan, keadilan, dan kesetaraan — bukan pada perbedaan identitas sempit. Baca juga: Bayang-Bayang G30S/PKI: Dua Saudara dalam Satu Rahim, Berbeda Jalan Politik Dampak Politik Identitas terhadap Masyarakat dan Demokrasi Ketika politik identitas disalahgunakan, dampaknya dapat meluas. Ia dapat menimbulkan polarisasi sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menghambat proses politik yang sehat. Pemilu misalnya, seharusnya menjadi arena kompetisi ide dan gagasan, bukan arena pertentangan berbasis identitas. Lebih jauh, politik identitas yang berlebihan dapat menimbulkan penguatan stereotip dan prasangka di tengah masyarakat, membuat kelompok tertentu mudah dicurigai atau dimarginalkan. Ia juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, di mana isu perbedaan digunakan untuk meraih suara, bukan untuk membangun persatuan. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap konflik dan kekerasan sosial, terutama ketika emosi massa lebih dikedepankan daripada rasionalitas politik. Pada akhirnya, semua itu melemahkan solidaritas nasional, mengikis rasa kebersamaan yang menjadi fondasi persatuan bangsa. Di sisi lain, politik identitas juga bisa menjadi pengingat pentingnya inklusivitas—bahwa negara harus hadir untuk semua golongan. KPU sebagai penyelenggara pemilu berperan menjaga agar ruang politik tetap netral dan berkeadilan, sehingga setiap warga—termasuk di wilayah seperti Papua Pegunungan—dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman, setara, dan bermartabat. Refleksi dan Tantangan ke Depan Tantangan terbesar bangsa ini bukanlah keberagaman, melainkan bagaimana mengelola keberagaman dengan bijak. Politik identitas harus diarahkan menjadi sarana memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya. Pendidikan politik yang sehat, partisipasi masyarakat yang kritis, dan penyelenggaraan pemilu yang transparan menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Masyarakat Papua Pegunungan, dengan semangat gotong royong dan kearifan lokalnya, bisa menjadi contoh bagaimana nilai-nilai persaudaraan dan persatuan hidup dalam keberagaman. Inilah esensi demokrasi sejati—di mana perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi dalam membangun Indonesia yang damai dan berkeadilan.

Wamena - Setiap pemilu di Indonesia, kotak suara menjadi salah satu elemen paling penting dalam proses demokrasi. Namun, tahukah kamu bahwa kotak suara KPU memiliki berbagai keunikan dan teknologi yang dirancang khusus untuk menjaga kejujuran serta transparansi pemilu? Apa Itu Kotak Suara KPU? Kotak suara KPU adalah wadah resmi yang digunakan untuk menampung surat suara hasil pencoblosan dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Kotak ini bukan hanya sekadar tempat penyimpanan, tetapi juga simbol kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi. KPU (Komisi Pemilihan Umum) merancangnya dengan standar ketat agar setiap suara rakyat benar-benar aman dan terlindungi hingga tahap penghitungan. Terbuat dari Bahan Ramah Lingkungan Salah satu fakta menarik adalah bahan yang digunakan. Sejak Pemilu 2019, KPU beralih menggunakan bahan karton dupleks kedap air yang kuat, ringan, dan dapat didaur ulang. Setelah itu, jenis kotak suara yang sama juga digunakan dalam Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Langkah ini menjadi bentuk komitmen KPU terhadap pelestarian lingkungan. Kotak suara berbahan aluminium yang dulu digunakan kini digantikan dengan versi yang lebih efisien, mudah disimpan, dan tidak mudah rusak meski digunakan berulang kali. Transparansi untuk Kejujuran Pemilu Kotak suara KPU dirancang transparan agar proses pemungutan suara berjalan jujur dan terbuka. Siapa pun yang berada di TPS dapat melihat bahwa kotak kosong sebelum digunakan dan memastikan tidak ada manipulasi di dalamnya. Desain transparan ini merupakan inovasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Tahan Air dan Aman di Segala Medan Indonesia memiliki wilayah geografis yang beragam, mulai dari pegunungan hingga kepulauan terpencil. Karena itu, kotak suara KPU dibuat tahan air dan tahan cuaca ekstrem. Saat dikirim ke daerah-daerah sulit dijangkau, kotak ini tetap melindungi surat suara dari hujan, banjir, atau udara lembap. Dengan begitu, suara rakyat tetap terjaga hingga tahap penghitungan di TPS. Bagaimana Proses Keamanannya Dijaga? Setiap kotak suara memiliki segel khusus dan kode identifikasi yang hanya bisa dibuka oleh petugas resmi KPU. Setelah proses pemungutan selesai, kotak dikunci dan disegel ulang dengan berita acara resmi. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang bisa membuka kotak tanpa izin. Selain itu, proses distribusi dan pengawasan kotak suara dilakukan secara berlapis, melibatkan petugas KPPS, pengawas TPS, hingga aparat keamanan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU No. 14 tahun 2023 untuk Pemilu 2024 tentang kotak suara. Kotak suara KPU bukan hanya alat sederhana dalam pemilu, tetapi bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia. Dengan desain kokoh, bahan ramah lingkungan, dan fitur keamanan tinggi, kotak suara ini menjadi simbol kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjaga suara rakyat. Kini, setiap kali kita datang ke TPS, kita bisa lebih yakin bahwa suara kita benar-benar dihitung dengan adil dan transparan. Baca juga: Transparansi Lelang Kotak Suara Eks Pemilu 2024 di Mamberamo Tengah

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menyoroti pentingnya pemahaman sejarah sosial dan moral untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan berdemokrasi. Salah satu topik yang relevan dalam konteks tersebut adalah eugenics—sebuah gagasan yang menjadi awal mula munculnya praktik rasisme di dunia modern. Kata eugenics berasal dari bahasa Yunani yang berarti “dilahirkan secara baik”. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1883 oleh Sir Francis Galton, seorang dokter asal Inggris sekaligus sepupu dari ilmuwan terkenal Charles Darwin. Galton berkeyakinan bahwa sifat-sifat manusia diwariskan secara biologis dari orang tua kepada anak, dan tidak bergantung pada pendidikan atau lingkungan. Ia berpendapat bahwa manusia dapat “memperbaiki rasnya” dengan cara mengatur perkawinan secara selektif — hanya orang-orang yang dianggap memiliki sifat “baik” yang diperbolehkan memiliki keturunan. Pemikiran Galton sangat dipengaruhi teori evolusi Darwin, khususnya prinsip survival of the fittest — hanya yang kuat dan sehat yang dapat bertahan hidup. Dari sini, ia berasumsi bahwa perkawinan yang selektif akan melahirkan manusia-manusia “unggul”. Namun muncul pertanyaan mendasar: siapa yang berhak menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tidak? Pemikiran inilah yang kemudian diadopsi secara ekstrem oleh kaum Nazi di Jerman. Mereka menetapkan ras “Arya” sebagai manusia terbaik, sementara orang Yahudi dan kelompok lain dianggap inferior. Pemerintah Nazi bahkan membuat aturan yang melarang hubungan antara orang Arya dengan non-Arya. Dalam praktiknya, ribuan orang Yahudi dibunuh, dan anak-anak dengan ciri ras “murni” diambil dari keluarganya untuk dijadikan anak angkat oleh keluarga Nazi. Tragedi ini menjadi bukti bahwa gagasan eugenika dapat melahirkan kejahatan kemanusiaan ketika disalahgunakan untuk menjustifikasi diskriminasi rasial. Tidak hanya di Jerman, pada awal abad ke-20 Amerika Serikat juga memberlakukan hukum yang melarang perkawinan antara orang kulit hitam dan kulit putih, sementara di Afrika Selatan, sistem apartheid secara resmi memisahkan kelompok ras dalam kehidupan sosial dan politik. Para ilmuwan sosial kemudian membantah dasar ilmiah eugenika. Mereka menegaskan bahwa perbedaan genetik antar manusia sangat kecil, sehingga tidak ada ras manusia yang benar-benar superior. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa seluruh manusia termasuk dalam satu spesies yang sama, yaitu Homo sapiens. Karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan adalah kelompok etnis, bukan “ras”. Sikap rasis sendiri bukanlah sifat bawaan manusia, tetapi hasil dari pembelajaran sosial. Anak-anak kecil tidak memiliki prasangka; mereka belajar menjadi rasis dari lingkungan sekitar. Rasisme sering kali tumbuh dari rasa takut terhadap perbedaan atau dari keinginan untuk menyalahkan “kelompok luar” atas masalah yang dihadapi, seperti kemiskinan atau pengangguran. Selain itu, manusia cenderung memproyeksikan sisi negatif dirinya kepada orang lain. Dengan menganggap orang lain malas, bodoh, atau berbahaya, seseorang merasa lebih baik dan lebih “unggul”. Pandangan ini yang kemudian menumbuhkan rasa superioritas rasial, seksisme, serta diskriminasi sosial. Dalam konteks kehidupan demokrasi, KPU Provinsi Papua Pegunungan menilai bahwa penghapusan prasangka dan rasisme merupakan bagian penting dari membangun bangsa yang adil dan beradab. Demokrasi tidak hanya bicara tentang suara rakyat, tetapi juga menghormati martabat manusia tanpa memandang asal, warna kulit, atau suku bangsa. Melalui refleksi atas sejarah kelam eugenika, kita diingatkan bahwa pengetahuan tanpa nilai kemanusiaan dapat membawa kehancuran. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara, termasuk penyelenggara pemilu, untuk menanamkan nilai persaudaraan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai wujud nyata dari demokrasi Pancasila. Ditulis Oleh : Papson Hilapok  

Wamena, Papua Pegunungan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat perannya sebagai lembaga publik yang transparan melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Dalam Laporan Bakohumas tahun 2025, KPU Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transparansi publik sebagai wujud dari  informasi publik. Optimalisasi Peran Humas dalam Era Digital Dalam laporan ini, KPU Papua Pegunungan juga menyoroti pentingnya peran Humas sebagai penghubung utama antara lembaga dan masyarakat. Humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Melalui berbagai platform digital seperti website resmi, media sosial, dan publikasi daring,  Humas KPU Papua Pegunungan terus berinovasi menyajikan berita dan informasi kegiatan secara menarik, edukatif, dan transparan. Didalam laporan tersebut berisi beberapa informasi penting dari suatu lembaga yang merupakan salah satu dari media untuk memperkenalkan suatu lembaga pada Masyarakat berupa Profil, Visi dan Misi, serta tugas dan wewenang dari suatu lembaga. Selain itu, juga diikutsertakan beberapa Platform yang mendukung keterbukaan informasi publik yang terdiri dari Jaringan Data Informasi dan Hukum (JDIH) serta Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi (PPID) yang sudah terhubung kepada masyarakat dan dilaporkan setiap Triwulan atau 3 bulan sekali. Baca juga: Bagaimana KPU Bisa Lebih Transparan di Era Keterbukaan Informasi Publik Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Prioritas Laporan Bakohumas KPU Papua Pegunungan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Melalui kegiatan ini, seluruh informasi publik — baik kegiatan internal, administrasi, maupun kebijakan kelembagaan — disampaikan secara terbuka kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, pelaporan kegiatan Bakohumas juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional KPU Papua Pegunungan dalam melaksanakan prinsip demokrasi yang sehat dan terbuka. Wujud Nyata KPU Papua Pegunungan dalam Membangun Citra Positif Lembaga Melalui laporan ini, KPU Papua Pegunungan berharap kehumasan dapat menjadi ujung tombak dalam membangun citra positif lembaga di tengah masyarakat. Transparansi informasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

Wamena, Papua Pegunungan — Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pendapat bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan dijaga dan dikelola dengan cara yang bermartabat. Di Provinsi Papua Pegunungan, nilai-nilai demokrasi sesungguhnya telah hidup dalam budaya lokal melalui tradisi musyawarah dan dialog antar warga. Tradisi ini menjadi dasar penting bagi pembentukan demokrasi yang damai, partisipatif, dan menghargai kebersamaan. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat budaya dialog tersebut sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Kesamaan Nilai antara Debat dan Musyawarah Meskipun secara bentuk berbeda, debat dan musyawarah memiliki tujuan yang sama — yakni mencari kebenaran dan solusi terbaik dari beragam pandangan. Dalam debat, peserta mengemukakan argumen secara terbuka dengan logika dan bukti. Sedangkan dalam musyawarah, warga berkumpul untuk mendengarkan satu sama lain dan mencapai mufakat tanpa memaksakan pendapat. Kedua proses ini mengajarkan keterbukaan berpikir, penghargaan terhadap perbedaan, serta tanggung jawab bersama dalam mengambil keputusan. Inilah nilai yang sejalan dengan semangat demokrasi Indonesia — “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Peran Tokoh Adat dalam Mendorong Dialog Demokratis Di banyak wilayah Papua Pegunungan, tokoh adat dan pemimpin masyarakat memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Mereka bukan hanya penjaga nilai budaya, tetapi juga mediator demokrasi lokal yang menegakkan musyawarah sebagai jalan penyelesaian setiap persoalan. Kehadiran tokoh adat dalam ruang dialog publik memperkuat legitimasi sosial dan menjadi contoh nyata bahwa demokrasi tidak harus bersifat konfrontatif, melainkan dapat dijalankan dengan pendekatan kultural yang penuh kearifan. KPU Papua Pegunungan sebagai Fasilitator Edukasi Demokrasi KPU Provinsi Papua Pegunungan Melaksanakan Edukasi Pemilu di Pasar Kenyam Kabupaten Nduga (Sumber: https://www.instagram.com/kpu_provinsipapuapegunungan/) Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU Provinsi Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek teknis pemilu, tetapi juga dalam edukasi politik dan penguatan budaya demokrasi lokal. Melalui program pendidikan pemilih, sosialisasi demokrasi, dan pelatihan partisipatif, KPU aktif mengajak masyarakat untuk berdialog secara terbuka dan memahami pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan publik. Upaya ini sejalan dengan semangat KPU untuk membangun demokrasi yang berakar pada nilai-nilai lokal, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, partisipasi, dan keterbukaan. Budaya musyawarah yang hidup di tengah masyarakat Papua Pegunungan merupakan aset berharga bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Dengan mengaitkan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks modern seperti debat dan pemilu, KPU Papua Pegunungan berperan sebagai jembatan antara tradisi lokal dan praktik demokrasi nasional, memastikan setiap suara rakyat dihargai dan setiap perbedaan diselesaikan dengan dialog yang damai. Baca juga: Pengertian Musyawarah: Prinsip, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya

Wamena, Papua Pegunungan - Halo teman pemilih, kalian pasti sering mendengar istilah musyawarah bukan? Sebenarnya apasih musyawarah itu ? Ayo pelajari pengertian musyawarah, nilai-nilai, serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem demokrasi di Indonesia. Simak bagaimana musyawarah menjadi dasar keadilan dan persatuan bangsa. Pengertian Musyawarah Menurut Bahasa dan Istilah Musyawarah berasal dari bahasa Arab syawara yang berarti “berunding” atau “berkonsultasi”. Dalam bahasa Indonesia, musyawarah dimaknai sebagai proses membicarakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Menurut Pancasila sila keempat, musyawarah merupakan wujud nyata dari nilai demokrasi Indonesia: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Artinya, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, namun keputusan diambil dengan bijaksana demi kepentingan bersama  sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan inti dari musyawarah. Nilai-nilai dan Prinsip dalam Musyawarah Musyawarah tidak hanya sebatas pertemuan atau diskusi, melainkan mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan budaya bangsa. Beberapa prinsip utama musyawarah antara lain: Keterbukaan dan Kejujuran, Semua peserta menyampaikan pendapat tanpa tekanan. Mengutamakan Kepentingan Bersama, Keputusan diambil untuk kebaikan masyarakat, bukan individu. Kesetaraan, Setiap orang memiliki hak bicara dan didengar secara adil. Tanggung Jawab dan Hikmat Kebijaksanaan, Hasil keputusan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter bangsa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Contoh Penerapan Musyawarah di Lingkungan Sosial dan Pemerintahan Budaya musyawarah telah lama menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Beberapa bentuk penerapannya antara lain: Musyawarah Adat untuk menyelesaikan perselisihan antarwarga atau menentukan keputusan penting di kampung. Rapat Desa dalam perencanaan pembangunan dan penggunaan dana desa. Rapat DPR dan KPU dalam menentukan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemilu secara transparan. Musyawarah di Sekolah atau Organisasi untuk menyusun program kerja dan kegiatan bersama. Semua bentuk musyawarah tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan partisipasi bersama demi kemajuan bersama. Tujuan dan Manfaat Musyawarah bagi Persatuan dan Keadilan Sosial Musyawarah memiliki tujuan utama untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai tanpa paksaan. Melalui musyawarah, masyarakat dapat: Menyelesaikan masalah dengan cara adil dan damai, Memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan, Menghindari konflik serta memperkokoh keadilan sosial, Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, semangat musyawarah tercermin dalam kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan damai. Peran KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam Musyawarah Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, KPU Provinsi Papua Pegunungan memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai musyawarah ditengah masyarakat. Semangat musyawarah bukan hanya menjadi bagian dari proses demokrasi, tetapi juga menjadi landasan dalam setiap tahapan kerja KPU. 1. Musyawarah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Dalam setiap tahapan pemilihan, KPU Provinsi Papua Pegunungan senantiasa melibatkan berbagai pihak melalui forum musyawarah — mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi, hingga uji publik daftar pemilih dan penetapan hasil. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam proses pemilu. 2. Keterlibatan Tokoh Adat dan Masyarakat Lokal KPU juga menjunjung tinggi kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat dalam kegiatan musyawarah. Pendekatan dialogis ini menjadi sarana penting untuk menjaga keharmonisan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah pegunungan yang memiliki keunikan sosial-budaya tersendiri. Sosialisasi Pemilih Pemula SMA Negeri 1 Kenyam (Sumber:https://www.instagram.com/kpu_provinsipapuapegunungan) 3. Musyawarah Sebagai Sarana Pendidikan Demokrasi Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan forum diskusi publik, KPU Provinsi Papua Pegunungan berperan aktif menanamkan nilai musyawarah sebagai bagian dari pendidikan politik dan demokrasi. Tujuannya agar masyarakat memahami pentingnya berdialog dan menghargai perbedaan pendapat dalam menentukan arah masa depan bangsa. Baca juga: Pengertian Debat: Tujuan, Jenis, dan Unsur-Unsur Pentingnya 4. Membangun Keputusan yang Bijaksana dan Inklusif Dalam konteks internal, KPU juga menerapkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan organisasi. Setiap kebijakan dan strategi disusun berdasarkan pertimbangan bersama, dengan semangat kolegialitas dan kebijaksanaan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila. Musyawarah adalah jantung demokrasi Indonesia — bukan sekadar tradisi, tetapi juga cerminan dari nilai luhur bangsa. Melalui musyawarah, kita belajar mendengarkan, menghargai perbedaan, dan bersama-sama mengambil keputusan untuk kepentingan yang lebih besar. Musyawarah merupakan nilai luhur bangsa yang mencerminkan semangat kebersamaan dan keadilan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, musyawarah menjadi sarana penting untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai dan bijaksana. Nilai ini juga menjadi landasan dalam sistem demokrasi Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu yang partisipatif dan berkeadilan di Provinsi Papua Pegunungan Sebagaimana KPU Provinsi Papua Pegunungan terus mengedepankan prinsip partisipatif dalam setiap tahapan Pemilu, semangat musyawarah menjadi pondasi kuat menuju Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.