Artikel

Papua Pegunungan - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi dan sarana kedaulatan rakyat yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai mekanisme untuk memilih para wakil rakyat dan pemimpin negara, Pemilu tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Untuk menjamin keberlangsungannya yang demokratis, Pemilu di Indonesia dilandasi oleh sejumlah asas fundamental yang tertuang dalam Undang-Undang. Lantas, apa saja asas-asas Pemilu di Indonesia dan bagaimana penjelasannya? Baca juga: Mengenal COKTAS: Strategi KPU se-Papua Pegunungan dalam Menjaga Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan Dasar Hukum dan Makna Pemilu Ketentuan mengenai Pemilu di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) beserta perubahannya. Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 mendefinisikan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Enam Asas Pemilu (Luber-Jurdil) dan Penjelasannya Merujuk pada Pasal 2 UU 7/2017, penyelenggaraan Pemilu harus berpegang teguh pada enam asas yang dikenal dengan akronim “Luber-Jurdil”. Keenam asas ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas. 1. Langsung Asas langsung berarti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa adanya perantara. Setiap suara harus datang dari pilihan pribadi masing-masing warga negara, bukan dari representasi kelompok atau individu lain. 2. Umum Asas umum menjamin bahwa semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan, khususnya dalam hal usia, berhak untuk ikut serta dalam Pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Pemilu bersifat inklusif dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial. 3. Bebas Asas bebas menekankan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun. Pemilih harus dapat membuat keputusan sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya sendiri dalam kondisi yang aman. 4. Rahasia Asas rahasia menjamin bahwa pilihan setiap pemilih adalah rahasia yang tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun. Dengan kotak suara dan bilik suara, kerahasiaan ini dilindungi untuk mencegah intimidasi atau praktik jual-beli suara, sehingga pemilih dapat memilih dengan tenang dan tanpa rasa takut. 5. Jujur Asas jujur menuntut agar dalam menyelenggarakan Pemilu, seluruh pihak yang terlibat—mulai dari penyelenggara (KPU, Bawaslu), aparat pemerintah, peserta Pemilu, hingga pemilih itu sendiri—harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejujuran ini mencakup semua tahapan, dari pendaftaran pemilih, kampanye, penghitungan suara, hingga rekapitulasi. 6. Adil Asas adil mewajibkan agar dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak boleh ada pihak yang mendapat keuntungan lebih atau dirugikan, serta harus bebas dari segala bentuk kecurangan yang dapat mengubah hasil Pemilu yang sebenarnya. Baca juga: Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Papua Pegunungan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu Selain asas Luber-Jurdil, UU 7/2017 juga mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu (seperti KPU dan Bawaslu). Pasal 3 UU 7/2017 menyebutkan 11 prinsip, yaitu: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman operasional bagi lembaga penyelenggara agar Pemilu dapat berjalan dengan tertib dan terpercaya. Tujuan Pengaturan Pemilu Adanya pengaturan yang detail mengenai asas dan prinsip Pemilu bukan tanpa tujuan. Pasal 4 UU 7/2017 menjelaskan bahwa tujuan pengaturan Pemilu antara lain: Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Menjamin konsistensi dalam pengaturan sistem Pemilu. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Keenam asas Pemilu Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) adalah fondasi demokrasi Indonesia. Asas-asas ini tidak hanya menjadi jargon, tetapi merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan Pemilu. Dengan memahami dan mengawal implementasi asas-asas ini, seluruh rakyat Indonesia dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas, yang pada akhirnya akan memperkuat pondasi demokrasi dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Sebagai warga negara, pengetahuan tentang asas Pemilu ini adalah bekal penting untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. (GSP)

Papua Pegunungan - Pemilihan umum, atau yang lebih dikenal dengan singkatan pemilu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik dan proses pergantian kepemimpinan di Indonesia. Dalam konteks negara demokrasi, pemilu memiliki posisi yang sangat vital karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kehendak politiknya. Pemilu adalah salah satu pilar utama demokrasi yang berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata. Melalui proses ini, masyarakat secara langsung dapat menentukan arah dan masa depan pemerintahan. Definisi Pemilu Menurut Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemilu dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pemilu bukan sekadar kegiatan rutin lima tahunan, melainkan sebuah mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menjalankan hak politiknya dalam memilih wakil dan pemimpinnya. Baca juga: Sura dan Sulu: Mengingat Kembali Maskot Resmi Pemilu 2024, Simbol Semangat Demokrasi Indonesia Pemilu Sebagai Tahapan Awal Kehidupan Demokratis Dalam teori politik, pemilu sering dianggap sebagai tahap awal dari praktik kenegaraan yang demokratis. Ia menjadi motor penggerak yang menjaga keseimbangan sistem politik dan menjadi sarana penting dalam membangun legitimasi kekuasaan pemerintahan. Pemilu juga menjadi peristiwa politik yang melibatkan partisipasi luas seluruh warga negara, baik secara langsung sebagai pemilih maupun secara tidak langsung melalui dukungan terhadap partai politik atau calon tertentu. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar formalitas, tetapi juga wadah bagi rakyat untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingannya dalam sistem kenegaraan. Fungsi Penting Pemilu Pemilu menjadi elemen krusial dalam sistem demokrasi modern karena dua alasan utama: 1. Sebagai mekanisme damai untuk transfer kekuasaan politik. Kekuasaan dalam negara demokrasi tidak ditentukan oleh kekuatan atau kekerasan, melainkan melalui suara rakyat. Kemenangan suatu partai atau calon terjadi karena memperoleh dukungan mayoritas secara sah dan terbuka. 2. Sebagai wadah penyelesaian konflik secara demokratis. Dalam pemilu, perbedaan pandangan politik diselesaikan melalui lembaga demokrasi, bukan dengan cara konfrontatif. Proses ini mencerminkan kedewasaan politik dan penghormatan terhadap prinsip kebebasan individu. Selain alasan tersebut, pemilu juga memiliki empat fungsi utama, yaitu: Memberikan legitimasi kepada pemerintah yang berkuasa, sehingga kepemimpinannya diakui oleh rakyat. Mewujudkan representasi politik rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung. Melahirkan sirkulasi elite politik, di mana muncul regenerasi kepemimpinan baru yang lebih segar dan aspiratif. Menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, agar semakin sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak suaranya. Tujuan Pelaksanaan Pemilu Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki lima tujuan utama yang saling berkaitan: 1. Sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Karena tidak dapat memerintah secara langsung, rakyat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakil yang dipercaya duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. 2. Sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat memilih orang-orang yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi mereka. Kualitas demokrasi akan semakin baik jika kualitas penyelenggaraan pemilu juga meningkat, karena hal itu akan berpengaruh langsung terhadap mutu wakil rakyat yang terpilih. 3. Sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu menjadi alat untuk memperkuat atau mengganti pemerintahan berdasarkan kepercayaan rakyat. Bila pemerintah mampu menjalankan amanah, rakyat bisa memberi mandat kembali. Namun jika gagal, rakyat berhak memilih pemimpin baru. 4. Sebagai sarana legitimasi bagi pemimpin politik. Setiap suara yang diberikan rakyat merupakan mandat politik. Dengan demikian, pemimpin yang terpilih memiliki dasar legitimasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan publik dan pemerintahan. 5. Sebagai wadah partisipasi politik masyarakat. Pemilu membuka kesempatan bagi rakyat untuk ikut menentukan arah kebijakan negara. Dukungan terhadap calon atau partai tertentu menunjukkan bentuk nyata partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, pemilu berfungsi untuk menyeleksi pemimpin, membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat, serta memastikan bahwa pemerintahan tersebut memiliki dukungan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Baca juga: Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 Soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada: Tantangan Baru Tata Kelola Pemilu Indonesia Asas-Asas Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Agar pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis, KPU menetapkan enam asas utama yang menjadi pedoman yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang dikenal dengan singkatan Luber Jurdil. Berikut penjelasannya: Langsung – Setiap warga memiliki hak memilih sendiri tanpa diwakilkan. Umum – Pemilu berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Bebas – Pemilih berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Rahasia – Kerahasiaan pilihan dijamin penuh; tidak ada yang boleh mengetahui kepada siapa suara diberikan. Jujur – Seluruh penyelenggara dan peserta pemilu wajib bertindak sesuai aturan dan menjunjung kejujuran. Adil – Semua peserta dan pemilih memperoleh perlakuan yang sama, tanpa kecurangan atau diskriminasi. Dengan memahami arti, fungsi, tujuan, dan asas pemilu, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum bukan sekadar agenda politik, tetapi manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi wadah bagi rakyat untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan adil, transparan, dan berlandaskan hukum. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan pemilu yang demokratis mencerminkan kedewasaan politik bangsa serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. (GSP)

Papua Pegunungan - Sistem demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan utama di tangan parlemen sebagai wakil rakyat. Pengertian Sistem Demokrasi Parlementer Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif (parlemen) memiliki kekuasaan yang dominan, dan eksekutif (pemerintah) dibentuk serta bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran penting karena mereka secara langsung memilih anggota parlemen melalui pemilihan umum yang bebas dan terbuka. Setelah terbentuk, parlemen kemudian menentukan siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan, biasanya seorang perdana menteri, yang berasal dari partai politik atau koalisi partai dengan kursi terbanyak di parlemen. Ciri khas utama dari sistem ini adalah adanya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara, seperti raja atau presiden, umumnya hanya memiliki fungsi seremonial dan simbolik, sementara kepala pemerintahan bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, kekuasaan eksekutif dalam sistem ini bergantung pada kepercayaan parlemen—jika parlemen menarik dukungannya, pemerintahan bisa jatuh dan digantikan melalui mekanisme politik seperti mosi tidak percaya atau pembentukan koalisi baru. Baca juga: Apa Itu Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer 1. Parlemen sebagai Pusat Kekuasaan Dalam sistem parlementer, parlemen menjadi lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan legislasi, pengawasan, dan penentuan arah kebijakan politik. Parlemen dapat mengesahkan undang-undang, mengontrol penggunaan anggaran, hingga mengawasi kinerja pemerintahan. 2. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Terpisah Terdapat pemisahan yang jelas antara kepala negara (monarki atau presiden simbolik) dan kepala pemerintahan (perdana menteri). Kepala negara berperan sebagai simbol persatuan nasional, sedangkan kepala pemerintahan memegang otoritas administratif dan politik. 3. Pertanggungjawaban Kolektif Kabinet Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab secara kolektif terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Jika parlemen tidak lagi memberikan kepercayaan kepada kabinet, maka pemerintahan dapat digantikan secara konstitusional tanpa harus menunggu masa jabatan berakhir. 4. Kemudahan Pergantian Pemerintahan Salah satu keunggulan sistem ini adalah fleksibilitasnya. Pergantian pemerintahan dapat dilakukan dengan cepat melalui mekanisme politik tanpa perlu krisis konstitusional yang panjang, seperti yang biasa terjadi dalam sistem presidensial. 5. Pemilihan Umum Berkala Rakyat berperan aktif melalui pemilihan umum yang diadakan secara rutin untuk memilih wakil mereka di parlemen. Proses ini menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Baca juga: Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia Aspek-Aspek dalam Demokrasi Parlementer 1. Kekuatan Parlemen yang Dominan Parlemen berfungsi sebagai jantung demokrasi, tempat perdebatan ide, penyusunan undang-undang, serta pengawasan terhadap eksekutif berlangsung secara terbuka dan transparan. Setiap keputusan besar negara dibahas melalui mekanisme sidang atau voting. 2. Peran Perdana Menteri Perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kebijakan sehari-hari dan memimpin kabinet. Ia dipilih oleh mayoritas parlemen dan dapat kehilangan jabatan jika tidak lagi mendapat dukungan politik. 3. Pembagian Kekuasaan yang Seimbang Walau parlemen berkuasa besar, prinsip checks and balances tetap diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yudikatif tetap independen untuk memastikan seluruh kebijakan sesuai hukum. 4. Akuntabilitas Kabinet Kabinet memiliki kewajiban untuk melaporkan kebijakan dan penggunaan anggaran kepada parlemen. Bila kebijakan dianggap gagal atau menyimpang, parlemen berhak mengeluarkan mosi tidak percaya. 5. Pemilihan Umum dan Partisipasi Publik Pemilihan umum menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan. Selain itu, partisipasi publik juga diwujudkan melalui konsultasi, debat publik, dan mekanisme representatif di parlemen. 6. Kebebasan Berpendapat dan Keberagaman Politik Demokrasi parlementer mengakui kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan keberagaman pandangan politik. Hal ini memungkinkan berbagai ideologi politik diwakili secara adil dalam lembaga legislatif. Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi Parlementer 1. Kedaulatan Rakyat Seluruh kekuasaan pemerintahan bersumber dari rakyat. Melalui pemilu, rakyat memberi mandat kepada wakilnya di parlemen untuk mengelola pemerintahan sesuai kepentingan publik. 2. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil Pemilu dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan kompetitif. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. 3. Pengawasan dan Kontrol Parlemen Parlemen menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah melalui mekanisme tanya jawab, sidang interpelasi, atau pembentukan panitia khusus. Tujuannya memastikan kebijakan publik tetap sesuai hukum dan kepentingan rakyat. 4. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, anggaran, dan tindakan administratif kepada parlemen. Jika tidak, mereka dapat diminta mundur melalui mosi tidak percaya. 5. Pluralisme Politik Demokrasi parlementer menghormati keberagaman pandangan dan membuka ruang kompetisi yang sehat antarpartai politik. Dengan begitu, rakyat memiliki banyak pilihan sesuai aspirasi mereka. 6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Setiap kebijakan pemerintah harus menghormati hak asasi manusia. Warga negara bebas menyuarakan pendapat, berorganisasi, serta memperoleh perlakuan hukum yang setara. 7. Keterbukaan dan Transparansi Semua proses politik dan pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai dan mengawasi jalannya pemerintahan. Baca juga: Sejarah dan Tugas KPU: Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Menjaga Demokrasi Indonesia Penerapan Demokrasi Parlementer di Dunia Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, India, dan Jerman merupakan contoh penerapan sukses sistem demokrasi parlementer. Ciri umumnya meliputi adanya parlemen dua kamar (bikameral), pemilihan umum berkala, serta peran aktif partai politik dalam membentuk pemerintahan. Setelah pemilu, partai dengan kursi terbanyak membentuk pemerintahan dan memilih perdana menteri. Jika terjadi ketidakstabilan politik, parlemen dapat membubarkan kabinet dan menyerahkan kembali mandat kepada rakyat melalui pemilihan umum baru. Penerapan sistem ini juga menuntut transparansi, integritas pejabat publik, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar demokrasi tetap berjalan efektif dan rakyat benar-benar menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi parlementer adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik, dengan parlemen sebagai perwujudannya. Melalui sistem ini, setiap kebijakan publik dapat dikontrol secara langsung oleh wakil rakyat, sementara pemerintahan dijalankan berdasarkan kepercayaan dan akuntabilitas. Keunggulan sistem ini terletak pada fleksibilitas politik, tanggung jawab kolektif, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial—menjadikannya salah satu bentuk demokrasi yang paling stabil dan partisipatif di dunia modern. (GSP)

Papua Pegunungan - Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila, sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik, namun pelaksanaannya dibingkai oleh lima sila Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pengertian Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat di Indonesia yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, dengan mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, serta menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia, sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Berbeda dengan model demokrasi liberal yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas, Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap keputusan politik, kebijakan publik, maupun aktivitas pemerintahan harus berpijak pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila bukan hanya soal sistem politik atau mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menyangkut etika berbangsa dan bernegara yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Baca juga: Sejarah dan Tugas KPU: Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Menjaga Demokrasi Indonesia Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila 1. Berlandaskan Nilai Pancasila Segala bentuk kebijakan dan sistem pemerintahan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lima sila menjadi panduan moral dan hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. 2. Kedaulatan di Tangan Rakyat Demokrasi Pancasila menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan langsung, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik. 3. Menjunjung Keberagaman dan Toleransi Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, demokrasi tidak hanya berarti kebebasan memilih, tetapi juga menghargai perbedaan. Demokrasi Pancasila menumbuhkan semangat toleransi antaragama, antarsuku, dan antarbudaya. 4. Gotong Royong sebagai Budaya Politik Gotong royong menjadi semangat utama dalam Demokrasi Pancasila. Ia menandai kerja sama sosial dan solidaritas antarwarga dalam mewujudkan keadilan dan kemajuan bersama. 5. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) Demokrasi Pancasila menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak untuk hidup layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ini. 6. Partisipasi Publik yang Aktif Demokrasi Pancasila mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam musyawarah, forum publik, dan konsultasi kebijakan. Partisipasi ini menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat agar kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. 7. Sistem Ketatanegaraan yang Seimbang Dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila menegakkan sistem pemisahan kekuasaan (trias politica) antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah memastikan adanya kontrol dan keseimbangan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila 1. Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Utama Prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi menjadi inti dari Demokrasi Pancasila. Pemerintah berkewajiban menjalankan amanat rakyat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. 2. Keseimbangan Kekuasaan (Checks and Balances) Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga negara bertujuan untuk mencegah dominasi satu pihak. Mekanisme kontrol antar lembaga menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 3. Perlindungan Hak dan Martabat Manusia Demokrasi Pancasila mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Pemerintah bertugas memastikan perlindungan hak-hak ini secara menyeluruh tanpa diskriminasi. 4. Menghargai Keberagaman Sosial dan Budaya Indonesia dikenal sebagai negara dengan ribuan suku dan bahasa daerah. Demokrasi Pancasila menempatkan perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa, bukan pemecah belah. 5. Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan Aspek ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan nasional. Demokrasi Pancasila mendorong dialog, musyawarah, dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan. 6. Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Sosial Demokrasi Pancasila juga menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi secara universal, tetapi juga menegaskan identitas bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila. Berikut penjabaran lengkapnya: 1. Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan pada segelintir elit atau kelompok tertentu. Rakyat berhak menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam berbagai proses politik seperti pemilu, musyawarah desa, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap warga negara. Demokrasi Pancasila mengajarkan bahwa kebebasan individu harus dijalankan dengan tanggung jawab moral serta penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai keadilan dan keberadaban menjadi dasar dalam mengambil keputusan, baik dalam kebijakan publik maupun interaksi sosial. Misalnya, kebijakan pemerintah harus memperhatikan keadilan sosial dan tidak mendiskriminasi kelompok mana pun, termasuk minoritas dan kelompok rentan. 3. Persatuan Indonesia Prinsip ini mengandung makna bahwa demokrasi di Indonesia harus selalu diarahkan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Demokrasi Pancasila menolak praktik politik yang memecah belah atau menimbulkan perpecahan sosial. Setiap keputusan politik dan kebijakan negara harus memperkuat semangat kebangsaan serta menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Prinsip ini menjadi ciri khas dari Demokrasi Pancasila, karena menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam budaya politik Indonesia, keputusan yang baik bukan hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga hasil dari pertimbangan bijaksana dan kesepakatan bersama. Mekanisme permusyawaratan dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR dan DPRD, yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Prinsip ini juga mendorong terciptanya proses politik yang rasional, etis, dan berkeadilan, dengan mengedepankan dialog dan kebersamaan daripada konflik dan pertentangan. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari seluruh prinsip Demokrasi Pancasila. Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas rakyat memilih pemimpinnya, tetapi juga seberapa adil hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi, kesempatan yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Negara wajib menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan memastikan kesejahteraan menjadi milik bersama, bukan hanya segelintir orang. 6. Gotong Royong sebagai Wujud Demokrasi Partisipatif Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam lima sila Pancasila, semangat gotong royong merupakan nilai intrinsik dalam Demokrasi Pancasila. Gotong royong mencerminkan kerja sama dan solidaritas sosial dalam mewujudkan keputusan bersama dan pembangunan nasional. Prinsip ini menjadi dasar dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti musyawarah desa, kerja bakti, hingga kolaborasi antarwarga dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Dengan gotong royong, demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi hidup dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Baca juga: Sura dan Sulu: Mengingat Kembali Maskot Resmi Pemilu 2024, Simbol Semangat Demokrasi Indonesia Penerapan Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa Penerapan sistem ini tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia. Pemilihan umum menjadi instrumen utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politik mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, partai politik berperan sebagai sarana pendidikan politik dan perantara antara pemerintah dengan rakyat. Dalam praktiknya, setiap kebijakan publik juga harus melalui proses konsultasi dan musyawarah, agar sejalan dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah Indonesia juga menegakkan prinsip perlindungan HAM, membentuk lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman, serta menetapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran terhadap hak warga negara. Secara keseluruhan, Demokrasi Pancasila menjadi bentuk khas dari sistem politik Indonesia—menggabungkan nilai universal demokrasi dengan kearifan lokal bangsa. Ia tidak hanya mencerminkan cara memilih pemimpin, tetapi juga menggambarkan cara hidup berdemokrasi yang beradab, religius, dan berkeadilan sosial. (GSP)

Dalam tata kelola keuangan negara, tertib administrasi menjadi kunci utama agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam upaya memperkuat pengelolaan keuangan yang tertib administrasi, KPU Provinsi Papua Pegunungan menerapkan Kartu Kendali Keuangan di lingkungan satuan Kerja KPU Se-provinsi Papua Pegunungan. Instrumen ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPU dalam memastikan setiap proses pengeluaran anggaran, baik yang bersumber dari APBN maupun dana hibah. Lantas, apa sebenarnya Kartu Kendali Keuangan itu, bagaimana fungsinya, dan apa bedanya dengan Buku Agenda? Yuk, kita bahas satu per satu. Baca juga: https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/502_sosialisasi-dokumen-belanja-barang-dan-jasa-oleh-divisi-keuangan Apa Itu Kartu Kendali Keuangan? Kartu Kendali Keuangan adalah alat bantu administrasi keuangan yang berfungsi untuk mencatat, memantau, dan mengontrol setiap proses keuangan dalam satuan kerja. Mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga realisasi anggaran. Biasanya, Kartu Kendali Keuangan berisi: Nomor dan tanggal surat pengajuan, Jenis kegiatan dan kode akun belanja, Nilai dana yang diajukan, Tanggal realisasi atau pencairan, Catatan tindak lanjut atau status proses Perbedaan Kartu Kendali dan Buku Agenda Meski sama-sama digunakan dalam tata usaha, Kartu Kendali Keuangan berbeda dengan Buku Agenda. Buku Agenda berfungsi mencatat surat masuk dan surat keluar, sedangkan Kartu Kendali digunakan secara khusus untuk mengontrol arus dokumen keuangan dan status realisasi anggaran.Perbedaan inilah yang membuat Kartu Kendali menjadi alat pengawasan internal yang efektif, terutama bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan staf keuangan. Fungsi Kartu Kendali Keuangan Dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan hibah, Kartu Kendali Keuangan memiliki sejumlah fungsi penting, di antaranya: Sebagai alat monitoring dan evaluasi, Memudahkan pejabat terkait untuk melihat sejauh mana progres pencairan anggaran setiap kegiatan. Sebagai alat pengendalian internal, Membantu memastikan setiap transaksi keuangan sudah melalui tahapan sesuai regulasi (mulai dari verifikasi, persetujuan, hingga realisasi). Sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas, Semua data dan catatan keuangan terdokumentasi dengan jelas, sehingga mudah ditelusuri saat audit internal maupun eksternal. Sebagai referensi laporan keuangan, Data dari kartu kendali menjadi bahan pendukung penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, atau tahunan Penerapan di KPU Papua Pegunungan KPU Provinsi Papua Pegunungan telah menerapkan penggunaan Kartu Kendali Keuangan secara konsisten di setiap kegiatan, baik kegiatan rutin maupun yang bersumber dari dana hibah. Setiap unit kerja diwajibkan untuk mencatat pengajuan belanja, memantau progres, dan memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan. Melalui penerapan Kartu Kendali Keuangan, KPU Papua Pegunungan tidak hanya memastikan tertib administrasi, tetapi juga meneguhkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Sistem pengendalian internal yang kuat akan menjadi pondasi penting bagi lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses dan penggunaan anggaran negara.

Wamena - Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setiap lima tahun sekali. Melalui proses ini, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif, serta Kepala Daerah di seluruh Indonesia. Namun, tahukah kamu? Hak pilih tidak bisa digunakan jika kamu tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT). Oleh karena itu, penting untuk memastikan namamu sudah tercantum di DPT agar dapat menggunakan hak suara pada hari pemilihan. Cara Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) Secara Online Kamu bisa dengan mudah mengecek status pemilihmu lewat ponsel atau komputer, cukup dengan langkah-langkah berikut: Buka situs resmi KPU di https://cekdptonline.kpu.go.id Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tertera pada e-KTP Klik tombol “Pencarian” Jika sudah terdaftar, data pemilih akan muncul secara otomatis di layar Bagaimana Jika Namamu Belum Terdaftar di DPT?  Jangan panik! Jika setelah melakukan pengecekan online namamu belum muncul di DPT, lakukan langkah berikut: Pastikan NIK yang kamu masukkan sudah benar dan sesuai dengan e-KTP. Jika tetap tidak terdaftar, segera datangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan/desa tempat tinggalmu, atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sampaikan kepada petugas bahwa kamu belum terdaftar di DPT. Tunjukkan KTP elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data. Petugas PPS atau PPK akan memeriksa dan memastikan data kamu masuk ke dalam daftar pemilih, sehingga kamu bisa menggunakan hak pilihmu pada hari pemungutan suara. Ingat, Suara Kamu Menentukan Masa Depan Bangsa! Jangan biarkan hak suaramu hilang hanya karena belum terdaftar di DPT. Pastikan kamu sudah terdaftar, dan gunakan hak pilihmu untuk Indonesia yang lebih baik.