Artikel

Papua Pegunungan - Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat tiga pilar utama yang memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketiganya dikenal sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Konsep ini dikenal sebagai pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang menjadi ciri khas sistem demokrasi modern. Baca juga: Masa Tenang Pemilu: Ini Aturan, Definisi, dan Dasar Hukumnya! Fungsi dan Peran Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Berikut penjelasan lengkap tentang fungsi dan peran ketiga lembaga tersebut. 1. Lembaga Eksekutif Lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri yang membantu dalam bidang-bidang tertentu. Secara sempit, lembaga eksekutif bisa dimaknai sebagai kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara dan para pembantunya, seperti presiden, wakil presiden, dan kabinet menteri. Namun, dalam arti luas, lembaga ini juga mencakup seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan militer, karena mereka turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pelaksana utama pemerintahan negara atau “pemerintah” dalam arti sehari-hari. Fungsi Lembaga Eksekutif Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, presiden memiliki sejumlah fungsi dan kewenangan yang mencakup berbagai bidang: Bidang Administratif Melaksanakan undang-undang dan peraturan lainnya, serta mengatur jalannya administrasi pemerintahan agar berjalan efisien dan tertib. Bidang Legislatif Bersama DPR, presiden memiliki peran dalam merancang dan mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) sebelum disahkan menjadi UU. Bidang Keamanan dan Pertahanan Mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan nasional, dan memastikan pertahanan negara berjalan optimal. Presiden juga memiliki wewenang tertinggi dalam urusan militer dan kepolisian. Bidang Yudikatif Dapat memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai bentuk pengampunan atau pemulihan hak warga negara. Bidang Diplomatik Menjalin hubungan luar negeri, menandatangani perjanjian internasional, dan mewakili Indonesia dalam pertemuan diplomatik dunia. Secara keseluruhan, lembaga eksekutif berfungsi untuk memastikan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Lembaga Legislatif Berbeda dari eksekutif, lembaga legislatif berperan sebagai pembuat dan perumus undang-undang yang menjadi dasar hukum negara. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam sistem politik di dunia, lembaga legislatif sering disebut dengan istilah parlemen, kongres, atau asemblé nasional. Pada sistem parlementer, legislatif memiliki kekuasaan tertinggi karena dapat membentuk sekaligus membubarkan kabinet pemerintahan. Sementara dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, legislatif berdiri sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat saling menjatuhkan dengan eksekutif. Semua undang-undang yang dihasilkan lembaga legislatif bersifat mengikat secara hukum dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Peraturan yang dibuat mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, perpajakan, penyiaran, hingga hak kekayaan intelektual. Fungsi Lembaga Legislatif Menurut ahli politik Miriam Budiarjo, lembaga legislatif memiliki dua fungsi pokok: Menentukan Kebijakan dan Membuat Undang-Undang DPR bersama pemerintah berwenang untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang. Dalam hal ini, legislatif memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang serta hak amandemen untuk melakukan perubahan terhadap rancangan yang diajukan. Melakukan Pengawasan terhadap Lembaga Eksekutif Lembaga legislatif berfungsi mengontrol agar semua kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. DPR, misalnya, memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif. Dengan fungsi ganda tersebut, lembaga legislatif menjadi penyeimbang yang penting agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu pihak. Baca juga: Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 Soal Pemisahan Pemilu dan Pilkada: Tantangan Baru Tata Kelola Pemilu Indonesia 3. Lembaga Yudikatif Lembaga yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang berfungsi mengawasi dan menegakkan hukum. Lembaga ini berperan mengadili pelanggaran terhadap konstitusi serta memastikan seluruh tindakan pemerintah dan warga negara sesuai dengan aturan hukum. Ciri utama lembaga yudikatif adalah independensi, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh eksekutif maupun legislatif. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing dengan kewenangan yang berbeda. a. Wewenang Mahkamah Agung (MA) Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional dan berdiri bebas dari campur tangan pihak lain. Beberapa wewenangnya antara lain: Memeriksa dan memutus kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya. Menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan. Memutuskan peninjauan kembali (PK) atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. b. Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Sementara itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi menjaga agar pelaksanaan konstitusi tetap sesuai dengan UUD 1945. Kewenangan MK meliputi: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Memberikan putusan atas dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden sesuai usulan DPR. Melalui kedua lembaga ini, sistem peradilan di Indonesia berfungsi menjaga agar keadilan ditegakkan dan konstitusi dihormati. Tiga lembaga negara — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — memiliki peran saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan pemerintahan. Eksekutif berperan melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan negara. Legislatif bertugas menyusun peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yudikatif memastikan seluruh tindakan pemerintah dan warga negara berjalan sesuai hukum dan konstitusi. Keterpaduan antara ketiga lembaga ini merupakan fondasi penting bagi tegaknya negara hukum dan demokrasi di Indonesia. (GSP)

Papua Pegunungan - Tahukah kamu bahwa beberapa negara memiliki cara yang sangat tidak biasa dalam menggelar pemilihan umum? Beberapa bahkan tergolong paling unik dan aneh di dunia. Yuk, simak berbagai sistem pemilu unik dari berbagai penjuru dunia! Setelah Indonesia sukses melaksanakan Pemilu 2024 untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif, menarik rasanya melihat bagaimana negara lain di dunia juga menjalankan pesta demokrasinya. Beberapa negara bahkan menerapkan sistem pemilihan yang tidak biasa — mulai dari yang kreatif hingga yang benar-benar unik. Berikut deretan pemilu paling aneh dan menarik yang pernah terjadi di dunia! Baca juga: Rahasia Sukses KPU Papua Pegunungan di Pemilu 2024: SIAKBA Jadi Kunci! 1. Mengirim Suara dari Luar Angkasa Untuk memastikan seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya, Amerika Serikat menciptakan cara unik bagi para astronot yang sedang bertugas di luar angkasa. Sejak tahun 1997, astronot David Wolf menjadi orang pertama yang memberikan suaranya dari orbit melalui sistem elektronik yang dikembangkan bersama NASA. Surat suara dikirim secara digital dari Texas ke Houston, lalu diteruskan ke stasiun luar angkasa Mir. Setelah diisi, hasilnya dikirim kembali ke Bumi. Dengan begitu, bahkan mereka yang berada di luar atmosfer pun bisa ikut berpartisipasi dalam demokrasi. 2. Voting Perdana Menteri Nepal Lewat Discord Salah satu peristiwa paling menarik dalam sejarah politik modern terjadi di Nepal, ketika masyarakat muda menggunakan Discord — platform komunikasi yang biasa dipakai para gamer — untuk melakukan voting pemilihan Perdana Menteri sementara. Peristiwa ini terjadi setelah gelombang demonstrasi besar-besaran menggulingkan pemerintahan K.P. Sharma Oli pada, 4 September 2025 lalu. Ribuan pengguna muda Nepal berpartisipasi dalam pemungutan suara digital di Discord, dan mayoritas memilih Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal. Hasil polling ini kemudian menjadi dasar penunjukan Karki sebagai Perdana Menteri interim, sekaligus menjadikannya perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut di Nepal. Gerakan ini dipicu oleh kekecewaan terhadap korupsi dan pembatasan media sosial. Melalui server khusus bernama Hami Nepal, para aktivis muda mengadakan diskusi daring hingga akhirnya menggelar pemungutan suara informal di Discord. Pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan Sushila Karki akan bertugas hingga pemilu umum pada 5 Maret 2026, sementara Presiden Ram Chandra Poudel telah membubarkan parlemen sebagai bagian dari masa transisi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi digital, khususnya platform komunikasi seperti Discord, kini berkembang dari ruang komunitas game menjadi alat baru bagi partisipasi politik generasi muda. 3. Pemungutan Suara Pakai Kelereng di Gambia Karena tingginya angka buta huruf, Pemerintah Gambia merancang sistem pemilu sederhana dengan menggunakan kelereng sebagai alat pilih. Setiap pemilih mendapat satu kelereng untuk dimasukkan ke dalam drum logam bergambar kandidat pilihan mereka. Drum tersebut dicat dengan warna berbeda agar mudah dibedakan. Setelah pemungutan suara, petugas menghitung jumlah kelereng di tiap drum dengan alat berlubang kecil. Sistem ini telah digunakan sejak 1960-an dan dinilai efektif, cepat, serta ramah bagi masyarakat yang kesulitan membaca. Baca juga: Mengenal Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia 4. Pemilihan Paus Koptik oleh Anak Kecil Pemilihan Paus Koptik, pemimpin Gereja Ortodoks Koptik Aleksandria di Mesir, dilakukan dengan cara yang sangat sakral dan unik. Setelah Sinode Suci Gereja Koptik menyeleksi tiga kandidat akhir, nama mereka ditulis di kertas dan dimasukkan ke dalam piala suci di altar Katedral St. Markus, Kairo. Seorang anak laki-laki berusia lima tahun, dengan mata tertutup, kemudian diminta mengambil satu kertas dari piala tersebut. Kandidat yang terpilih dianggap sebagai “pilihan Tuhan”, karena diyakini bahwa tangan anak itu dibimbing oleh kehendak Ilahi. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. 5. Seekor Badak Menang Pemilu di Brasil Pada 1959, warga São Paulo melakukan protes politik yang tidak biasa: mereka memilih seekor badak betina bernama Cacareco sebagai anggota dewan kota. Cacareco meraih sekitar 100.000 suara, mengalahkan semua kandidat manusia. Tindakan ini merupakan bentuk sindiran rakyat terhadap maraknya korupsi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat itu. Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan terhadap elit politik yang dianggap gagal menjalankan amanah publik. 6. Menentukan Pemenang Lewat Teriakan di Yunani Kuno Di masa Sparta kuno, pemilihan anggota majelis rakyat (Appella) tidak dilakukan dengan surat suara, melainkan dengan teriakan dan tepuk tangan. Para kandidat berjalan di depan rakyat, dan warga yang mendukung akan berteriak sekeras mungkin. Tim juri yang berada di ruangan terpisah menilai volume sorakan dan menentukan siapa yang mendapat dukungan paling besar. Meski terdengar aneh, sistem ini merupakan bentuk awal partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Dari luar angkasa hingga ruang digital, setiap negara memiliki cara unik dalam mengekspresikan demokrasi. Inovasi dan kreativitas ini menunjukkan bahwa semangat rakyat untuk menentukan masa depan negaranya dapat hadir dalam bentuk apa pun — bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Semoga Pemilu di Indonesia terus menjadi contoh pesta demokrasi yang damai, jujur, dan berintegritas. Nah, kalau kamu bisa memilih, sistem pemilu unik mana yang paling menarik menurutmu? (GSP)

Wamena - Sistem pemilihan umum (pemilu) yang digunakan berbagai negara di dunia memiliki keragaman yang sangat luas. Yuk kenali sistem pemilu di dunia beserta jenis, ciri, dan penerapannya. Setiap negara di dunia memiliki cara berbeda dalam memilih wakil rakyatnya. Perbedaan sistem pemilihan umum (pemilu) tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan demografis masing-masing negara. Menariknya, dua negara dengan bentuk pemerintahan yang sama belum tentu memakai sistem pemilu yang serupa. Begitu pula sebaliknya, sistem pemerintahan yang berbeda bisa saja menggunakan sistem pemilu yang mirip. Baca juga: Supaya Kitorang Tau! Ini Dia 11 Prinsip Dasar Penyelenggara Pemilu yang Jadi Dasar Pemilu Jujur Jenis Pemilu di Dunia Secara umum, sistem pemilu di dunia dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: Plurality/Majority System, Proportional System, dan Mixed System. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Plurality/Majority System (Sistem Pluralitas atau Mayoritas) Sistem ini sering disebut sistem distrik, karena wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil rakyat. Calon dengan suara terbanyak otomatis menjadi pemenang dan mewakili seluruh pemilih di distrik tersebut. Sistem ini menekankan prinsip “pemenang tunggal” atau winner takes all, di mana hanya kandidat dengan suara terbanyak yang mendapat kursi. Beberapa varian sistem mayoritas meliputi: First Past the Post (FPTP) – kandidat dengan suara terbanyak langsung menang. Alternative Vote (AV) – pemilih memberi peringkat pada kandidat. Two Round System (TRS) – dua putaran jika tidak ada mayoritas mutlak. Block Vote (BV) dan Party Block Vote (PBV) – digunakan dalam sistem multi-wakil di satu distrik. 2. Proportional System (Sistem Proporsional) Sistem proporsional memberikan kursi kepada partai politik sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh. Artinya, jika suatu partai meraih 30% suara, maka partai tersebut mendapat sekitar 30% kursi di parlemen. Sistem ini dianggap lebih mencerminkan representasi politik yang adil, karena setiap suara memiliki nilai yang sebanding. Varian sistem proporsional antara lain: Proportional Representation (PR) – kursi dibagi berdasarkan daftar partai. Single Transferable Vote (STV) – pemilih dapat mengurutkan kandidat sesuai preferensi. Baca juga: Proporsional Terbuka vs Tertutup: Mencari Format Ideal untuk Pemilu 2029 3. Mixed System (Sistem Campuran) Sistem campuran merupakan kombinasi antara sistem mayoritas dan sistem proporsional. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan keterwakilan individu dan proporsionalitas partai politik. Dalam praktiknya, sebagian kursi parlemen dipilih dengan sistem distrik, dan sebagian lainnya melalui sistem proporsional. Varian utama dari sistem campuran: Parallel System – dua sistem berjalan berdampingan tanpa saling memengaruhi. Mixed Member Proportional (MMP) – hasil proporsional digunakan untuk menyeimbangkan perwakilan distrik. Keragaman sistem pemilu di dunia menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang paling sempurna. Setiap negara menyesuaikan sistem pemilihannya agar sesuai dengan karakter, sejarah politik, dan kebutuhan masyarakatnya. Pemahaman terhadap berbagai sistem ini penting agar masyarakat lebih sadar akan nilai demokrasi dan mekanisme keterwakilan politik yang dijalankan di negaranya. (GSP) Download file KPU Sistem Pemilihan Umum di Dunia Referensi: Andrew Reynolds, dkk. Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. International IDEA, Swedia, 2005, hlm. 28.

Wamena - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan kini memanfaatkan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Aplikasi ini menjadi terobosan penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang modern, akuntabel, dan terintegrasi sesuai standar Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa Itu Aplikasi SAKTI? SAKTI merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, yaitu aplikasi resmi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara di tingkat satuan kerja (Satker), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Melalui SAKTI, kini setiap Satker bisa mengelola keuangan dengan cara yang lebih terpadu, cepat, dan transparan. Semua proses berjalan real-time, mendukung kinerja yang efisien dan akuntabel. Baca juga: Kinerja SPIP KPU Provinsi Papua Pegunungan Melejit! Capaian 100% di Awal 2025 Bagaimana Keamanan Data SAKTI Dijaga? Dalam sistem keuangan negara, keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dirancang dengan standar keamanan tinggi, terutama saat bertukar data dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Untuk memastikan data tetap aman dan terjaga selama proses interkoneksi, SAKTI menerapkan tiga lapisan pengamanan utama yaitu yang pertama kerahasiaan data, dimana semua Arsip Data Komputer (ADK) yang keluar dari SAKTI akan dienkripsi, sehingga hanya dapat dibaca oleh pihak pengirim dan penerima yang sah dan akses ke Portal SPAN juga dibatasi melalui sistem registrasi pengguna. Hanya user yang terdaftar dan berwenang yang dapat mengirim atau mengambil data Yang kedua Integritas Data, yaitu Setiap ADK dilengkapi dengan hash code untuk menjamin bahwa isi dan jumlah data tidak berubah selama proses pengiriman dan yang terakhir Adalah keaslian data, Setiap pengiriman ADK dilengkapi PIN otorisasi yang menandakan data telah disetujui oleh pejabat berwenang. Dengan kombinasi enkripsi, hash code, dan PIN otorisasi, sistem SAKTI menjamin data pemerintah tetap aman, utuh, dan terpercaya selama proses pertukaran informasi antarinstansi. Fitur-Fitur Utama dalam Aplikasi SAKTI SAKTI dibekali sejumlah modul yang saling terhubung untuk mendukung seluruh siklus keuangan instansi. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut: Proses Penganggaran diperankan oleh modul penganggaran Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu: Modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen) Modul Bendahara Modul Aset Tetap Modul Persediaan Modul Pembayaran Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan Semua modul tersebut bekerja dalam satu lingkungan sistem agar tidak ada pemisahan data yang menyebabkan hambatan informasi. Baca juga: Sharing Knowledge Aplikasi Sakti Bagi Sesama CPNS KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 Fungsi Aplikasi SAKTI di KPU Papua Pegunungan Bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan, penerapan Aplikasi SAKTI memiliki beberapa fungsi strategis, di antaranya: Meningkatkan Akurasi Data Keuangan Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Integrasi dengan Sistem Kemenkeu Meningkatkan Efisiensi Proses Keterhubungan dengan Sistem Pusat Kemenkeu Pengendalian Internal Manfaat SAKTI bagi KPU Papua Pegunungan Melalui penerapan Aplikasi SAKTI, KPU Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, modern, dan efisien. Dengan demikian, implementasi SAKTI memberikan banyak manfaat nyata bagi KPU Papua Pegunungan, di antaranya: Proses keuangan lebih cepat dan transparan Laporan keuangan dapat diakses secara online Mengurangi potensi human error dalam pencatatan Meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya manusia Memperkuat akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana negara Dengan dukungan SAKTI, KPU Papua Pegunungan terus berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi terselenggaranya Pemilu yang jujur dan berkualitas. (Sumber: Overview SAKTI – DJPB Kemenkeu) https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html

Wamena - Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tidak tercipta begitu saja. Di balik setiap proses penyelenggaraan Pemilu — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil — terdapat nilai-nilai utama yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara di Indonesia. Nilai-nilai ini dikenal sebagai 11 Prinsip Dasar Penyelenggara Pemilu. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kompas moral dan etika kerja bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP di semua tingkatan, termasuk di KPU Provinsi Papua Pegunungan. Melalui penerapan prinsip ini, diharapkan setiap tahapan Pemilu berjalan dengan jujur, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. 1. Mandiri Penyelenggara Pemilu bekerja secara independen tanpa pengaruh pihak mana pun. Kemandirian ini memastikan seluruh keputusan diambil semata-mata demi kepentingan rakyat dan konstitusi. 2. Jujur Setiap tahapan Pemilu dilaksanakan dengan integritas tinggi. Kejujuran menjadi dasar agar hasil Pemilu benar-benar mencerminkan suara rakyat. Baca juga: Hindari TMS! Simak Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat di Pemilu Agar Anda Bisa Nyoblos 3. Adil Semua peserta dan pemilih memiliki hak yang sama. Tidak ada perlakuan istimewa, dan setiap warga negara diperlakukan setara dalam seluruh tahapan Pemilu. 4. Kepastian Hukum Seluruh proses Pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini memastikan tidak ada keputusan yang diambil tanpa dasar hukum. 5. Tertib Tahapan Pemilu dijalankan secara sistematis, sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Ketertiban ini membangun kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara. 6. Terbuka Penyelenggara Pemilu wajib memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Transparansi ini menjadi wujud tanggung jawab publik dan pengawasan bersama. 7. Proporsional Setiap keputusan dan kebijakan diambil secara seimbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakter masyarakat di setiap wilayah, termasuk di daerah pegunungan dan pedalaman Papua. Baca juga: Proporsional Terbuka vs Tertutup: Mencari Format Ideal untuk Pemilu 2029 8. Profesional Penyelenggara Pemilu dituntut memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme memastikan Pemilu berjalan lancar dan kredibel. 9. Akuntabel Setiap kegiatan, kebijakan, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Prinsip ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. 10. Efektif dan Efisien Sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil terbaik. Efisiensi ini penting agar pelayanan publik tetap berkualitas tanpa pemborosan. 11. Aksesibilitas Pemilu harus mudah dijangkau oleh semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Tidak boleh ada suara rakyat yang tertinggal, karena setiap suara memiliki makna bagi masa depan bangsa. Meneguhkan Komitmen Demokrasi di Tanah Papua Melalui penerapan 11 Prinsip Dasar Penyelenggara Pemilu, KPU Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat tata kelola demokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar kerja seluruh penyelenggara dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap suara rakyat dihargai dengan adil. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, penyelenggara Pemilu di Papua Pegunungan terus berupaya menghadirkan proses demokrasi yang aman, inklusif, dan bermartabat — dari lembah hingga puncak pegunungan. Baca juga: Jejak Demokrasi Papua: Dari Pepera 1969 ke Pemilu 1971

Wamena, KPU Papua Pegunungan — Tradisi mumifikasi yang dijalankan oleh Suku Huwula di Lembah Baliem merupakan salah satu warisan budaya tertua dan paling sakral di Tanah Papua. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah Mumi Akima, yang hingga kini masih dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat adat di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pandangan masyarakat Suku Huwula, Mumi bukan sekadar jasad yang diawetkan, melainkan simbol leluhur yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi serta membawa keberuntungan bagi keturunannya. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan mulai dikenal luas setelah ekspedisi peneliti Barat pada tahun 1938 menemukan Mumi tertua suku Huwula di Lembah Baliem. Proses Mumifikasi yang Sakral Proses mumifikasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan. Jenazah tokoh adat yang akan dimumikan dibersihkan, kemudian diasapi di atas perapian selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan menggunakan api kecil dan gambut kering. Setelah itu, jasad dijemur di bawah sinar matahari dan diolesi lemak babi atau minyak alami untuk menjaga keutuhan jaringan tubuh. Ketika proses pengeringan selesai, tubuh dibalut dengan kain kulit kayu dan diberi hiasan ukiran khas. Mumi kemudian disimpan di rumah adat khusus yang disebut moman atau honai, tempat yang menjadi pusat penghormatan leluhur oleh masyarakat. Setiap lima tahun sekali, masyarakat Papua mengadakan upacara adat dengan memasang tali su (tas anyaman khas Papua) sebagai bentuk penghormatan dan pemeliharaan mumi. Upacara tersebut menandakan bahwa hubungan spiritual antara leluhur dan keturunannya tetap hidup dan tidak terputus oleh waktu. Makna dan Fungsi Mumi bagi Suku Huwula Bagi masyarakat Suku Huwula, Mumi memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Mumi dipercaya sebagai perwujudan leluhur yang menjaga, membimbing, dan memberikan kekuatan bagi keturunannya. Keberadaan mumi juga menjadi simbol identitas budaya yang memperkuat rasa kebersamaan serta kebanggaan masyarakat adat di Lembah Baliem. Selain itu, mumi diyakini membawa keberuntungan, hasil panen yang berlimpah, dan kesejahteraan bagi kampung. Dalam kepercayaan adat, mumi juga menjadi simbol kemenangan dalam peperangan serta perlindungan dari marabahaya. Hanya Tokoh Tertentu yang Dimumikan Tidak semua orang dapat melalui proses mumifikasi. Hanya mereka yang memiliki jasa besar bagi komunitas, seperti kepala suku, panglima perang, atau tokoh adat yang berhak mendapatkan kehormatan tersebut. Penjagaan mumi kemudian dilakukan secara turun-temurun oleh keluarga dan keturunan sang leluhur. Warisan Budaya dan Daya Tarik Wisata Kini, mumi Akimama, menjadi ikon budaya dan daya tarik wisata di Wamena. Tradisi ini tidak hanya melestarikan nilai-nilai luhur leluhur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui pengembangan wisata budaya dan edukatif. Dukungan KPU Papua Pegunungan terhadap Kearifan Lokal Sebagai lembaga negara yang berkomitmen membangun masyarakat berkarakter, KPU Provinsi Papua Pegunungan turut mendukung pelestarian kearifan lokal dan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma menegaskan bahwa pelestarian budaya merupakan bagian penting dari pembangunan karakter dan demokrasi masyarakat di Papua Pegunungan. “Kami di KPU Papua Pegunungan percaya bahwa menghargai warisan leluhur seperti Mumi Akimama bukan hanya menjaga sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan cinta tanah Papua. Nilai-nilai budaya inilah yang menjadi fondasi moral dalam membangun demokrasi yang berintegritas dan berkeadaban,” ujar Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa KPU akan terus mendukung kegiatan sosialisasi dan pendidikan masyarakat dengan pendekatan budaya lokal agar nilai-nilai demokrasi tumbuh selaras dengan kearifan masyarakat adat. Maka Suku Huwula di Lembah Baliem merupakan salah satu warisan budaya tertua dan paling sakral di Tanah Papua. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah Mumi Akimama, yang hingga kini masih dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat adat di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.