Artikel

Tahukah kamu kalau membawa ponsel ke bilik suara saat mencoblos dilarang? Larangan ini ada untuk menjaga kerahasiaan pilihan setiap pemilih. Jika melanggar, bisa kena sanksi sesuai aturan pemilu. Baca juga: Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Tapi Ada 3 Dokumen Alternatif Jika Hilang Kenapa Dilarang Bawa HP ke Bilik Suara Saat Mencoblos? Larangan membawa HP ke bilik suara diberlakukan untuk menjaga asas kerahasiaan pilihan pemilih. Ponsel dianggap berisiko digunakan untuk memotret surat suara atau menunjukkan hasil pilihan kepada pihak tertentu. Praktik seperti ini dapat membuka peluang terjadinya politik uang, intimidasi, atau tekanan politik yang merusak prinsip pemilu jujur dan adil. Oleh karena itu, pemilih diimbau untuk tidak membawa ponsel saat mencoblos guna memastikan proses pemungutan suara berjalan aman dan rahasia. Larangan Membawa HP, Ini Aturannya Larangan membawa HP ke bilik suara diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam aturan ini disebutkan bahwa pemilih dilarang membawa telepon genggam atau alat perekam gambar ke dalam bilik suara. Pemilih juga tidak boleh memfoto atau merekam saat memberikan suara. Aturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Apa Sanksinya Jika Melanggar? Membawa atau menggunakan HP di bilik suara bisa dianggap melanggar asas kerahasiaan suara. Jika seseorang dengan sengaja memotret surat suara atau memperlihatkan pilihannya kepada orang lain, tindakan itu bisa dijerat sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 540 ayat (1), pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi hak pemilih agar pilihan mereka tetap rahasia dan bebas dari tekanan pihak mana pun. Baca juga: Apa Itu Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia Ayo Patuhi Aturan dan Jaga Asas Pemilu Larangan membawa HP bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga kerahasiaan dan kejujuran pemilu. Setiap pemilih berhak menjaga pilihannya agar tetap rahasia. Dengan mengikuti aturan ini, kita membantu menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) serta menghindari pelanggaran yang bisa berakibat sanksi.

Wamena - Dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, nama Haji Agus Salim selalu dikenang sebagai sosok cendekiawan, diplomat ulung, dan pejuang kemerdekaan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Semangatnya dalam memperjuangkan keadilan, moralitas, dan kebebasan berpikir menjadi inspirasi bagi bangsa hingga kini, termasuk dalam kehidupan politik modern Indonesia. Kehidupan dan Perjuangan Awal Haji Agus Salim Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat, pada 8 Oktober 1884. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan menguasai banyak bahasa asing, termasuk Inggris, Belanda, Jerman, dan Arab. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan semangat keislamannya membentuk kepribadian yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan. Setelah menamatkan pendidikan di Hoogere Burgerschool (HBS), ia menolak bekerja di pemerintahan kolonial dan memilih berjuang untuk kemerdekaan bangsa melalui jalan politik dan pendidikan. Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi Peran Haji Agus Salim dalam Perjuangan Kemerdekaan Sebagai tokoh Sarekat Islam dan anggota Volksraad, Haji Agus Salim aktif menyuarakan hak-hak rakyat Indonesia di hadapan pemerintah kolonial Belanda. Ia juga dikenal sebagai diplomat tangguh yang berhasil memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Dalam sidang-sidang diplomatik, Haji Agus Salim menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan luar biasa. Ia bukan hanya berjuang dengan senjata, tetapi dengan ide, kata, dan prinsip moral yang kuat. Sikapnya mencerminkan semangat musyawarah dan toleransi yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Nilai Demokrasi dan Politik yang Relevan Masa Kini Nilai-nilai yang diperjuangkan Haji Agus Salim masih relevan dengan kehidupan berbangsa saat ini. Kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam berpolitik adalah warisan berharga yang perlu diteladani oleh generasi muda dan para pemimpin bangsa. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, semangat demokrasi yang diperjuangkan beliau sejalan dengan misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menegakkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penutup: Warisan Abadi Sang Pejuang Intelektual Haji Agus Salim meninggal dunia pada 4 November 1954 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Namun, nilai-nilai perjuangan dan kebijaksanaannya tetap hidup dalam semangat bangsa Indonesia. Melalui keteladanan beliau, kita diingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan juga wujud dari integritas, moralitas, dan pengabdian kepada rakyat. (Pram) Baca juga: Jenderal Oerip Sumohardjo: Peletak Dasar Profesionalisme TNI dan Teladan Demokrasi Indonesia

Penting bagi masyarakat untuk memastikan diri telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan terus mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif, salah satunya dengan mengecek status pemilih dan memahami syarat-syarat menjadi pemilih yang sah. Baca juga: Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Tapi Ada 3 Dokumen Alternatif Jika Hilang Siapa yang Disebut Pemilih? Pemilih adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilu — baik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hak memilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak tersebut selama memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat Menjadi Pemilih dalam Pemilu Berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2022, seseorang dapat terdaftar sebagai pemilih apabila memenuhi syarat berikut: Genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat pemungutan suara atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el; berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Cara Cek Status Pemilih Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status pemilihnya melalui situs resmi KPU di https://cekdptonline.kpu.go.id. Cukup masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pribadi, maka sistem akan menampilkan apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di wilayah tertentu. Mengapa Harus Memastikan Diri Terdaftar? Memastikan diri terdaftar sebagai pemilih berarti memastikan suara Anda tidak hilang. Setiap suara memiliki arti penting untuk menentukan arah pembangunan bangsa ke depan, termasuk di wilayah Papua Pegunungan. KPU Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya agar setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengecek data pemilih dan memastikan kelengkapan dokumen kependudukan, seperti e-KTP. Jangan sampai hak suara Anda terlewat hanya karena belum terdaftar.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen penting yang wajib dibawa saat mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 yang berlaku bagi semua pemilih, baik yang terdaftar dalam: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Daftar Pemilih Khusus (DPK) Baca juga: Sejarah Golput di Indonesia: Asal Usul, Penyebab, dan Dampaknya terhadap Demokrasi Bagaimana Jika KTP Hilang atau Rusak? Masyarakat tidak perlu khawatir. KPU memberikan kebijakan dan solusi bagi pemilih yang KTP-nya hilang atau rusak saat hendak mencoblos. Dokumen pengganti yang dapat digunakan antara lain: Foto atau fotokopi KTP. Dokumen resmi lain yang diterbitkan pemerintah yang memuat identitas diri, seperti: Surat Izin Mengemudi (SIM) Paspor Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penting untuk Diperhatikan Kartu Keluarga (KK) tidak dapat digunakan sebagai dokumen pengganti KTP saat mencoblos. Jika KTP fisik belum terbit, pemilih bisa membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menyatakan sudah melakukan perekaman KTP. KPU Papua Pegunungan melalui informasi ini berharap dan memastikan setiap warga negara tetap bisa menyalurkan hak pilihnya meskipun menghadapi kendala dokumen kependudukan. Baca juga: Rahasia Sukses KPU Papua Pegunungan di Pemilu 2024: SIAKBA Jadi Kunci!

Partisipasi pemilih adalah pijakan utama legitimasi demokrasi. Ketika sebagian warga negara memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau yang lebih dikenal dengan istilah golput (golongan putih). Secara populer, golput adalah istilah politik yang merujuk pada sikap pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik karena tidak datang ke TPS, atau datang tetapi tidak mencoblos atau memberikan suara kosong (surat suara putih atau tidak sah. Dalam konteks yang lebih luas, golput dapat dibedakan menjadi Golput aktif yaitu  ketika seseorang secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilih sebagai bentuk protes atau ekspresi ketidakpuasan dan golput pasif / teknis yaitu ketika seseorang tidak bisa menggunakan hak pilih karena kendala administratif, logistik, atau informasi. Baca juga: Mengenal Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia 1. Asal Usul Golput di Indonesia Sebelum istilah golput dikenal luas, Indonesia sudah lebih dulu melewati dua masa penting dalam perjalanan demokrasinya, yaitu masa demokrasi parlementer (1950–1959) dan demokrasi terpimpin (1959–1965). Saat Pemilu pertama tahun 1955, semangat masyarakat untuk ikut memilih sangat tinggi, dengan tingkat partisipasi mencapai sekitar 91,54 persen. Pemilu ini menjadi simbol euforia rakyat Indonesia yang baru saja merdeka dan bersemangat menjalankan demokrasi. Namun, situasi berubah setelah peristiwa G30S/1965.  Istilah golput mulai populer menjelang Pemilu 5 Juli 1971, pemilu pertama di era Orde Baru. Gerakan ini dipelopori oleh sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda. Mereka memandang bahwa pemilu yang dijalankan pemerintah tidak benar-benar demokratis,. Golput saat itu menjadi bentuk protes moral terhadap sistem politik. Namun menariknya, data resmi pemerintah menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi, bahkan mencapai 96,6 persen pada Pemilu 1971. Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 dan masuknya era Reformasi, Pemilu menjadi lebih transparan dan kompetitif. Namun, golput justru muncul sebagai fenomena baru. Banyak warga, terutama generasi muda, memilih tidak datang ke TPS sebagai bentuk kekecewaan terhadap praktik politik yang dianggap belum bersih atau jujur. Angka partisipasi pun mulai menurun: dari sekitar 92,6 persen pada Pemilu 1999, turun ke 84,1 persen pada 2004, dan hanya sekitar 70–75 persen pada pemilu berikutnya. Di era digital sekarang, golput tidak hanya terjadi di bilik suara, tapi juga di dunia maya. Di media sosial, muncul kampanye ajakan tidak memilih sebagai bentuk kritik terhadap para politisi atau sistem yang dianggap gagal membawa perubahan. Fenomena ini banyak berkembang di kalangan anak muda yang lebih kritis dan aktif menyuarakan pendapat secara online. 2. Faktor-faktor Penyebab Golput Perilaku golput di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi struktural, psikologis, maupun sosial. Secara umum, penyebab golput dapat dikelompokkan sebagai berikut: Ketidakpercayaan terhadap institusi politik Sebagian warga menilai sistem parlemen, partai politik, maupun lembaga penyelenggara pemilu belum sepenuhnya kredibel dan transparan. Ketidakpercayaan ini melahirkan sikap skeptis terhadap hasil pemilu serta menurunkan motivasi untuk berpartisipasi. Apatisme dan keletihan politik Banyak pemilih merasa bahwa keterlibatan dalam proses politik tidak membawa perubahan nyata terhadap kehidupan mereka. Kejenuhan terhadap rutinitas politik juga menimbulkan sikap pasif dan apatis. Kekecewaan terhadap elite dan politisi Korupsi, janji yang tidak ditepati, rendahnya kompetensi, dan citra negatif sebagian politisi menjadi alasan kuat bagi sebagian warga untuk menarik diri dari proses pemilu. Kendala administratif dan teknis Permasalahan seperti pemilih yang tidak terdaftar, data pemilih keliru, lokasi TPS yang jauh, kurangnya petugas, hingga surat suara yang tidak diterima, menjadi faktor penghambat partisipasi di lapangan. Kurangnya pendidikan politik dan informasi calon Minimnya pemahaman tentang program, visi-misi, dan rekam jejak calon maupun partai membuat pemilih merasa “buta pilihan”, sehingga memilih untuk tidak memilih. Pengaruh media sosial dan kampanye digital Di era digital, ajakan golput sering menyebar melalui media sosial dalam bentuk meme, opini singkat, atau narasi ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Dampaknya, sebagian pemilih muda cenderung mengikuti arus tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap demokrasi. Faktor struktural dan sosio-kultural Kondisi geografis, ekonomi, serta kesenjangan pendidikan antar wilayah turut berpengaruh pada tingkat partisipasi. Di daerah seperti Papua Pegunungan, tantangan medan, jarak antar pemukiman, dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor nyata yang memerlukan perhatian khusus. Baca juga: Asas-asas Pemilu di Indonesia dan Penjelasannya: Memahami Pilar Demokrasi Luber-Jurdil 3. Dampak Golput terhadap Demokrasi Tingginya angka golput memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi. Salah satu dampak utamanya adalah menurunnya legitimasi hasil pemilu. Ketika banyak warga negara memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka wakil rakyat atau pemimpin yang terpilih berpotensi dianggap tidak sepenuhnya mewakili kehendak rakyat. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kekuatan moral hasil pemilu tersebut. Selain itu, golput juga berpengaruh terhadap konsentrasi kekuasaan. Dengan berkurangnya partisipasi masyarakat, kekuasaan politik cenderung hanya dipegang oleh kelompok pemilih aktif,. Meski demikian, fenomena golput menjadi dorongan bagi perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan program pendidikan pemilih, memperkuat transparansi data, melakukan audit terhadap proses pemilu, serta memperkuat integritas Lembaga. Dengan demikian, meskipun golput dapat melemahkan demokrasi, ia juga dapat menjadi sinyal penting bagi perlunya pembenahan sistem politik dan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. 4. Langkah-Langkah KPU dalam Penguatan Partisipasi Pemilih Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan telah mengadopsi dan memperkuat sejumlah langkah strategis. Pertama, KPU menerapkan pendidikan pemilih yang berkelanjutan dengan fokus pada generasi muda, seperti siswa dan mahasiswa. Program ini dilakukan melalui modul interaktif, pemanfaatan media digital, serta pendampingan lokal guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak pilih. Kedua, KPU menekankan transparansi dan keterbukaan data dengan mempublikasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), memperbaiki mekanisme pengusulan perbaikan data, serta melaksanakan audit terbuka untuk menjaga kepercayaan publik. Ketiga, KPU berupaya meningkatkan kemudahan akses fisik dan administratif dengan memperluas Tempat Pemungutan Suara (TPS), menetapkan hari libur pemungutan suara, melaksanakan sistem jemput bola di wilayah sulit dijangkau, serta menyediakan surat suara khusus bagi warga terpencil. Keempat, KPU Provinsi Papua Pegunungan menjalin kolaborasi dengan media sosial dan memperkuat literasi digital guna melawan misinformasi sekaligus mempromosikan kampanye partisipasi cerdas di dunia maya. Selain itu, KPU juga mengadakan dialog publik dan survei lokal untuk memahami alasan golput di tingkat Distrik maupun Kampung , sehingga strategi yang disusun lebih sesuai dengan konteks daerah Papua Pegunungan. Terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi pasca-pemilu untuk menganalisis wilayah dengan tingkat golput tinggi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada pemilu berikutnya. Melalui berbagai strategi ini, KPU Papua Pegunungan berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan partisipasi politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 5. Penutup Fenomena golput bukan hanya soal angka kosong dalam surat suara, tetapi refleksi dinamika kepercayaan publik terhadap sistem politik. Sebagai penyelenggara demokrasi di provinsi dengan karakteristik geografis dan sosial seperti Papua Pegunungan, tantangan akses fisik, pendidikan politik, keragaman budaya, dan jarak infrastruktur menjadi faktor krusial. Dengan sinergi antara strategi edukasi, keterbukaan data, dan inovasi lokal, KPU Provinsi Papua Pegunungan berkontribusi mengurangi kecenderungan golput dan memperkuat legitimasi demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Baca juga: Pengertian Pemilu: Fungsi, Tujuan, dan Asas Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Papua Pegunungan - Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil membutuhkan lembaga penyelenggara yang independen dan profesional. Di Indonesia, proses demokrasi yang sangat kompleks ini tidak hanya dikelola oleh satu lembaga tunggal, melainkan oleh sebuah sistem yang terdiri dari tiga pilar utama. Ketiga lembaga ini bekerja secara sinergis, masing-masing dengan peran dan fungsinya yang spesifik, untuk memastikan tahapan Pemilu berjalan lancar, diawasi, dan mematuhi kode etik. Baca juga: Pengertian Pemilu: Fungsi, Tujuan, dan Asas Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia Lalu, apa saja tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia? Berikut penjelasan lengkap mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU): Pelaksana Operasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang paling dikenal masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU bertugas sebagai pelaksana operasional Pemilu. Kedudukannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bahkan diamanatkan oleh konstitusi, yaitu UUD 1945 Pasal 22E ayat (5). Tugas dan Struktur: Tugas Utama: KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi calon, pelaksanaan kampanye, pencoblosan, hingga rekapitulasi suara secara nasional. Struktur Organisasi: KPU memiliki struktur yang hierarkis. Di tingkat pusat, KPU RI beranggotakan 7 orang. Untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, KPU memiliki perwakilan di tingkat provinsi (KPU Provinsi) dan kabupaten/kota (KPU Kabupaten/Kota). Struktur ini memastikan pelaksanaan Pemilu merata dan terkoordinir dari pusat hingga daerah. Secara sederhana, KPU ibarat "panitia pelaksana" dalam sebuah acara besar. Mereka yang merencanakan jadwal, menyiapkan logistik (seperti surat suara dan kotak suara), dan memastikan semua proses teknis berjalan sesuai regulasi. 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Pengawal Proses yang Bersih Agar "panitia pelaksana" bekerja sesuai aturan, diperlukan pengawas yang independen. Di sinilah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini bertugas mengawasi seluruh penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan. Tugas dan Struktur: Tugas Utama: Bawaslu mengawasi semua tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Mereka menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, seperti politik uang (money politics), intimidasi terhadap pemilih, atau ketidaknetralan aparat negara. Struktur Organisasi: Seperti KPU, Bawaslu juga memiliki struktur hingga ke akar rumput. Bawaslu RI beranggotakan 5 orang, dan memiliki perangkat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Keberadaan mereka di tingkat yang paling bawah ini sangat penting untuk menangkap potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jika dianalogikan, Bawaslu adalah "auditor internal" yang memastikan seluruh proses berjalan secara jujur dan adil ("jurdil"). Mereka adalah lembaga yang menjaga integritas Pemilu. Baca juga: Asas-asas Pemilu di Indonesia dan Penjelasannya: Memahami Pilar Demokrasi Luber-Jurdil 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Penegak Kode Etik Penyelenggara Lembaga ketiga ini memiliki fungsi yang lebih spesifik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkat. Tugas dan Wewenang: Tugas Utama: DKPP berfungsi seperti "mahkamah kehormatan." Lembaga ini menerima aduan dugaan pelanggaran kode etik, seperti penyalahgunaan wewenang, perilaku tidak adil, atau tindakan amoral lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Wewenang: DKPP memiliki kewenangan untuk memanggil pihak yang dilaporkan, memeriksa saksi, dan yang terpenting, memberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis hingga pemberhentian tetap dari jabatannya. DKPP beranggotakan 7 orang yang berasal dari unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan pemerintah, bersifat tetap, dan berkedudukan di ibu kota negara. Sinergi Tiga Pilar Demokrasi Ketiga lembaga ini—KPU, Bawaslu, dan DKPP—bekerja dalam sebuah sistem checks and balances yang saling melengkapi. KPU menjalankan tugas operasional. Bawaslu mengawasi kinerja KPU (dan juga peserta Pemilu). DKPP menegakkan etika dan integritas jika baik KPU maupun Bawaslu terbukti melanggar kode etik. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas ini, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Masyarakat pun dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap proses dan hasil Pemilu, yang pada akhirnya memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. (GSP)