Artikel

Wamena — Dalam sistem ketatanegaraan modern, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum tertinggi negara, yaitu konstitusi. Prinsip inilah yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme — sebuah gagasan fundamental yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Melalui konstitusionalisme, kekuasaan dibatasi agar tidak disalahgunakan, dan hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi. Apa Itu Konstitusionalisme? Konstitusionalisme adalah prinsip atau paham yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar negara. Artinya, segala tindakan lembaga negara — baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif — tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusionalisme lahir sebagai reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut di masa lalu. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah bukan penguasa mutlak, melainkan pelaksana mandat rakyat yang dibatasi oleh hukum. Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme berarti bahwa seluruh penyelenggara negara harus tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi. Dasar dan Sejarah Konstitusionalisme Gagasan konstitusionalisme telah berkembang sejak abad ke-17, khususnya setelah lahirnya dokumen penting seperti Magna Charta (1215) di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Kemudian berkembang melalui pemikiran filsuf seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau, yang menekankan pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, prinsip konstitusionalisme mulai diterapkan sejak perumusan UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).  Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Inilah fondasi utama konstitusionalisme di Indonesia. Baca Juga : Sungai Brazza Papua: Lokasi, Keindahan, dan Sejarah di Baliknya Ciri-Ciri Konstitusionalisme Konstitusionalisme memiliki sejumlah ciri utama yang membedakannya dari sistem pemerintahan otoriter, antara lain: Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi dan hukum.   Pembagian kekuasaan ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terpusat pada satu tangan.   Jaminan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan warga negara.   Supremasi hukum, di mana semua orang, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum.   Adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antar lembaga negara. Konstitusionalisme dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, konstitusionalisme tercermin dalam berbagai aspek, seperti: Kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui Pemilu yang jujur dan adil.   Pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi.   Perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi (MK).   Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang menunjukkan komitmen terhadap pembatasan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga konstitusionalisme di Indonesia. Melalui kewenangannya untuk mengadili undang-undang terhadap UUD 1945, MK memastikan agar setiap produk hukum tetap sejalan dengan prinsip dasar konstitusi. Baca juga: Komisioner Pertama KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai Pioner Demokrasi Ujung Timur Indonesia Peran Konstitusionalisme dalam Menjaga Demokrasi Konstitusionalisme bukan hanya urusan hukum, tetapi juga pilar penting bagi demokrasi. Dalam negara demokratis, konstitusi berfungsi sebagai perisai bagi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ia memastikan bahwa hak suara, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan di hadapan hukum benar-benar terlindungi. Tanpa konstitusionalisme, demokrasi bisa berubah menjadi tirani mayoritas — di mana suara terbanyak mengabaikan hak-hak minoritas. Oleh karena itu, konstitusionalisme menjadi penjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat. Tantangan dalam Mewujudkan Konstitusionalisme Meski secara normatif konstitusionalisme telah menjadi dasar negara, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti: Pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang mengabaikan prinsip akuntabilitas.   Politik transaksional yang menggeser semangat konstitusi demi kepentingan kelompok.   Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban konstitusionalnya. Untuk itu, pendidikan konstitusi dan budaya hukum perlu terus diperkuat agar konstitusionalisme benar-benar hidup dalam praktik bernegara, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Wamena — Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), kejujuran dan keadilan menjadi fondasi utama. Namun, pelanggaran pidana pemilu masih sering terjadi — mulai dari politik uang hingga manipulasi data suara. Untuk menegakkan hukum secara tegas dan terkoordinasi, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memastikan Pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Apa Itu Gakkumdu? Gakkumdu adalah singkatan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yaitu wadah koordinasi antara tiga institusi penegak hukum — Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan — dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.  Tujuan utamanya adalah memastikan proses penegakan hukum pemilu berjalan efektif, cepat, dan konsisten, tanpa tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Secara sederhana, Gakkumdu menjadi ruang kolaborasi antar lembaga agar setiap laporan pelanggaran pidana pemilu dapat diselidiki, disidik, dan dituntut dengan prosedur hukum yang jelas. Baca juga: KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Perkuat Sinergi untuk Pemilu Bermartabat Dasar Hukum dan Pembentukan Gakkumdu Pembentukan Gakkumdu diatur secara tegas dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 486–488.   Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, yang menjelaskan struktur, mekanisme kerja, dan koordinasi antar lembaga di dalamnya. Dasar hukum ini menegaskan bahwa Gakkumdu bukan lembaga baru, melainkan forum permanen yang dibentuk di setiap tingkatan (nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota) selama tahapan Pemilu berlangsung. Fungsi dan Tugas Gakkumdu dalam Pemilu Fungsi utama Gakkumdu adalah menangani pelanggaran pidana pemilu secara cepat, akurat, dan profesional.  Adapun beberapa tugas pentingnya meliputi: Menerima dan mengkaji laporan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan masyarakat atau hasil temuan Bawaslu. Melakukan pembahasan awal untuk menentukan apakah laporan memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang telah dinyatakan memenuhi unsur pidana. Memberikan rekomendasi hukum untuk diteruskan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan. Menyusun laporan hasil penanganan perkara yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penegakan hukum pemilu. Baca juga: Kolaborasi Saksi, KPU, dan Bawaslu: Menjaga Integritas Hasil Pemilu Siapa Saja yang Terlibat dalam Sentra Gakkumdu? Struktur Gakkumdu terdiri dari tiga unsur utama: Bawaslu – sebagai koordinator Gakkumdu, berperan dalam menerima laporan dan memimpin pembahasan awal dugaan pelanggaran.   Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana pemilu.   Kejaksaan Republik Indonesia – berperan dalam proses penuntutan setelah kasus dinyatakan memenuhi unsur pidana. Kolaborasi ketiga unsur ini memastikan setiap tahapan penanganan pelanggaran berjalan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gakkumdu Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu di Gakkumdu dilakukan melalui beberapa tahapan penting: Penerimaan laporan/temuan oleh Bawaslu.   Pembahasan pertama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menilai unsur tindak pidana.   Jika memenuhi unsur, Kepolisian melakukan penyidikan dengan batas waktu tertentu.   Pembahasan kedua dilakukan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara.   Jika lengkap, berkas dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Seluruh tahapan ini memiliki batas waktu ketat agar tidak mengganggu jadwal tahapan Pemilu lainnya. Contoh Kasus Pelanggaran Pemilu yang Ditangani Gakkumdu Beberapa contoh kasus nyata yang pernah ditangani Gakkumdu antara lain: Kasus politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 di berbagai daerah, di mana calon legislatif memberikan uang atau barang kepada pemilih agar memilih dirinya.   Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang secara aktif mendukung calon tertentu dalam Pilkada.   Kampanye di luar jadwal resmi yang dilakukan di masa tenang. Dalam banyak kasus tersebut, Gakkumdu berhasil membawa pelaku ke meja hijau dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai undang-undang. Peran Gakkumdu dalam Menjaga Keadilan Pemilu Kehadiran Gakkumdu sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu di Indonesia.  Melalui sinergi tiga lembaga penegak hukum, Gakkumdu memastikan bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu tidak dibiarkan tanpa proses hukum. Selain itu, keberadaan Gakkumdu juga memiliki dampak preventif — memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam pesta demokrasi.

Wamena — Dalam kehidupan demokrasi Indonesia, mufakat bukan sekadar kesepakatan hasil musyawarah, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa yang berakar pada Pancasila. Prinsip mufakat menegaskan bahwa keputusan bersama harus ditempuh melalui pertimbangan yang bijaksana, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Dalam penyelenggaraan pemilu, semangat mufakat menjadi kunci menjaga keadilan, kepercayaan publik, serta stabilitas demokrasi di Indonesia. Pengertian Mufakat dalam Kehidupan Demokrasi Secara umum, mufakat berarti kesepakatan yang dicapai melalui proses musyawarah bersama. Dalam sistem demokrasi Indonesia, mufakat menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang adil, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan terbaik adalah hasil dari pertimbangan bersama dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Musyawarah dan mufakat menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas. Demokrasi Pancasila menempatkan nilai kebersamaan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Baca juga: HAM dan Demokrasi: Fondasi Bersama Negara Hukum yang Berkeadilan Musyawarah dan Mufakat sebagai Nilai Dasar Pancasila Nilai musyawarah dan mufakat merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Nilai ini menanamkan pentingnya dialog, kebijaksanaan, dan kesadaran akan kepentingan bersama. Melalui musyawarah, setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya, sementara mufakat menjadi tujuan akhir dari proses tersebut. Dalam konteks kehidupan berbangsa, mufakat membantu menjaga keharmonisan sosial, menghindari konflik, serta memperkuat persatuan di tengah perbedaan pendapat. Hal ini menjadi ciri khas demokrasi Indonesia yang menonjolkan etika dan moral Pancasila. Contoh Penerapan Mufakat dalam Masyarakat dan Pemerintahan Nilai mufakat dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Misalnya: Dalam masyarakat adat, keputusan penting seperti pemilihan kepala kampung sering dilakukan melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat. Di lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif seperti DPR kerap mengambil keputusan melalui rapat dengar pendapat yang berujung pada mufakat. Di tingkat keluarga dan sekolah, mufakat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara bijak dan adil. Mufakat yang telah dilakukan Oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, KPU Provinsi Papua Pegunungan menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait dengan pendistribusian logistik dan sinkronisasi data pemilih di wilayah pegunungan terpencil. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik, KPU Papua Pegunungan mengedepankan musyawarah dan mufakat bersama seluruh pihak terkait. Salah satu contoh nyata penerapan mufakat adalah ketika muncul perbedaan pendapat antara KPU kabupaten, tokoh adat, dan aparat keamanan mengenai mekanisme penyaluran logistik ke distrik-distrik yang sulit dijangkau. Dalam situasi tersebut, KPU Provinsi mengundang pertemuan bersama Bawaslu, perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat, guna mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan konflik. Melalui musyawarah mufakat, seluruh pihak sepakat untuk: Menggunakan mekanisme pengiriman logistik secara bertahap dengan pengawasan bersama dari unsur masyarakat dan aparat keamanan. Mengikutsertakan tokoh adat dalam proses pendataan dan pengawasan di lapangan agar tercipta rasa saling percaya. Menetapkan jadwal dan metode distribusi yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta budaya lokal. Mufakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Keputusan Publik Dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), semangat mufakat sangat dibutuhkan oleh semua pihak — baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya, selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan sengketa pemilu. Melalui mufakat, keputusan publik yang dihasilkan akan lebih diterima dan dihormati oleh semua pihak, karena dianggap mencerminkan aspirasi bersama. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara negara. Baca juga: Demokrasi Ekonomi: Konsep, Ciri, dan Implementasinya di Indonesia Menjaga Semangat Mufakat di Era Modern Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, semangat mufakat menghadapi tantangan besar. Media sosial sering kali menjadi arena perdebatan keras tanpa solusi bersama. Oleh karena itu, masyarakat modern perlu menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam setiap aspek kehidupan. Menjaga semangat mufakat berarti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, Indonesia dapat terus menjadi bangsa yang demokratis, beradab, dan berkeadilan sosial. Mufakat adalah poin utama dari demokrasi Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Melalui semangat musyawarah dan mufakat, bangsa ini mampu menghadapi berbagai tantangan dengan kebijaksanaan dan persatuan. Di era modern, menjaga semangat mufakat berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan gotong royong dan kebersamaan.

Wamena — Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah fondasi yang menjaga agar demokrasi Indonesia tetap kokoh, jujur, dan bebas dari intervensi politik. Ketika tahun politik semakin dekat, isu netralitas ASN kembali menjadi sorotan. Artikel ini mengulas definisi, dasar hukum, bentuk pelanggaran, hingga peran KPU dan Bawaslu dalam memastikan ASN tetap profesional. Struktur penulisan dibuat secara SEO oriented agar lebih mudah muncul di halaman pertama Google. Baca juga: Integritas Adalah: Pengertian, Ciri, dan Pentingnya bagi ASN dan Pejabat Publik Pengertian Netralitas ASN dan Dasar Hukumnya Netralitas ASN adalah kewajiban bagi setiap aparatur untuk tidak berpihak, tidak memengaruhi, dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. ASN dituntut untuk menjaga jarak dari kontestasi politik agar pelayanan publik tetap bersih dari kepentingan kelompok tertentu. Landasan hukum netralitas ASN cukup kuat, meliputi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN; SKB 5 Menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN; Aturan teknis dari BKN, KASN, dan instansi pembina lainnya; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Rangka hukum yang berlapis ini menunjukkan bahwa netralitas bukan sekadar etika, tetapi kewajiban profesi yang harus dijalankan sepanjang masa tugas ASN. Mengapa Netralitas ASN Penting Netralitas ASN sangat penting karena menyangkut kualitas demokrasi dan pelayanan publik. Setidaknya ada empat alasan utama mengapa netralitas harus dijaga: Menjaga kepercayaan masyarakat. Publik harus merasa diperlakukan setara, tanpa preferensi politik dalam urusan administrasi negara. Memastikan kebijakan publik tetap objektif. Keputusan pemerintahan wajib didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kandidat. Menghindari politisasi birokrasi. Ketika ASN terlibat politik, birokrasi berubah menjadi alat kekuasaan. Menjaga pemilu tetap jujur, adil, dan profesional. Netralitas ASN adalah syarat dasar penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Dengan kata lain, baik buruknya demokrasi sangat bergantung pada seberapa teguh ASN menjaga netralitasnya. Baca juga: Kartu Kendali Kepegawaian: Strategi KPU Papua Pegunungan Kawal Disiplin dan Kinerja ASN Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN yang Harus Dihindari Pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi secara sengaja atau tanpa disadari. Beberapa bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi dan wajib dihindari antara lain: Memberikan dukungan kepada calon tertentu, baik langsung maupun melalui media sosial Menghadiri kampanye, deklarasi, atau aktivitas politik tanpa penugasan resmi Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat Berfoto dengan simbol kampanye, gesture tertentu, atau memakai atribut yang identik dengan calon Membagikan, mengomentari, atau menyukai konten politik di media sosial Mengarahkan bawahan atau masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu Menggunakan jabatan untuk memengaruhi keputusan yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Seluruh pelanggaran tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, etik, hingga disiplin berat sesuai regulasi. Infografis Netralitas ASN Upaya KPU dan Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN Sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU dan Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan netralitas ASN terjaga. Upaya yang dilakukan meliputi: Sosialisasi dan pembinaan kepada kementerian, pemda, dan instansi publik Pemetaan kerawanan netralitas ASN, terutama di daerah menjelang pemilu atau pilkada Pengawasan langsung terhadap aktivitas ASN pada tahapan pemilu Koordinasi dengan KASN dan BKN untuk menindak cepat setiap laporan pelanggaran Pemantauan media sosial melalui patroli digital Penyusunan pedoman teknis agar setiap instansi mengetahui batasan perilaku selama tahun politik Upaya ini memastikan bahwa birokrasi tetap profesional dan tidak menjadi alat politik pihak mana pun. Menjaga Profesionalisme ASN di Tahun Politik Menjaga profesionalisme di tahun politik membutuhkan kedisiplinan dan integritas. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ASN untuk tetap netral: Fokus pada kinerja, pelayanan publik, dan hasil kerja Menghindari seluruh bentuk aktivitas yang berpotensi ditafsirkan sebagai dukungan politik Menjaga konten di media sosial agar tetap informatif, bukan politis Melaporkan tekanan politik kepada atasan atau lembaga pembina ASN Mengikuti sosialisasi internal mengenai kode etik dan aturan netralitas Mengutamakan etika dan integritas dalam setiap tindakan Netralitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab moral seorang ASN. Netralitas ASN adalah pilar penting dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia. Ketika ASN tetap profesional dan tidak terlibat politik praktis, maka pelayanan publik akan berjalan adil dan kebijakan negara memilih jalurnya sendiri tanpa tekanan kepentingan. Dengan pengawasan KPU dan Bawaslu yang semakin kuat, ASN diharapkan menjadi contoh integritas di tengah dinamika politik nasional. Baca juga: Aturan Jam Kerja ASN 2025: Fleksibel tapi Tetap Produktif Sumber :  www.kpu.go.id https://www.bawaslu.go.id https://kasn.go.id/berita/aturan-netralitas-asn-skb-lima-menteri https://www.bkn.go.id https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59391/uu-no-7-tahun-2017

Wamena — Menjelang pemilu, istilah profil calon legislatif (caleg) menjadi salah satu informasi yang sering dicari masyarakat. Namun tidak sedikit pemilih yang belum memahami apa saja isi profil caleg dan mengapa informasi itu penting. KPU Papua Pegunungan terus mengingatkan bahwa mengenal caleg adalah bagian dari pendidikan pemilih agar suara yang diberikan tepat sasaran, transparan, dan tidak sekadar ikut-ikutan. Berikut penjelasan lengkap untuk Sobat Pemilih. Apa Itu Profil Calon Legislatif? Profil calon legislatif adalah informasi resmi tentang seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD dalam pemilu. Profil ini mencakup identitas, riwayat hidup, hingga rencana kerja apabila terpilih sebagai wakil rakyat. Dasar hukum mengenai pencalonan anggota legislatif tertuang dalam: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum   PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan dasar hukum ini, setiap calon wajib memenuhi syarat administratif dan menyampaikan informasi data diri yang benar. Mengapa Profil Caleg Penting Diketahui Pemilih? Profil caleg bukan sekadar formalitas. Informasi ini berguna bagi pemilih untuk: Memastikan caleg memiliki rekam jejak yang jelas Mengukur kemampuan dan pengalaman sebelum diberi amanah Menilai kesesuaian visi dan program dengan kebutuhan daerah Di wilayah seperti Papua Pegunungan, masyarakat sering memilih berdasarkan kedekatan pribadi. Padahal, profil caleg membantu pemilih menentukan calon yang benar-benar berpengalaman, jujur, dan memahami kebutuhan masyarakat. Baca juga: Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia Informasi Apa Saja yang Tercantum dalam Profil Caleg? Secara umum, profil caleg memuat data berikut: Identitas Resmi Nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, domisili, dan partai politik pengusung.   Riwayat Pendidikan Sekolah atau universitas yang ditempuh, gelar akademik, dan bidang keahlian.   Riwayat Pekerjaan atau Jabatan Pengalaman kerja, organisasi, profesi, atau jabatan publik sebelumnya.   Rekam Jejak Politik Pernah menjadi anggota legislatif, pengurus partai, pengalaman sosial, atau aktivitas masyarakat.   Visi, Misi, dan Program Kerja Rencana dan target jika terpilih, termasuk isu prioritas seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan desa, hingga pemberdayaan ekonomi.   Harta Kekayaan Disampaikan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan diumumkan publik sebagai bentuk transparansi. Informasi ini diwajibkan agar pemilih bisa menilai caleg secara objektif. Baca juga: Tugas dan Wewenang Lembaga Negara di Indonesia: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif Cara Mengevaluasi Kredibilitas dan Rekam Jejak Caleg Tidak semua informasi profil caleg terlihat meyakinkan hanya dari poster atau spanduk. Sobat Pemilih bisa mengevaluasi lewat: Riwayat pendidikan dan keahlian Pengalaman terbukti, bukan sekadar janji Apakah pernah tersangkut kasus hukum Program kerja realistis, sesuai kebutuhan daerah Pernah bekerja untuk masyarakat, bukan hanya saat kampanye Semakin transparan data seorang caleg, semakin tinggi kepercayaan publik. Platform atau Situs Resmi untuk Mengecek Profil Caleg KPU menyediakan platform digital untuk mengecek data pemilu, salah satunya: 1. Info Pemilu – KPU RI (https://infopemilu.kpu.go.id/) Berisi informasi caleg DPR, DPD, dan DPRD lengkap dengan biodata resmi. 2. Website KPU Papua Pegunungan (https://papuapegunungan.kpu.go.id/) Sobat Pemilih dapat memantau informasi lokal, daftar caleg daerah, serta tahapan pemilu. 3. LHKPN – KPK (https://elhkpn.kpk.go.id/portal/) Untuk mengecek harta kekayaan caleg yang menjadi penyelenggara negara. Dengan akses ini, pemilih tidak perlu hanya percaya kepada baliho atau kampanye lisan. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Profil Caleg Transparansi profil caleg merupakan bagian dari pemilu berintegritas. Setiap calon wakil rakyat harus menunjukkan bahwa mereka siap dipilih, siap bertanggung jawab, dan siap bekerja. Dengan mengenal profil caleg, masyarakat—termasuk pemilih di Papua Pegunungan—bisa menggunakan hak pilih secara cerdas dan tepat sasaran. Profil calon legislatif adalah dasar penting bagi pemilih untuk menentukan wakil rakyat yang berkualitas. Semakin banyak masyarakat mengenali riwayat, program, dan rekam jejak caleg, semakin kuat demokrasi berjalan. KPU Papua Pegunungan mengajak Sobat Pemilih untuk tidak asal pilih—kenali calegnya, telusuri datanya, lalu tentukan pilihan terbaik demi masa depan daerah. Baca juga: Pengertian Lembaga Legislatif dan Perannya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Wamena — Setiap 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya melawan pasukan Sekutu pada 1945. Pertempuran itu menjadi simbol keberanian rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Suara Bung Tomo yang membakar semangat pejuang melalui ”Radio Perlawanan” menjadi penanda bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan pengorbanan. Hari itu bukan sekadar tanggal dalam kalender, tapi momentum untuk mengenang keberanian generasi yang rela berjuang tanpa pamrih demi masa depan bangsa. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga Hari Pahlawan juga mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil kerja keras dan keberanian rakyat dari berbagai latar belakang. Dari pelajar, santri, hingga rakyat biasa, semua bersatu melawan penjajahan. Kini, semangat itu tetap hidup dalam bentuk lain: semangat membangun negeri melalui pendidikan, inovasi, dan kepedulian sosial. Hari Pahlawan adalah ajakan bagi setiap generasi untuk terus menjaga nilai perjuangan agar Indonesia tetap berdiri tegak dan berdaulat. Baca juga: Mengenang Bung Tomo: Pahlawan 3 Oktober, Inspirasi Demokrasi Makna Hari Pahlawan bagi Generasi Masa Kini Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang pertempuran fisik. Hari ini mengingatkan kita bahwa perjuangan bisa dilakukan dengan cara berbeda. Kamu bisa menjadi pahlawan lewat kerja jujur, peduli lingkungan, dan membantu sesama. Nilai keberanian, ketulusan, dan tanggung jawab tetap relevan. Bagi generasi muda, semangat kepahlawanan bisa diartikan sebagai tekad untuk berbuat baik bagi masyarakat dan negara. Hidup di era digital menuntut cara baru untuk berjuang. Tidak lagi mengangkat senjata, tetapi berkontribusi lewat karya, inovasi, dan kejujuran. Cara Memperingati Hari Pahlawan di Sekolah dan Kampus Sekolah dan kampus bisa menjadi tempat terbaik untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan: Upacara bendera dengan pembacaan kisah perjuangan lokal. Lomba menulis esai atau pidato bertema semangat nasionalisme. Pameran foto atau film dokumenter tentang perjuangan rakyat di daerah. Aksi sosial, seperti donor darah, bersih lingkungan, atau kunjungan ke rumah veteran. Melibatkan siswa secara aktif membuat mereka memahami bahwa nilai perjuangan bukan hanya teori, tapi sesuatu yang hidup di sekitar mereka Kegiatan Hari Pahlawan di Instansi dan Pemerintahan Instansi pemerintahan juga memiliki peran penting. Banyak lembaga kini merayakan Hari Pahlawan dengan kegiatan yang inspiratif. Misalnya, apel penghormatan pahlawan di taman makam pahlawan atau bakti sosial di daerah terpencil. Beberapa instansi bahkan menggelar dialog publik bertema nasionalisme dan etos kerja. Cara ini mengingatkan pegawai bahwa dedikasi pada tugas juga bentuk perjuangan. Menghormati jasa pahlawan berarti bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, dan menjaga nama baik lembaga tempat kita berkarya. Baca juga: Haji Agus Salim: Teladan Intelektual dan Pejuang Demokrasi Bangsa Peringatan Hari Pahlawan secara Online dan di Media Sosial Di era digital, peringatan Hari Pahlawan juga bisa dilakukan secara online. Kamu bisa membuat konten edukatif atau reflektif di media sosial. Gunakan video pendek, infografik, atau kutipan inspiratif tentang perjuangan nasional. Beberapa ide posting yang bisa kamu coba: Ceritakan sosok pahlawan daerahmu yang jarang dikenal. Bagikan kutipan semangat perjuangan dalam bahasa yang relevan. Unggah karya digital bertema nasionalisme seperti ilustrasi, puisi, atau podcast. Ajak teman berdiskusi tentang apa arti perjuangan di zaman sekarang. Kegiatan sederhana seperti ini bisa menumbuhkan kesadaran bersama bahwa semangat pahlawan tetap hidup di dunia maya. Contoh Kegiatan Kreatif untuk Mengenang Jasa Pahlawan Kreativitas bisa membuat peringatan Hari Pahlawan lebih bermakna. Komunitas atau organisasi dapat mengadakan: Pertunjukan musik atau drama sejarah di ruang publik. Lomba desain poster atau video edukatif tentang tokoh nasional. Kampanye literasi sejarah lokal di sekolah-sekolah. Pembuatan mural bertema perjuangan di lingkungan kota. Penggalangan dana untuk veteran atau keluarga pejuang. Kegiatan seperti ini menghubungkan sejarah dengan masa kini dan memberi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan nasionalisme secara modern. Meneladani Nilai Kepahlawanan dalam Kehidupan Sehari-Hari Setiap orang bisa menjadi pahlawan dalam lingkungannya sendiri. Kamu bisa mulai dari hal kecil: menepati janji, menolong tetangga, atau menjaga kebersihan kota. Nilai disiplin, tanggung jawab, dan keberanian berpendapat adalah bentuk nyata semangat pahlawan. Dalam dunia kerja, semangat itu bisa diwujudkan lewat profesionalisme dan komitmen. Dalam pendidikan, melalui semangat belajar tanpa menyerah. Dalam masyarakat, melalui kepekaan terhadap masalah sosial. Pahlawan sejati adalah mereka yang terus berbuat baik meski tanpa sorotan. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Menghidupkan Semangat Pahlawan di Zaman Modern Generasi muda hari ini menghadapi tantangan baru: disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan krisis moral. Tapi nilai dasar perjuangan tetap sama. Jika dulu pahlawan berperang mempertahankan kemerdekaan, kini generasi muda berjuang menjaga integritas bangsa di tengah arus globalisasi. Menjadi pahlawan masa kini artinya berani berbeda untuk kebaikan, menolak hoaks, mendukung pendidikan, dan menghargai perbedaan. Setiap tindakan positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjuangan menjaga Indonesia tetap berdiri dengan martabat. Hari Pahlawan 10 November bukan hanya peringatan, tapi panggilan untuk bertindak. Mari terus hidupkan semangat pahlawan dalam cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil demi kebaikan adalah bentuk nyata dari perjuangan yang diwariskan para pendahulu bangsa. _pram_